usaha berhasil

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas, Jl Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

Selasa, 09 Februari 2016

Presiden Jokowi: Informasi Bisa Menjadi Obat, Vitamin dan Racun

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, sebuah informasi bisa menjadi obat, bisa pula menjadi racun “Sebuah informasi atau berita, ada yang pahit seperti jamu namun menyehatkan, ada pula seperti vitamin. Namun tak jarang, sebuah informasi, mampu mengganggu akal sehat masyarakat,” demikian disampaikan Presiden saat memberi sambutan pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2016 yang dipusatkan di Pantai Kute, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (09/02).

“Saya sedang berfikir, bagaimana caranya para insan pers mampu membangun optimisme masyarakat, mampu meningkatkan etos kerja masyarakat. Karena era sekarang, adalah era persaingan. Karenanya, jika ingin bangsa ini maju, kita harus membangun kepercayaan, baik kepada masyarakat kita, maupun pihak luar. Tidak akan ada investor masuk ke negeri ini, jika mereka tidak percaya dengan kita. Jika itu yang terjadi, maka pertumbuhan kita sedikit banyak terhambat. Dan, bersyukurlah kita, karena sekarang kita hidup di era kebebasan pers. Jika dulu pemerintah menekan pers, kini pers yang menekan pemerintah,” ujar Presiden yang dalam kesempatan tersebut didampingi Ibu Negara, Iriana Jokowi.

Jokowi berharap, insan pers tidak membuat berita sensasional yang bertumpu pada asumsi, karena jika hal ini dilakukan terus menerus, maka yang muncul dalam masyarakat adalah sikap pesimis dan menurunnya etos kerja.

“Mari, kita tingkatkan produktivitas masyarakat. Dan insan pers sebagai pilar ke empat demokrasi, mampu berbuat banyak. Karena insan pers mampu membentuk karakter, mentalitas dan moralitas masyarakat,” ajak Presiden.

“Saat ini, saya tidak melihat, setiap jam, ada lagu nasional yang dimunculkan oleh stasiun televisi. Satu jam ada lagi Indonesia Raya, satu jam lagi ada Padamu Negeri, satu jam lagi ada lagu Tujuh Belas Agustus dan lain sebagainya. Andai saja setiap jam ada tayangan lagu-lagu kebangsaan kita, maka anak-anak kita akan hafal,” tutur Jokowi yang prihatin melihat minimnya tayangan nasionalisme di media.

Jokowi tidak menampik, saat ini, para televisi berkompetisi dan bertumpu pada rating. Namun, , meski demikian, ujar Jokowi, mungkin sudah saatnya berubah.

“Dan, jangan lagu kebangsaan itu disiarkan pada malam hari, harusnya saat prime time, jadi banyak masyarakat yang melihat dan menyaksikan,” kata Jokowi dihadapan taipan pers nasional yang hadir dalam acara tersebut.

Jokowi juga melihat, karena ingin cepat mempublikasikan berita, para wartawan web, kali sering mengabaikan kode etik jurnalistik. Menurutnya, untuk para insan pers website, kepatuhan pada kode etik jurnalistik kali sering diabaikan. Hal ini dengan alasan ingin cepat menyampaikan berita.
Dampaknya, tambah Presiden, berita yang disampaikan kurang akurat dan tidak seimbang, bahkan kadang beritanya adalah berita penghakiman.

“Jika ini diteruskan, sangat bahaya sekali,” ucap Presiden.

Jokowi berharap, para pemilik media, yang karena persaingan media, tidak menekan para wartawan untuk sesegera mungkin memberitakan kejadian.

“Mari kita lakukan perbaikan bersama, mari kita tingkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia pada kita. Dan semoga, ke depan, insan pers bena-benar mampu menjadi pilar ke-empat demokrasi,” ucap Presiden.
Peringatan HPN ini berlangsung selama satu minggu. Dalam peringatan tersebut, tak kurang 44 kegiatan di gelar. Puncak HPN sendiri dilaksanakan di kawasan wisata pantai KEK Mandalika  yang memiliki garis pantai 14 KM lebih dan mempunyai 11 teluk.

“Kawasan ini sangat indah dan siap dikembangkan menjadi salah satu pusat pariwisata. Insya Allah dalam 5-10 tahun depan, di area ini, akan dibangun 8-10 ribu kamar hotel,” terang Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi dalam sambutannya selaku tuan rumah HPN Tahun 2016.

Hadir dalam Puncak HPN, sejumlah menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan BUMN, pemilik media, baik cetak dan elektronik, duta besar negara sahabat, pers ASEAN dan organisasi pers se Indonesia. Hari Puncak HPN, ditutup doa yang dibawakan Kakanwil Kemenag NTB H Suleman Habib.

 sumber: www.kemenag.go.id

Abd Djamil Resmikan Gedung Layanan Haji Terpadu Pertama di Indonesia

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abd Djamil meresmikan gedung Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kankemenag Kabupaten Siak. Bangunan yang nantinya akan memberikan layanan haji terpadu di Siak ini merupakan gedung Siskohat pertama di Indonesia.

“Gedung Siskohat yang dibuat oleh Kabupaten Siak ini merupakan yang pertama di Indonesia. Semoga menjadi contoh bagi daerah lain,” kata Abd Djamil saat peresmian, Siak, Kamis (04/02) lalu. Mantan Kepala Balitbang Diklat Kemenag ini berharap keberadaan gedung seperti ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Sebelumnya, Bupati Siak Syamsuar menyampaikan, diresmikannya gedung Siskohat ini merupakan bentuk kepeduliaan dan dukungan pemerintah daerah terhadap perbaikan layanan pelaksanaan haji di Kabupaten Siak. Harapannya, gedung Siskohat ini dapat memberikan kemudahan pelayanan untuk mendaftar haji bagi masyarakat sekitar.

“Melalui sistem ini, Bank Kepri akan memberikan kemudahan bagi calon jamaah haji, tanpa harus membuka tabungan di Bank Lain,” kata Syamsuar.

Kakanwil Kemenag Provinsi Riau Tarmizi Tohor mengapresiasi inisiatif dan inovasi Kankemenag Siak yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Siak dalam peningkatan layanan pelaksanaan ibadah haji di Riau. “Saya berharap kerja sama antara Bank Riau Kepri, Pemerintah Daerah, dan Kantor Kementerian Agama ini bisa diikuti oleh daerah lain,” kata Tarmizi.

Kakankemenag Siak Muharom menyampaikan bahwa, usai diresmikan, gedung Siskohat Siak sudah dapat beroperasi dan akan langsung digunakan. “Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji, sudah bisa menabung dan menyetorkan dana haji di Gedung Siskohat ini, jadi calon jamaah haji tidak susah lagi antre di kantor Bank”. Papar Muharom.

Tampak hadir dalam acara tersebut Plt Gubernur Riau yang diwakili Staf Ahli Bidang Kesra dan SDA Faurizel Gazali, Dirut Bank Kepri Irvandi Gustari, Pimpinan Cabang Bank Riau Afrial Abdullah, Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Cabang Siak Tengku Toyeb, Kakan Kemenag Se-Provinsi Riau, Tokoh Agama dan Masyarakat, Ka KUA Kecamatan dan CJH tahun 2016.

sumber: www.kemenag.go.id

10.000 Pegawai Honorer Akan Unjuk Rasa di Kementerian PAN-RB

Sekitar 10.000 pegawai honorer dari seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Rabu (10/2/2016). 

"Berdasarkan informasi, mereka menuntut untuk menjadi pegawai negeri sipil," ujar Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Ratiyono di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (9/2/2016). 

Ratiyono mengatakan, aksi ini rencananya digelar di kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Jalan Sudirman. Meski aksi tersebut berskala nasional, Ratiyono mengingatkan agar aksi unjuk rasa bisa dilakukan dengan tertib. 

"Jangan anarkis, tidak mengganggu ketertiban umum apalagi merusak fasilitas publik," ujar Ratiyono. 

Dia mengingatkan adanya Pergub No 28 tahun 2015 tentang unjuk rasa. Dalam pergub tersebut, Pemrrintah Provinsi DKi menyediakan 3 tempat untuk berdemonstrasi di antaranya Lapangan Silang Monas, Parkir Timur Senayan, dan Alun-alun DPR RI. 

Para pendemo bisa melakukan unjuk rasa di lokasi itu. Namun, jika aksi hanya ingin dilakukan di kantor Kemenpan RB, Ratiyono mengaku Pemprov tidak bisa melarang. Dia berharap semua berjalan dengan tertib. 

Ratiyono juga berharap pihak kementerian bisa cepat melakukan mediasi dengan para pendemo nanti. Hal ini supaya unjuk rasa tidak berlangsung semakin lama dan menimbulkan macet.

sumber: www.kemendagri.go.id 

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA