usaha berhasil

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas, Jl Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

Minggu, 16 Februari 2014

Menteri Hukum dan HAM Membuka Temu Konsultasi Bantuan Hukum


Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin Membuka Temu Konsultasi Bantuan Hukum yang bertema “Akselerasi Akses Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Diseluruh Indonesia” yang di selenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Rabu (12/02) di Parrk Hotel, Jakarta.

Pada pidato sambutan Pembukannya Menkumham bercerita pengalaman pertamanya dalam membela sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan seorang kakak kepada adiknya, yang ternyata itu semua adalah kesalahan pada saat penyelidikan sehingga merugikan masyarakat kecil yang “buta” akan persoalan Hukum.

Menkumham Mengatakan “masyarakat yang mampu dan berkecukupan dapata menyewa lawyer yang di percaya untuk mengatasi persoalan hukum yang sedang mereka alami, tetapi masyarakat yang kurang mampu tidak mampu untuk menyewa lawyer.”

“Perlu dikakukan pendekatan dengan kasih, khususnya kementerian Hukum dan HAM agar kita dapat Membantu masyarakat kecil yang terkena musibah masalah Hukum”, tambah Amir Syamsudin.

“Jika kita mau menyisir warga binaan pemasyarakatan didalam Lembaga Pemasyarakatan kita pasti kita bisa temukan kasus – kasus yang seperti saya ceritakan tadi, seperti di bali saya menemukan seorang ibu – ibu yang sudah tua yang di penjara karena dilaporkan mencuri oleh suaminya sendiri, hal – hal seperti ini dapat di minimalisir jika kita mau untuk menelusuri ke dalam Lembaga Pemasyarakatan kita.”

 DSC 1971

Sumber:

Gunung Kelud Meletus

JAKARTA – Setelah dinaikkan statusnya menjadi awas pada tanggal 13 Februari 2014 pukul 21:15 WIB , aktifitas G. Kelud terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan laporan yang diterima redaksi esdm.go.id terjadi empat kali letusan dengan letusan terakhir menimbulkan kolom asap setinggi 17 km.

Letusan menimbulkan kepanikan di Pos Pengamatan Gunung Berapi (PGA) yang hanya berjarak sekitar 8 km dari G. Kelud. “22.50 WIB terjadi Letusan dan Tim PVMBG meninggalkan Pos Pengamatan yang jaraknya hanya 8 km dari G. Kelud,” Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencan Geologi (PVMBG), Badan Geologi, Iman K. Sinulingga  yang berada dilokasi Pos PGA saat kejadian. Jumat, (14/02/2014).

Sinulingga menambahkan, setelah beberapa kali mengeluarkan letusan, G. Kelud mengeluarkan asap setinggi sekitar 17 km disusul kemudian lontaran hujan batu sampai Pare. “Hujan batu ukuran terjadi hujan batu sampai Pare, Wates dan Pesantren – Kediri. Lontaran batu seukuran kerakal juga dijumpai di Kediri dan di Nganjuk,” ujar Sinulingga.

Sementara itu, Badan Nasional Pencegahan Bencana (BNPB) melaporkan, saat ini terjadi konsentrasi pengungsi di Kecamatan Kepung terdapat 10 Desa dan terdampak 3 desa, yakni Desa Kebonrejo 3.000 jiwa, Desa Besowo 7.141 jiwa, dan Desa Kampungbaru 2.000 jiwa. Berdasarkan data yang dihimpun dari Camat Kepung, Haryono, kebutuhan yang mendesak adalah masker, mck, air bersih,  air minum dan makanan. (SF)

Revitalisasi Museum Jadikan Museum Sarana Edukasi dan Rekreasi Berkualitas


Jakarta, Kemdikbud – Keberadaan museum di Indonesia secara umum belum mampu secara optimal memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai sarana edukasi dan rekreasi yang berkualitas. Tercatat, jumlah museum hanya kurang dari dari 15 persen di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kebanyakan terkonsentrasi di Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.  Bahkan ada provinsi yang belum mempunyai museum daerah.

Menilik situasi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sejak 2011 telah menggulirkan program Revitalisasi Museum sebagai upaya meningkatkan kualitas museum dalam melayani masyarakat dan menjadikan museum sebagai “kebutuhan” untuk dikunjungi.

Menurut Dirjen Kebudayaan, Kacung Marijan, tahun ini Kemdikbud menganggarkan revitalisasi terhadap 39 museum diseluruh Indonesia, melingkupi pembangunan museum baru dan penuntasan revitalisasi yang dilakukan sebelumnya. “Program ini berupa revitalisasi bangunan fisik, tata pamer, juga untuk menuntaskan revitalisasi agar museum tersebut menjadi percontohan sebagaimana penuntasan revitalisasi museum di Sumatera Utara dengan melibatkan dana dari pusat dan daerah,” ujarnya saat ditemui di Museum Nasional Indonesia, Jakarta (15/02/2014).

Setidaknya ada enam aspek revitalisasi museum yaitu fisik, manajemen, program, jejaring, kebijakan, dan pencitraan. Tampilan fisik museum harus dibuat menarik, misalnya dengan melakukan penataan interior, eksterior, dan rehabilitasi fasilitas penunjang lainnya. Aspek manajemen dengan meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan museum dan pelayanan pengunjung.

Sementara itu, aspek program dapat melalui pengembangan program-program yang inovatif dan kreatif sehingga tidak membosankan bagi pengunjung. Museum juga perlu memperkuat jejaring baik dengan berbagai komunitas maupun museum lainnya di seluruh dunia. Disisi lain, perlu ditetapkannya kebijakan pengelolaan dan standar museum, termasuk kebijakan yang terkait dengan sumber daya manusianya. Tidak ketinggalan, aspek pencitraan untuk memperbaiki citra museum di mata masyarakat dan menumbuhkan kebanggaan untuk cinta dan bangga terhadap bangsa Indonesia. (Arifah)

Tahun Ini Seluruh Perkebunan Kelapa Sawit Harus Punya ISPO


LEGIAN – Tahun ini seluruh perkebunan kelapan sawit di Indonesia harus mengantongi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Ini merupakan mandatory atau perintah yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku industri kelapa sawit.

Menteri Pertanian RI Suswono mengemukakan hal tersebut usai membuka International Conference on Oil Palm and Environment, di Bali, Rabu (12/2).

Mentan mengungkapkan, saat ini baru 40 perusahaan yang sudah mengantongi ISPO. Sementara 73 perusahaan lainnya saat ini sedang dalam proses mendapatkan ISPO.
Dalam kesempatan itu Mentan menandaskan, ISPO merupakan syarat mutlak untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Pasalnya, pengembangan perkebunan kelapa sawit tidak boleh mengabaikan lingkungan.    

“Pengembangan kelapa sawit diawali dengan pengembangan perkebunan rakyat melalui pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan penyelenggaraannya ditempuh dengan taat azas pada prinsip pembangunan berkelanjutan, yang berwawasan lingkungan,” kata Mentan.

Dalam kaitan dengan itu, pengembangan kelapa sawit ke depan dilakukan bukan dengan menambah luas kebun, melainkan dengan meningkatkan produktivitas kebun sawit.  Salah satu caranya adalah melakukan penanaman kembali (replanting) kebun-kebun sawit rakyat yang produktivitasnya rendah.

Mentan mengungkapkan, dengan replanting produktivitas kebun rakyat dapat meningkat menjadi 5-6 ton per hektare. Sama dengan produktivitas kebun milik perusahaan swasta. Dengan peningkatan produktivitas sebesar itu, target mencapai 40 juta ton produksi kelapa sawit tahun 2020 dapat dicapai.

“Saat ini luas kebun sawit mencapai lebih dari 9 juta hektare, kalau per hektare rata-rata menghasilkan 5 ton, kan lebih dari 40 juta produksi per tahun,” tandas Mentan.

Menpera Ajak Kepala Daerah Prioritaskan Pembangunan Perumahan



JAKARTA – Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan terus memperjuangkan peningkatan jumlah anggaran di bidang perumahan sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan masyarakat bisa lebih ditingkatkan. Untuk itu, dirinya juga meminta dukungan dari para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk ikut memprioritaskan pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerahnya masing-masing.
“kami akan terus memperjuangkan peningkatan anggaran perumahan ke depan. Sesuai target RPJMN pemerintah untuk bidang perumahan adalah 1,35 juta unit. Namun anggaran untuk perumahan per tahun hanya cukup untuk 100.000 unit rumah.  Tentu ke depan jumlah anggaran perumahan perlu ditingkatkan agar backlog perumahan bisa dikurangi,” ujar Menpera Djan Faridz saat membuka kegiatan Pembahasan Usulan Program Pengembangan Kawasan dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014 Wilayah Barat dan Wilayah Timur di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (13/2).
Pada kegiatan tersebut, sejumlah pejabat di lingkungan Kemenpera seperti Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Agus Sumargiarto, Deputi Bidang Perumahan Formal Pangihutan Marpaung, Deputi Bidang Pembiayaan Sri Hartoyo, Staf Ahli Menteri  serta  72 kepala daerah dari kabupaten/ kota. Di dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Deputi Pengembangan Kawasan, Deputi Perumahan Swadaya, Deputi Perumahan Formal dengan Bupati / Walikota tentang Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Penyediaan Rusun, Rumah PNS serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi MBR.
Menpera Djan Faridz menambahkan, selama ini masih banyak keterbatasan yang dihadapi oleh Kemenpera untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahun. Selain anggaran yang terbatas, banyak Pemda yang belum sepenuhnya memberikan perhatian khusus pada masalah perumahan. 
“Selama ini kami terus mensosialisasikan berbagai program Kemenpera seperti Rusun, bantuan pembiayaan melalui KPR FLPP, BSPS atau bedah rumah, serta pengembangan kawasan. Kami juga berharap Pemda bisa membentuk dinas perumahan sehingga koordinasi dan pengawasan masalah perumahan di daerah bisa berjalan dengan baik,” harapnya.
Terkait dengan masalah anggaran perumahan ke depan, imbuhnya, Kemenpera saat ini tengah melakukan pembahasan mengenai RUU Tabungan Perumahan (Tapera). Menurutnya, adanya Tapera ke depan merupakan salah satu jawaban serta solusi yang baik untuk mengatasi masalah anggaran di sektor perumahan.
“RUU Tapera merupakan jawaban serta solusi untuk mengatasi backlog perumahan sebab nantinya ada uang terkumpul yang luar biasa besar yang dapat digunakan untuk percepatan rumah MBR. Kami berharap dari semua pihak agar RUU Tapera tersebut bisa segera diundangkan,” imbuhnya.

Juni 2014 Produk Rokok di Indonesia Disertai Gambar dan Tulisan Peringatan Kesehatan



 Melalui  Kampanye Peringatan Kesehatan dan Informasi Bergambar Dampak Tembakau bagi Kesehatan dengan tema Sudah Waktunya, sudah saatnya masyarakat tahu bahwa mulai Juni 2014 setiap produk kemasan rokok yang beredar di Indonesia harus disertai gambar dan tulisan peringatan kesehatan.
 
Demikian pernyataan Menteri Kesehatan  RI, yang dibacakan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE pada acara Peluncuran Kampanye Sudah Waktunya di Bundaran HI, Minggu pagi (2/2).  Dalam acara yang digagas Komnas Pengendalian Tembakau (PT) tersebut, tampak hadir Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Ketua Komnas PT, dr. Prijo Sidipratomo, Sp.Rad (K).
 
Peringatan bergambar tersebut dapat meningkatkan perhatian/kesadaran masyarakat dampak rokok terhadap kesehatan, dan menjadi pendorong masyarakat untuk tidak merokok atau masyarakat bisa berhenti merokok, juga bisa menghindari paparan asap perokok pasif, kata Menkes.
 
Menkes menjelaskan, hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)  dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukan bahwa terjadi peningkatan kebiasaan merokok pada usia muda usia 15 19 tahun sebesar 3 kali lipat, dimana kenaikan pada perokok remaja pria sebesar 20.3%. Indonesia juga dikenal dengan sebutan baby smoker country karena banyaknya anak-anak Balita sudah mencoba - coba merokok sejak usia dini.
 
Menkes berharap kegiatan seperti ini dapat diikuti oleh berbagai lembaga/ masyarakat lainnya, sehingga semua pihak sadar bahwa asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan, dan masyarakat dapat lebih berperilaku sehat dengan cara; menghidari merokok, pola makan yang baik, aktivitas fisik secara tertatur dan kegiatan lain yang baik untuk kesehatan. Dalam hal ini pemerintah bersama-sama masyarakat melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Selaku penyelenggara kampanye, Komnas PT juga menggalang pengumpulan pendapat masyarakat akan inisiatif pemerintah terkait dengan pencantuman peringatan bergambar pada kemasan produk tembakau melalui situs www.kompak.co atau twitter mention @kompakco dan hashtag #SudahWaktunya.

Masukan yang terkumpul akan dijadikan sebuah buku berjudul Sudah Waktunya sebagai bukti dukungan masyarakat akan inisiatif pemerintah. Pertanyaan yang akan dilontarkan ke masyarakat adalah: (1)Mengapa Indonesia harus diingatkan kembali akan bahaya merokok bagi para perokok aktif dan pasif?; (2)Mengapa peringatan bergambar harus dicantumkan pada kemasan rokok di Indonesia?

Setelah Peluncuran Kampanye di Jakarta, kegiatan serupa akan dilakukan beberapa kota yaitu Denpasar, DI Yogyakarta dan Bandung.

Sumber:

Mediakom Raih Gold Winner dari Serikat Perusahaan Pers

Bengkulu, 8 Februari 2014

Sampul muka majalah terbitan Kementerian Kesehatan RI yang bernama Mediakom meraih penghargaan Gold Winner the Best Government Inhouse Magazine Awards (InMA) tahun 2014 pada ajang bergengsi yang diprakarsai Serikat Pers Nasional (SPS) dalam rangkaian Hari Pers Nasional 2014 di Bengkulu. Penghargaan diberikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Prof. Dr. HC. Dahlan Iskan, selaku Ketua Umum SPS, kepada Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan RI, drg. Murti Utami, MPH, pada Malam Anugerah InMA 2014 di Bengkulu (7/2).

Sejak awal InMA 2012 digelar pada tahun 2012, majalah Mediakom terbitan Kemenkes RI selalu berpartisipasi dan selalu mendapat award. Tahun ini (2014), majalah tersebut meraih 2 penghargaan tertinggi gold winner untuk sampul muka Mediakom edisi 41 tentang Rokok, dan Mediakom edisi 42 tentang Meneropong Rujukan Persalinan.

Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS, menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan tersebut.

Prestasi ini sanagt membanggakan bagi Kemenkes. Semoga semakin memacu kinerja kita semua untuk berkarya, berprestasi dan makin peduli serta responsif terhadap berbagai masalah kesehatan di masyarakat, ungkapnya.

InMA  adalah  sebuah  ajang  penghargaan  prestisius nasional  bagi  sampul  muka terbaik media cetak internal (in-house magazine) yang diterbitkan oleh lembaga negara/pemerintah, perusahaan swasta nasional, perusahaan multinasional, perusahaan BUMN, dan Perguruan Tinggi. InMA 2014 diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelola in-house  magazine yang telah mencurahkan gagasan dan  kreativitasnya  untuk  merancang  penerbitan  in-house magazine di lembaga dan korporasi masing-masing. 
 
Pada penyelenggaraan InMA 2014 ini, panitia membuka lima kategori penghargaan yang terdiri dari Kategori Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Kategori BUMN, Kategori  Perusahaan Swasta Nasional, Kategori Perusahaan Multinasional, dan Perguruan Tinggi. Semua kategori hanya diperuntukkan bagi inhouse magazine yang berbentuk Majalah.  
 
Malam Anugerah InMA 2014 dilaksanakan bersamaan dengan Malam Anugerah Indonesia Print Media Awards (IPMA) 2014 yang  juga diselenggarakan SPS Pusat untuk kelima  kalinya. Kedua  ajang bergengsi ini berlangsung dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN)  2014  di  Bengkulu, 7 Februari 2014. 
 
Malam Anugerah InMA dan IPMA dihadiri lebih dari 300 pimpinan media massa dari seluruh Indonesia, serta partisipan lain yang akan mengikuti rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Bengkulu bersama Presiden pada tanggal 9 Februari 2014. Dengan demikian, Malam Anugerah InMA memiliki nilai strategis dan penting karena menjadi wahana perjumpaan antara para pengelola media komersial dengan pemenang InMA yang merupakan pengelola media internal.  

Sumber:

Presiden SBY Menggelar Rapat Kabinet


PDFCetak
Senin, 17 Pebruari 2014
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Rapat Kabinet Terbatas, hari kamis (14/2) di Kantor Presiden dengan agenda Kegiatan Tanggap Darurat menyusul terjadinya letusan Gunung Kelud.
 
Presiden SBY sangat bersyukur dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran BNPB, TNI, Polri, Kementerian ESDM dan Pemda setempat, bahwa
tidak ada korban jiwa pada letusan dengan skala besar ini.

"Ini pelajaran yang dapat kita petik kalau saudara-saudara kita, masyarakat lokal sungguh mematuhi apa yang disampaikan oleh
pemerintah, maka sesungguhnya kita bisa mencegah jatuhnya korban jiwa yang tidak perlu," ujar Presiden SBY.

Presiden SBY menjelaskan bahwa 2-3 hari ke depan akan difokuskan untuk kegiatan tanggap darurat yang saat ini sedang dilaksanakan di
lapangan, dan Presiden rencananya akan meninjau keadaan di lapangan
3-4 hari lagi

Erupsi Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur Kemensos Serahkan Rp 2,1 Miliar dan Stok Logistik



 
Indonesia kembali diterjang bencana, Kamis (13/2/2014) pukul 22.30 WIB erupsi Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur. Abu vulkanik melewati beberapa provinsi, antara lain DI Yogyakarta, Jawa Tengah serta Jawa Barat.

“Kami turut prihatin dengan bencana erupsi Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur dan penduduk diminta segera mengungsi ke tempat yang lebih aman,”kata Menteri Sosial saat mengunjungi Posko Pengungsi di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu (16/02/2014).

Daerah yang terkena pada radius 10 km, terdiri dari 35 desa, 9 kecamatan yang berada di Kabupaten Blitar, Kediri dan Malang. Penduduk yang kena dampak bencana diperkirakan berjumlah 58.341 Kepala Keluarga (KK) tersebar di 3 Kabupaten tersebut. Di Kabupaten Blitar 28.003 KK atau 96.843 jiwa, di Kabupaten Kediri 17.134 KK atau 58.842 jiwa dan Kota Malang 13.204 KK atau 45.543 jiwa.

Adapun jumlah pengungsi di Kabupaten Blitar 4.600 jiwa di 13 titik posko pengungsi dan di Kabupaten Kediri 66.139 jiwa yang ditampung 117 titik pengungsiaan. Di antara lokasi pengungsian di Simpang Lima Gumul (SLG) Blitar dan juga telah didirikan Dapur Umum Lapangan.

“Untuk menyiapkan kebutuhan makanan bagi pengungsi, telah didirikan Dapur Umum Lapangan di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) setempat, ” tandasnya.

Dapur lapangan tersebut, didukung dan dioperasikan oleh para personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Menag Ingatkan Tetap Jaga Kerukunan Jelang Pemilu



Serang (Pinmas) – Menteri agama Suryadharma Ali mengingatkan kembali umat dan para tokoh agama untuk tetap menjaga kerukunan antarumat menjelang Pemilu 9 April mendatang.
“Hati-hati menjelang pemilu terhadap upaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang akan membuat disharmoni sosial. Kita harus tetap jaga kerukunan,” kata Menag saat menghadiri pawai kerukunan antarumat beragama tingkat Provinsi Banten di Serang, Sabtu (15/02).
Menag mengatakan, saat ini kondisi kerukunan antar umat beragama menunjukan kondisinya yang terbaik. Sebab saat ini tidak ada masalah yang mengganggu kerukunan umat berama. Namun demikian, kerukunan itu sesuatu yang dinamis, karena hari ini rukun besok belum tentu rukun.
“Gerak jalan ini tujuannya untuk memperkokoh kerukunan umat beragama khususnya di Provinsi Banten. Ini momentum untuk mengingatkan kembali akan pentingnya kerukunan serta untuk menyadarkan kita bersama bahwa kerukunan itu dinamis,” kata Menag.
Menag mengatakan, kerukunan menjadi kunci karena tanpa kerukunan tidak ada persatuan. Kerukunan antarsuku, peradaban, budaya, dan nilai adat istiadat adalah kunci sukses pembangunan.
Dikatakan Menag, jika kerukunan itu bisa diciptakan, maka rukunlah Indonesia. Tantangan sebesar apa pun bisa dihadapi, musuh sebesar apa pun bisa dilawan. “Jaga kerukunan jangan sampai kemasukan pandangan-pandangan yang bisa merusak kerukunan itu,” kata Menag.
Selain Menteri Agama Suryadharma Ali, hadir dalam acara tersebut Menteri Perumahan Rakyat Djan Fariz, Dirjen Bimas Islam Abdul Jamil, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Anggito Abimanyu, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, anggota DPR Dimyati Natakusumah, serta sejumlah pejabat lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menag  juga meluncurkan berbagai program Kementerian Agama, di antaranya pencanangan gerakan wakaf uang, gerakan sadar halal untuk tingkatkan kesadaran masyarakat mengkonsumsi makanan dan produk halal, bedah rumah di Kampung Gowok Kota Serang, serta program Pesantren Cerdas 2015.
Wakil Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, kegiatan pawai kerukunan antarumat beragama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas interaksi sosial di Provinsi Banten, baik kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, maupun kerukunan antarumat dengan pemerintah.
“Gerak jalan kerukunan umat beragama ini diharapkan menjadi cerminan kerukunan di negeri yang kita cintai ini, khususnya kerukunan di wilayah Provinsi Banten,” kata Rano Karno. (ess/ant/mkd)

Sumber:

Menpora menghadiri Pemakaman Lukminto Adinegoro, Sritex berkabung


Karanganyar: Hari Minggu (16/2) sore Menpora Roy Suryo didampingi istrinya Ismarindayani bersama Pangdam IV Diponegoro Sunindyo, H. Harmoko dan beberapa pejabat teras lainnya menghadiri upacara pemakaman KRTH HM. Lukminto Adinegoro di Komplek Pemakaman Keluarga Lukminto di Shri Garden Bukit Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah. 

Lukminto, pemilik pabrik tekstil terbesar di Indonesia, PT Sritex meninggal dalam  usia 68 tahun pada tanggal 5 Februari 2014 di Rumah sakit di Singapura. Menpora Roy Suryo menilai HM. Lukminto adalah sosok yang menginspirasi. "Beliau adalah sosok yang menginspirasi kita semua baik selaku pribadi maupun saya selaku Menpora yang mewakili Presiden SBY", kata Menpora.

Roy Suryo menilai Lukminto adalah seorang yang sederhana dan demokratis serta banyak memberikan inspirasi khususnya kepada kaum muda Indonesia seperti mempercayakan tongkat estafet usaha besarnya kepada putranya yang masih muda. "Bisnis beliau ini adalah salah satu yang bisa bertahan dalam menempuh ketika terjadi krisis moneter," katanya. 

Sebagai wakil dari pemerintah Menpora Roy Suryo diutus langsung oleh Presiden SBY untuk menitipkan salam kepada keluarga almarhum. "Lukminto adalah sahabat saya, kata Presiden SBY. Beliau adalah sahabat baik dalam suka maupun duka. Presiden SBY juga berpesan agar Sritex ini terus dikembangkan dan diusahakan karena Sritex membawa nama Bangsa Indonesia ke mata dunia. Sebuah perusahaan yang bisa diterima di North American Trity Organitation, berarti produknya diakui dunia karena tidak mudah sebuah produk diterima di 
Organisasi di Amerika ini. Saat ini sudah lebih dari 55 negara yang mengakui produk PT Sritex dan beberapa kali menerima Rekor Muri. Ini adalah perjuangan luar biasa," kata Menpora. (ben) 

Sumber:

BI Rate Kembali Ditahan di Level 7,5 Persen



Jakarta, 13/02/2014 MoF (Fiscal) News - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya pada level 7,5 persen. Hal tersebut disampaikan Gubernur BI Agus Martowardojo selepas Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (13/2).
Selain itu, BI juga mempertahankan suku bunga pinjaman dan deposito tetap pada level 7,5 persen dan 5,75 persen. "Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan level BI rate pada 7,5 persen, berikut dengan Lending Facility 7,5 persen, dan Deposit Facility sebesar 5,75 persen," ungkapnya.
Keputusan ini, lanjutnya, diambil dengan mempertimbangkan evaluasi menyeluruh ekonomi tahun 2013 dan prospek ekonomi tahun 2014-2015. Pihaknya menilai, kebijakan tersebut masih konsisten dengan kebijakan moneter ketat untuk mengarahkan inflasi ke sasaran 3,5 persen hingga 5,5 persen. Adapun sasaran inflasi pada 2015 mendatang adalah sebesar 3 hingga 5 persen. "Kebijakan ini juga masih konsisten untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat lebih sehat," tandasnya.
Terkait, kerja sama BI dan pemerintah dalam mendorong stabilisasi perekonomian, ia menegaskan bahwa ke depan, BI akan terus mencermati berbagai risiko global dan domestik untuk memastikan stabilitas ekonomi. Selain itu, BI juga akan memperkuat bauran kebijakan makro prudensial, pengendalian inflasi dan perbaikan defisit transaksi berjalan.(ak)

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA