Harga Global Anjlok, Ekspor Karet Alam Bakal Dikurangi

Tiga negara anggota International Tripartite Rubber Council (ITRC) sepakat mengurangi ekspor karet alam sebanyak 615.000 ton selama enam bulan mulai 1 Maret hingga 31 Agustus 2016.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih di Jakarta, Kamis (4 Februari 2016), menjelaskan negara anggota ITRC yang terdiri atas Indonesia, Thailand, dan Malaysia sepakat mengurangi ekspor karet alam yang masuk Agreed 

Export Tonnage Scheme (AETS) dengan alokasi Thailand 324.005 ton, Indonesia 238.736 ton, dan Malaysia 52.259 ton.

Menurut Karyanto, harga karet alam yang saat ini berada pada level 1,09 dolar AS per kilogram akan berdampak terhadap petani karet dan pemberlakuan AETS diharapkan bisa menopang harga pada tingkat yang layak bagi para petani.

"Pengurangan ekspor akan membuat stok karet alam global diserap oleh pasar. Pasokan karet alam di pasar global akan berkurang lagi karena adanya penurunan produksi karet alam di negara-negara produsen dikarenakan rendahnya harga komoditas itu," katanya.

Kepada negara produsen karet alam lain seperti Vietnam, Karyanto menjelaskan, anggota ITRC akan terus berkomunikasi untuk membangun kemitraan strategis.

"Kita sudah melakukan perhitungan jika Vietnam ikut atau tidak dalam pengurangan ekspor. Jika ikut, kurang lebih sebanyak 85 ribu ton," ujarnya.

Ia mengatakan dengan adanya pengurangan ekspor, penyerapan karet alam di dalam negeri diharapkan meningkat.

Pemerintah berusaha meningkatkan penyerapan karet alam di dalam negeri antara lain lewat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan jalan dan dock fender di pelabuhan.

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Nurlaila Nur Muhammad mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan landasan hukum untuk mendorong peningkatan penyerapan karet alam dalam proyek-proyek pembangunan di dalam negeri.

"Pada awalnya instrumen yang akan dipergunakan adalah Inpres, namun akan memakan waktu yang lama. Jadi saran dari Menko Perekonomian adalah kita akan fokus dalam pembangunan jalan dan industri dock fender supaya bisa cepat berjalan," kata Nurlaila.

Nurlaila menambahkan aturan itu masih dalam penyelesaian dan bentuknya bisa berupa Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan dan Menteri Perindustrian.

"Sampai sekarang belum ada (penyerapan karet alam untuk proyek pemerintah) karena Inpres belum keluar dan membuatnya lama. Dalam waktu dekat nanti akan diselesaikan, Mendag akan berkirim surat ke Menko Perekonomian," katanya.

Upaya untuk mengurangi pasokan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Dewan Menteri ITRC pada 3 Desember 2015 yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan pejabat senior pada Januari 2016.

Di Indonesia, Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) akan menjadi pelaksana pengurangan ekspor karet alam dalam kerangka AETS di sektor swasta.

sumber: www.bumn.go.id

Read More

Insan Pelabuhan Tanjung Perak Donor Darah Bersama

Berbagai rangkaian kegiatan memperingati Bulan K3 Nasional Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Pelindo III, mulai dari sosialisasi penerapan SMK3, simulasi bahaya kebakaran, sampai dengan hari ini, yaitu kegiatan bakti sosial donor darah di Gedung Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jumat (5/2). Rangkaian acara akan ditutup dengan pelaksanaan Apel Bulan K3 yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 12  Februari 2016 mendatang.

Puluhan orang pendonor yang tercatat, baik itu yang merupakan karyawan Pelindo III, anak usahan Pelindo III (BJTI Port, Terminal Teluk Lamong, PMS, RS PHC Surabaya), turut pula berpartisipasi dari beberapa instansi pemerintahan di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Perak. Di antaranya yakni Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kodim 0830, BRI, Bank Jatim, BSM, Parvi, dan beberapa lainnya.

Kegiatan donor darah juga merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan triwulanan di Pelindo III, selain merupakan kegiatan bakti sosial, kegiatan ini juga merupakan akses mudah bagi para karyawan yang rutin setiap tiga bulanan melaksanakan donor darah.

“Dengan adanya kegiatan donor darah yang rutin diselenggarakan oleh kantor, maka kami tidak perlu repot untuk datang ke PMI”, ungkap Adiguna, karyawan Pelindo III.

Tak ayal kegiatan ini juga mendorong para karyawan yang belum pernah mendonor untuk melakukan donor darah. Salah satunya adalah Manajer Sistem Manajemen, Kinerja Usaha dan Teknologi Informasi Pelindo III Tanjung Perak, Tunggal Tripinto yang mengaku baru pertama kali melakukan donor darah dan berhasil. “Saya baru pertama kali mas ikut donor darah,” ceritanya sambil tersenyum.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mendukung program pemerintah saling berbagi, terlebih saat ini pemerintah telah menetapkan status KLB (Kejadian Luar Biasa) terhadap serangan Demam Berdarah di Indonesia, sehingga kebutuhan darah saat ini juga makin meningkat”, kata Kahumas Pelindo III Tanjung Perak, Oscar Yogi.

Yogi menambahkan bahwa kegiatan donor darah ini akan dilakukan secara berkala baik bekerjasama dengan para pemangku kepentingan di pelabuhan atau dilaksanakan secara mandiri. “Biasanya kami selengarakan pada hari Jumat setelah melakukan kegiatan olahraga,” ungkapnya.

Selain untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, donor darah bisa menjaga kesehatan, seperti melindungi jantung, menurunkan resiko terkena kangker dan pembaharuan sel-sel darah secara rutin.

sumber: www.bumn.go.id

Read More

Tempat Istirahat yang Memadai Minimalisir Kecelakaan di Jalan Tol

Tingginya tingkat kecelakaan di jalan tol salah satunya disebabkan oleh faktor pengemudi kendaraan bermotor yang kurang antisipasi atau lalai dan mengantuk. Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan tersebut penyelenggaran jalan tol dituntut untuk menyediakan tempat istirahat yang memadai.
Direktur Teknik dan Operasi PT Marga Mandala Sakti, Sunarto Sastrowiyoto dalam acara diskusi publik dengan tema Keamanan Berlalu Lintas di Jalan Tol di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis (4/2) menyampaikan bahwa dari hasil penelitian, kecelakaan di jalan tol lebih besar disebabkan oleh kurangnya antisipasi dan ngantuk. “Kurang antisipasi 38 persen, mengantuk 29 persen dan sisanya adalah ban pecah, ini lebih kepada faktor manusia,” katanya.
Kemudian kejadian kecelakaan biasanya terjadi pada pukul 03.00 sampai jam 06.00. Pada pukul itu adalah saat pengendara sedang mengantuk berat. “Jadi kita (penyelenggara jalan tol) hanya bisa memberikan sarana-sarana untuk meminimalisir kecelakan yaitu tempat istirahat yang memadai,” katanya.
Menurutnya, para pengendara dari Jawa Tengah yang menuju Sumatera biasanya enggan beristirahat karena terburu-buru ingin segera sampai ke pelabuhan. “Ini kebanyakan melibatkan truk, yang melakukan perjalanan jauh,” katanya.
Dalam diskusi publik tersebut turut hadir Anggota BPJT, Koentjahjo, Kasubdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar (AKBP) Agustin, Dosen Universitas Pelita Harapan Nurul Primayanti.
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tol pun mewajibkan kepada seluruh penyelenggara jalan tol untuk menyediakan tempat istirahat yang memadai, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum (PU) Nomor 16/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol.
“Yang sudah dilakukan oleh BPJT untuk keamanan berlalu lintas di jalan tol yaitu mengimplementasikan Permen PU Nomor 16/2014,” kata Anggota BPJT, Koentjahjo.
Permen PU Nomor 16/2014 adalah pengganti Permen PU Nomor 392/2014. Dalam aturan yang lama operator jalan tol hanya diwajibkan memenuhi enam substansi yaitu kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksessibilitas, mobilitas, keselamatan dan unit pertolongan / penyelamatan dan bantuan pelayanan.
Sementara di dalam Permen PU 16/2014 ada dua tambahan yaitu Tempat Istirahat (TI) dan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP). “Kalau TI hanya tempat istirahat, sementara TIP adalah tempat istirahat yang dilengkapi fasilitas pom bensin,” katanya.
Dengan TI dan TIP yang memadai dan nyaman, diharapkan pengemudi yang sudah merasa kantuk dan mulai tidak fokus dapat beristirahat dengan baik ditempat yang telah disediakan. Sehingga kondisi fisik bisa kembali prima.
Dalam Permen PU 16/2014, telah ditetapkan bahwa setiap TI dan TIP harus bersih tidak boleh ada sampah, dan kondisi jalan tidak boleh ada lubang, retak atau pecah. Penerangan, toilet, stasiun pengisian bahan bakar, bengkel umum, tempat makan dan minun harus berfungsi 100 persen.
Bengkel diperlukan agar pengemudi dapat memeriksakan kendaraannya untuk memastikan kondisi kendaraan pun masih prima. Kemudian jika ditemui ada yang melanggar maka BPJT akan memberikan teguran bahkan tidak tertutup kemungkinan akan memberikan saksi kepada penyelenggara karena gagal memenuhi standar pelayanan minnimal.
Menurut data kepolisian jumlah total kecelakaan di Indonesia pada 2014 mencapai 95.906 kejadian dan mengakibatkan 28.297 orang meninggal dunia, 26.840 luka berat, dan 109.741 orang luka ringan. Sementara pada 2015 kejadian kecelakaan meningkat menjadi 98.970 kejadian dan mengakibatkan 26.495 orang meninggal dunia, 23.937 luka berat dan 110.714 korban luka ringan.

sumber: www.pu.go.id

Read More

Layanan Haji 2016, Rencanakan Bangun RS di Arab Saudi

rumah sakit Indonesia rencananya akan dibangun di Arab Saudi untuk mengoptimalkan layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia di tahun 2016. Perencanaan ini disepakati dalam rapat Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI.

Rapat Panja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Amaliah dengan Sekjen dan Kepala Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes, Kamis (4/2), menghasilkan beberapa butir kesepakan dalam meningkatkan layanan kesehatan. Selain rencana membangun RS, pembangunan klinik di embarkasi juga akan dilakukan sebagai perbaikan layanan kesehatan sesuai standar Kemenkes.

Dalam rapat Panja yang membahas layanan kesehatan haji, Komisi VIII dan Kemenkes menginventarisir beberapa temuan dalam penyelenggaraan haji 2015 dan usulan peningkatan untuk tahun 2016. Pembangunan RS di Arab Saudi sudah menjadi kebutuhan jemaah saat berhaji. Selama ini akses kesehatan yang tersentralisasi dalam bentuk fasiltas RS belum ada. Diharapkan, dengan adanya RS, jemaah yang sakit dan perlu rawat inap bisa segera dirujuk ke RS tersebut.

Pengadaan obat-obatan juga langsung diadakan di Arab Saudi dengan menempatkan pengumandah kesehatan di lokasi haji. Bahkan, Panja juga telah mengusulkan adanya fasilitas kesehatan mobile, sehingga dapat memperluas akses layanan kesehatan. Posko kesehatan juga segera ditambah sesuai peningkatan kuota haji Indonesia.

Pada bagian lain, rapat Panja juga menginventarisir temuan soal layanan kesehatan selama penyelenggaran haji 2015. Jemaah haji kelompok usia 51-60 tahun ternyata persentasenya jadi yang tertinggi, yaitu 34 persen. Jemaah dengan risiko tertinggi mencapai 60,90 persen atau 95.210 orang. Penyakit risiko tinggi yang diderita jemaah paling banyak berupa hipertensi dan diabetes mellitus.

sumber: www.dpr.go.id

Read More

Badiklat Kejaksaan Gelar Diskusi Mencari Format Kejaksaan Dalam ASN

Badan Diklat (Badiklat) Kejaksaan RI menggelar diskusi bulanan dengan para Jaksa yang tergabung dalam Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) bertempat di Aula Wira gedung Badiklat, Ragunan Jakarta Selatan, Jumat (5/2/2016).

Diskusi tersebut membahas mencari format Kejaksaan dalam Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai pembicara Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, R Narendra Jatna.

“Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), Kejaksaan tidak disebutkan secara eksplisit sebagai lembaga yang diperkecualikan dan pada saat yang bersamaan juga tidak pernah diatur secara spesifik bahwa Undang-Undang ASN berlaku terhadap lembaga penegak hukum termasuk di dalamnya lembaga Kejaksaan, maka perlu langkah strategis dengan cara membuat terobosan dengan menyatakan bahwa Kejaksaan tidak termasuk dalam ASN dengan membuat payung hukum sendiri, misalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau bahkan mengajukan Rancangan Undang-Undang Kejaksaan yang secara tegas menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga yang berdiri sendiri yang tidak tunduk pada ASN seperti halnya Kepolisian”, kata Narendra.

“Namun demikian dalam hal Kejaksaan harus menjadi pihak yang harus tunduk pada ASN, maka Kejaksaan harus berjuang untuk diperkecualikan dalam RPP ASN yang sampai dengan saat ini belum ditandatangani oleh Presiden,” sambung Narendra.

Narendra juga menyebutkan sehubungan dengan kekhususan karakteristik kelembagaan dari Lembaga Kejaksaan yang belum terakomodasi dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka, untuk menghindari permasalahan yang serius terkait dengan kelembagaa, kewenangan dan untuk menghindari kegaduhan internal birokrasi Kejaksaan serta kegaduhan di masyarakat atas implementasi Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN, maka lembaga Kejaksaan seyogyanya dimasukkan sebagai lembaga yang diperkecualikan dalam ASN.

sumber: www.kejaksaan.go.id

Read More

Kemlu Ajak Partisipasi Pengusaha Indonesia Pada Misi Ekonomi ke Afrika Sub-Sahara

Sebagai salah satu pasar non-tradisional Indonesia, Afrika Sub-Sahara menjanjikan peluang besar bagi berbagai produk dan jasa unggulan Indonesia. Direktur Afrika Kementerian Luar Negeri, Drs. Lasro Simbolon, MA, menyebutkan, “Dengan sejumlah potensinya, Afrika telah menjadi daya tarik bagi kalangan bisnis dunia. Jumlah penduduk Afrika Sub-Sahara mencapai hampir 1 milyar dengan ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil serta tren peningkatan daya beli masyarakat menengah lebih dari 300 juta dan terus tumbuh sekitar 3,2% per tahun, merupakan peluang yang harus digarap secara serius oleh pelaku usaha Indonesia.” Hal ini disampaikan pada acara Forum Bisnis “Penguatan Sinergi Pelaksanaan Misi Ekonomi RI ke Afrika Sub-Sahara”, yang diselenggarakan Direktorat Afrika, Kementerian Luar Negeri (4/2)

Direktur Afrika memaparkan program diplomasi ekonomi Kemlu RI ke Afrika periode tahun 2016, untuk disinergikan dengan seluruh stakeholders. Dijelaskan bahwa nilai perdagangan Indonesia dengan Afrika Sub-Sahara mencapai USD 9,1 milyar pada tahun 2014, dengan tren kenaikan sebesar 17,8% pada periode 2010-2014. Sementara itu, produk ekspor unggulan Indonesia antara lain CPO dan turunannya, produk makanan, bahan kimia, tekstil dan produk tekstil, obat-obatan, kendaraan bermotor dan suku cadangnya, furnitur dan kerajinan, alat mesin pertanian serta produk industri strategis.

Sementara itu, Indonesia mengimpor migas, kapas, tembakau, kulit hewan dan beberapa mineral/produk tambang. Dalam hal investasi, saat ini terdapat sekitar 25 perusahaan Indonesia yang telah beroperasi di Afrika Sub-Sahara, antara lain PT. Indofood, PT. Sinar Antjol dan Buzi Hydrocarbons. Meskipun demikian, nilai perdagangan dan investasi tersebut masih belum mencerminkan peluang dan potensi Afrika yang sesungguhnya. Untuk itu, melalui forum ini, Direktorat Afrika mengajak pelaku usaha Indonesia untuk berpartisipasi pada forum bisnis bilateral dan pameran-pameran dagang internasional di Afrika Sub-Sahara.

Forum bisnis menghadirkan sebagai pembicara Direktur Pemberdayaan Usaha, BKPM RI; Pejabat Senior Ditjen PEN, Kemendag RI; serta Ketua Komite Tetap Afrika, KADIN RI. Acara dihadiri oleh 50 pelaku usaha dari berbagai sektor, seperti consumer goods, produk plastik, alat mesin pertanian, energi, furnitur dan wakil perbankan. Turut hadir pula sejumlah perwakilan dari Kementerian/instansi terkait dan Kantor Konsul Kehormatan Afrika Sub-Sahara di Indonesia.

Sejumlah pengusaha yang hadir antara lain CV. KHS (mesin pertanian), PT. Naga Semut (plastik) dan PT. Tiga Pilar Sejahtera (makanan) telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi pada Indonesian Solo Exhibition di Lagos, pameran Africa’s Big Seven di Afrika Selatan dan pameran dagang internasional lainnya di kawasan. Selain itu, sejumlah pengusaha yang telah memiliki pengalaman berkiprah di Afrika seperti PT. Buzi Hydrocarbons (energi) dan Perum Peruri juga ikut membagi pandangan dan pengalamannya dalam memperkuat bisnis di Afrika Sub-Sahara.

Kegiatan telah berlangsung dengan baik dan mendapat apresiasi dan respon positif baik dari peserta maupun narasumber. Para peserta memandang perlu diselenggarakan forum bisnis serupa yang mencakup sektor-sektor yang lebih luas serta melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan

sumber: www.kemlu.go.id 

Read More