Pemerintah Targetkan 300 MW Per Tahun Listrik Dari Panas Bumi

JAKARTA – Pemerintah mentargetkan penambahan kapasitas pembangkit dalam sepuluh tahun kedepan sebesar 57 hingga 60 GW, dari kapasitas sebesar itu, 300 MW ditargetkan akan didapatkan dari Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) per tahunnya. Pemanfaatan listrik dari panas bumi masih dalam kisaran 4,1% dari total potensi yang dimiliki sekitar 30 GW yang tersebar di 285 lokasi.Potensi sebesar itu merupakan 40 persen dari sumber panas bumi dunia dan jika dapat dimanfaatkan selama 30 tahun, maka itu setara dengan 12 miliar bar­rel minyak bumi untuk meng­operasikan pembangkit listrik.

Indonesia menempati  posisi ketiga setelah Amerika dan Filipina dalam hal pemanfaatan panas bumi untuk sumber energi listrik. Dari total potensi panas bumi di Indonesia sebesar 28.617 MW, sumber energi panas bumi yang saat ini sudah digunakan sebesar 1341 MW. Sedangkan untuk Amerika pemanfaataan panas bumi sebesar 3093 MW dan Filipina di posisi kedua sebesar 1904 MW.

Dalam acara The 3rd Indonesia EBTKE Conference and Exhibition (Indo EBTKE ConEx) 2014 lalu,  Menteri ESDM mengajak kepada Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder terkait untuk optimis mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia. “Sering para Bupati kalau tidak ada minyak, gas, batubara, di daerahnya terus pesimis, padahal didaerahnya ada gunung meletus, ada gunung berapi, danau, sungai dan matahari. Inilah yang harus kita rubah paradigma kita bahwa energi baru dan terbarukan melimpah ruah di negeri kita berupa potensi, tetapi baru 5-6 % yang baru dioptimalkan untuk energi baru terbarukan. Mari kita bulatkan tekad untuk bekerja dan bekerja untuk energi terbarukan”,ujar Wacik.

Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi. Dalam program percepatan pembangkit listrik tahap II (FTP II) Dari 17.000 MW total pembangkit, 4700 MW nya didapatkan dari panas bumi.

Pemanfaatan Energi baru terbarukan termasuk panas bumi diyakini dapat menyelamatkan bangsa  Indonesia dari krisis energi dimasa mendatang. "Salah satu ambisi saya ada adalah energi baru terbarukan, inilah yang bisa menyelamatkan bangsa di masa depan dibidang energi,"ujar Menteri ESDM. (SF)

Sumber: www.esdm.go.id

Read More

Inventarisasi Emisi Pencemar Udara Penting Bagi Kota-Kota di Indonesia

Jakarta, 11 Juni 2014. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama-sama dengan beberapa Pemerintah Kota di Indonesia menginisiasi kegiatan Inventarisasi Emisi (emission inventory) beban pencemaran udara di beberapa kota di Indonesia. Kota-kota tersebut diantaranya adalah Palembang, Surakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Jogjakarta, Batam, dan Banjarmasin. Kegiatan ini didukung oleh GIZ Jerman melalui kegiatan Clean Air for Smaller Cities Project-GIZ. Kota Palembang dan Surakarta adalah merupakan pilot project dari kegiatan tersebut.

Dalam Sambutan Pembukaan Lokakarya Nasional, Penyusunan Rencana Udara Bersih Kota dan Public Expose Inventarisasi Emisi 6 Kota di Jakarta hari ini, MR. Karliansyah, Deputi II KLH Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH, menyatakan, “Tujuan akhir dari kegiatan inventarisasi emisi beban pencemaran udara adalah agar Pemerintah Kota di Indonesia dapat menjadikan hasil inventarisasi emisi tersebut sebagai dasar (baseline) untuk pengambilan kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran udara perkotaan. Pada tahun 2050, diperkirakan jumlah kendaraan akan berjumlah 2 (dua) kali lipatnya dari kondisi saat ini”.

Sektor transportasi merupakan sumber pencemar udara dan Gas Rumah Kaca (GRK) yang penting di perkotaan. Hasil inventarisasi emisi yang dilakukan di kota Palembang dan Surakarta, dengan menggunakan basis data tahun 2010, menunjukkan kontribusi emisi partikel halus dari sektor transportasi (sumber bergerak) sebesar 50%-70% dari total emisi partikel halus dan sekitar 75% dari total emisi gas-gas berbahaya terhadap kesehatan. Sumber emisi pencemar partikel halus lainnya adalah industri, rumah tangga, komersial, dan lain-lain. Sedangkan emisi GRK dari sektor transportasi di perkotaan adalah sekitar 23% dari total emisi GRK dari seluruh sumber.

Kondisi ini harus menjadi perhatian yang sangat serius bagi kita. Penurunan emisi pencemaran udara dari sektor transportasi harus menjadi prioritas bagi pemerintah kota. Menurunkan pencemaran udara dari transportasi berarti menurunkan pula emisi GRK. Artinya, manfaat yang diperoleh melalui pengelolaan transportasi yang baik adalah 1) menurunkan kepadatan/ kemacetan lalu lintas; 2) meningkatkan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat; 3) mengurangi pencemaran udara; dan 4) menurunkan emisi GRK atau mengurangi dampak perubahan iklim.

“Pendekatan Environmental Sustainable Transportation mutlak harus kita implementasikan saat ini dan ke depan”, demikian penjelasan tambahan MR. Karliansyah.

Untuk mengantisipasi persoalan-persoalan pencemaran udara perkotaan di Indonesia, KLH mendorong kebijakan agar semua kota-kota di Indonesia memiliki baseline beban pencemaran udara, yang dihasilkan melalui kegiatan inventarisasi emisi. Kondisi ini tentu tidak bisa serta merta dapat dilakukan di seluruh Indonesia, sehingga harus ada tahapan-tahapan yang terencana dengan baik, mengingat total jumlah kota di Indonesia mencapai hampir 100 kota, belum ditambah dengan kota¬kota ibu kota Kabupaten.

Sumber: www.menlh.go.id

Read More

Menristek Dorong Sinergi PUI dengan Industri

Menurut Laporan World Economic Forum 2013-2014, daya saing Indonesia berada pada peringkat 38 dari 148 negara, meningkat 12 tingkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari 12 indikator yang digunakan untuk mengukur daya saing negara-negara di dunia, terdapat 2 indikator yang terkait langsung dengan lembaga litbang yaitu indikator inovasi, dimana Indonesia menduduki peringkat yang relatif cukup baik yaitu di urutan 33, dan indikator kesiapan teknologi (technological readiness) yang menduduki peringkat yang masih rendah, yaitu di urutan ke-75. Hal ini menunjukkan sesungguhnya banyak riset sudah dilakukan, namun hasil riset tersebut belum seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh para pengguna teknologi, termasuk masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Menristek, Gusti Muhammad Hatta saat membuka Workshop Penguatan Kelembagaan Pusat Unggulan Iptek (PUI), yang diselenggarakan di Lembaga Penyakit Tropis, Universitas Airlangga, pada Jumat 13 Juni 2014. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 16 lembaga yang telah ditetapkan ataupun sedang dalam proses pembinaan untuk menjadi PUI. Lahirnya program PUI pada tahun 2011 salah satunya memang untuk meningkatkan kesiapan teknologi hasil lembaga litbang dan meningkatkan jumlah teknologi yang dimanfaatkan oleh industri dan pelaku usaha. Menurut Menristek, pengembangan pusat unggulan iptek lebih menekankan pada kriteria kemampuan lembaga dalam mendiseminasikan atau mengkomersialisasikan  berbagai hasil riset, dibandingkan dengan aspek kemampuan dalam menyerap informasi, melakukan R&D, dan kemampuan mengembangkan potensi sumberdaya lokal. Oleh karena itu Menristek sangat mendorong kolaborasi ABG (Akademisi, Business, dan Government), dalam hal pusat unggulan iptek yang menggaet pihak swasta dan pemerintah daerah dalam mengembangankan komoditas unggulannya. “Saat ini pusat unggulan iptek antara satu dengan yang lainnya sudah bersinergi dan berkoordinasi. Ke depan sinergi dan koordinasi harus ditingkatkan dengan pihak industri untuk produksi massal. Nantinya kami akan memberikan penghargaan kepada PUI yang paling banyak bekerja sama dengan sektor industri,” ujar Menristek. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatangan MoU antara beberapa PUI dengan swasta dan lembaga pemerintah, yaitu antara Lembaga Penyakit Tropis (LPT-Unair) dengan industri farmasi (Biofarma, Kalbe Farma, Konimex, Daewoong) dan perwakilan Pemerintah Timor Leste, serta MoU antara usat Unggulan Iptek Pigmen (PPPMA-Universitas Ma Chung) dengan industri (East West Seed Indonesia), Balitbang Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Pemerintah Daerah Jawa Timur. Selain mengapresiasi kolaborasi ABG ini, Menristek juga berharap model kerjasama tersebut dapat terus diperluas dan diperbanyak. “Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini merupakan salah satu momen untuk memperluas model penerapan sistem inovasi yang melibatkan ABG,” ujar Menristek.    Pada workshop kali ini, dilakukan benchmarking antar PUI yang sudah memenuhi kriteria ditetapkan sebagai PUI. Kegiatan benchmarking ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga PUI, selain untuk meningkatkan kinerja PUI namun juga sebagai sarana komunikasi ilmiah antar PUI. Workshop kali ini juga dihadiri Menteri Sosial Timor Leste, Isabel Amaral Gutheres yang mengawal langsung inisiasi kerjasama dengan LPT Unair. Sumber: www.ristek.go.id

Read More

Launching Konstruksi Indonesia 2014

Sekjen PU Agoes Widjanarko mewakili Menteri PU membuka acara Launching Konstruksi Indonesia 2014, Kamis (12/6) di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta. Konstruksi Indonesia 2014 mengangkat tema ‘Harmonisasi Konstruksi Indonesia untuk Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi ASEAN’. Tema ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengkonsolidasikan dan mensinergikan upaya bersama dalam meningkatkan daya saing konstruksi nasional.  

“Terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berarti liberalisasi perdagangan di lingkup ASEAN, saya berharap kita semua dapat menyikapinya secara proporsional. Tidak perlu khawatir secara berlebihan, namun juga jangan acuh tak acuh”, ujar Agoes Widjanarko.  

Alasannya, karena liberalisasi perdagangan bukan berarti perdagangan bebas sebebas-bebasnya. Namun pada hakekatnya adalah pengaturan perdagangan bersama melalui perundingan yang setara dan bertahap untuk menciptakan persaingan yang sehat dan efisien dengan memperhatikan kepentingan negara masing-masing. Oleh karena itu, pembentukan Pasar Tunggal ASEAN sebagai elemen Masyarakat Ekonomi ASEAN bukan hanya ditujukan untuk menciptakan persaingan “head to head” diantara sesama anggota ASEAN. Tetapi untuk mengintegrasikan dan saling melengkapi kapasitas pelaku usaha diantara negara-negara tersebut dalam meningkatkan daya saing bersama untuk menghadapi negara-negara non-ASEAN dalam era globalisasi yang lebih luas.

Yang harus dilakukan pelaku konstruksi di Indonesia adalah mempersiapkan diri melalui berbagai upaya seperti pelatihan sumber daya manusia konstruksi, sertifikasi, harmonisasi regulasi, penguatan struktur usaha, dan lain sebagainya. Tentunya pemerintah tidak mungkin melakukannya sendiri, untuk itu kerjasama yang sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan jasa dan industri konstruksi nasional sangat dibutuhkan.

Sejauh ini, beberapa Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional telah memiliki pengalaman dan berhasil melaksanakan pekerjaan konstruksi di berbagai negara ASEAN. Disebutkannya, Brunei Darrussalam, Filipina, Malaysia dan saat ini di Myanmar. Saat ini Kementerian PU menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Construction Industry Development Board (CIDB) Malaysia dalam rangka kerjasama penyelenggaraan pelatihan konstruksi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia yang sedang atau yang akan bekerja di Malaysia.

beberapa langkah yang sedang dilaksanakan Pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi perluasan akses pasar konstruksi ke negara-negara anggota ASEAN antara lain melalui pengurangan hambatan akses pasar di negara tujuan, promosi kemampuan pelaku konstruksi nasional, diplomasi bisnis, fasilitasi akses permodalan dan penjaminan, perjanjian penghindaran pajak ganda, informasi dan pemetaan pasar dan lingkungan usaha di negara tujuan (market intellegence) serta pengembangan kapasitas badan usaha dan SDM konstruksi.

Konstruksi Indonesia hadir untuk menjadi pengingat akan perlunya sinergi dan harmonisasi antar stakeholders konstruksi di Indonesia. “Untuk itulah saya mengajak segenap stakeholders konstruksi berpartisipasi dalam rangkaian Konstruksi Indonesia 2014 ini”, tutur Menteri PU.

Konstruksi Indonesia 2014 yang diselenggarakan melalui kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional akan menggelar 9 kegiatan utama, yaitu Lomba dan Saresehan Pekerja Konstruksi, Kompetisi Foto Konstruksi, Lomba Jurnalistik/Karya Tulis Media Cetak, Lomba Karya Tulis Ilmiah terkait Konstruksi, Penghargaan Karya Konstruksi, Penghargaan Kinerja Proyek Konstruksi, Penyusunan Buku Konstruksi Indonesia 2014, Pameran dan Seminar KI 2014 sebagai puncak KI 2014 yang akan diselenggarakan pada 5 -7 November 2014 di Jakarta Convention Center, serta kegiatan pendukung lainnya.(ind)

Sumber: www.pu.go.id

Read More