Gapkindo Akan Pangkas Produksi Karet

05 desember 2013

Jakarta–Untuk mengerek harga karet, Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) akan memangkas produksi karet sebesar 10%. Ini dilakukan untuk menghindari kelebihan pasokan yang dapat memicu stok karet alam sebesar lebih dari 3,1 juta ton di pasar dunia. Langkah tersebut diharapkan dapat mengikis stok dan mengerek harga komoditas ini. Ketua Umum Gapkindo Daud Husni Bastari menuturkan kepada Reuters, Selasa (3/12/2013) bahwa industri karet tengah mengalami tekanan dari sisi permintaan dan harga. Konsumsi karet alam di Amerika Serikat, India, dan Jepang tercatat turun masing-masing 3,1%, -0,1%, dan 5,1%. Lesunya daya serap karet alam tersebut disebabkan oleh kondisi perekonomian dunia yang masih tertekan. Sementara itu, harga karet perlahan-lahan merosot dari posisi akhir 2012 sebesar US$ 2,88/kg menjadi US$ 2,51/kg pada Juni, US$ 2,39 kg pada Juli, dan US$ 2,29/kg pada Agustus 2013. Harga tersebut mendekati level terendah dan berpotensi menyentuh harga pokok produksi. ” Bulan lalu saya mengeluarkan surat kepada anggota kami untuk mengurangi produksi tahun depan sebesar 10 %, ” kata Daud. ” Kami ingin mengirim pesan ke produsen ban besar bahwa produsen karet mentah seperti kami membutuhkan harga yang lebih tinggi untuk produk mereka.” Indonesia bersama Thailand dan Malaysia adalah tiga produsen karet terbesar dunia. Produksi tiga negara ini mencapai sekitar 70 % dari produksi dunia. Konsumen karet dari mereka antara lain Bridgestone Corp , Michelin dan Goodyear Tire & Rubber Co. sumber : Kementrian BUMN

Read More

Bos Pertamina Sebut Dunia Ketergantungan Energi Fosil

05 December 2013

Jakarta -Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengungkapkan saat ini dunia tengah menghadapi ancaman keterputukan, salah satu penyebabnya makin meningkatnya penggunaan energi fosil yang menambah polusi lingkungan hidup. “Saat ini kita sedang merentas jejak sejarah peradaban baru Indonesia, menuju peradaban baru dunia yang lebih baik. Pada sisi lain, dunia tengah menghadapi ancaman keterpurukan,” kata Karen di acara Pertamina Sobat Bumi, di Kantor Pertamina Pusat, Rabu (4/12/2013). Karen mengatakan ancaman keterpurukan tersebut salah satunya tercermin sebagai ancaman krisis lingkungan akibat perubahan iklim, pemanasan global, peningkatan polusi dan degradasi kualitas lingkungan hidup. “Termasuk karena semakin tingginya demand energi berbasis fosil, sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang terus menambah polusi lingkungan hidup,” ungkap Karen. Karen mengungkapkan pada titik tertentu, berbagai ancaman krisis lingkungan ini bahkan dapat menimbulkan terjadinya bencana alam yang mengancam kesehatan bumi. “Seyogyanya kita memahami, bahwa semua ancaman kerusakan bumi, diakibatkan sikap dan ulah sebagian manusia yang tidak bersahabat,” katanya. Melihat kondisi tersebut dirinya ingin membawa Pertamina dalam pengelolaanya selalu berkaidah dengan tata kelola korporasi yang baik, salah satunya dengan mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, untuk pembangunan yang berkelanjutan. “Kita baru saja menanam pohon sebanyak 25 juta pohon, total kita sudah menanam pohon sebanyak 75,5 juta pohon, tahun 2014 target kita sudah menanam pohon sebanyak 100 juta pohon,” tandas Karen.(rrd/ang) Sumber: detik.com

Read More

Mewujudkan Kota Cerdas melalui Kota Hijau di Indonesia

Kamis 05 Desember 2013 “Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dalam platform penataan ruang merupakan pintu masuk untuk perwujudan Smart City di Indonesia,” demikian ditegaskan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak dalam Grand Launching Smarter Indonesia yang diselenggarakan secara kolaboratif antara Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK) ITB, Smart Transformation Group (STG), Harian Kompas, dan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta (3/12). Pada kesempatan tersebut Dardak menambahkan, berkaca pada kondisi saat ini dimana permasalahan perkotaan sebagai konsekuensi dari pertambahan penduduk perkotaan yang saat ini telah mencapai lebih dari 52%, setara 6 kali lipat dari jumlah penduduk perkotaan pada era 1970-an, sudah demikian mengkhawatirkan. Launching ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan perkotaan di Indonesia untuk dapat secara serempak membulatkan tekad membangun kota-kota secara lebih cerdas, efisien, produktif dan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa kita bisa memulai upaya perwujudan untuk kasus-kasus yang berada di hadapan kita sekarang, sepert Pembangunan Kawasan Jembatan Selat Sunda dan Kawasan Kanal Banjir Timur. Prof. Suhono Harso Supangkat, Ketua LPIK-ITB, sekaligus salah satu penggagas lahirnya STG, menekankan bahwa sebagai awal dari sebuah gerakan transformasi kota yang cerdas dan berkelanjutan tersebut, maka konsep smart city antara lain dibangun berdasarkan prinsip Arsitektur Layanan Smart City yang meliputi Smart City Services, Smart City Infrastructure, dan Smart City Governance. Dirjen Penataan Ruang M. Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa konsep pengembangan perkotaan telah banyak ragamnya dan dengan pendekatan yang berbeda-beda, namun bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk disinergikan karena saling bersifat melengkapi (complementary). “Just do it”, tegas Basuki menutup paparannya, yang ia maksudkan agar berbagai konsep yang lahir harus implementatif bukan hanya wacana saja. Salah satu yang kini tengah dipersiapkan pelaksanaannya adalah National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) untuk mengatasi krisis banjir, air baku dan hunian di Jakarta. Pada kesempatan tersebut Walikota Bogor Bima Arya memberikan ilustrasi degradasi kualitas ruang perkotaan di Kota Bogor, padahal sebelumnya sangat asri, nyaman dan layak huni. Banjir, kemacetan dan longsor adalah bencana yang kerap terjadi, belum lagi masalah PKL dan ancaman terhadap punahnya beberapa spesies di Kebun Raya Bogor. “Kerugian ekonomi akibat kemacetan di Bogor mencapai Rp. 713 juta setiap harinya”. Perlu keberanian dan teknologi untuk membantu Bogor keluar dari krisis yang pelik saat ini, cetus Bima Arya, untuk mengembalikan Kota Bogor sebagai Kota Taman. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai langkah konkrit untuk mewujudkan Smart City di Indonesia, Kementerian PU sejak tahun 2011 telah merintis P2KH yang kini diikuti oleh 112 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Program kolaboratif ini apabila diperkaya dengan The Triple-helix Model of Innovation yang melibatkan secara sinergis Pemerintah, Universitas, Industri dan Lembaga Riset akan memberikan dampak sosial yang luas.(taru) sumber : Kementrian pekerjaan Umum

Read More

Kemendagri terbitkan 3,3 juta nik pemilih bermasalah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya bersedia menerbitkan nomor induk kependudukan terhadap 3.327.502 pemilih yang sebelumnya tidak ditemukan catatan data kependudukannya di daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman mengatakan pihaknya telah menugaskan tim Dinas Dukcapil di tingkat kabupaten-kota untuk membantu KPU setempat dalam melakukan pemeriksaan data pemilih. "Dari hasil sinkronisasi ditemukan 3,3 juta merupakan pemilih yang oleh KPU sudah dijamin ada elemen datanya selain NIK, sudah lengkap dan benar, maka Kemendagri menerbitkan NIK terhadap pemilih yang dimaksudkan," kata Irman dalam Rapat Pleno Penyempurnaan Rekapitulasi DPT Nasional di Gedung KPU RI di Jakarta, Rabu. Kemendagri telah menyamakan persepsi dengan KPU terhadap 3,3 juta data pemilih tersebut dengan mencermati satu per satu data pemilih melalui penyandingan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan sistem informasi data pemilih (Sidalih). "Dari hasil sinkronisasi, kami sudah menemukan hasil perbaikan DPT sejumlah 7.063.407 yang sudah lengkap datanya, serta NIK mereka sudah ditemukan valid oleh Kemendagri dan KPU," jelas Irman. Ketua KPU RI Husni Kamil Manik mengatakan pihaknya telah menyesuaikan basis data (database) dengan data yang diperoleh hasil verifikasi faktual ulang di lapangan. "Kesimpulan hasilnya bahwa 7,1 juta pemilih itu sudah ditemukan di lapangan dan disesuaikan datanya, dan ternyata cocok sehingga dapat diberikan NIK sebagaimana telah tercantum dalam DP4," kata Husni. KPU mengaku telah menyiapkan surat pernyataan dari KPU tingkat kabupaten-kota mengenai keberadaan elemen data kependudukan 3,3 juta pemilih tersebut. Surat pernyataan itu dibuat atas permintaan Kemendagri untuk menjamin bahwa penduduk pemilih tersebut tidak fiktif keberadaannya. "KPU kabupaten-kota sudah meminta fasilitas pemberian NIK itu kepada Disdukcapil kabupaten-kota, tapi Disdukcapil harus berkoordinasi dengan (Ditjen) Dukcapil sehingga itu yang perlu diproses," ujarnya. Dalam perbaikan DPT, Rabu, KPU menetapkan jumlah pemilih tetap menjadi 186.172.508 orang, berkurang 439.747 pemilih dari sebanyak 186.612.255 pemilih yang ditetapkan pada 4 November lalu. Sumber :www.antaranews.com

Read More

Pagi Ini, DKI Gelar Pesta Raja se-Dunia

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pagi ini akan membuka sekaligus meresmikan Pagelaran Agung Keraton se-dunia atau World Royal Heritage Festival. Acara pembukaan akan dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (5/12) mulai pukul 09.00 WIB. World Royal Heritage Festival akan dibuka dengan prosesi adat keraton. Dalam acara tersebut, para raja yang berasal dari 165 kerajaan keraton nusantara dan 11 kerajaan mancanegara akan mengenakan pakaian kebesaran mereka. Setelah prosesi pembukaan, acara akan dilanjutkan dengan seminar yang bertema "Sumbangan Peradaban Nusantara terhadap Peradaban Dunia Masa Depan." Kegiatan itu juga akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, perwakilan dari UNESCO, serta para akademisi dan budayawan. Seminar tersebut diharapkan dapat menghasilkan deklarasi upaya perdamaian dunia melalui pendekatan kebudayaan. Kemudian, pada 6 dan 7 Desember akan digelar pameran dan workshop di Plaza Monas Sisi Barat, Selatan dan Timur. Di pameran tersebut akan ditampilkan benda-benda pusaka kerajaan serta workshop pembuatan batik, keris, gamelan, dan jamu tradisional. Selain itu, ada juga panggung utama yang menampilkan 36 grup kesenian dari berbagai daerah. Acara puncak yaitu kirab budaya akan dilaksanakan pada 8 Desember mulai pukul 15.00 WIB. Kirab akan diikuti oleh 500 pasukan kerajaan serta menampilkan raja-raja yang menaiki 30 kereta kencana. Sumber :www.republika.co.id

Read More

Warga Sudah Tak Peduli Pemilukada Lampung

BANDAR LAMPUNG -- Gonjang-ganjing penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang selalu mundur dan gagal, membuat sebagian warga di Lampung tidak peduli meski KPU Lampung sudah menetapkan lagi jadwal pemilukada pada 27 Februari 2014. Pendapat yang dikumpulkan, Kamis (5/12), terungkap sebagian warga sudah tidak peduli lagi soal Pemilukada Lampung mau digelar cepat atau lambat. Warga hanya ingin kesejahteraan penduduknya meningkat, fasilitas umum dan transportasi tersedia, jalan-jalan bagus, dan anak-anak bisa sekolah. Tomi, warga di Tanjungkarang Barat, mengatakan ia sudah bosan dengan membaca koran lokal berita masalah pemilukada terus. Perseteruan elite politik selalu menjadi bacaan warga, membuat warga semakin tidak perhatian lagi. “Yang ribut-ribut soal pilgub ini cuma elite politik saja, warga sepertinya biasa saja tidak peduli. Mau ada pilgub atau tidak, yang penting anak-anak bisa sekolah, jalan bagus, transportasi lancar,” kata pengurus RT ini. Ridwan, warga Sukarame, menyatakan, pemilukada hanya kepentingan orang-orang partai politik (parpol) dan penguasa. “Coba tanya warga, mereka rata-rata tidak peduli siapa yang mau jadi gubernur. Yang rebut-ribut itu pendukungnya,” ujarnya. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menyatakan, pelaksanaan Pemilukada Lampung mundur menjadi tanggal 27 Februari 2014. Hari pemungutan suara putaran pertama tersebut sudah mendapat persetujuan dari KPU pusat. Pemilukada Lampung ini sudah dua kali mundur. Pertama, pada 2 Oktober kemudian mundur menjadi 2 Desember 2013. Namun, karena tidak ada biaya dan tidak dianggarkan Pemprov Lampung, mundur lagi 27 Februari 2014. Hingga kini, anggaran pemilukada sebesar Rp 200 miliar ini belum jelas juga, karena mash belum dibahas DPRD dan Pemprov. Sumber :www.republika.co.id

Read More