Indonesia Bisa Naik Level Jika Pendidikan Meningkat

Indonesia digadang-gadang menjadi salah satu Negara besar di dunia. Levelnya akan meningkat tidak lagi ‘hanya’ menjadi negara kelas tiga tapi masuk ke level menengah.

“Namun untuk bisa masuk kesana pendapatan perkapita atau GDP harus meningkat, GDP meningkat jika kompetensi meningkat, kompetensi meningkat jika pendidikan juga meningkat”, ujar Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (PusbinKPK) Panani Kesai pada Pembukaan Pelatihan dengan metode Distance Learning dan Continuing Profesional Development (CPD), Selasa (11/03) di Semarang.

Menyadari pendidikan menjadi unsur penting penentu arah bangsa, maka Kementerian PU saat ini gencar melaksanakan berbagai model Pelatihan yang cepat, massal, namun tepat sasaran. Metode Distance Learning yang dilaksanakan kali ini misalnya, adalah model pelatihan secara singkat dengan modul best practice atau berdasarkan pelaksanaan di lapangan.

Metode distance learning ini diikuti oleh mahasiswa tingkat akhir Politeknik Negeri Semarang (Polines) sebanyak 60 orang, untuk jabatan Kepala Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan serta jabatan Ahli Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung. Kedua jabatan tersebut adalah bagian dari jabatan kunci yang ada dalam SKKNI  atau yang banyak dibutuhkan di masyarakat.

“Ke depan Kementerian PU melalui BP Konstruksi akan memfasilitasi pelatihan sesuai permintaan dari stakeholders, jadi mungkin akan berbeda pelatihan yang diberikan antara satu daerah dengan lain, begitu juga institusi pendidikan satu dengan yang lain”, ungkap Panani Kesai.

Sedangkan CPD adalah pelatihan untuk tingkat lanjut, dimana peserta di Semarang kali ini berjumlah 62 orang yang berasal dari Asosiasi Profesi di Jawa Tengah yang telah mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA). Tidak lupa Kepala PusbinKPK juga akan terus mendorong penggunaan Mobile Training Unit (MTU) ke kantong-kantong proyek dan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Direktur Polines Supriyadi sangat antusias menerima fasilitasi yang diberikan Kementerian PU ini. Menurutnya percepatan kompetensi apalagi di Lingkungan Pendidikan adalah keharusan, mengingat di tahun 2015 yang sudah di depan mata persaingan terbuka dimulai. “Bahkan hal ini sudah sejalan dengan prinsip kami yang memang memberikan mata pelajaran vokasi atau penerapan di lapangan”, ujar Supriyadi.

Selain pelatihan, dilakukan pula penandatangan Memorandum of Understanding (MoU antara Balai Peningkatan Keahlian PusbinKPK BP Konstruksi Kementerian PU dengan Politeknik Negeri Semarang untuk melaksanakan pengembangan pelatihan. Penandatangan ini dilaksanakan oleh Kepala Balai Peningkatan Keahlian Doedoeng Z. Arifin dengan Direktur Polines Supriyadi, disaksikan oleh Kepala PusbinKPK Panani Kesai. (tw/hl)

Sumber: http://www.pu.go.id

Read More

KLH dan PKK Kerjasama Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Jakarta, 5 Maret 2014. Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Penandatangan kesepakatan kerja sama ini berlangsung di Jakarta hari ini tanggal 5 Maret 2014 bertepatan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 42. TP PKK yang saat ini diketuai oleh Hj. Vita Gamawan Fauzi, S.H, merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan. PKK terkenal dengan “10 program pokok” dimana pokok ke 9 adalah pelestarian lingkungan hidup. Pada pertemuan ini, hadir Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA., dan Menteri Dalam Negeri, DR. H. Gamawan Fauzi, SH. MM, perwakilan TP PPK Provinsi dan perwakilan kelompok perempuan lainnya.

Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA., Menteri Lingkungan Hidup dalam Sambutannya menyampaikan “Sesuai amanat Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, semangat mengelola sampah harus dilakukan melalui prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R). Pada hakekatnya setiap individu adalah penghasil sampah. Oleh karena itu aspek edukasi masyarakat sangatlah penting untuk menumbuhkan perilaku memilah, mengolah dan menghargai sampah. Perubahan mind-set yang mengelola sampah agar meningkatkan ekonomi dan menghidarkan terjadinya penyakit sangat diperlukan. Di sini, keberadaan dan peran PKK sebagai kelompok perempuan yang menjadi pendidik dalam keluarga menjadi penting. Gerakan PKK yang memiliki mata rantai koordinasi yang lengkap dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan akan menjadi dukungan yang besar dalam partisipasi masyarakat.”
Undang-undang nomor 18 tahun 2008 ini juga mengamanatkan bahwa salah satu hak setiap orang adalah untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.  Pelibatan organisasi masyarakat seperti PKK menjadi strategis dalam partisipasi ini.  Gerakan PKK sesuai dengan tema Hari Peduli Sampah 2014 yang diperingati setiap tanggal 21 Februari. Tema tahun 2014 “Gerakan Indonesia Peduli Sampah Menuju Masyarakat Berbudaya 3R Untuk Kesejahteraan Masyarakat” disampaikan tanggal 24 Februari 2014 lalu di Surabaya dengan ditandatanganinya Deklarasi oleh 25 Bupati/Walikota yang hadir, masyarakat, dunia usaha dan organisasi keagamaan yang mewakili seluruh warga negara Indonesia. Komitmen tersebut dibangun untuk mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2020 yang perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Saat ini pengurangan sampah dari sumbernya dan mendaur ulang sampah menjadi sumber daya menjadi hal yang sangat penting.  Hal ini berkaitan dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk yang akan berpengaruh pada jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat. Sementara itu lahan untuk tempat pemrosesan akhir (TPA) di perkotaan semakin terbatas dan mahal. Oleh karena itu prinsip 3R dari rumah tangga akan sangat efektif bila menggunakan strategi PKK dalam upaya menjangkau sebanyak mungkin keluarga, dilaksanakan melalui “Kelompok Dasawisma”, yaitu kelompok 10 sampai 20 Kepala Keluarga yang berdekatan.
Kesepakatan Bersama KLH dan PKK ini bertujuan untuk meningkatkan peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT) dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui rumah tangga dalam pelaksanaan pengelolaan SRT dan SSSRT.
Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut kesepakatan ini meliputi :
a.    pemantauan dan sosialisasi pengelolaan SRT dan SSSRT melalui program 3R;
b.    pemantauan pelaksanaan kebersihan di lingkungan perkotaan dan perdesaan;
c.    pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan mewujudkan Indonesia bersih Sampah 2020;
d.    bimbingan teknis pengelolaan SRT dan SSSRT.
Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini Kementerian Lingkungan Hidup akan membentuk kelompok pelaksana (POKLAK) secara berjenjang yang anggotanya terdiri dari wakil para pihak sesuai dengan kebutuhan. TP PKK secara berjenjang akan ikut serta dalam kegiatan pemantauan, sosialisasi serta bimbingan teknis pengelolaan SRT dan SSSRT, pemantauan pelaksanaan kebersihan di lingkungan perkotaan dan pedesaan, ikut mensukseskan pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan Indonesia Bersih Sampah 2020 yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

- See more at: http://www.menlh.go.id/klh-dan-pkk-kerjasama-pengelolaan-sampah-rumah-tangga/#sthash.WmNicRLN.dpuf

Sumber: www.menlh.go.id

Read More

Sekjen Kominfo dorong Monpersnas menjadi Pusat Dokumen Pers di Indonesia

Surakarta, Kominfo - Sekretaris Jenderal (Sekjen)  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Suprawoto mengatakan pihaknya akan terus mendorong agar Momumen Pers Nasional (Monpersnas) di Surakarta, menjadi Pusat Dokumen Pers di Indonesia.

Menurut Suprawoto, dengan perkembangan teknologi semakin meningkat, seperti dokumen digital dimungkinkan Monumen Pers dapat melengkapi seluruh dokumen pers di Indonesia terutama pers berbahasa daerah. Sekarang ini pers berbahasa daerah cuma bahasa Sunda dan bahasa Jawa, Seperti Majalah Mangle berbahasa sunda yang masih bertahan.

"Dulu setiap daerah punya pers berbahasa daerah ada bahasa Menado, Makasar, Palembang, Makassar. Hal itu patut dilengkapi di Monumen Pers. Seperti itu paling tidak ada dokumennya secara lengkap. Kalau perlu mencari dokumen pers sampai ke Belanda."ujar Suprawoto saat meninjau Monumen Pers Nasional, di Surakarta, Sabtu (8/3).

Suprawoto berharap, Monumen Pers Nasional jangan hanya karena dulu di Monumen ini ada kongres PWI yang pertama kali di Solo tetapi menjadi Pusat Dokumen Pers di Indonesia. "Nanti kalau orang mencari dokumen pers mulai jaman penjajahan, kemerdekaan dan sekarang,  yah disini tempatnya."kata Suprawoto

Menurut Suprawoto, pihaknya mendukung dan mendorong gagasan Monumen Pers menjadi Pusat Dokumen Pers di Indonesia namun demikian itu tergantung  Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). "Ini juga untuk mendorong menyadarkan masyarakat agar mengetahui bahwa kita memiliki dokumen pers seluruh Indonesia mulai dari jaman penjajahan, kemerdekaan hingga saat ini."katanya 

Sementara itu, Kepala Monumen Pers Nasional Surakarta, Yuliarso Suminto mengatakan Monumen ini sering menjadi kunjungan para pelajar dari tingkat SD sampai SMA, dan mahasiswa baik dari Surakarta sendiri maupun diluar Kota Surakarta. Bahkan Siswa Taman Kanak(TK).

"Kedepan, kita akan bekerjasama pihak dinas pariwisata, agar Monumen Pers Nasional menjadi salah satu agende kunjungan wisata,"ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Sekjen Kominfo Suprawoto didampingi Direktur Pengelolaan Media Publik Dit IKP Kemkominfo Sadjan dan Kepala Monumen Pers Nasional Yuliarso Suminto menyambangi ruang dokumentasi dan melihat langsung koran jaman dahulu di Taskrim digital dan juga menyaksikan ruang dokumentasi pers digital dan melihat langsung petugas tengah merepro sebuah koran lawas di Monumen Pers Nasional Surakarta.(yura)

Sumber: http://kominfo.go.id

Read More