usaha berhasil

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas, Jl Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

Minggu, 23 Maret 2014

Dubes RI Untuk RRT Serahkan Surat Kepercayaan Kepada Presiden RRT



Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok Soegeng Rahardjo menyampaikan surat kepercayaannya kepada Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping, dalam sebuah upacara di Great Hall of the People, Beijing (20/03).

Selepas upacara, Dubes Soegeng Rahardjo mendapatkan kesempatan khusus untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi yang didampingi oleh Menlu RRT Wang Yi dan segenap jajaran Kemlu RRT.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Soegeng Rahardjo menyampaikan salam hangat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Xi dan segenap rakyat Tiongkok. Dubes Soegeng Rahardjo percaya bahwa kunjungan Presiden Xi ke Indonesia tahun lalu telah semakin memperkokoh kerangka kerjasama bilateral, terutama dengan dibentuknya Kemitraan Strategis Komprehensif diantara kedua negara.

Mengutip pidato Presiden Yudhoyono pada saat kunjungan Presiden Xi ke Jakarta, Dubes Soegeng Rahardjo menyampaikan bahwa, "masyarakat di Indonesia dan Tiongkok mempunyai mimpi yang sama, walaupun tidur di tilam yang berbeda".

Mimpi tentang sebuah kehidupan di dunia yang damai dan harmonis, dimana setiap negara saling mendukung upaya untuk menciptakan kemakmuran bagi masing-masing rakyatnya. Dan untuk menggapai mimpi ini, diperlukan kerjasama yang konkret dan intensif di berbagai bidang.

Dalam tanggapannya, Presiden Xi menilai bahwa hubungan RI-RRT saat ini "is in excellent shape" dan telah memasuki tingkatan yang lebih tinggi dengan dibentuknya Kemitraan Strategis Komprehensif. 

Disampaikan bahwa RRT menaruh perhatian yang tinggi terhadap hubungannya  dengan Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Xi berharap dalam waktu dekat dapat membalas penerimaan hangat dari Presiden Yudhoyono dan masyarakat Indonesia sewaktu berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu.

Presiden Xi menyampaikan juga bahwa pernyataan Presiden Yudhoyono mengenai satu mimpi di tilam yang berbeda sangat merefleksikan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok.  Hal ini telah disampaikannya kepada berbagai pihak di pemerintahannya.  

Presiden Xi meyakini bahwa Indonesia dan Tiongkok saat ini adalah bagian dari sebuah “community of common destiny”, yang ingin membangun hubungan antar-negara yang didasari perdamaian dan stabilitas abadi.  Oleh karena itu, Presiden Xi berharap bahwa Kemitraan Strategis Komprehensif RI-RRT dapat menjadi poros yang kuat dalam upaya untuk memperjuangkan mimpi ini.

Penularan Hiv/aids Semakin Beragam

Jakarta, 24 Maret  - Pengamat Kesehatan dari Lembaga Kasih Indonesia, Basuki Setiawan, menilai kasus penularan HIV/AIDS di tengah masyarakat semakin beragam.
"Sebelum tahun 2008, jumlah penderita HIV/AIDS lebih didominasi oleh para pengguna narkoba jarum suntik, tetapi belakangan ini kembali ke era 90-an, yaitu penularan melalui perilaku seks berisiko," katanya di Bekasi, Minggu (23/3/2014) seperti dirilis Antara News.Com.
Menurutnya, kasus tersebut salah satunya terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana 33 ibu rumah tangga menjadi korban penularan AIDS dari perilaku seks berisiko.
Data melalui Dinas Kesehatan setempat menyebutkan 2004 hingga 2014 ini tercatat ada 2.767 kasus HIV, dan 902 kasus di antaranya sudah positif terjangkit AIDS.
Sebanyak 33 pasien di antaranya adalah ibu rumah tangga yang ditularkan suami yang gemar seks berisiko ketika berada di luar pengawasan istri.
Menurutnya, penularan tersebut juga mengancam janin pasien bila yang bersangkutan tengah hamil.
Janin yang tengah dikandung bisa tertular virus mematikan itu melalui aliran darah atau pemberian air susu ibu (ASI).
"Akan tetapi, dengan banyaknya temuan kasus tersebut bukan berarti mengungkap kebobrokan masyarakat, tetapi justru menunjukkan kesadaran masyarakat yang mau melaporkan untuk diperiksa.
"Dengan begitu, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan cukup meningkat. Sekarang bagaimana kita bersama-sama melakukan penanggulangan itu," ujarnya. (Ant/Gs)

Pemerintah Tetapkan Kementerian Koperasi dan UKM Jadi Pemegang Anggaran KUR


Jumat, 21 Maret 2014 - 02:49
Pemerintah Tetapkan Kementerian Koperasi dan UKM Jadi Pemegang Anggaran KUR
Sumber gambar : ekon.go.id
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan pemerintah telah memutuskan mengalihkan kuasa pemegang anggaran (KPA) kredit usaha rakyat (KUR) kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang sebelumnya dipegang oleh Kementerian Keuangan.
“Selama ini KPAnya berada di Kementerian Keuangan sekarang  kita putuskan KPAnya di Kementerian teknis dan diputuskan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menangah,” ujarnya usai rakor Komite Kebijakan KUR di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (20/3/2014).
Ia memperkirakan KPA ini akan berlaku efektif di tahun 2015. “Jadi itu jalanya bukan sekarang, itu setelah pemilu sekarang kan persiapan , efektifnya pasti di 2015,” ujarnya.
Lebih lanjut Menko mengatakan pengalihan KPA ini adalah atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. “Itu hasil rekomendasi BPK. BPK mengatakan jangan KPA di Keuangan,” tuturnya.
Sementara Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pengalihan KPA ini tetap bisa dilaksanakan meskipun anggaran sudah berjalan. Pasalnya, anggaran KUR ini bukan anggaran belanja Kementerian Lembaga melainkan bagian anggaran bendahara umum negara.

RAKOR MENGENAI KEBAKARAN HUTAN DAN PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS


Jakarta, polkam.go.id. 18/3/2014. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di indonesia telah menjadi perhatian internasional sebagai isu lingkungan dan ekonomi. Kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan”. Deputi bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Dr. Noor Rachmad, SH, MH., menyampaikan hal tersebut dalam acara Rapat pemantapan koordinasi Problematika Hukum terhadap Pencemaran Asap Lintas Batas(Transboundary Haze PollutionAkibat Kebakaran Hutan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013 bertempat di ruang Sulawesi lantai 3 Hotel Millenium, Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi bidang Koordinasi dan HAM JUGA menyatakan bahwa rapat ini merupakan keseriusan pemerintah indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum serta kesiapanmenyikapi tuntutan negara tetangga dan dunia internasional atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Rapat yang dihadiri oleh Pejabat Kemenko Polhukam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, REDD+, Pemda Riau serta Kabupaten-kabupaten terkait dengan permasalahan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan strategis dan penegakan hukum untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, serta kesiapan untuk menghadapi tuntutan dari negara-negara tetangga serta dunia internasional.

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA