Menag Resmikan Islamic Center Wakatobi

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meresmikan gedung Islamic Center Mu’az bin Jabal Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Minggu (14/02) lalu. Menag menyambut baik inisiatif Pemerintah Daerah dan masyarakat Wakatobi untuk membangun gedung di atas lahan seluas 10 hektar yang nantinya diharapkan dapat menjadi pusat peradaban.

“Bagaimanapun juga, Wakatobi akan menjadi pusat peradaban tersendiri, karena akan menjadi magnet tersendiri untuk menarik pengunjung yang datang ke sini. Keberadaan rumah ibadah seperti pembangunan Masjid Raya itu tentu sangat dibutuh kan,  tidak hanya bagi masyarakat Wakatobi saja tetapi bagi masyarakat pada umumnya,”  kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Hadir dalam kesempatan ini, Bupati Wakatobi Hugua, Kepala Biro Umum Kemenag Syafrizal,  Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara M.  Ali Irfan, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Wakatobi.

Menag berharap Islamic Center ini dapat menjadi pusat pencerahan umat. Kepada para tokoh agama, Menag berpesan agar terus mencerahkan umat dalam dakwahnya. “Jadi, para tokoh agama atau muballigh dalam mengajak umat kea rah kebajikan haruslah dengan cara-cara yang sopan, santun, dan komunikatif,” terangnya.

“Ruh dakwah adalah menhgajak dengan nasihat, kata bijak, dan dengan penjelasan yang santun,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Wakatobi hugua menyampaikan potensi daerah yang saat ini dipimpinnya. Menurutnya, Wakatobi memiliki alam bawah laut yang indah yang dihuni tidak kurang dari 750 jenis terumbu karang dan 942 jenis ikan serta biota laut lainnya. “Banyak jenis terumbu karangd an jenis ikan di alam bawah laut Wakatobi menjadikan waktobi sebagai kawasan yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia,” katanya.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Ditjen PHU dan PIHK Validasi Data Jamaah Berhak Lunas

Kementerian Agama terus melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1437H/2016M, salah satunya  memvalidasi jamaah haji khusus yang berhak melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) khusus pada tahun ini.

“Dalam rangka persiapan pelunasan jamaah haji khusus 1437H/2016M, kami akan melakukan akurasi data pendaftaran lunas tunda dan setoran awal BPIH khusus yang memiliki nomor porsi sampai dengan 3000155450,” demikian penjelasan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ahda Barori melalui rilis yang diterima Pinmas, Senin (15/02).

Menurut Ahda, proses validasi data ini akan berlangsung dari 16 – 29 Februari terhadap data jamaah haji khusus pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang akan memberangkatkan jamaah tahun ini. Sedikitnya ada 250 PIHK yang tergabung dalam empat asosiasi, yaitu: Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (AMPHURI), Himpunan Penyelenggarara Umrah dan Haji (HIMPUH), Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan in-Bound Indonesia (ASPHURINDO), dan Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (KESTHURI).

Ahda berharap, proses validasi ini dapat memverivikasi data jamaah haji yang berhak melunasi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Selain itu, proses ini juga akan memverifikasi jamaah haji khusus yang sudah melakukan pelunasan akan tetapi menunda pemberangkatan pada 2 tahun terakhir. “Proses ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian kepada PIHK terhadap jamaah yang akan dilayani keberangkatannya serta  memaksimalkan pengisian kuota jamaah haji khusus tahun ini,” terangnya.

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada tahun ini mengeluarkan kebijakan pemberlakukan kuota cadangan bagi jamaah haji khusus. Hal yang sama sudah diberlakukan pada haji reguler sejak penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu.  Sistem cadangan jamaah haji khusus yang berhak melunasi diberlakukan dalam rangka mengantisipasi adanya sisa kuota akibat jamaah yang tidak melunasi.

Proses validasi akan dilakukan di Ruang Subdit Pendaftaran Haji Gedung Pusat Komputer dan Pelayanan Haji lantai 1. Teknisnya adalah dengan memadukan dokumen jamaah haji khusus pada masing-masing PIHK dengan data milik Subdit Pendaftaran Dit. Pelayanan Haji Dalam Negeri.

Ada sekitar 13.473 data jamaah, terdiri dari 12.831 kuota jamaah haji khusus dan 642 kuota cadangan (5%). Adapun dokumen yang akan divalidasi terdiri dari: nominatif jamaah haji khusus, asli lembar bukti setor awal BPIH Khusus, asli lembar bukti aplikasi transfer setoran awal,  asli lembar SPPH, asli lembar BPIH Khusus lunas tunda, dan asli lembar bukti aplikasi transfer pengembalian BPIH bagi jamaah lunas tunda ke rekening Menag.

Hasil verifikasi data ini akan dipublikasikan dengan harapan jamaah haji dan PIHK memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelunasan dan keberangkatan ibadah haji. Selain itu, dengan kepastian keberangkatan tersebut, diharapkan jamaah dapat lebih awal memproses dokumen dan visa sehingga kejadian keterlambatan visa pada tahun lalu dapat diminimalisir sedini mungkin.

 sumber: www.kemenag.go.id

Read More

KPU tetapkan Pilkada 2017 pada 15 Februari

Komisi Pemilihan Umum menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang ke dua dilangsungkan pada 15 Februari 2017, yang diikuti oleh 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dalam peresmian peluncuran Pilkada Serentak 2017 di Jakarta, Senin.

"Kami telah membahas dengan seluruh anggota KPU di provinsi, kabupaten, kota dan akhirnya memutuskan bahwa yang menjadi patokan KPU dalam merancang program, tahapan dan jadwal Pilkada 2017 adalah pada 15 Februari," kata Husni.

Sebanyak 101 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas tujuh provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota.

Ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Husni mengatakan Provinsi Aceh merupakan daerah yang akan paling banyak menggelar pilkada pada 2017, yakni satu pemilihan gubernur dan 20 pemilihan bupati dan wali kota.

Terkait dengan revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Husni mengatakan sikap KPU mendukung Pemerintah dan DPR dalam merevisi undang-undang tersebut.

"Kami mendukung adanya upaya revisi terhadap undang-undang, dan kami juga sudah melakukan langkah-langkah untuk menyempurnakan peraturan," katanya.

KPU juga telah mempersiapkan sejumlah poin-poin usulan terkait revisi undang-undang tersebut.

"Dalam pekan ini kami segera memasukkan usulan tersebut kepada Pemerintah dan DPR, dengan merancang draf perubahan peraturan secara simultan," katanya.

sumber: www.kemendagri.go.id 

Read More

Antisipasi Banjir, PUPR Tangani Sejak Hulu Di Bogor Hingga Hilir di Utara Jakarta

Pemerintah menempuh strategi yang bersifat antisipatif dalam menangani banjir di Provinsi DKI Jakarta akibat curah hujan yang meningkat. Langkah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) difokuskan untuk mengelola sisi hulu sungai di kawasan Bogor dan sekitar, melakukan revitalisasi situ-situ sebagai tempat penampungan dan resapan air di kawasan Bogor, Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, maupun normalisasi sungai dan pengaman pantai di utara Jakarta. Untuk mengelola hal itu, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS Cilicis) menjadi salah satu ujung tombak Kementerian PUPR.

Di kawasan Bogor, pada tahun 2015 BBWS Cilicis telah melaksanakan revitalisasi Situ Kebantenan yang mampu meningkatkan kapasitas tampung dari semula 139 ribu meter kubik menjadi 180 ribu meter kubik. Situ lainnya yang direvitalisasi di Bogor yakni Situ Cikaret, Situ Gedong, dan Situ Cimanggis.

Sementara di Kabupaten Tangerang ada dua yaitu  Situ Cipondoh dan Situ Kelapa Dua serta satu di Kota Tangerang yaitu Situ Cangkring. Ketiga Situ tersebut dapat menambah tampungan debit banjir 120 ribu meter kubik.

Di lokasi lainnya, dilakukan pemeliharaan berkala di sejumlah Situ, antara lain Situ Ceper di Kabupaten Bekasi,  Situ Parigi di Kota Tangerang Selatan. Sementara itu, ada 3 Situ di Kabupaten Bogor dipelihara berkala, yakni Situ Tamansari, Situ Cicadas, dan Situ Tarogong.

Revitalisasi Situ merupakan salah satu upaya dari Kementerian PUPR untuk menanggulangi banjir, dengan kondisi Situ yang baik tentunya dapat menahan lebih banyak air yang masuk aliran sungai. Revitalisasi Situ di Bogor akan dilanjutkan pada tahun ini dengan menyasar Situ Cilala, Situ Cibodas, dan Situ Singabangsa.
"Kita lakukan juga normalisasi Kali-Kali besar dan pembuatan tanggul di beberapa segmen Kali. Melalui alokasi dari Balai Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, kita kucurkan dana untuk normalisasi dan perkuatan tanggul Kali Bekasi, normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Cisadane dalam skema tahun jamak", ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Mudjiadi.

Antisipasi banjir di Barat dan Selatan Jakarta dilakukan salah satunya melalui normalisasi Kali PAS (Pesanggrahan, Angke dan Sunter) dengan progres panjang tanggul yang sudah selesai dikerjakan yakni di Kali Pesanggrahan sepanjang 22,85 Km dari target 42,7 Km, Kali Angke sepanjang 26,4 dari 39,8 Km dan Kali Sunter  28 Km dari target 35 Km. Penyelesaian target normalisasi Kali PAS masih mengalami kendala pembebasan lahan.   

Dalam konteks skema anggaran tahun jamak, di tahun 2016 ini Kementerian PUPR alokasikan sekitar Rp 115 Milyar untuk kelanjutan pembangunan sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) dan pembangunan inlet dan outlet sudetan Kali Ciliwung ke KBT dengan anggaran sekitar Rp 80 Milyar. Selain itu untuk paket Upper Sunter dan West Canal Floodway (Kanal Banjir Barat) dengan skema tahun jamak dialokasikan Rp 69,6 Miliar. Pemeliharaan berkala juga dilakukan di Kanal Banjir Timur dan Kanal Banjir Barat, dijelaskan rinci oleh Dirjen SDA Mudjiadi.

Antisipasi banjir juga dilakukan di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu dengan menyiagakan 6 unit pompa tepatnya di RW 01, 02 dan 03. Secara total BBWS Cilicis bersama Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah menyiagakan pompa-pompa di Jakarta Timur sebanyak 101 pompa, Jakarta Barat 106 pompa, Jakarta Timur 34 pompa, Jakarta Utara 101 pompa dan Jakarta Selatan 77 pompa.

Sedangkan di sisi hilir sungai yang berada di kawasan utara Jakarta, Kementerian PUPR memberikan perhatian ke pembangunan 2 paket pengaman pantai di utara Jakarta masing-masing dengan dikucurkan dana sekitar Rp 72 Milyar dan Rp 77 Milyar di tahun 2016.

Dalam konteks jangka panjang, Kementerian PUPR akan membangun 2 bendungan, yakni Bendungan Ciawi dengan alokasi dana Rp 43,1 Milyar dan dana Rp 36,6 Milyar untuk Bendungan Sukamahi. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Mudjiadi, menjelaskan volume Bendungan Ciawi sebesar 6,45 juta m3 dan mereduksi banjir 160 m3/detik. Sedangkan bendungan Sukamahi dapat mengurangi banjir 29 m3/detik dan volume air 1,68 juta m3. Dalam perencanaannya, kedua bendungan memerlukan lahan sekitar 89,42 Ha (Bendungan Ciawi) dan 49,82 Ha (Bendungan Sukamahi).

Sosialisasi awal kebutuhan tanah untuk pembangunan kedua bendungan tersebut telah dilakukan Kementerian PUPR bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihak Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, dan Panitia Pembebasan Lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 11-12 Februari 2016 lalu di Kecamatan Megamendung, Bogor.

Kementerian PUPR juga telah bekerjasama dengan Pemerintah Belanda dan Korea Selatan untuk mencegah banjir dan pengembangan kawasan perkotaan. Strategi atasi banjir ini menjadi bagian dari kerjasama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda dalam konteks realisasi master plan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD).

 sumber: www.pu.go.id

Read More