Simposium Nasional Menyongsong Penerapan COSO 2013 dan ERM di Lingkungan BUMN

Dalam rangka memberikan pemahaman yang memadai mengenai  Commite Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission 2013 dan Enterprise Risk Management (ERM), serta pengetahuan atas praktik-praktik terbaik (best practice) dari penerapan COSO dan ERM dilingkungan BUMN, Badan Pemeriksa Keuangan RI mengadakan simposium nasional dengan tema “Menyongsong Penerapan COSO 2013 dan ERM di Lingkungan BUMN” yang dilaksanakan pada Kamis 12 Desember 2013, di Auditorium Pusdiklat BPK RI, Jakarta.

Acara yang dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara VII, Abdul Latief, Inspektur Utama BPK RI, Mahendro Sumardjo, Direktur Kepatuhan/Direktur Keuangan BUMN, pejabat di lingkungan BPK RI, Forum Komunikasi Satuan Pengawas Internal (FKSPI) BUMN, Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Simposium ini menghadirkan nara sumber Sentot A. Sentausa, Managing Director PT Bank Mandiri (Persero), yang memberikan pemaparan mengenai COSO 2013: Menerjemahkan Prinsip-Prinsip Menjadi Tindakan, dan Hari Setianto, Direktur Akademis Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) yang memaparkan mengenai Enterprise Risk Management.

BUMN merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan mempunyai kewajiban untuk menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Disamping itu BUMN harus dapat mengelola risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, mengingat dalam era globalisasi ini terjadi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat.

Direksi BUMN wajib merancang dan menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif dalam mengelola risiko perusahaan secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program good corporate governance (GCG). Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dan pengelolaan risiko perusahaan secara terpadu menjadi sangat penting jumlah aset negara yang dikelola oleh BUMN sangat signifikan.

Pada Tahun 2013 COSO telah mengeluarkan kerangka pengendalian intern  baru yang disebut Integreted Framework Internal Control atau lebih dikenal dengan COSO 2013. Pengendalian Internal menurut COSO 2013 merupakan suatu proses yang dilakukan oleh direksi, managemen, dan personal lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang reasonable dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang berhubungan dengan operasional, pelaporan, dan ketaatan pada peraturan.

COSO 2013 merupakan pengembangan dari COSO 1992 dalam rangka untuk menghadapi perubahan dalam lingkungan operasional dan bisnis. Dalam COSO 2013 tetap mempertahankan definisi pengendalian intern ke dalam lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, risk assessment, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring.

Sedangkan ERM merupakan suatu proses yang dilakukan oleh board of directors, managemen, dan personel lainnya, diterapkan dalam penyusunan strategi perusahaan, dirancang untuk mengindentifikasi kejadian-kejadian yang dapat mempengaruhi perusahaan dan mengendalikan risiko dalam rangka memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan perusahaan.

Kerangka ERM yang diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan dikelompokan kedalam empat kategori, yaitu strategic (dalam rangka untuk mendukung misi perusahaan), operations (penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien), reporting (pelaporan yang dihandalkan), dan compliance (ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku).

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan dalam sistem pengendalian internal (COSO 2013) dan ERM, maka manajemen pada BUMN, internal auditor dan eksternal auditor termasuk para pemeriksa di BPK RI diharapkan dapat memiliki pemahaman yang memadai atas perkembangan tersebut sehingga dapat menerapkannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya.

sumber 

Read More

Menpera Ingin PNS Indonesia Punya Rumah Sendiri

BOGOR - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz berharap ke depan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia bisa memiliki rumah sendiri. Oleh karena itu, dirinya berharap kepada para pemimpin di kementerian/ lembaga pemerintah untuk membantu para PNS agar mereka bisa mempunyai rumah sehingga kesejahteraan para abdi negara bisa lebih meningkat. "Saya berharap setiap PNS minimal bisa miliki rumah sendiri. Kalau punya rumah berarti kan PNS sudah punya aset dan kebanggaan," ujar Menpera Djan Faridz di sela-sela acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Pegawai Kemenpera dan Kementerian PDT di Perumahan Griya Indah Serpong, Gunung Sindur, Bogor, Jum'at (20/12). Djan Faridz menjelaskan, program pembangunan rumah bagi pegawai khususnya Kemenpera merupakan impiannya sejak awal menjabat sebagai Menpera. Dirinya juga berharap program ini bisa diikuti dengan pembangunan rumah bagi para wartawan yang sempat tertunda. Berdasarkan informasi yang diterimanya selama ini ternyata masih banyak sekali PNS baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masih belum punya rumah. "Berdasarkan informasi banyak PNS yang masih mengontrak rumah ataupun tinggal bersama di rumah mertuanya. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kemenpera dan para pemimpin kementerian/ lembaga pemerintah," terangnya. Terkait dengan pembiayaan perumahan tersebut, nantinya akan dibantu dengan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Bank BTN.Dirinya juga mempertimbangkan untuk membebaskan uang muka atau nol persen uang muka untuk rumah PNS tersebut. "BTN sudah siap membantu para PNS yang ingin memiliki rumah dengan KPR FLPP. Kalau bisa nanti uang mukanya nol persen saja," katanya. Menpera berharap proses pembangunan rumah ini bisa cepat selesai. Dengan demikian para PNS bisa segera menempati rumah tersebut. "Lokasi perumahan Griya Indah Serpong mudah dijangkau dari Kantor Kemenpera dan Kantor KPDT melalui sarana transportasi Kereta Api Rel Listrik (KRL) dengan waktu tempuh yang relatif pendek. Jadi para pegawai bisa menghemat biaya transportasi ke kantor. Semoga proses pembangunan rumah PNS Kemenpera dan Kementerian PDT ini bisa berjalan lancar dan diberkahi Allah," harapnya. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Rumah Pegawai yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Agus Sumargiarto mengungkapkan, pembangunan perumahan untuk pegawai ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi pegawai PNS/Non PNS. Pegawai juga dapat menghemat biaya pengeluaran untuk transportasi sehingga kesejahteraan mereka bisa lebih meningkat. Pembangunan perumahan dilaksanakan oleh PT. Khatulistiwa Indah Jaya Permai selaku developer dari Perumahan Griya Indah Serpong sebagai penyedia rumah. Perumahan untuk para pegawai ini berlokasi di Jalan Raya Serpong – Parung, Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Proses pembangunan perumahan bagi pegawai di perumahan Griya Indah Serpong ini dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap pertama ini, PT. Khatulistiwa Indah Jaya Permai selaku developer dari perumahan Griya Indah Serpong menyediakan 50 unit rumah dengan tipe 36 luas tanah 60 m2. Untuk Kementerian Perumahan Rakyat disediakan 25 Unit dan untuk Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal disediakan 25 Unit. Selanjutnya akan dibuka tahap kedua yang disediakan 70 unit rumah dengan tipe 36 luas tanah 72 m2, sekarang ini masih dalam proses penyelesaian perijinan. "Harga rumah untuk PNS Kemenpera dan Kementerian PDT ini hanya Rp 95 juta," terangnya. Pada kegiatan ini juga dilakukan Penandatanganan MoU antara Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama Bank BTN dan Penandatanganan MoU antara Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Direktur Utama Bank BTN dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Direktur Utama Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama Bank BTN. sumber : humas kemenpera

Read More

SEA Games Myanmar Menpora: Timnas U-23 Tetap Membanggakan

Menpora Roy Suryo dan istrinya Ismarindayani menyalami pemain Indonesia usai pengalungan medali, sepakbola SEA Games XXVII, hari Sabtu (21/12) malam di Stadion Zayar Thiri, Naypyitaw, Myanmar. Indonesia dikalahkan Thailand 0-1, dan mendapat medali perunggu. (foto: muchlis/kemenpora.go.id) Menpora Roy Suryo dan istrinya Ismarindayani menyalami pemain Indonesia usai pengalungan medali, sepakbola SEA Games XXVII, hari Sabtu (21/12) malam di Stadion Zayar Thiri, Naypyitaw, Myanmar. Indonesia dikalahkan Thailand 0-1, dan mendapat medali perunggu. (foto: muchlis/kemenpora.go.id) Naypyitaw: Menpora Roy Suryo tetap bangga pada Timnas U-23 yang meskipun kalah dari Thailand 0-1 dan hanya mendapatkan perak, tetapi semua bisa melihat bahwa Timnas U-23 telah bermain sangat baik dan membanggakan. Menpora yang bersama istrinya Ismarindayani Priyanti dan Staf Khusus Heru Nugroho menyaksikan langsung jalannya pertandingan di Stadion Zayar Thiri di pinggiran kota Naypyitaw hari Sabtu (21/12) malam menambahkan, secara teknis Timnas U-21 bermain lebih bagus. "Anak-anak sebenarnya sudah bermain bagus, hanya faktor keberuntungan tidak bersama kita," katanya. "Kita tidak perlu saling menyalahkan. Bahkan secara teknis kita menang, dan ball position anak-anak juga lebih besar dibanding tim Thailand. Bahkan kita bisa melihat, permainan Thailand tidak berkembang," tambahnya. Menurut Menpora, permainan Timnas U-21 sudah bagus. "Mereka tidak lagi bermain individual, tetapi bermain secara tim dengan operan-operan pendek yang akurat. Saya mencatat mereka memiliki tiga peluang yang sayangnya tidak ada yang berakhir dengan gol. Dan saya juga mencatat tiga kali wasit melakukan kesalahan yang menguntungkan lawan. Hasil ini saya kira sudah bagus, dan masyarakat di tanah air juga melihat anak-anak sudah berjuang optimal, tetapi memang keberuntungan tidak berpihak pada kita. Kita tidak perlu sesali mendapat perak, karena ada negara lain yang bahkan tidak mendapat apa-apa," kata Menpora di luar stadion Zayar Thiri usai menyaksikan pertandingan Indonesia lawan Thailand. (nas/cah) sumber : kemenpora

Read More

RI Negara Besar, Universitas di Bulgaria Ingin Belajar Bahasa Indonesia

Sabtu, 21 Desember 2013 Dubes RI Sofia Bunyan Saptomo dengan Gubernur Veliko Tarnovo ​”Bahasa Indonesia perlu diajarkan di Universitas Veliko Tarnovo, sebagaimana bahasa Jepang, China, dan Korea yang telah menjadi kurikulum di universitas tersebut”, demikian kata Gubernur Veliko Tarnovo, Dipl.Eng. Georgi Rachev, pada saat melakukan pertemuan dengan Dubes RI untuk Bulgaria, Bunyan Saptomo (19/12). Pentingnya Bahasa Indonesia bagi pemuda Bulgaria karena Indonesia dipandang sebagai negara besar yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diharapkan masyarakat Bulgaria dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan masyarakat Indonesia. "Pemerintah kedua negara perlu mengupayakan terjalinnya hubungan yang lebih erat di bidang perdagangan dan investasi". Rachev menawarkan investasi di bidang industri gula dan tekstil dengan bahan baku impor benang dari Indonesia. Dubes Saptomo menyampaikan bahwa Universitas Sofia telah mempunyai Kelas Bahasa Indonesia dengan siswa yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. ”Pada saat ini KBRI Sofia sedang dalam proses mendirikan Indonesian Corner di universitas tersebut, yang akan dilengkapi dengan buku-buku mengenai Indonesia, guna dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa Universita Sofia”, kata Dubes Saptomo mengenai kerjasama yang telah dilakukan antara KBRI dengan Universitas Sofia. Perdagangan bilateral RI-Bulgaria yang di tahun 2012 mencapai USD.76,20 juta dipandang Dubes Saptomo belum mencapai potensi maksimal dan masih terdapat peluang yang besar untuk lebih ditingkatkan. Ekspor Indonesia ke negara ini berupa kopi, palm oil, lysine, minyak lemak nabati, tuna, ikan hias, ban kendaraan, kertas dan karton, sabun, benang serta furniture. Sedangkan impornya adalah ketumbar, makanan ternak, tembakau, kertas dan karton daur ulang, tembaga, rolls for metal-rolling mills, serta Electronic Integrated Circuits. Sementara itu, dalam pertemuan lainnya dengan Walikota Veliko Tarnovo, Daniel Panov, dibahas juga usul seorang pengusaha Veliko Tarnovo untuk mendirikan Pusat Informasi dan bisnis Indonesia/ASEAN. Di Pusat tersebut nantinya akan disediakan mengenai informasi kebudayaan, pariwisata, dan produk-produk Indonesia untuk keperluan masyarakat Veliko Tarnovo yang membutuhkannya. Panov menegaskan bahwa Pemkot siap menyediakan dua ruangan yang dapat dimanfaatkan sebagai Pusat Informasi Indonesia atau Pusat Informasi ASEAN. ”Setelah proyek Indonesian Corner di Universitas Sofia terselesaikan, maka KBRI akan memusatkan perhatian pada kerjasama pendirian Indonesian Corner atau Pusat Informasi dan Bisnis Indonesia/ASEAN di Veliko Turnovo”, demikian Dubes Saptomo meyakinkan Walikota Veliko Tarnovo. Pada tahap awal, KBRI akan mengupayakan penyediaan buku-buku dan katalog mengenai Indonesia dan meminta Pemerintah Indonesia untuk dapat memberi bantuan seorang pengajar Bahasa Indonesia di kota yang pernah menjadi ibukota Bulgaria pertama ini. Sebagai kota yang menjadi salah satu pusat kebudayaan Bulgaria, pada setiap tahunnya Veliko Tarnovo menyelenggarakan ”International Cultural Tourism Expo” di musim semi dan ”International Folklore Festival” di musim panas. Pada beberapa tahun terakhir, Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam kedua event ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila warga Veliko Tarnovo sangat antusias untuk mengenal lebih dalam lagi budaya Indonesia, khususnya Bahasa Indonesia. (Sumber: KBRI Sofia) Kemenlu

Read More

Utang Luar Negeri Indonesia Terus Melambat

Jakarta, 23/12/2013 MoF (Fiscal) News – Tren perlambatan pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia berlanjut pada Oktober 2013. Departemen Statistik Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia pada Oktober 2013 sebesar 262,4 miliar dolar AS, atau tumbuh melambat sebesar 5,8 persen (yoy) dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 6,7 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan ULN ini terjadi baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Posisi ULN sektor publik pada Oktober 2013 mencapai 125,8 miliar dolar AS atau tumbuh melambat menjadi 0,5 persen (yoy), dari bulan sebelumnya sebesar 2,1 persen (yoy). Sementara itu, posisi ULN sektor swasta tumbuh stabil dibanding bulan sebelumnya sebesar 11,1 persen (yoy) atau mencapai nilai 136,6 miliar dolar AS. Berdasarkan jangka waktu, komposisi ULN jangka panjang tetap mendominasi ULN Indonesia pada Oktober 2013. Posisi ULN Indonesia sebagian besar terdiri dari ULN berjangka panjang, yaitu sebesar 216,1 miliar dolar AS (82,4 persen dari total ULN), sementara sisanya sebesar 46,3 miliar dolar AS (17,6 persen dari total ULN) merupakan ULN jangka pendek. ULN berjangka panjang pada Oktober 2013 tumbuh 5,1 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan periode sebelumnya 4,2 persen (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh sebesar 8,8 persen (yoy) atau turun dari bulan September 2013 yang sebesar 9,2 persen (yoy). Dari sisi kepemilikan, peran dominan ULN jangka panjang terjadi baik pada ULN publik maupun ULN sektor swasta. ULN publik berjangka panjang mencapai 118,8 miliar dolar AS atau 94,4 persen dari total ULN sektor publik. Sementara itu, ULN sektor swasta berjangka panjang mencapai 97,4 miliar dolar atau 71,3 persen dari total ULN swasta. ULN sektor swasta sebagian besar merupakan ULN swasta non-bank yang mencapai 83,8 persen, sedangkan ULN bank hanya mencapai 16,2 persen. Tiga sektor ekonomi terbesar ULN swasta terarah kepada sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian. Dari sisi kreditur, sebagian ULN swasta merupakan utang kepada afiliasi yaitu mencapai 34,8 persen dari total ULN swasta. Baik ULN swasta kepada afiliasi maupun non-afiliasi pada Oktober 2013 tumbuh sekitar 11,0 persen (yoy). Sumber : kemenkeu

Read More