usaha berhasil

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas, Jl Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

Kamis, 12 Desember 2013

Wapres tinjau persiapan BPJS

Jakarta - Wakil Presiden Boediono meninjau persiapan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau BPJS yang akan mulai 1 Januari 2014, dengan mengunjungi kantor pusat PT Askes (Persero).
Boediono yang didampingi Menteri Kesehatan Nafsiah Mboy tiba di kantor pusat PT Askes, Jakarta, Rabu, langsung mendapat penjelasan dari Dirut PT Askes Fachmi Idris mengenai persiapan pelaksanaan BPJS.

Dalam kesempatan itu, Wapres berkesempatan dialog dengan 12 kepala divisi yang berada di 12 kota besar Indonesia.

UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengamanatkan PT Askes (persero) menjadi BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan jaminan kesehatan.

BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri atas BPJS Kesehatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT Askes (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya dilaksanakan PT Jamsostek (Persero).

Seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.


sumber: http://www.antaranews.com/berita/408992/wapres-tinjau-persiapan-bpjs

Bangun Jalan, Indonesia Butuh Rp 7.200 Triliun

Bangun Jalan, Indonesia Butuh Rp 7.200 Triliun
Jakarta - Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bastary Pandji Indra, menyatakan Indonesia membutuhkan Rp 2.000 triliun untuk pembangunan jalan dalam lima tahun mendatang.

"Kontribusi swasta masih 20 persennya atau sekitar Rp 400 triliun," katanya dalam penjajakan minat pasar atau market sounding pembangunan jalan tol di Indonesia, Kamis, 12 Desember 2013.

Ia menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya hanya memiliki kapasitas investasi Rp 200 triliun. Jika pemerintah melakukan strategi dengan sistem finansial terhadap BUMN Karya, kata Bastary, maka kemampuan investasi tersebut pun baru bisa mencapai tiga kali lipatnya.

Lebih lanjut, Bastary mengatakan ada beberapa aspek yang menjadi 'pekerjaan rumah' pemerintah dalam perencanaan pembangunan jalan. Aspek-aspek tersebut adalah manajemen proyek, delivery, sumber daya manusia, serta pertanahan. "Apakah Menteri Pekerjaan Umum sanggup menyelesaikan pembebasan tanah?" ucap Bastary.

Ia menambahkan, Indonesia membutuhkan investasi Rp 7.200 triliun untuk infrastruktur untuk lima tahun ke depan. "Namun yang bisa disediakan Indonesia Rp 2.000 triliun," ujarnya.

Dengan keterbatasan kemampuan pemerintah, ia menjelaskan, investasi swasta pun belum maksimal. Bastary mengatakan dengan kebutuhan investasi tersebut, swasta baru bisa memenuhi Rp 70 triliun.

sumber

Bangun Daerah Tertinggal, Kementerian PDT Kucurkan Dana Rp8 T


PDF Print E-mail
12 Desember 2013
Bangun Daerah Tertinggal, Kementerian PDT Kucurkan Dana Rp8 TFiqhislam.com - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menyiapkan dana Rp8 triliun digelontorkan tiap tahunnya bagi infrastruktur di daerah tertinggal.

Menteri PDT, Helmi Faishal Zaini menyatakan, langkah ini dilakukan untuk memperbaiki dan mendorong kegiatan saranan dan prasarana pada seluruh daerah tertinggal.

"Untuk infrastruktur daerah tiap tahunnya kami akan gelontorkan dana sebesar Rp8 triliun agar daerah semua aksesnya terbangun," katanya dalam seminar "Strategi dan Kebijakan Inovatif Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal

Untuk mendukung realisasi pembangunan infrastruktur, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berpengalaman di sektor infrastruktur.

Helmi memaparkan, dirinya juga sering melakukan blusukan ke daerah-daerah untuk melihat tempat mana saja yang diberdayakan agar dapat dikembangkan.

Meski demikian ia mengharapkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk memperhatikan daerahnya, tanpa perlu menunggu arahan atau kucuran bantuan dari pemerintah pusat.

"Saya mengharapkan Pemda juga mandiri dan mau mengembangkan potensi daerah. Dengan demikian pembangunan daerah itu sendiri berjalan optimal," ucapnya. [yy/inilah.com]

Kelulusan CPNS LJK akan Diumumkan Serentak 24 Desember

  12 Desember 2013 
Cetak
20131212 pengumuan cpns1
JAKARTA  Pengumuman kelulusan tes CPNS dari pelamar umum bagi kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang menggunakan sistem lembar jawaban komputer (LJK) akan dilakukan serentak pada tanggal 24 Desember 2013.
Demikian dikatakan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tasdik Kinanto, di sela-sela konsinyering pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta, Kamis (12/12). “Keputusan ini merupakan hasil rapat Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) tanggal 2 dan 5 Desember lalu,” ujarnya.
Tasdik menambahkan, pengumuman kelulusan tersebut akan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing instansi. Untuk kementerian diumumkan oleh menetri yang bersangkutan, untuk provinsi oleh gubernur, untuk kabupaten oleh bupati, dan untuk kota diumumkan oleh walikota.
Sebelum diumumkan, Panselnas akan menyerahkan hasil tes kompetensi dasar (TKD) seleksi CPNS 2013 dari pelamar umum kepada PPK kementerian/lembaga dan provinsi di kantor Kementerian PANRB pada tanggal 19 Desember. “Khusus untuk kabupaten/kota diserahkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi, karena Gubernur merupakan koordinator penyelenggaraan seleksi CPNS di kabupaten/kota di wilayahnya,” tambah Tasdik.
Adapun hasil tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB) seleksi CPNS dari tenaga honorer kategori 2 (K-2) dan penetapan/persetujuan formasi tenaga honorer yang dinyatakan lulus akan diserahkan di Kementerian PANRB pada minggu ke-4 bulan Januari 2014.
Tasdik berharap, peserta tes CPNS tidak tertipu kabar pengumuman hasil ujian yang simpang siur di masyarakat, peserta dihimbau mengikuti pengumuman resmi dari panitia, yang dimuat di website Kementerian PANRB atau Badan Kepegawaian Negara (BKN).(Gin/Humas MENPANRB)


Linda Amalia Sari Gumelar Buka Seminar PHI ke-85

Linda Amalia Sari Gumelar Buka Seminar PHI ke-85

 December 12, 2013 

Ketua Harian Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT) Pragati Wira Anggini (PWA) Ibu Rhim Boy Syahril Qamar menghadiri Seminar Peringatan Hari Ibu (PHI) ke- 85 Tahun 2013 dengan tema “Upaya Penerobosan dalam Penurunan Angka Kematian Ibu Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” bertempat di Ruang Auditorium Kementerian Agama (Kemenag), Kamis (12/12/2013)..
Dalam seminar yang dibuka oleh Ibu Linda Amalia Sari Gumelar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA) tersebut juga melaunching buku Sastri Bakri dengan judul “Sedikit di atas Cinta” yang ditandai dengan penandatangan sampul buku. Seminar diikuti oleh organisasi-organisasi perempuan diantaranya Kowani, Sikip, Dharma Pertiwi, dan Dharma Wanita. (PUS/ASN-013/MJF).

sumber : ASATUNEWS -

 

Survei: Kota Malang Tak Nyaman Lagi


Survei: Kota Malang Tak Nyaman Lagi



 

Malang- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur menilai Kota Malang tak pantas menerima penghargaan langit biru dari Kementerian Lingkungan Hidup. Alasannya, kualitas udara Kota Malang semakin menurun dan tingkat kepadatan kendaraan di Malang semakin tinggi.

"Malang semakin macet, tingkat polusi emisi gas buang semakin tinggi," kata Dewan Daerah Walhi Jawa Timur, Purnawan Dwikora Negara, Jumat 6 Desember 2013.

Walhi menilai Pemerintah Kota Malang gagal menyediakan transportasi massal yang murah dan nyaman. Angkutan kota yang tersedia, katanya, tak memadai sehingga banyak warga yang memilih membeli kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor.

Selain itu, ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota menyempit. RTH beralih fungsi menjadi kawasan bisnis dan kantor pemerintahan. RTH di hutan kota bekas kampus Akademi Penyuluh Pertanian, misalnya, berubah fungsi menjadi perumahan mewah. Pun dengan jalur utama kota disesaki bangunan rumah toko dan perhotelan.
Hasil survei Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya Malang juga menyebutkan warga Malang tak nyaman lagi. Selain polusi udara dan menyempitnya ruang hijau, ada pula faktor suhu udara yang dirasa tambah panas.

Sebelumnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Malang, Nuzul Nurcahyo, bersama Wali Kota Malang menerima penghargaan Langit Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pengumuman dibuat kementerian itu pada Kamis 5 Desember 2013. Kota Malang mendapat penghargaan dalam kategori kota besar bersama empat kota lain yakni, Bandar Lampung, Manado, Padang, dan Pontianak. 


sumber 

Jelang Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Perlu Kesamaan Visi Dorong KUKM

Written by Artikel   
Tuesday, 10 December 2013 14:03
JAKARTA—Pemerintah mengingatkan diperlukan kesamaan pandang bagi seluruh stakeholders koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Indonesia untuk mewujudkan dinamika bisnis sektor riil menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, mengatakan hal itu pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (10/12/2013). ”Melalui forum ini kita semua mulai dari pejabat eselon I, II, Badan Layanan Umum (BLU) dan Dinas Provinsi, Kabupaten/kota, bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok itu agar bisa melaksanakan Rakornas secara periodik,” katanya.
Rakornas seperti biasanya, kata Agus Muharram, diharapkan menjadi forum berinteraksi secara langsung antara Kementerian Kkoperasi dan UKM dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dinas yang membidangi KUMKM. Yang pasti, Rakornas juga menjadi ajang sosialisasi program dan kegiatan strategis pemberdayaan KUMKM untuk periode 2014. Khususnya sebagai salah satu wujud dukungan untuk merespon dinamika global menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA) atau MEA.
Oleh karena itu pemangku kepentingan KUMKM daerah diberi kesempatan menyampaikan pandangan, gagasan maupun solusi atas persoalan yang terkait dengan implementasi kebijakan dan pelaksanaan program pemberdayaan KUMKM di lapangan. Untuk membangun komunikasi dua arah melalui penyampaian pandangan daerah, Rakornas dilaksanakan dalam dua sesi. Masing-masing wilayah Barat diwakili Provinsi Sumatera Barat.
Wilayah Tengah diwakili Provinsi Kalimantan Timur, dan wilayah Timur diwakili Provinsi Papua Barat. Sesi kedua menampilkan Provinsi Jawa Barat mewakili wilayah Barat, Sulawesi Selatan mewakili wilayah Tengah, dan Provinsi Maluku mewakili wilayah Timur. Secara umum Rakornas 2013 untuk menindaklanjuti rapat kerja Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan dengan Dinas Koperasi seluruh daerah.
Adapun topik pembahasan di Rakornas di antaranya, menindaklanjuti pelaksanaan program bantuan sosial dan fasilitasi Diklat kewirausahaan, bantuan pembangunan sarana sarana dan prasarana fisik daerah, pengawasan dan pengendalian program strategis pemberdayaan KUKMKM. Selain itu menjalankan sinergitas dengan stakeholders seperti Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), kelompok atau asosiasi, akademisi hingga praktisi. Dan yang terakhir adalah kesiapan menghadapi MEA 2015.

Sumber : Bisnis Indonesia

Kemenristek Optimistis Mobil Listrik Kendaraan Massal 2017


Mobil listrik tipe sport di Balai Kota Bandung, Selasa (26/11).  (Republika/Edi Yusuf)

 
Mobil listrik tipe sport di Balai Kota Bandung, Selasa (26/11). (Republika/Edi Yusuf)
REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Kementerian Riset dan Teknologi optimistis mobil listrik menjadi kendaraan massal di Indonesia pada 2017.

Asisten Deputi IPTEK Pemerintah Kementerian Riset dan Teknologi Pariatmono mengatakan di Surabaya, Senin (9/12), bahwa kesiapan teknologi mobil listrik yang dikembangkan Indonesia sudah mencapai level tujuh, sedangkan untuk bisa masuk proses industrialisasi harus mencapai level sembilan.

"Dari level tujuh, untuk mencapai level delapan, mobil listrik harus menjalani uji coba di lingkungan sebenarnya terlebih dahulu," kata Pariatmono ketika melakukan uji coba purwarupa kendaraan berbasis listrik di Surabaya, Jatim.

Fokus pengembangan teknologi mobil listrik adalah pada angkutan massal dalam kota dan kendaraan operasional instansi pemerintah.

Pariatmono mengatakan Kemenristek menargetkan bisa mengembangkan baterai dengan kapasitas 200 watt jam per kilometer pada tahun depan, sedangkan jika sudah masuk proses industrialisasi, teknologi baterai kemungkinan bisa memiliki daya hingga 500 watt jam per kilometer.

sumber


Pertemuan Tingkat Menteri ke-17 BIMP-EAGA


Manado – Pertemuan Tingkat Menteri ke-17 Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia - Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dan pertemuan terkait telah diselenggarakan pada tanggal 27-30 Nopember 2013 di Manado, Sulawesi Utara. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana memimpin pertemuan dimaksud.

BIMP-EAGA diluncurkan pada tahun 1994 di Davao City, Filipina, sebagai inisiatif kerja sama oleh empat negara untuk mempersempit kesenjangan pembangunan di seluruh dan di dalam kawasan BIMP-EAGA itu sendiri maupun dengan negara-negara ASEAN lainnya. BIMP-EAGA meliputi seluruh Kesultanan Brunei, dan daerah sub-regional dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

BIMP-EAGA adalah inisiatif berbasis pasar, dan beroperasi melalui struktur organisasi yang terdesentralisasi yang melibatkan pemerintah dan sector swasta. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi di area fokus yang berada dalam jarak strategis satu sama lain, meskipun secara geografis jauh dari ibu kota.

Berdasarkan hasil KTT BIMP-EAGA ke-9 yang diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 25 April 2013, para Kepala Negara menugaskan para menterinya untuk meninjau kemajuan kerjasama dan memberikan arahan lebih lanjut dalam mengejar visi bersama membangun BIMP-EAGA sebagai daerah lumbung pangan dan tujuan ekowisata melalui peningkatan konektivitas untuk perdagangan dan investasi, dengan memastikan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Para Kepala Negara juga menegaskan pentingnya kerjasama ekonomi sub-regional BIMP-EAGA sebagai strategi dalam mendukung terwujudnya Komunitas ASEAN 2015.

Para menteri tersebut bersama-sama mengkoordinasikan dan melaksanakan proyek-proyek prioritas BIMP-EAGA dalam Implementation Blueprint (IB) 2012-2016 yang disahkan pada KTT BIMP-EAGA ke-8 tahun 2012.

Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana menyoroti pentingnya memiliki kerjasama strategis BIMP-EAGA. Dari waktu ke waktu BIMP-EAGA telah jelas menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam perdagangan dan investasi serta pariwisata. Untuk periode 2009-201, nilai total perdagangan di sub-regional EAGA tumbuh signifikan sebesar 72% dari 80 miliar USD pada tahun 2009 menjadi 138milliar USD pada tahun 2011. Total perdagangan EAGA selama periode ini menyumbang sekitar seperlima atau 20% dari perdagangan gabungan dari negara-negara anggota dengan Negara tetangga. Malaysia dan Indonesia bersama-sama memberikan kontribusi 8% dari total perdagangan pada tahun 2011.

Para menteri menyetujui Kerangka Acuan Kerja bagi setiap Cluster sebagai sarana untuk memperkuat mekanisme kelembagaan yang akan menjamin pelaksanaan yang efektif dan sukses dari strategi, kebijakan dan proyek-proyek dari Implementation Blueprint 2012-2016. Para menteri menegaskan kembali kebutuhan untuk pelaksanaan yang efektif dan tepat waktu dari Implementation Blue print dan dengan demikian menugaskan pejabat senior, kelompok dan kelompok kerja untuk mempercepat bekerja pada proyek-proyek prioritas dan menerapkannya sesuai dengan timeline, termasuk integrasi mereka pada kebijakan dan program nasional.

Para menteri menyoroti peran sector swasta yang dianggap sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi, sementara pemerintah menciptakan kebijakan sebagai katalis untuk menarik keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bisnis BIMP-EAGA. Para menteri sepakat untuk mengeksplorasi pendekatan kreatif untuk meningkatkan partisipasi sector swasta melalui serangkaian hosting forum yang menampung dan menyampaikan aspirasi dari sector bisnis untuk memenuhi kegiatan BIMP-EAGA.

Sumber: Pusat Kerjasama Luar Negeri

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2013

Wakil Presiden RI Boediono menyerahkan penghargaan kepada Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun mewakili Kementerian Perindustrian yang meraih peringkat VII dengan nilai 69,575 sebagai Badan Publik Pemerintahan Terbaik dalam Keterbukaan Informasi Publik di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 12 Desember 2013








Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun menerima ucapan selamat dari Wakil Presiden RI Boediono pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2013 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 12 Desember 2013








Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun berbincang dengan Menteri Keuangan M Chatib Basri, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2013 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 12 Desember 2013




sumber




KEMENHUB DAN PEMKOT MEDAN TANDATANGANI MOU TRANSPORTASI BERKELANJUTAN

(Jakarta, 5/12/2013) Kementerian Perhubungan dan pemerintah kota (Pemkot) Medan, Sumatera Utara menandatangani MoU Transportasi Berkelanjutan atau Indonesia Sustainable Urban Transport Initiative (INDO SUTRI). Penandatangan tersebut dilaksanakan pada Kamis (5/12) di Ruang Kutai, Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Penandatangan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Leon Muhamad, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, dan Plt. Walikota Medan Dzulmi Eldin. Penandatangan Kesepakatan Bersama INDO SUTRI dengan Pemkot Medan semula dijadwalkan terselenggara bersamaan dengan Pemerintah Kota terpilih lainnya yaitu Pemkot Batam dan Pemkot Manado pada Kamis, 7 Maret 2013 lalu. Namun tanggal tersebut bertepatan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah  Gubernur Sumatera Utara 2013.

Terpilihnya tiga pemkot sebagai kota percontohan dengan transportasi perkotaan yang berkelanjutan tersebut telah melalui proses seleksi yang dilakukan Kementerian Perhubungan dan sudah ditetapkan Menteri Perhubungan melalui surat No. KP. 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Pemerintah Kota sebagai Pilot Project Indo Sutri. Kriteria pemilihan kota percontohan tersebut didasari oleh salah satunya yaitu keberpihakan pemerintah kota setempat terhadap kebijakan transportasi massal. Sedangkan kriteria lainnya antara lain: dari sisi anggaran  memadai untuk pengembangan angkutan umum, memiliki perencanaan transportasi daerah yang sejalan dengan transportasi nasional dan belum memiliki dukungan dari Internasional.

Sistem transportasi yang berkelanjutan merupakan program yang dicanangkan Internasional melalui kesepakatan Bali Action Plan pada Conference of Parties United Nations Climate Change Convention (COP UNFCCC) ke-13 di Bali, Desember 2007, yang ditindaklanjuti oleh Presiden RI dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Rencana aksi tersebut telah didaftarkan kepada pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Framework on Climate Change Convention (UNFCCC) dengan judul “Sustainable Urban Transport Initiative”.

Fokus sustainable urban transport atau transportasi perkotaan yang berkelanjutan adalah membangun transportasi perkotaan yang aman, nyaman dan terintegrasi, juga memerhatikan faktor ramah lingkungan dalam rangka mengurangi emisi karbon dioksida dan efek gas rumah kaca.(ARI)

KPPI Hentikan Penyelidikan atas Impor Ikan Makarel

Jakarta, 11 Desember 2013 - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) mengumumkan
penghentian penyelidikan  atas  lonjakan  impor “Ikan  Makarel  (Mackerel)  dengan  nomor
Harmonized  System (HS.)  0302.64.00.00  dan  0303.74.00.00” yang menyebabkan Kerugian
Serius atau Ancaman Kerugian Serius terhadap Pemohon.
Ernawati,  Ketua  Komite  Pengamanan  Perdangan  Indonesia  (KPPI)  menjelaskan  bahwa
pertimbangan penghentian penyelidikan dimaksud adalah dalam perkembangannya jumlah impor
Ikan  Makarel  (Mackerel)  dengan  nomor  HS.  0302.64.00.00  dan  0303.74.00.00  mengalami
penurunan  yang  cukup  berarti  pada  tahun  2012,  dan  juga  cenderung  menurun  pada  tahun  2013
(Januari-Agustus).
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  terhadap  barang  impor Ikan  Makarel  (Mackerel)  dengan
nomor Harmonized  System (HS.) 0302.64.00.00  dan  0303.74.00.00  tidak  dapat  dikenakan
Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).


Pendaftaran SNMPTN 2014 Tetap Gratis

12/12/2013 (All day)
Bandung, Jawa Barat --- Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014 tidak dipungut biaya, seperti halnya tahun 2013. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, pemerintah ingin memfasilitasi agar para lulusan SMA/SMK mudah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan membuka kesempatan yang sama dalam proses pendaftaran masuk PTN.
"Urusan diterima dan tidak diterima itu ada aspek yang lain. Paling tidak kita harus membuka kesempatan yang sama. Prinsip kesamaan dalam kesempatan yang sama yang harus kita pegang," tegasnya saat peluncuran SNMPTN 2014 di Hotel Grand Preanger, Bandung, Jawa Barat, (11/12).
Mendikbud mengatakan, setiap tahun jumlah lulusan SMA/SMK mencapai 2 juta orang. Untuk para lulusan itu, pemerintah akan menanggung semua pembiayaan yg terkait dengan pendaftaran PTN melalui jalur SNMPTN. "Kaya miskin semua sama. Punya kesempatan yang sama," katanya.
SNMPTN merupakan seleksi non-tertulis dalam pola penerimaan mahasiswa baru PTN. Seleksi dilakukan berdasarkan prestasi akademik siswa berupa nilai rapor, hasil ujian nasional (UN), dan prestasi lain. Data-data yang diperlukan dalam pendaftaran SNMPTN dimasukkan sekolah secara online melalui Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak sekolah dan prestasi akademik siswanya. SNMPTN 2014 akan diikuti siswa lulusan SMA/SMK yang berasal dari 14-ribu sekolah di seluruh tanah air. Mereka akan bersaing memperebutkan kursi di 63 PTN dengan total daya tampung sebesar 150-ribu.
Dirjen Pendidikan Tinggi Djoko Santoso mengatakan, jumlah tersebut masih akan ditambah lagi dengan kuota Bidikmisi sebesar 60-ribu. Sehingga total daya tampung untuk di PTN sekitar 210-ribu. Tahun 2014, SNMPTN memiliki kuota minimal 50% dari total kuota daya tampung setiap PTN atau program studi.
Sama seperti tahun sebelumnya, SNMPTN 2014 juga memberikan kesempatan khusus kepada calon mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu melalui Program Bidikmisi, serta calon mahasiswa dari daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal).
Jadwal SNMPTN 2014 dimulai dengan pengisian PDSS pada 6 Januari-6 Maret 2014. Kemudian pendaftaran dibuka pada tanggal 17 Februari hingga 31 Maret 2014. Usai pendaftaran, proses seleksi dilakukan pada tanggal 1 April sampai 26 Mei 2014. Lalu pengumuman kelulusan bisa dilihat pada tanggal 27 Mei 2014. Setelah itu, calon mahasiswa yang dinyatakan lulus harus melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 17 Juni 2014 di PTN masing-masing. (DM)

WWF Minta Kemenhut Menindak Perusahaan Penebang Kayu Ramin Ilegal

Jakarta - Kayu ramin termasuk jenis kayu yang dilindungi. Bahkan pemanfaatannya harus mendapat izin dari pemerintah. WWF mendesak agar para penebang kayu tersebut dapat ditindak.

Direktur Konservasi WWF Indonesia, Nazir Foead mengutip laporan Greenomics Indonesia yang dirilis kemarin (10/12). Kajian Greenomics Indonesia bertajuk 'Investigation by Forestry Ministry Following Greenpeace Report Proves That Two APP Subsidiaries Involved In Felling And Supplying Ramin Logs' mengungkapkan bahwa dua perusahaan pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Rimba Hutani Mas (RHM) dan PT Kalimantan Subur Permai (KSP), keduanya pemasok Asia Pulp and Paper (APP) menebang tanpa izin dan menjual kayu ramin ke PT Indah Kiat Pulp and Paper milik Sinar Mas Group/APP pada tahun 2012.

Dan masih mengutip laporan Greenomics Indonesia, kasus ini bahkan seperti mentok di tengah jalan.

"WWF mendorong agar Kemenhut dapat menuntaskan proses investigasi ini dan dan mengenakan sanksi tegas kepada perusahaan manapun yang terbukti melanggar," ujar Nazir dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (11/12/2013).

"Sudah semestinya, Kemenhut tidak memberi kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang terindikasi kuat melakukan penebangan hutan alam dan kayu Ramin secara illegal, seperti RHM dan KSP, untuk memperoleh ijin baru pengelolaan hutan," sambungnya lagi.

Kayu Ramin masuk kategori "rentan" dalam daftar merah IUCN dan Apendix II di daftar CITES. Artinya, perdagangannya secara komersil sangat ketat.

Menurut kajian Greenomics Indonesia penebangan dan pemasokan kayu ramin oleh kedua perusahaan HTI, yakni PT Rimba Hutani Mas di Sumatera Selatan dan PT Kalimantan Subur Permai di Kalimantan Barat, tidak memiliki izin. Kajian tersebut didasarkan atas investigasi Kementerian Kehutanan menindaklanjuti laporan Greenpeace pada tahun 2012.

Kunjungan Menparekraf Ke Workshop Anne Avantie


Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu pada kunjungan kerjanya ke Semarang dalam rangka Festival Film Indonesia 2013 (6/12), menyempatkan diri mengunjungi workshop  Anne Avantie. Anne Avantie adalah perancang busana yang karya kebayanya banyak di pakai oleh para artis pada acara puncak besok 7 Desember 2013 di Marina Convention Center Semarang.
Pada kunjungan tersebut Mari Elka Pangestu mengatakan bahwa inilah keterkaitan saling membutuhkan antara Film dan Fesyen. Dengan berkembangnya industri perfilman maka akan ikut berkembang juga industri lain yang terkait dengan film seperti fesyen ini.

Industri film merupakan salah satu sektor dalam industri kreatif yang memiliki banyak keterkaitan dengan sektor lain, diantaranya adalah seni musik, seni peran, senimatografi, fotografi  dan juga fesyen. Terdapat hubungan saling membutuhkan antara industri film dengan industri fesyen dimana fesyen mampu memberikan karakter tersendiri bagi keseluruhan cerita pada film. Fesyen sendiri erat kaitannya dengan artis dimana artis tersebut tidak lepas dari image dan brand yang akan di tampilkan sesuai dengan posisi yang diharapkan di masyarakat.
Anne Avantie mengatakan bahwa Industri fesyen juga dapat menjadi jembatan bagi mereka agar dapat berkarya dan dapat berkontribusi bagi bangsa ini melalui seni peran yang mereka jalani. Dalam pengerjaan biasanya untuk 1 kebaya dapat menghabiskan waktu antara 1 sampai 2 bulan, tetapi karena sudah terbiasa Anne mampu menyelesaikan dalam waktu 3 hari dengan melibatkan 250 orang karyawan.

Adapun artis-artis tersebut yang menggunakan kebaya dari Anne Avantie antara lain Acha Septiansyah, Rosa, Dira Sugandi, Widyawati, Meriam Belina, Lidya Kandou, Sruti, Nurul Arifin , Ratna Listim, Bunga Citra Lestari dan Anna Maria Martin.

FFI 2013 sendiri rencananya akan disemarakkan oleh 283 artis yang akan berpawai dari Balai Kota Semarang di Jalan Pemuda, kemudian melewati Tugu Muda menuju kawasan Simpang Lima melalui Jalan Pandanaran. Setelah itu rombongan artis masuk ke Jalan Pahlawan dan berhenti di Gedung Gubernur Jateng. Sementera malam puncak sendiri akan diselenggarakan di Marina Convention Center 7 Desember 2013.

Ekstradisi Mafia Italia, Bukti Penegakan Hukum di Indonesia

eks 3

Denpasar, Bali – Warga Negara Italia bernama Antonino Massicati Vitale, tertangkap tangan oleh Polda Bali pada tanggal 7 Desember 2012 di daerah Seminyak, Bali berdasarkan red notice dari Interpol Italia. Yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan kegiatan mafia dan pemerasan yang dilakukannya di Italia.

Permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah Italia pada tanggal 27 Desember 2012, segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (4) dan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yang dipertegas melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tanggal 2 Desember 2013, Pemerintah Indonesia telah mengabulkan permohonan ekstradisi terhadap Vitale.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai Otoritas Pusat dalam penanganan ekstradisi di Indonesia, bersama dengan beberapa pihak seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian dan Kementerian/Lembaga terkait, telah bekerja keras hingga proses ekstradisi ini dapat berjalan kurang dari satu tahun.

Proses penyerahan ekstradisi dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2013 di Ruang Jepun, Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Rangkaian kegiatan diawali dengan rapat persiapan teknis pelaksanaan, dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Bali, I Gusti Kompiang Adnyana, dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara dari Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM selaku wakil dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Italia. Turut hadir dalam proses ektradisi diantaranya adalah Plt. Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, Cahyo Muzhar, Kepala Divisi Imigrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Kepala Lapas Kerobokan, dengan menghadirkan saksi dari Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, dan Kepolisian. Sementara itu perwakilan dari Pemerintah Italia yang hadir adalah Mr. Angelo Pichierri yang merupakan Tim Pengawal Vitale.

Dasar pertimbangan Pemerintah Indonesia mengabulkan permintaan ekstradisi oleh Pemerintah Italia dengan dilatarbelakangi oleh hubungan baik antar kedua negara. Cahyo Muzhar menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen tinggi dalam upaya memberantas kejahatan lintas negara dalam rangka penegakan hukum. (Eny, Rena, SN foto: Agung-Humas Bali)

Pemerintah Tawarkan 2 WK Shale Gas

JAKARTA - Pemerintah menawarkan dua wilayah kerja (WK) migas non konvensional (MNK) Shale Gas melalui penawaran langsung atau direct tender. Perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan keuangan dan teknis, diundang untuk berpartisipasi dalam tender WK Shale Gas yang baru pertama kali dilakukan pemerintah ini.

WK yang ditawarkan tersebut adalah MNK Kisaran Blok di North Sumatera dan Riau serta MNK West Tanjung Blok di Central Kalimantan.

Investor yang berminat, harus mengikuti prosedur serta ketentuan yang tertera dalam dokumen penawaran. Pengambilan dokumen penawaran dilakukan mulai 16 Desember 2013. Sementara pemasukan dokumen partisipasi, paling lambat tanggal 30 Januari 2014.

Informasi lebih lanjut mengenai penawaran WK shale gas ini dapat menghubungi:  Sekretariat Penawaran Langsung WK Migas Non Konvensional di Ruang Pelayanan Investasi Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Gedung Plaza Centris Lantai 1, Jl HR Rasuna Said Kav B-5, Kuningan, Jakarta. Telp:  (021) 5268910 ext 145 dan 169.

Shale gas adalah  gas yang diperoleh dari serpihan batuan shale atau tempat terbentuknya gas bumi. Potensi shale gas Indonesia diperkirakan sekitar 574 TSCF. Lebih besar jika dibandingkan CBM yang sekitar 453,3 TSCF dan gas bumi 334,5 TSCF. Hingga saat ini, telah ditandatangani satu kontrak kerja sama perdana wilayah kerja shale gas.

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan pemerintah, hingga saat ini terdapat 7 cekungan di Indonesia yang mengandung shale gas dan 1 berbentuk klasafet formation. Cekungan terbanyak berada di Sumatera yaitu berjumlah 3 cekungan, seperti Baong Shale, Telisa Shale dan Gumai Shale. Sedangkan di Pulau Jawa dan Kalimantan, shale gas masing-masing berada di 2 cekungan. Di Papua, berbentuk klasafet formation.  (TW)

Kemenag Gelar API 2013


Jakarta (Pinmas) —- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama  akan mengadakan Apresiasi Pendidikan Islam (API) 2013. Kegiatan ini untuk mengapresiasi pengabdian para pendidik, tokoh pendidik, prestasi peserta didik dan pemerintah daerah yang peduli dengan pendidikan Islam.
“Ini salah satu dari kegiatan dalam mengapresiasi pendidikan di Indonesia,” kata Sekretaris Dirjen Pendis (Sesditjen) Kamaruddin Amin kepada pers di Jakarta, Rabu (11/12). Menurut Sesditjen, Apresiasi Pendidikan Islam  merupakan program tahunan yang diselenggarakan Kemenag, sampai sekarang sudah pelaksanaan yang keenam.
Dengan penyelenggaraan API diharapkan pendidikan Islam ke depan semakin baik. Apalagi peranserta pendidikan Islam mencapai 20 persen dalam pendidikan di Indonesia. Peran itu mulai dari Raudhatul Athfal sebanyak 25 ribu lembaga dengan 1 juta peserta didik, ada 8 juta siswa madrasah dari Madrasah Ibtidaiyah sampai Aliyah, di Perguruan Tinggi meliputi 720 ribu mahasiswa, ada 76 ribu lembaga diniyah takmiliyah dengan 4,2 juta peserta didik serta 27 ribu pesantren meliputi 4 juta santri.
Amin mengatakan, API merupakan kegiatan untuk mengapresiasi pengabdian para pendidik dan tokoh pendidikan, prestasi peserta didik, serta  Pemerintah Daerah  yang peduli dan komitmen terhadap peningkatan mutu, akses, dan daya saing. API diselenggarakan untuk memberikan penghargaan atas prestasi pendidik dan tokoh pendidikan, serta memotivasi untuk terus berprestasi.
Selain apresiasi ini, kata Komaruddin, pihaknya juga berupaya mendorong agar anggaran pendidikan di Kemenag ditingkatkan sesuai dengan proporsinya. “Dengan peran kita sekarang mencapai 20 persen, kita berupaya agar anggaran pendidikan naik. Saat ini anggaran baru 8-9 persen atau sebanyak Rp 40 trilyun. Kita berjuang untuk dapat anggaran proposional bekerjasama dengan lembaga internasional,” jelasnya.
Kegiatan API dijadwalkan digelar pada Jumat, 13 Desember mendatang di sebuah hotel di Jakarta. Acara ini disemarakkan dengan penampilan Band D’Masiv serta qori cilik juara Pentas PAI nasional, dan marawis. “Kami mendukung acara ini, semoga lahir orang-orang berbudi luhur, cerdas dan memajukan bangsa Indonesia,” ucap Ryan Ekki Pradipta personil grup band D’Masiv.
Ryan menambahkan, pada penampilan nanti akan membawakan lagu-lagu religius seperti lagu ‘Jangan Menyerah’, ‘Damai’, dan ‘Mohon Ampun Aku’,
Sesditjen Kamaruddin Amin menambahkan, mulai tahun depan (2014),  pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah dihapus. Pelaksanaan ujian tahap akhir bagi siswa MI diganti dengan Ujian Madrasah. (ks/mkd/mkd)

Kemenhan Pertimbangkan Beli Kapal Selam Rusia


Jum'at, 06 Desember 2013 | 21:58 WIB




 Indonesia menyambut tawaran pihak Rusia yang berniat menjual kapal selam Kilo Class. Kapal selam itu sangat krusial untuk menjaga tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

"Kita lihat betapa pentingnya untuk membangun armada kapal selam besar-besaran," ujar Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, usai rapat bersama Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Laut di kantornya, Jakarta (6/12).

Namun, Kemenhan belum memastikan apakah kapal selam yang akan dibeli bekas atau baru. "Ada dua pilihan. Pilihan pertama ada kilo class yang sudah dimodernisasi, opsi kedua membangun yang baru," jelasnya.

Untuk menentukannya, Indonesia akan mengirim Tim Angkatan Laut ke Rusia untuk melihat kapal selam secara fisik. "Mereka juga akan melihat spesifikasi teknis yang diperlukan, kelengkapan dan berbedaannya seperti apa antara yang baru dan lama karena ini berujung pada cost," imbuh Purnomo.

Saat ini, Indonesia baru memiliki dua unit kapal selam buatan Jerman. Jumlah tersebut masih jauh di bawah ideal, yaitu 12 unit kapal selam untuk melindungi dua per tiga wilayah perairan Indonesia. (Lulu Hanifah)

RI Dorong OKI Jadi Garda Terdepan Dialog Antar Agama dan Keyakinan

RI Dorong OKI Jadi Garda Terdepan Dialog Antar Agama dan Keyakinan

KTM OKI
​ Melalui dialog antar agama dan keyakinan, OKI dapat menunjukkan pada dunia bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan perdamaian dan toleransi. Melalui perdamaian, peluang bagi pembangunan ekonomi dan sosial pun akan semakin terbuka lebar. Demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Wardana, pada Konferensi Tingkat Menteri ke-40 Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Conakry, Republik Guinea (9-11/12).

Sebagai negara yang kaya akan keragaman, dialog telah menjadi bagian dari kehidupan bernegara di Indonesia untuk memperkuat harmoni dan toleransi.

"Untuk semakin memperkuat inisiatif di tingkat nasional, Indonesia senantiasa mendorong dialog antar budaya dan keyakinan pada tingkat regional maupun global” jelas Wamenlu Wardana yang sekaligus menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah “the 6th Global Forum of the United Nation’s Alliance of Civilizations” pada tahun 2014.

Global Forum tersebut akan dimanfaatkan untuk menegaskan kembali pentingnya prinsip-prinsip toleransi dan harmoni.

Pada kesempatan tersebut, Wamenlu juga menyerukan kembali perlunya situasi di Suriah diselesaikan melalui solusi politik damai dan inklusif, termasuk melalui Konferensi Jenewa II yang rencananya akan diselenggarakan awal tahun 2014.

“Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Suriah lebih dari dua tahun, harus segera diakhiri” tegas Wamenlu.

Pertemuan ini juga secara khusus mengalokasikan sesi untuk membahas langkah – langkah praktis yang dapat dilakukan OKI untuk menanggapi pelanggaran serius yang dilakukan oleh Israel terhadap kota Al-Quds Al-Sharif, khususnya tindakan yang dinilai merusak kesucian Mesjid Al-Aqsa dan pembangunan permukiman Yahudi di kota tersebut.

Dalam kaitan ini, Wamenlu menegaskan bahwa Kebijakan Israel terhadap kota tersebut tidak dapat diterima dan harus dihentikan.

“Indonesia mengusulkan agar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel terhadap Al-Quds Al-Sharif dan Mesjid Al-Aqsa dapat segera dibahas di forum yang tepat di PBB guna mendapatkan dukungan politik dari dunia internasional” lanjut Wamenlu. Usul Indonesia ini mendapat dukungan negara-negara anggota OKI.

KTM ke-40 OKI dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Guinea, Prof. Alpha Conde, (9/12) dengan mengangkat tema “Dialogue of Civilizations, Factor for Peace and Sustainabe Development”. OKI beranggotakan 57 negara termasuk Indonesia. (Sumber: KBRI Dakar)

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA