Bahaya Electronic Cigarettes

Jakarta, 11 Maret 2014

Electronic Cigarettes (ECs) atau Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) adalah alat yang berfungsi untuk mengubah zat-zat kimia menjadi uap dan mengalirkannya ke paru-paru, di mana zat kimia tersebut, merupakan campuran zat seperti nikotin dan propylene glicol. 

Produk-produk ECs belum diatur ataupun dimonitor sehingga kandungan zat tiap merek sangat bervariasi. Baik dari jenis maupun kadar dari tiap-tiap jenis zat, belum diketahui isi sebenarnya, tutur Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE, melalui surat elektroniknya kepada Pusat Komunikasi Publik Kemenkes (10/3).

ECs/ENDS dikenalkan pertama kali di Cina pada tahun 2003, dan didistribusikan semakin mendunia, terutama melalui internet. Alat ECs/ ENDS terdiri dari komponen penguap, baterai isi ulang, pengatur elektronik, dan wadah cairan yang akan diuapkan. Sampai saat ini keamanan ENDS belum terbukti secara ilmiah, karena dalam produk ini disinyalir mengandung zat-zat  berbahaya seperti nikotin dan konsentrasi tinggi propylene glycol, yaitu zat penyebab iritasi jika dihirup. Berdasarkan tes oleh Food and Drug Administration (FDA), beberapa produk juga  mengandung diethylene glycol, yang merupakan zat kimia yang digunakan untuk meracuni.

Selain itu, German Cancer Research Center juga menemukan zat-zat beracun lainnya yang terkandung dalam cairan ECs/ENDS antara lain, zat beracun terhadap sel tubuh dengan kadar menengah hingga tinggi dari zat pemberi rasa/flavor; nitrosamin; logam beracun seperti cadmium, nikel dan timbal; Carbonyls (formaldehyde, acetaldehyde dan acrolein) yang juga bersifat karsinogenik; komponen organik yang mudah menguap dan rusak di suhu ruang, seperti toluene, p-xylene, dan m-xylene; serta keberadaan kandungan zat aktif yang sangat bervariasi baik jenis maupun kadarnya.

Seperti rokok konvensional pada umumnya, ECs/ ENDS juga dapat menyebabkan kecanduan (adiksi). Alat ini sebenarnya adalah cara baru untuk memasukkan nikotin ke dalam tubuh, ujar Prof. Tjandra.

Nikotin memiliki efek buruk terhadap tubuh manusia, seperti, meningkatkan adrenalin, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan denyut nadi. Bahkan, pernah terjadi kasus kematian anak akibat keracunan akut nikotin. 

Sebenarnya, produsen ECs/ENDS sendiri sudah memberikan peringatan kepada konsumen dengan menuliskan kalimat sebagai berikut, Bagi mereka dengan paru-paru yang terganggu, uap yang dihasilkan ECs/ENDS dapat menimbulkan serangan asthma, sesak napas & batuk. Jangan gunakan produk ini jika mengalami keadaan di atas. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa produk tersebut berbahaya bagi sistem pernapasan.

Prof. Tjandra mengingatkan masyarakat bahwa ECs/ENDS memberikan illusive safety berupa rasa aman yang palsu kepada konsumennya. Konsumen menganggap ENDS tidak menghasilkan asap seperti rokok konvensional pada umumnya, ehingga ENDS dianggap lebih aman dibandingkan rokok konvensional.

Walaupun ECs/ENDS tidak mengeluarkan asap bukan berarti produk ini tidak berbahaya untuk orang lain, efek terhadap orang lain (second hand smoke) tetap ada mengingat penggunaan ENDS menghasilkan emisi partikel halus nikotin dan zat-zat berbahaya lain ke udara di ruang tertutup, tandas Prof Tjandra.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Prof. dr. Tjandra mengungkapkan bahwa saat ini beberapa negara, termasuk Indonesia, terus mengkaji produk ini, untuk kemudian menentukan kebijakan yang diperlukan.

Read More

Linda Gumelar: Lansia Bukanlah Beban Tetapi Solusi Dalam Menyukseskan Pemilu 2014

"Pada Pemilu Tahun 2014 ini, saya berharap para pejabat dan tokoh masyarakat Indonesia menghormati peran dan partisipasi Lansia dalam Pemilu Tahun 2014", ucap Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada saat membuka kegiatan “Peran Dan Partisipasi Lanjut Usia Dalam Menyukseskan Pemilu 2014” di Hotel Millenium (19/3). Diskriminasi masih sering terjadi terhadap kaum lansia, karena mereka dianggap sudah tidak berguna lagi bagi masyarakat bahkan dianggap menjadi beban, dan hak-hak politiknya pun masih sering dirampas. Padahal, seharusnya mereka memiliki hak yang sama sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dimana penduduk lanjut usia dapat berperan dalam kegiatan pembangunan nasional. Keikutsertaan Lansia pada Pemilu 2014 ini sangatlah penting karena: Pertama, mempercepat kemajuan bangsa dan mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain di dunia; Kedua, memberikan hak-hak Lansia dalam mewarnai perumusan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan masyarakat pada umumnya; Ketiga,   membangun struktur politik yang akomodatif,  proses politik yang partisipatif dan inklusif; dan Keempat, mengembangkan budaya politik yang demokratis yang memenuhi tatanan prosedural dan substansial secara berkelanjutan (sustianbility of democracy). Berdasarkan pada data sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk lanjut usia (Lansia) berumur 60 tahun ke atas di Indonesia mencapai 7,58 % atau 18,04 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia. Diantaranya,  9,75 juta jiwa adalah lansia perempuan, dan 8,29 juta jiwa Lansia laki-laki. Diperkirakan pada tahun 2020 mendatang, jumlah penduduk lansia di Indonesia akan meningkat menjadi 28,8 juta (11,34 %). "Bila dilihat dari peningkatkan tersebut, maka akan muncul berbagai persoalan lainnya. Mulai dari kesehatan yang terus menurun, keuangan yang semakin memburuk, terlantar dan miskin, bahkan akan terjadi penurunan nilai penghormatan pada orang tua yang ditandai dengan penelantaran dan kekerasan terhadap lansia yang dilakukan oleh keluarganya", lanjut Linda Gumelar. Permasalahan inilah yang menjadi fokus perhatian dalam kegiatan yang juga didukung oleh Kementerian dalam Negeri dan Proyek Swarga-UNDP ini, dalam melaksanakan pembekalan pada perempuan calon legislatif termasuk lansia. Sehingga hasil Pemilu tahun 2014 diharapkan dapat meningkatkan peran dan partisipasi Lansia dalam mengambil keputusan politik, baik terkait dengan pembentukan peraturan perundangan, penganggaran, maupun pengawasan, yang berpihak pada kepentingan kesejahteraan Lansia dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan ini menghadirkan dua orang narasumber yang cukup menarik yaitu Letjen TNI (Purn) Dr.TB.Silalahi, SH yang menyajikan materi “Penguatan Akses dan Partisipasi Lansia dalam Menyukseskan Pemilu Tahun 2014”. Sedangkan Materi ke-2 tentang “Aksesibilitas Lansia dalam Menggunakan Hak Pilih Pemilu Tahun 2014” disajikan oleh Dahliah Umar, MA dari KPU-DKI Jakarta.

Read More

Kemnakertrans Sediakan Pelatihan Kerja Gratis bagi 57.147 Orang Pengangguran

Ada kabar baik bagi para pencari kerja dan pengangguran yang ingin meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyediakan kuota pelatihan kerja gratis bagi 57.147 orang yang diselenggarakan di Balai-balai latihan Kerja di seluruh Indonesia. Pelatihan kerja ini akan diadakan secara berkala selama tahun 2014 pada 13 BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) milik Kemnkertrans dan 253 BLK Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) milik pemda provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di seluruh Indonesia. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan pelatihan kerja di BLK-BLK seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan oleh para pencari kerja dan pengangguran sehingga mereka dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Kesempatan ini pun terbuka bagi para pengangguran muda yang baru lulus dari sekolah. "Program pelatihan keterampilan dan kompetensi kerja ini kami berikan secara gratis. Jadi para pencari kerja dan pengangguran harus memanfaatkan kesempatan ini secara optimal sebagai bekal mendapatkan pekerjaan yang ideal," kata Menakerttrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta pada Rabu (19/3/2014).

Menurut Muhaimin para pencari kerja atau mereka yang masih menganggur harus memanfaatkan berbagai fasilitas dan program pelatihan kerja yang ada di BLK daerah masing-masing. Hal tersebut agar mereka memiliki keterampilan dan kompetensi kerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh berbagai lowongan pekerjaan yang tersedia. “ Para pencari kerja dan penggangguran sebaiknya tidak hanya mengandalkan ijasah pendidikan dalam mencari pekerjaan. Mereka harus melengkapi diri dengan keterampilan dan kompetensi kerja agar langsung siap bekerja dan cepat terserap oleh pasar kerja dan industri di tanah air, Kata Muhaimin.

Saat ini, kata Muhaimin lowongan kerja di berbagai bidang sebenarnya masih tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Namun sayangnya tidak semua lowongan kerja itu dapat terisi oleh para pencari kerja. Salah satu alasannya adalah tidak sesuainya kompetensi dan keterampilan kerja yang dimilki oleh para pencari kerja dan pengangguran dengan yang dibutuhkan perusahaan- perusahaan industri. “ Dengan mengikuti program pelatihan kerja di BLK, maka para pencari kerja dan pengangguran dapat meningkatkan keterampilan kerjanya sesuai kebutuhan pasar kerja dan segera mengisi lowongan kerja yang tersedia di perusahaan. Selain itu peserta pelatihan pun dapat berwirausaha secara mandiri, “ kata Muhaimin. .

Muhaimin mengungkapkan banyak jenis pelatihan ketrampilan yang didapatkan dari BLK. Antara lain pelatihan otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektronik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan, dll.Muhaimin mengatakan jenis pelatihan yang ada di BLK disesuaikan dan berbasis pada kebutuhan lokal masing-masing daerah.

"Melalui pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan keterampilan kerja di BLK diharapkan dapat pasar kerja yang tersedia baik di pasar kerja tingkat lokal, nasional maupun pasar kerja luar negeri dapat segera menyerap para pencari kerja dan pengangguran, termasuk pengangguran usia muda yang baru lulus dari sekolah," kata dia.

Muhaimin menambahkan pelatihan –pelatihan kerja BLK bersifat fleksibel dan dinamis sehingga dapat mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar industri sehingga mampu memberikan pelatihan yang dibutuhkan kepada masyarakat. Muhaimin pun berharap dengan adanya pelatihan di BLK, jumlah pengangguran akan semakin berkurang dan tercipta masyarakat yang mampu berwiraswasta.

Muhaimin mengakui belum semua BLK di daerah-daerah memiliki kualitas dan kapasitas pelatihan dan instruktur yang memadai akibat terbatasnya anggaran yang tersedia. Masih banyak BLK UPTD milik pemda yang memerlukan pembenahan-pembenahan menyeluruh agar sesuai dengan standar BLK UPT pusat milik Kemnakertrans.

"Memang ada beberapa aspek yang harus dibenahi yaitu infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan serta manajemen pengelolaan BLK . Namun Pembenahan BLK itu akan terus dilakukan secara bertahap dengan mengikuti standar atau berpatokan pada 13 BLK UPT pusat milik Kemnakertrans yang kondisinya sudah sangat baik," kata Muhaimin. 

Read More

Read More

http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/slider/chatib%203.jpg?139583027926 March 2014 - 16:34 Menkeu Tekankan Pentingnya Mengantisipasi Pertumbuhan Kelas Menengah Bali, 26/03/2014 MoF (Fiscal) News – Pemerintah perlu melakukan tindakan antisipasi dalam menghadapi tantangan pertumbuhan kelompok kelas menengah ke depannya, antara lain dengan perbaikan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia dan pemerintahan yang bersih. Seperti diketahui, kelompok kelas menengah di Indonesia sedang bertumbuh signifikan. Pada tahun 2003, kelompok yang belanjanya sekitar 4 dolar AS per hari sebesar 5 persen. Namun, jumlahnya meningkat menjadi 18 persen pada tahun 2010. Selama kurun waktu tujuh tahun, telah terjadi peningkatan sebesar 13 persen, atau kurang lebih 40 juta penduduk Indonesia yang menjadi kelas menengah yang baru. “McKinsey sendiri memperkirakan sampai tahun 2025 akan terjadi peningkatan (kelompok kelas menengah) 135 juta penduduk. Jadi dapat dibayangkan bahwa kelas ini akan menjadi penggerak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri dalam konferensi pers acara OECD Southeast Asia Regional Forum di Hotel Grand Nikko Bali, Rabu (26/3). Namun demikian, lanjut Menkeu, dengan pendapatan yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi dan perubahan perilaku, terdapat ekspektasi lebih yang timbul dari kelompok kelas menengah tersebut, yaitu adanya perlakuan yang lebih dari pemerintah, misalnya kualitas pelayanan publik, politik dan pekerjaan yang lebih baik. “Kelompok bawah kalau tidak punya akses ke pupuk, akan diam saja. Tetapi lain dengan kelompok menengah, kalau ada sexual harassment (pelecehan seksual) di busway maka mereka akan ngomong, sehingga dibuatlah busway khusus untuk perempuan, misalnya,” kata Menkeu.(fg)

Read More

Pagi Ini, DKI Gelar Pesta Raja se-Dunia

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pagi ini akan membuka sekaligus meresmikan Pagelaran Agung Keraton se-dunia atau World Royal Heritage Festival. Acara pembukaan akan dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (5/12) mulai pukul 09.00 WIB. World Royal Heritage Festival akan dibuka dengan prosesi adat keraton. Dalam acara tersebut, para raja yang berasal dari 165 kerajaan keraton nusantara dan 11 kerajaan mancanegara akan mengenakan pakaian kebesaran mereka. Setelah prosesi pembukaan, acara akan dilanjutkan dengan seminar yang bertema "Sumbangan Peradaban Nusantara terhadap Peradaban Dunia Masa Depan." Kegiatan itu juga akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, perwakilan dari UNESCO, serta para akademisi dan budayawan. Seminar tersebut diharapkan dapat menghasilkan deklarasi upaya perdamaian dunia melalui pendekatan kebudayaan. Kemudian, pada 6 dan 7 Desember akan digelar pameran dan workshop di Plaza Monas Sisi Barat, Selatan dan Timur. Di pameran tersebut akan ditampilkan benda-benda pusaka kerajaan serta workshop pembuatan batik, keris, gamelan, dan jamu tradisional. Selain itu, ada juga panggung utama yang menampilkan 36 grup kesenian dari berbagai daerah. Acara puncak yaitu kirab budaya akan dilaksanakan pada 8 Desember mulai pukul 15.00 WIB. Kirab akan diikuti oleh 500 pasukan kerajaan serta menampilkan raja-raja yang menaiki 30 kereta kencana. Sumber :www.republika.co.id

Read More

Pemerintah Siapkan Langkah-langkah Dorong Percepatan Penyerapan Anggaran

Bogor, 11/12/2013 MoF (Fiscal) News – Untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran untuk tahun 2014, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah strategis. Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) M.Chatib Basri dalam acara Penyerahan DIPA 2014 di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (10/12).

Langkah-langkah tersebut antara lain: (i) meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan Satker dalam menyusun Rencana Penarikan Dana (disbursement plan) dan Perencanaan Pengadaan (procurement plan); (ii) menyempurnakan regulasi, khususnya terkait tata cara revisi anggaran tahun 2014 yang memberi kewenangan lebih besar kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran dalam menyelesaikan revisi anggaran dan tata cara penerbitan ijin kontrak tahun jamak (multiyears contract); (iii) meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga maupun unit-unit pengendali mutu di setiap Kementerian Negara/Lembaga dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Satker.

“Aparat pengawasan intern juga diharapkan dapat memberikan konsultasi dan bimbingan bagi Satker yang akan melakukan revisi anggaran sehingga penggunaan anggaran dijamin lebih efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Menkeu.

Selain itu, untuk menjaga governance, pemerintah akan menerapkan kebijakan DIPA tanpa blokir pada tahun 2014. Ini berarti, jika masih terdapat alokasi anggaran yang belum memenuhi persyaratan seperti belum ada persetujuan dari Komisi DPR RI, atau belum ada dasar hukumnya, atau alokasi anggaran yang belum jelas peruntukannya, maka alokasi anggaran tersebut dituangkan dalam Output Cadangan atau diberikan Catatan dalam dokumen DIPA-nya. Kemudian, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berkewajiban untuk memenuhi dokumen yang dipersyaratkan sebelum anggarannya dapat dicairkan.

sumber : kementrian keuangan RI

Read More

KOMUNITAS PENGGUNA PRAMEKS TERBANTU PSO

(Yogyakarta,24/3/2014) Rini  Khoiriah salah seorang Pengurus  KPKa menyatakan, masyarakat pengguna kereta Yogyakarta - Solo sangat terbantu dengan adanya PSO (public service obligation) DI perkeretaapian. Menurutnya biaya biaya yang dikeluarkan untuk biaya transportasi naik kereta bisa jauh lebih murah.

"Dengan adanya PSO kami hanya membayar 16 ribu rupiah dari sebelumnya 66 ribu rupiah. Kami hemat 50 ribu rupiah," demikian disampaikan Rini saat dialog Ditjen Perkeretaapian Kemenhub dengan Komunitas Penglajo Kereta Api (KPKa) di Yogyakarta, Senin (24/3).

KPKa merupakan nama baru dari Pramekers atau komunitas pengguna jasa moda kereta api di Solo dan Yogyakarta tersebut. Dalam dialog tersebut hadir diantaranya Dirjen Perkeretaapian, Hermanto Dwiatmoko didampingi oleh Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api yang juga selaku Pelaksana Tugas Direktur Keselamatan Kereta Api, Hanggoro Budi Wiryawan dan Direktur Prasarana Perkeretaapian, Arif Hermanto.

Komunitas KPKa sempat menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi sehari-harinya sebagai pengguna kereta api lintas Yogyakarta - Solo, mereka mengeluhkan antara lain : jumlah armada kereta di Daop VI yang minim sehingga perjalanan kereta yang batal tidak bisa diantisipasi, jadwal perjalanan kereta api yang tidak sesuai jam keberangkatan para penglaju, kurangnya komunikasi Daops VI dengan komunitas pengguna kereta api, dan batas kecepatan perjalanan kereta.
Menanggapi hal itu, Dirjen Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko mengatakan, pihaknya akan menambah dua set kereta yang didatangkan dari Medan. Ia mengatakan, saat ini kereta yang digunakan untuk jalur Medan - Kualanamu tersebut sedang diperbaiki di Semarang.

" Dengan adanya kereta tambahan, maka frekuensi akan meningkat dan kapasitas bertambah banyak," ungkap Hermanto.
Sementara itu Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Arif Heryanto menambahkan, pemerintah akan melakukan elektrifikasi kereta api jalur Yogyakarta - Solo, sehingga mampu meningkatkan kecepatan kereta.
"Kondisi tanah Yogyakarta- Solo sangat bagus, sehingga kecepatan kereta bisa 120 KM per jam," tambah Heryanto.

Ka Jadi Solusi Kemacetan Perkotaan

Sementara Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api, Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, moda angkutan kereta api merupakan solusi yang tepat mengatasi permasalahan-permasalahan transportasi di perkotaan, seperti kemacetan.

Tentunya masyarakat menginginkan adanya solusi transportasi massal yang bisa aman, nyaman dan terjangkau. Karena itu, pemerintah akan mewujudkan keinginan masyarakat tersebut dengan membangun moda transportasi yang modern berbasis rel.

"Kereta api itu bukan alternatif, tetapi solusi  transportasi di perkotaan," ungkap Hanggoro.

Saat ini kata dia, banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang meminta kepada Pemerintah Pusat untuk membangun moda transportasi kereta api. Kota - kota tersebut antara lain, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan sejumlah kota lainnya.

Karena, itu, Kementerian Perhubungan akan bekerjasama dengan Pemda untuk membangun transportasi kereta api. " Pemda harus memiliki visi sama dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan sistem transportasi kereta api yang diinginkan," ujarnya. (SNO)

Sumber: www.dephub.go.id

Read More

Rakerkesnas 2014 Regional Timur Dimulai

Manado, 23 Maret 2014. Pembangunan kesehatan nasional banyak mengalami peningkatan, namun upaya keras dari seluruh jajaran kesehatan dari berbagai tingkatan untuk mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 sangat dibutuhkan, mengingat waktu pencapaian yang hanya tinggal satu tahun lagi.

Demikian pernyataan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, pada pembukaan kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2014 Regional Timur yang diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara, Minggu malam (23/3). Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Sinyo Hary Sarundajang, yang dalam sambutannya menyatakan dukungannya terhadap pembangunan kesehatan.

Rakerkesnas 2014 mengusung tema "Pemantapan Pembangunan Kesehatan Menuju Masyarakat Sehat Mandiri dan Berkeadilan. Rangkaian kegiatan Rakerkesnas 2014 diawali di Bali untuk regional tengah (16-19 Maret 2014), dilanjutkan ke Manado untuk regional timur (23-26 Maret 2014) dan terakhir di Jakarta untuk regional barat (31 Maret-3 April 2014). Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisme antara pusat dan daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2014, guna mewujudkan visi masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Selain itu, pertemuan ini juga untuk mengidentifikasi masalah terkait pelaksanaan pembangunan kesehatan, terutama percepatan pembangunan MDGs di bidang kesehatan dan penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Peserta dalam Rakerkesnas 2014 regional timur merupakan perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes, jajaran Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, serta seluruh stakeholders yang berperan dalam pembangunan kesehatan yang berasal dari 10 Provinsi, yaitu: Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Bukan hanya mengevaluasi pekerjaan rumah (PR) terkait capaian MDGs 2015, tetapi juga jajaran kesehatan dan seluruh stakeholder terkait sudah harus mulai memikirkan agenda pasca MDGs 2015, tutur Menkes.

Usai memberikan pengarahan kepada seluruh peserta pertemuan, pada kesempatan tersebut, Menkes mencanangkan kembali Studi Diet Total 2014 dan E-Watch Alat Kesehatan (Alkes), yang sebelumnya telah dicanangkan secara resmi pada Rakerkesnas Regional Tengah tahun 2014 di Denpasar, Bali (16/3).

Pencanangan Studi Diet Total 2014 ditandai dengan pemasangan rompi kepada perwakilan peneliti. Studi Diet Total 2014 merupakan penelitian kesehatan masyarakat yang akan dilakukan dalam 2 tahap di 34 Provinsi (498 Kab/Kota). Studi ini dilakukan untuk menentukan tingkat keterpaparan  zat kimia  berbahaya dalam makanan penduduk, dengan cara menganalisa makanan melalui analisis cemaran kimia makanan (ACKM) yang merupakan representatif diet masyarakat Indonesia.

"Tahun ini, pilot project Studi Diet Total 2014 akan dilaksanakan di DI Yogyakarta", kata Menkes.

E-Watch Alkes atau sistem pengawasan alat kesehatan secara nasional yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan RI merupakan suatu sistem pelaporan elektronik dari  kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan akes di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). Hasil pelaporan akan ditindaklanjuti oleh  Tim Pengawas Nasional  Alkes dan menjadi informasi untuk pertimbangan dalam pengadaan alat kesehatan di Fasyankes.

"E-Watch Alkes merupakan inovasi yang bermanfaat guna mewujudkan alat kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat, tepat guna dan terjangkau", tambah Menkes.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS, selaku Ketua Panitia Rakerkesnas 2014, menambahkan bahwa kegiatan Rakerkesnas terbagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah berisi tentang penyajian best practice dari dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas sebagai lesson learned untuk percepatan pencapaian target pembangunan kesehatan. Bagian kedua adalah sidang komisi yang akan dibagi menjadi 5 (lima) sidang komisi, membahas berbagai isu kesehatan dan masukan kebijakan kesehatan terhadap percepatan pencapaian MDGs, UKP, UKM dan rancangan RPJMN 2015-2019. Pada Rakerkesnas juga diselenggarakan Pameran Pembangunan Kesehatan 2014 yang diikuti oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Unit Utama di lingkungan Kemenkes, Badan POM, BKKBN, BPJS Kesehatan dan lembaga donor  yang peduli terhadap pembangunan kesehatan.

Sumber: www.depkes.go.id

Read More

Menkeu Tekankan Pentingnya Mengantisipasi Pertumbuhan Kelas Menengah

Bali, 26/03/2014 MoF (Fiscal) News – Pemerintah perlu melakukan tindakan antisipasi dalam menghadapi tantangan pertumbuhan kelompok kelas menengah ke depannya, antara lain dengan perbaikan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia dan pemerintahan yang bersih.

Seperti diketahui, kelompok kelas menengah di Indonesia sedang bertumbuh signifikan. Pada tahun 2003, kelompok yang belanjanya sekitar 4 dolar AS per hari sebesar 5 persen. Namun, jumlahnya meningkat menjadi 18 persen pada tahun 2010. Selama kurun waktu tujuh tahun, telah terjadi peningkatan sebesar 13 persen, atau kurang lebih 40 juta penduduk Indonesia yang menjadi kelas menengah yang baru.

“McKinsey sendiri memperkirakan sampai tahun 2025 akan terjadi peningkatan (kelompok kelas menengah) 135 juta penduduk. Jadi dapat dibayangkan bahwa kelas ini akan menjadi penggerak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri dalam konferensi pers acara OECD Southeast Asia Regional Forum di Hotel Grand Nikko Bali, Rabu (26/3).

Namun demikian, lanjut Menkeu, dengan pendapatan yang meningkat, tingkat pendidikan yang tinggi dan perubahan perilaku, terdapat ekspektasi lebih yang timbul dari kelompok kelas menengah tersebut, yaitu adanya perlakuan yang lebih dari pemerintah, misalnya kualitas pelayanan publik, politik dan pekerjaan yang lebih baik. “Kelompok bawah kalau tidak punya akses ke pupuk, akan diam saja. Tetapi lain dengan kelompok menengah, kalau ada sexual harassment (pelecehan seksual) di busway maka mereka akan ngomong, sehingga dibuatlahbusway khusus untuk perempuan, misalnya,” kata Menkeu.(fg)

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

Belajar Tanggulangi Banjir dari Belanda, Wapres RI Kunjungi Maeslant Barrier

Senin, 24 Maret 2014

​Wakil Presiden RI (Wapres) didampingi oleh Kepala UKP4 dan Dubes RI untuk Kerajaan Belanda berkunjung ke Maeslant Barrier(23/03/2014) di sela-sela kunjungan kerja ke Belanda dalam menghadiri Nuclear Security Summit (NSS) 2014. Wapres dan rombongan disambut dan diterima oleh Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Mrs.Melanie Henriëtte Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, dan Sekretaris Jenderalnya, serta pejabat dari Water Board.

Dalam welcoming remarks-nya, Menteri Schultz menyampaikan bahwa, "Indonesia dan Belanda mempunyai masalah yang sama di bidang air, yaitu banjir". Luasnya wilayah Belanda yang berada di permukaan laut menyebabkan sekitar 55% wilayahnya rentan terhadap banjir. 

Hal yang sama terjadi di Indonesia, khususnya Jakarta yang juga memiliki wilayah di bawah permukaan laut sehingga rawan banjir. "Oleh karena itu, saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk bekerjasama menanggulangi masalah tersebut", paparnya.

Mengakhiri sambutannnya, Menteri Schultz menyampaikan bahwa salah satu bentuk kerjsama Indonesia - Belanda di bidang pengelolaan air adalah penyusunanMasterplan of National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan penyiapan pendirian Project Management Unit (PMU) NCICD.

Pada saat kunjungan ke Indonesia tanggal 31 Maret – 4 April 2014, Menteri Shultz akan didampingi oleh 18 CEO dari perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur. 

Tentunya para pengusaha tersebut dengan senang hati berbagi know how dengan Indonesia serta menjajaki berbagai kemungkinan kerjasama di bidang pengelolaan air yang bermanfaat bagi kedua pihak.

Melengkapi informasi yang telah disampaikan Menteri Schultz, dua pakar Belanda di bidang pengelolaan air turut menyampaikan presentasi, yaitu mengenai Water Management in the Netherlands oleh Mr. Willem Mak, Deputy Director for Water Business and International Water Affairs; serta the Connection between the Netherlands and Jakarta in Water Management oleh Mr. Piet Dircke, Professor in Urban Water, Rotterdam University. Indoor program diakhiri dengan pemutaran film mengenai Water Management di Belanda, termasuk pembangunan Maeslant Barrier.
Mengakhiri program kunjungannya, Wapres dan rombongan turut meninjau konstruksi dan Control Room dari Maeslant Barrier. Maeslant Barrier (Storm Surge Barrier) dibangun tahun 1991 - 1997.

Proyek diawali dengan pembangunan dermaga kering kemudian dilanjutkan dengan pembuatan dua gerbang baja berdimensi: tinggi 22m dan panjang 210m (apabila berdiri tegak gerbang ini setinggi Menara Eiffel, namun masing-masing lengannya memiliki berat dua kali Menara Eiffel).

Proyek ini menghabiskan biaya sekitar €450 juta. Mekanisme kerja Maeslant Barrier menggunakan sistem komputer yang terhubung dengan data cuaca dan permukaan laut.

Dalam kondisi normal kedua gerbang terlindung dengan baik di dok kering. Ketika gelombang badai mencapai lebih dari 3m di atas permukaan laut, gerbang akan tertutup secara otomatis. Gerbang Maeslant Barrier diperkirakan akan ditutup setiap sepuluh tahun sekali karena badai. (Sumber: KBRI Den Haag)

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More