DITJEN HUBDAT SERAHKAN 3 KAPAL PENYEBERANGAN DAN 1 KAPAL TUNDA

(Jakarta, 20/12/2013) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyerahkan 3 unit kapal penyebrangan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan 1 unit kapal tunda kepada Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak. Penyerahan kapal penyeberangan dilakukan oleh Menteri Perhubungan EE Mangindaan yang di dampingi Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso kepada Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Danang Baskoro pada acara Penganugerahan pelayanan terbaik perusahaan angkutan umum dan lifetime achievement bidang angkutan jalan serta dan penyerahan bantuan bus dan kapal penyeberangam dari Kementerian Perhubungan Tahun 2013 di Jakarta, Jumat (20/12). Menhub menambahkan, menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkan layanan angkutan penyeberangan sesuai dengan standar pelayanan umum. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap operator angkutan penyeberangan. Direktur ASDP Ditjen Perhubungan Darat Sudirman Lambali kepada mengatakan, tiga kapal yang diserahkan kepada PT ASDP adalah KMP Gili Iyang, yang dibangun oleh galangan kapal PT Adiluhung Sarana Segara dengan dana Rp 35 miliar. Kapal ini akan melayani trayek perintis Paciran ke Bawean pada Februari 2014 mendatang KMP Gili Iyang berjenis Ferry Ro-Pax ini mempunyai panjang 56,02 meter, lebar 14 meter mampu menampung 196 penumpang dan 25 unit kendaraan campuran. Kapal ini memiliki 2 mesin induk dengan daya mesin masing-masing 1100 HP. Kapal perintis ini nantinya juga akan mendapat subsidi sekitar Rp 3 miliar termasuk untuk biaya docking. Ke dua adalah KMP Inerie II yang dibangun oleh PT Dumas Tanjung Perak Shipyard Surabaya nantinya akan melayani lintasan Waingapu - Aimere. KMP berjenis Ferry Ro-Pax ini mempunyai panjang 56,02 meter, lebar 14 meter mampu menampung 196 penumpang dan 25 unit kendaraan campuran. Kapal ini memiliki 2 mesin induk dengan daya mesin masing-masing 1100 HP dengan kecepatan sekitar 12 knot. Ke tiga adalah KMP Kalabia yang dibangun oleh PT DKB (Persero) Palembang. Sama dengan dua kapal lainnya, yang memiliki daya mesin induk 1100HP dengan kecepatan 12 knot, KMP Kalabia yang akan melayani Wahai - Fak Fak, berjenis Ferry Ro-Pax. Sementara itu satu unit kapal tunda yang diberi nama TB Jalak I dibangun oleh perusahaan galangan kapal PT Daya Radar Utama, Lampung, merupakan kapal jenis Tug Boat (kapal tunda) yang akan dioperasikan pada lintasan Merak-Bakauheni. Dengan adaya mesin 1.600HP ini memiliki kecepatan 12 knot. Dijelaskan oleh Sudirman, selama ini dilintasan perintis ini dilayani oleh kapal-kapal kayu atau kapal rakyat yang sangat riskan dari segi keselamatan dan keamanan. Kapal rakyat tidak mampu berlayar pada saat ombak mencapai ketinggian 3 meter. "Dengan kapal pemberian pemerintah,, ombak 3 meter bukan masalah, apalagi sarana dan prasarana keselamatan sangat lengkap," papar mantan Kadishub Propinsi Jawa Timur. Sementara itu Danang Baskoro menjelaskan, pihaknya sdh melakukan uji coba. Crew mulai dari kapten kapal dan pramugari sudah disiapkan dan tinggal menunggu seremonial operasional. "Semuanya sudah kami siapkan dengan matang, tinggal menunggu peresmian operasionalnya," ujar Danang. (JO) Sumber : kemenhub (puskom)

Read More

Mentan: Pejabat Baru Harus Memiliki Konsep Pertanian Nasional

JAKARTA. Menteri Pertanian RI, Suswono melantik 4 pejabat eselon I di Kementerian Pertanian (Kementan). Pejabat yang dilantik mengisi bangku kosong yang ditinggal 4 pejabat sebelumnya karena pensiun. pada Senin, 16 Desember 2013 di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Dalam arahannya, Mentan mengatakan bahwa "Untuk itu saya ingatkan pejabat baru agar menjalankan tugas secara good governance dan anti korupsi. Prinsip ini harus saudara jalankan. Serta segera menjalankan tugas untuk menyusun rencana kerja. Kalau ada tugas yang dikuasakan Menteri Pertanian jalankan dengan penuh tanggung jawab dan bangun tim kerja yang saling koordinasi," tegas Suswono. Selain itu, "Kepada pejabat yang baru dilantik, saya menunggu konsep pertanian nasional yang baru bukan hanya mengganti nama konsep pertanian yang lama saja. Tugas ini sangat mendesak dan harus koordinasi dengan unit kerja Kementerian Pertanian," katanya. Berikut para pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut : Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, MSc dilantik sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Ir. Yusni Emilia Harahap, MM sebagai Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Dr. Ir. Mat Syukur, MS sebagai Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi Kementerian Pertanian Ir. Mukti Sardjono, MSc Staf Ahli Bidang Lingkungan Kementerian Pertanian Sumber Berita : Sekretariat Jenderal kementan

Read More

KPK : SKB Empat Menteri Bisa Ciptakan Tidak lagi Produksi Korupsi

Jakarta, Kominfo - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginginkan dengan SKB empat menteri tentang Kampanye anti Korupsi di seluruh Indonesia, dipastikan semua Kementerian/Lembaga bisa memperbaiki sistem, karena sistem birokrasi, manajemen yang berlangsung di Indonesia ini masih memproduksi kejahatan korupsi. "Karena kita paham betul, bahwa sistem birokrasi, manajemen yang sedang berlangsung di republik ini, itu terkadang memproduksi kejahatan korupsi," kata Ketua KPK Abraham Samad usai menyaksikan Penandatanganan SKB empat Menteri tentang Kampanye Anti Korupsi, di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Senin (23/12). Ke empat Menteri tersebut yaitu, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar, Menteri BUMN Dahlan Iskan yang diwakili oleh Deputinya. Abraham, berharap lewat penandatangan ini, kita ingin membuat suatu sistem yang bisa menciptakan dan menghasilkan sistem yang tidak lagi memproduksi korupsi. "Potensi-potensi memproduksi di Birokrasi, seperti yang disampaikan Menkominfo, ada beberapa item-item yang akan kita laksanakan sebagai tindak lanjut dari aksi implementasi anti korupsi kedepan," ungkapnya. Dia menambahkan efektifitas kampanye Anti Korupsi pada saat pemerintahan yang baru mendatang, Inpres No.1/2013 tentang tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tetap berjalan dan dilanjutkan kedepan. Abraham juga berharap kepada masyarakat menjelang pemilu itu agar memilih parpol yang bersih, caleg yang bisa diharapkan, kemudian memilih pemimpin mulai dari tingkat daerah sampai presiden adalah pemimpin-pemimpin yang bersih, sederhana, yang tidak mementingkan kepentingan pramaktis. "Saya pikir masyarakat indonesia sudah semakin cerdas, oleh karena itu sebagai masyarakat sipil termasuk media, untuk dapat melakukan pencerahan agar bisa memilih orang-orang kopenten." katanya. Menurutnya ada tiga syarat pemimpin yang benar dapat di lakukan di Indonesia, yaitu Pemimpin harus bersih, Pemimpin sederhana dan berani dan Pemimpin tidak perlu pinter.(Yura) sumber : kemenkominfo

Read More

Universitas Pendidikan Indonesia Bantu Evaluasi Program Kerjasama Edukasi Sains Indonesia Australia

Bandung, Jawa Barat --- Tahun 2013 ini SEAMEO Qitep in Science melaksanakan program pengembangan guru sains melalui program PROGRESIA (Program Kerjasama Edukasi Sains Indonesia Australia). Program ini dievaluasi oleh peneliti independen dari UPI (Universitas Pendidikan Indonesia). Melalui PROGRESIA, staf Qitep in Science mengembangkan buku siswa dan guru untuk pelajaran sains yang berdasarkan proses. Dengan menggunakan buku tersebut, pembelajaran di kelas akan menyerupai proses yang dilakukan oleh para saintis menemukan pengetahuan. Dimulai dari proses mengajukan pertanyaan, mengajukan jawaban sementara, mengumpulkan data, menyimpulkan, dan melaporkan hasilnya. PROGRESIA dilaksanakan bekerjasama dengan Science by Doing, Australia, dengan bantuan dana AusAid. Pelaksanaan pilot ini melibatkan 10 SMP di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, 50 guru sains dan 3.000 siswa dari ke-10 sekolah tersebut. Pelaksanaan program ini juga dievaluasi oleh peneliti independen dari UPI (Universitas Pendidikan Indonesia). Pelaksanaan pilot PROGRESIA melibatkan proses penulisan buku siswa dan guru oleh tim penulis dari Qitep in Science, pelaksanaan workshop sebelum implementasi, pendampingan selama implementasi, dan workshop refleksi pasca implementasi. Dalam refleksi pasca implementasi yang baru-baru ini dilaksanakan, guru banyak memberikan kesan positif dan masukan-masukan. Kesan positif yang disampaikan antara lain dengan pendekatan ini guru memang lebih bekerja keras namun puas karena siswa nampak lebih antusias dalam pembelajaran. Masukan-masukan dan koreksi atas buku siswa dan buku guru yang telah disiapkan agar lebih sesuai dengan kondisi lapangan juga diberikan. Dalam diskusi refleksi terungkap juga bahwa selama implementasi perubahan yang sangat nyata terlihat pada siswa adalah peningkatan ketertarikan belajar sains, peningkatan keterampilan proses sains, dan peningkatan pemahaman tentang sifat dasar sains yang bukan hanya produk sains saja. Buku siswa dan buku guru yang telah dikembangkan dan hasil evaluasinya dapat diakses di www.qitepscience.org. (Ismunandar, Director SEAMEO QITEP in Science) Indeks Berita Sumber : Kemendikbud

Read More

Kesetiakawanan Sosial Untuk Indonesia Sejahtera

Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang selalu diperingati oleh Kementerian Sosial RI setiap tahunnya merupakan salah satu strategi pendekatan untuk mengembangkan nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial. Peringatan HKSN diharapkan dapat menjadi alat pengungkit untuk menggerakan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang ada dimasyarakat, yang dilaksanakan ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Adapun tujuan dari peringatan HKSN adalah momentum pelembagaan kesetiakawanan sosial untuk didayagunakan menjadi bagian dari sikap dan prilaku kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan berbangsa, mendayagunakan peran aktif masyarakat luas. Acara Puncak Peringatan HKSN 2013 dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2013 di Lapangan Karebosi Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan dibuka oleh Kemenkokesra Agung Laksono. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk upacara Peringatan diikuti kegiatan-kegiatan lainnya yang dihadiri oleh para pejabat pemerintah , TNI dan Polri, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Organisasi Sosial/Lembaga swadaya mayarakat, unsur generasi muda, lembaga pendidikan, dunia usaha, media massa, relawan sosial maupun warga masyarakat lainnya. Tarian daerah dan nusantara khas Prov. Sulawesi Selatan mengawali acara , dilanjutkan dengan penyerahan Pataka HKSN yang dibawa oleh Petugas Paskibraka yang diserahkan oleh Gubernur Sulawesi selatan kepada Menteri Sosial RI dan diserahkan kepada Gubernur Jambi selaku tuan rumah HKSN Tahun 2014. Selain itu dilakukan juga penyerahan Penyerahan-penyerahan penghargaan berprestasi diantaranya penghargaan kepada Gugus Tugas Sosial Berprestasi kepada 10 orang Karang Taruna, 10 orang Pekerja Sosial Masyarakat, 10 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan dan 10 orang Organisasi Sosial/LKS, Penghargaan Kesetiakawanan Sosial kepada : 2 orang Penyelenggaraan Kesos Pemberdayaan Nilai K2KS, 13 orang Penyelenggaraan Kesos Perumus Piagam Makassar untuk Kesetiakawanan Sosial, 12 orang Pemberdayaan KAT, 2 orang Pemberdayaan Orsos, 10 orang Sakti Peksos Terbaik, 5 orang Pandu Gempita, 2 orang penerima Sharing APBD PKH, 3 orang Keberpihakan dan Konsistensi dalam program penyelenggaraan Kesos yg berasal dari Boltim, Sumbar dan Sumut, 14 orang Dunia Usaha, 27 orang Lembaga Kesos Berprestasi dan 12 orang Media yang melakukan Publikasi Penyelenggaraan Kesos. Adapun Penyerahan Bantuan yang diberikan berupa : 4 unit Mobil Penanggulangan Bencana (Kab. Pinrang, kab. Tana Toraja, Kab. Pangkajene dan kab. Bone, Mobil Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga (LK3) Keliling kepada Provinsi Sulawesi Selatan (Kab. Enrekang, Kab. Takalar, Kab. Bantaeng dan Kab. Bulukumba dan kepada Prov. Sulawesi Tengah (Kota Palu dan Kab. Poso). Mensos menyadari bahwa bantuan yang diberikan tersebut tidak dapat begitu saja menyelesaikan masalah sosial secara keseluruhan, namun hal ini merupakan salah satu bagian dari komitmen dalam menyelesaikan permasalahan bangsa sejalan dengan tekad kita membangun kebersamaan, soliditas dan solidaritas sosial untuk saling bahu membahu serta berbagi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tema peringatan HKSN Tahun 2013 “Kesetiakawanan Sosial Untuk Indonesia Sejahtera”. Daftar Bantuan Sosial Pada Acara Puncak Peringatan HKSN Tahun 2013 Untuk Provinsi Sulawesi Selatan : 1. - Mobil Penanggulangan Bencana - Kabupaten Pinrang : 1 unit Dunlap dengan nilai bantuan Rp. 458.000.000,- - Kabupaten Tana Toraja : 1 unit RTU dengan nilai bantuan Rp. 372.500.000,- - Kabupaten Pangkajene : 1 unit Truck dengan nilai bantuan Rp. 295.000.000,- - Kabupaten Bone : 1 unit Mobil Tangki Air dengan nilai bantuan Rp. 315.000.000,- 2. Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada keluarga sangat miskin (KSM) di 15 kab/Kota di 129 Kecamatan dengan jumlah penerima 54.531 KSM dan total nilai bantuan sejumlah Rp. 30.122.600.000,- 3. - Mobil LK3 Keliling - Kabupaten Enrekang : 1 unit dengan nilai bantuan Rp. 330.000.000,- - Kabupaten Takalar : 1 unit dengan nilai bantuan Rp. 330.000.000,- - Kabupaten Bantaeng : 1 unit dengan nilai bantuan Rp. 330.000.000,- - Kabupaten Bulukumba : 1 unit dengan nilai bantuan Rp. 330.000.000,- 4. - Bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Prov. Sulawesi Selatan kepada 300 KK dengan nilai bantuan Rp. 300.000.000,- 5. - Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) - Kabupaten Enrekang sebanyak 100 unit/kk dengan nilai bantuan Rp. 1.000.000.000,- - Kabupaten Pinrang sebanyak 100 unit/kk dengan nilai bantuan Rp. 1.000.000.000,- - Kabupaten Luwu sebanyak 100 unit/kk dengan nilai bantuan Rp. 1.000.000.000,- - Kabupaten Wajo sebanyak 45 unit/kk Rp. 450.000.000,- - Kabupaten Gowa sebanyak 30 unit/kk Rp. 300.000.000,- 6. - Sarana Lingkungan (Sarling) - Kabupaten Pangkep sebanyak 2 unit dengan nilai bantuan Rp. 100.000.000,- - Kabupaten Wajo sebanyak 2 unit dengan nilai bantuan Rp. 100.000.000,- 7. - Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada 20 Kelompok KUBE Kota Makassar dengan nilai bantuan Rp. 400.000.000,- 8. - RSRTLH - Kota Makassar sebanyak 148 rumah dengan nilai bantuan Rp. 1.480.000.000,- - Kabupaten Takalar sebanyak 50 rumah dengan nilai bantuan Rp. 500.000.000,- - Kabupaten Sinjai sebanyak 50 rumah dengan nilai bantuan Rp. 500.000.000,- 9. - Sarana Lingkungan (Sarlinng) - Kota Makassar sebanyak 2 unit dengan nilai bantuan Rp. 100.000.000,- - Kabupaten Takalar sebanyak 1 unit dengan jumlah bantuan Rp. 50.000.000,- - Kabupaten Sinjai sebanyak 1 unit dengan jumlah bantuan Rp. 50.000.000,- 10. - Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) - Kabupaten Enrekang sebanyak 50 unit/kk dengan jumlah bantuan Rp. 1.225.000.000,- - Kabupaten Luwu Utara sebanyak 64 unit/kk dengan jumlah bantuan Rp. 1.651.840.000,- - Kabupaten Toraja Utara sebanyak 47 unit/kk dengan jumlah bantuan Rp. 63.108.720,- 11. Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Panaikang sebanyak 1 unit dengan jumlah bantuan Rp. 500.000.000,- 12. Pemberian kaki Palsu kepada Sdr. Aidil dan Sdr. M. Wahyudin Sumber : kemensos (roni)

Read More

Menteri PU Bahas Kerjasama Infrastruktur Dengan Jepang

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto hari ini (27/12) menerima kunjungan kerja Menteri Pertanahan Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (PITP) Jepang Akihiro OHTA untuk menindak lanjuti Memorandum of Cooperation (MoC) yang sebelumnya ditandatangani oleh Menteri PITP Jepang dan Menteri PU Indonesia, dengan melakukan pembahasan. “Intinya dalam MoC tersebut kita tindak lanjuti dengan diadakan pertemuan antara wakil menteri yang telah dilaksanakan di Indonesia, dan tahun depan akan dilaksanakan di Tokyo,”kata Menteri PU usai pertemuan tersebut. Ditemui sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU Danis H. Sumadilaga mengatakan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tingkat Wakil Menteri sebelumnya pada tanggal 9 September 2013, serta Nota Kerja Sama (yang ditandatangani oleh Pemerintah kedua negara) dengan tujuan menjadikan Nota tersebut menjadi alat untuk menghasilkan produk yang efektif dan bermanfaat. Dalam pertemuan tersebut, kata Djoko Kirmanto, dibahas diantaranya adalah masalah banjir di Jakarta yang salah satunya diakibatkan oleh penurunan air tanah, selain itu juga Pemerintah Jepang ingin mendukung sewerage di Jakarta. “Saat ini sedang dibicarakan loan untuk sistem limbah terpusat,kita sudah punya masterplan untuk DKI Jakarta yang dibagi 15 zona, dan salah satunya akan kita bahas untuk bisa dibiayai oleh pemerintah Jepang,” tambah Djoko. Selain itu, Djoko mengungkapkan permasalahan yang dibahas adalah mengenai abrasi air laut. Hal ini melihat pengalaman typhoon yang terjadi di Filipina, yang tidak mustahil dapat terjadi di Indonesia sehingga terjadi abrasi. “Kemudian semua yang didiskusikan di catat dalam Record of Discussion (ROD), dari situ para dirjen akan menindaklanjuti langkah konkrit dengan pihak Jepang. Bisa dengan tukar ilmu pengetahuan, teknologi, workshop, selain dengan PU juga dengan pihak Universitas atau para ahli lain untuk pengembangan masalah infrastruktur di Indonesia,”kata Djoko Kirmanto. Selain itu, menurut Djoko, pihak Jepang membicarakan mengenai jalan akses tol yang akan menghubungkan Pelabuhan Cilamaya dengan jalan tol yang ada saat ini. Diperkirakan panjangnya mencapai 30 km, namun kata Djoko, permasalahannya di Karawang pada tempat yang rencananya akan dilewati jalan akses tol terebut merupakan tempat bidang sawah irigasi teknis yang menjadi pusat sumber beras atau pangan. “Saat ini sedang dipelajari, dan itu akan kita tunjang, tapi menunjangnya tidak boleh sampai melanggar tata ruang, merusak lingkungan dan membahayakan swasembada beras kita,” tegas Djoko. Sementara itu Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto, mengungkapkan, dalam pelaksanaannya pun proses yang harus dilakukan harus melalui persetujuan dari Kementerian Pertanian, selain juga tidak boleh melanggar tata ruang. Selain itu, pembangunan akses jalan tol tersebut, berjalan ketika pelabuhan Cilamaya mendekati penyelesaian yang diketahui pembangunannya akan dimulai di tahun 2022. “Jadi kita kalau mau bangun jalan itu mendekati 2022 saja, karena kalau mau dibangun tidak ada apa-apanya, ya percuma, pembangunan fisik untuk jalan tersebut paling hanya memakan waktu 1,5 sampai 2 tahun saja,”tutur Djoko Murjanto. Dalam kunjungan kerja ke Jakarta pada 26-28 Desember 2013, Delegasi Pemerintah Jepang juga akan melakukan kunjungan lapangan pada tanggal 28 Desember 2013 ke 2 (dua) proyek PU yang merupakan bantuan dari Pemerintah Jepang yaitu ke Pembangunan jalan Akses Tanjung Priok dan Pembangunan Rumah Pompa Pluit. Kunjungan delegasi tersebut akan didampingi oleh Direktur Jenderal Bina Marga Djoko Murjanto dan Dirjen Sumber Daya Air Mohammad Hasan. Pertemuan ini dihadiri antara lain oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Hermanto Dardak, Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Jepang Ryuji Masuno, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Republik Indonesia Yoshinori Katori, Pejabat Eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian PU serta sejumlah Pejabat dari Kementerian Pertanahan Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang. (nrm/dnd) Pusat Komunikasi Publik 271213 Sumber : Kemen PU

Read More

Kemenpera Peringati Hari Ibu Tahun 2013

JAKARTA – Keluarga besar Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melaksanakan upacara Peringatan Hari Ibu ke – 85 Tahun 2013 yang bertemakan "Peran Perempuan dan Laki-Laki dalam mewujudkan Demokrasi yang Partisipatif dan Pembangunan yang Inklunsif" di halaman parkir Kantor Kemenpera, Jakarta, Senin (23/12). Pada kegiatan tersebut bertindak sebagai inspektur upacara Staf Ahli Menteri Bidang PSM dan Pemberdayaan Kemenpera, Mirna Amin. Upacara tersebut juga dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I, II, III, IV dan staf di lingkungan Kemenpera. “Hari Ibu yang selalu diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Desember, bertujuan untuk mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia di dalam maupun di luar negeri, untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan Indonesia dalam merebut kemerdekaan,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang PSM dan Pemberdayaan Kemenpera, Mirna Amin saat membacakan sambutan tertulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar. Menurutnya, perjuangan kaum perempuan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan merebut kemerdekaan bersama-sama laki-laki, sebagaimana diikrarkan dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Adanya Peringatan Hari Ibu juga dimaksudkan untuk mempertebal tekad dan keyakinan bangsa Indonesia, untuk mewujudkan perdamaian yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan. Dirinya juga mengajak semua pihak untuk meningkatkan kemitraan perempuan dan laki-laki dalam membangun ketahanan ekonomi rumah tangga menuju kesejahteraan bangsa, mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berkeluarga dan bermasyarakat kemudian meningkatkan peran serta lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan. “Kami berharap peringatan Hari Ibu diharapkan pula untuk mendorong dan meningkatkan peran dan kemitraan perempuan bersama laki-laki dalam mengisi kemerdekaan serta membangun bangsa untuk mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara,” imbuhnya. Sumber : Kemenpera

Read More

Menpora Buka Kejurnas Renang Antar Perkumpulan

Menpora Roy Suryo didampingi Ketua Umum PB PRSI Sandiaga Uno hari Kamis (26/12) sore membuka Kejuaraan Renang Nasional Antar Perkumpulan Seluruh Indonesia di Kolam Renang Gelora Bung Karno, Jakarta. (foto: egan/kemenpora.go.id) Menpora Roy Suryo didampingi Ketua Umum PB PRSI Sandiaga Uno hari Kamis (26/12) sore membuka Kejuaraan Renang Nasional Antar Perkumpulan Seluruh Indonesia di Kolam Renang Gelora Bung Karno, Jakarta. (foto: egan/kemenpora.go.id) Jakarta: Menpora Roy Suryo didampingi Ketua Umum PB Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Sandiaga Uno hari Kamis (26/12) sore membuka Kejuaraan Renang Nasional Antar Perkumpulan Seluruh Indonesia (KRAPSI) ke 35 2013 di Kolam Renang Gelora Bung Karno, Jakarta. Menpora mengapresiasi kejuaraan yang sudah diselenggarakan hingga ke 35 kalinya ini. Menurutnya KRAPSI merupakana salah satu ajang bagi pembibitan renang di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah sangat mendukung dan memberikan apresiasi terhadap kejuaraan ini. "Saya senang KRAPSI sudah berjalan hingga 35 tahun, ini merupakan ajang kejuaraan nasional yang bagus untuk melahirkan atlet-atlet renang baru untuk meneruskan jejak Richard Sambera, Siman Sudartawa, atau Triadz Fauzi. Kita tahu cabang renang di SEA Games lalu telah menyumbangkan 5 medali emas, dan saya kira itu sudah usaha yang maksimal diberikan para atlet meskipun target 6 emas. Saya harap kejuaraan ini terus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Menpora. Sementara Ketua Umum PRSI Sandiaga Uno menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menpora. "Bagi kami KRAPSI merupakan sarana mencari bibit unggul olahraga renang dan even ini sudah melahirkan atlet-atlet nasional. Saya bermimpi dari KRAPSI ini genarasi perenang Indonesia terus dilahirkan dan bisa lebih memasyarakat lagi," kata Sandiaga Uno. Ajang tahunan KRAPSI edisi kali ini akan diikuti sebayak 1.040 atlet yang berasal dari 142 perkumpulan renang seluruh Indonesia. Ajang ini mempertandingkan empat katagori kelompok umum (KU) dan senior. “Selain Triady, semua atlet SEA Games akan turun di ajang ini. KRAPSI menyelenggarakan ajang tahunan untuk memberikan kesempatan kepada semua perenang dari perkumpulan untuk berlaga. Namun, perenang yang tidak bisa menembus limit waktu, akan terkena denda Rp500 ribu,” jelas Ketua Panitia Pelaksana KRAPSI ke-35, Albert C Susanto. KRAPSI merupakan ajang renang bergengsi tingkat nasional disamping Kejuaraan Nasional (Kejurnas). Bedanya, jika Kejurnas hanya diikuti perenang terbaik perwakilan dari daerah, KRAPSI justru membuka kesempatan kepada semua perenang dari perkumpulan untuk menunjukkan penampilan terbaiknya. KRAPSI ke-35 ini akan mempertandingkan sekitar 95 nomor pertandingan. “Ajang ini menjadi salah satu tolak ukur bagi atlet Pelatnas, terutama bagi Pelatnas PRIMA Pratama,” tambah Albert (amr) Sumber : Kemenpora

Read More

Mulai 1 Januari 2014, Semua Kabupaten/Kota di Indonesia Wajib Kelola PBB Sendiri

Jakarta, 27/12/2013 MoF (Fiscal) News – Semua kabupaten dan kota di Indonesia terhitung tanggal 1 Januari 2014 diwajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2). Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Chandra Budi menyatakan, pengalihan ini merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). "Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh kabupaten atau kota," jelas Chandra Budi. Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak dan penetapan tarif pajak. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 80 UU PDRD, di mana masing-masing kabupaten/kota dapat menentukan tarif PBB-P2 sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3 persen. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 persen dari jumlah penerimaan PBB-P2 diwilayahnya. Sementara itu, dengan adanya pengalihan pengelolaan PBB-P2, maka penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota. Hal ini diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Tentu dengan dikelolanya PBB-P2 oleh Kabupaten/Kota dengan menjadi Pajak Daerah, maka penerimaan PBB-P2 akan 100% masuk ke Kas Kabupaten/Kota tersebut," paparnya. Sebelumnya, pada tahun 2011, hanya Kota Surabaya yang telah mengelola PBB-P2. Kemudian, untuk tahun 2012 ada 17 kabupaten dan kota yang telah mengelola PBB-P2 dan untuk Tahun 2013 ada 105 kabupaten dan kota yang menyatakan kesiapannya mengelola PBB-P2. Terakhir, kabupaten/kota yang belum menerima pengalihan PBB-P2 ini yaitu sebanyak 369 kabupaten/kota sudah mempersiapkan diri untuk mengelola PBB-P2 di wilayahnya masing-masing, sehingga diharapkan seluruh kabupaten/kota sudah sepenuhnya mengelola PBB-P2 per 1 Januari 2014. (nic) Sumber : kemenkeu

Read More

Inflasi Desember 0,5 Persen

Jakarta, 27/12/2013 MoF (Fiscal) News – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan laju inflasi sepanjang Bulan Desember 2013 maksimal mencapai 0,5 persen, sehingga membawa inflasi tahunan 2013 berada di bawah 8,5 persen. Demikian disampaikan Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat (27/12). Menurutnya, dari hasil survei bank sentral dalam tiga pekan terakhir, laju inflasi sudah mencapai 0,36 persen. “Prediksi kita akan di bawah 0,5 persen, sehingga secara keseluruhan tahun (YoY) akan di bawah 8,5 persen,” terangnya. Sementara itu, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, laju inflasi selama dua bulan terakhir telah kembali kepada pola normalnya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Pihaknya optimistis, inflasi keseluruhan tahun 2013 akan berada di bawah prediksi BI yang sebesar 9 persen hingga 9,8 persen. “Ini merupakan suatu kerja sama yang baik, kami di BI juga bersyukur kita bisa menjaga supaya inflasi itu betul-betul terkendali. Awalnya kan kita prediksi 9 sampai 9,8 persen, tetapi kita lihat sekarang bisa di bawah 8,5 persen untuk YoY,” ungkapnya. Pada tahun 2014 mendatang, pihaknya berharap laju inflasi cukup terkendali, sehingga dapat kembali ke level 4,5 persen plus minus 1 persen sesuai dengan ekspektasi bank sentral.(ans) Sumber : kemenkeu

Read More

Presiden Lantik 14 Dubes Baru, Termasuk Fauzi Bowo dan Yusrin Ihza

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati Boediono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/12) siang, melantik dan mengambil sumpah 14 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk negara sahabat. Di antara para Dubes yang dilantik itu, terdapat mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo dan mantan anggota DPR Yusrin Ihza Mahendra. Para dubes yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No. 141/ P/ 2013 itu adalah: 1. Nurul Komar (Dubes LBBP Kerajaan Brunai Darussalam); 2. Dian Nur Bintoro (Rumania merangkap Rep Moldova); 3. Rahmat Pramono (Wakil Tetap RI untuk ASEAN) berkedudukan di Jakarta; 4. Raudin Anwar (Libya); dan 5. Pitono Purnomo (Kamboja); Selain itu 6. Ir. Fauzi Bowo (Republik Federal Jerman); 7. Mulya Wirana (Rep. Portugal); 8. Jose Antonio Tavares (Selandia Baru merangkap Kerajaan Samoa); 9. Gerry Rahman (Rep Fiji); dan 10. Dra Yuli Mumpuni Widarso (Kerajaan Spanyol dan WTO berkedudukan di Madrid); 11. Sugeng Raharjo (RRT merangkap Mongolia); 12. Yusron Ihza (Jepang merangkap Federasi Mikronesia ); 13. Lili Hakim (Swiss); dan 14. Drs Yuwono Agus Putranto (Norwegia merangkap Islandia). Pelantikan pada Dubes Baru dan Perwakilan Tetap RI itu dihadiri antara lain oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Sumber : kemenlu

Read More

Media dan Kemlu RI Punya Sinergi yang Baik, Lanjutkan

​Media dan Kemlu RI mempunyai sinergi yang sangat bagus. Kemlu RI memerlukan Media untuk public accountability dan rekan media untuk menyebarluaskan informasi terkait kinerja Kemlu. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Dubes A.M. Fachir pada Media Gathering bersama wartawan yang diselenggarakan sore ini di Hotel Borobudur, Jakarta (23/12). Dubes Fachir berharap bahwa ke depan, dinamika kerjasama dalam melaksanakan tugas dapat terus dilanjutkan. Di tahun 2014, akan terdapat dua event besar bagi Kemlu. "Walaupun merupakan tahun politik, bukan berarti tugas diplomasi dan luar negeri berhenti", ujar Dubes Fachir tersenyum. Pertama pada awal bulan Maret 2014, akan ada konferensi negara Asia Timur untuk membantu Palestina, yaitu Conference of East Asia for Palestine Development. Acara kedua, pada bulan Agustus, tanggal 29 dan 30, yaitu Sixth Global Forum United Nations Alliance of Civilization. "Ini merupakana yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di Bali", jelas Dubes Fachir. Sebelumnya, kegiatan ini dilaksanakan di Turki, Spanyol, Brazil, Doha dan terakhir di Wina. "Dukungan, partisipasi dan kontribusi rekan media sangat penting untuk dapat membantu pelaksanaan berbagai kegiatan Kemlu RI di tahun depan". Ucapan terima kasih juga datang dari beberapa Satuan Kerja Kemlu yang hadir dalam gathering tersebut. "Apresiasi yang tinggi atas bantuan dan partisipasi rekan media untuk memperlihatkan upaya jelajah Afrika untuk kepentingan Indonesia dan cakupan berita dan informasi saat APEC sepanjang 2013dan FEALAC". Satuan Kerja Hukum dan Perjanjian Internasional, juga menyampaikan akan terselenggaranya sebuah launching untuk portal hukum dan perjanjian internasional di awal tahun 2014. Selain itu, Direktorat Jenderal Multilateral juga menyampaikan, bahwa pada tahun 2014, mayoritas kegiatan adalah sidang di luar negeri seperti, World Economic Forum 2014 di Davos, Nuclear Security Summit, dan Sidang PBB di New York. Untuk ASEAN sendiri, Perwakilan Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN yang hadir menyatakan bahwa guna meningkatkan people awareness, maka bantuan rekan media akan sangat signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Komunitas ASEAN 2015. "Kesan yang ada selama ini adalah Indonesia belum siap dengan Komunitas ASEAN 2015", Dubes Fachir menambahkan. Untuk itu, bantuan media sangat diperlukan untuk dapat menyiapkan masyarakat Indonesia, terutama persiapan aktor dan pelaku, dari UKM sampai sektor lain, untuk menghadapi ASEAN Community 2015. "Informasi mengenai Komunitas ASEAN 2015 adalah bagian dari CSR media, untuk mengedukasi publik agara publik dapat siap sedia", tutur Dubes Fachir. Acara Media Gathering ini diselenggarakan sebagai bentuk ekspresi syukur, dan harapan baik atas peran dan partisipasi rekan-rekan media terkait pelaksanaan kegiatan Kemlu secara keseluruhan pada tahun 2013. Acara ini mengundang berbagai media yang biasa meliput kegiatan Kemlu serta berbagai Satuan Kerja yang ada di belakang layar dalam pelaksanaan misi Kementerian Luar Negeri pada tahun 2013. (Sumber: Dit. Infomed)kemenlu

Read More

Pemerintah Canangkan 3 Januari Sebagai Hari Kerukunan Nasional

Jakarta (Pinmas) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mencanangkan 3 Januari 2014 sebagai Hari Kerukunan Nasional (HKN). Demikian disampaikan Menteri Agama Suryadharma Ali di Jakarta, Jumat (27/12). “Ini merupakan sumbangan para tokoh lintas agama kepada bangsa. Kita akan meminta Keppresnya untuk HKN ini kepada Presiden SBY. Kegiatan HKN pertama ini juga akan dilakukan gerak jalan dengan Presiden SBY bersama tokoh lintas agama,” kata Menag dalam sambutannya saat bertemu tokoh lintas agama. Pada acara tersebut hadir tokoh yang mewakili agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu dan Konghucu. Hadir pula Wamenag Nasaruddin Umar dan Sekjen Bahrul Hayat serta para pejabat Kemenag. Menag menjelaskan, mengapa peringatannya disebut Hari Kerukunan Nasional, tidak disebut Hari Kerukunan Lintas Agama. Sebab kerukunan nasional maknanya lebih luas dibandingkan kerukunan lintas agama. “Jadi bangsa ini bukan hanya menginginkan kerukunan agama, tapi juga menghendaki terjadi kerukunan suku, budaya, atau yang lainnya, termasuk kerukunan bidang politik. Jadi ada kerukunan antar partai politik,” papar Menag. Menag berharap HKN yang digelar pada tanggal 3 Januari 2014 ini akan diadakan setiap tahun. “Namun itu tergantung siapa yang menjadi presiden hasil Pemilu nanti,” ujar Menag. Dikatakan pula, di era Orde Baru ada yang disebut dengan istilah stabilitas politik, ekonomi dan keamanan syarat kondusif untuk bisa membangunan negeri, maka sekarang ini syarat untuk bisa membangun adanya kerukunan, baik kerukunan internal agama sendiri, dan antar agama, termasuk kerukunan suku, budaya, etnis dan lainnya. “Jadi begitu pentingnya arti dari kerukunan nasional sebagai syarat untuk bisa membangun bangsa dan negara,” kata Menag. Sementara para tokoh lintas agama mendukung gagasan yang disampaikan Menteri Agama seperti disampaikan Pimpinan Walubi (Perwalian Umat Buddha Indonesia) Suhadi Sendjaya. “Batik saja bisa jadi Hari Batik. Masa kerukunan kalah sama batik,” ujarnya. Ia mengibaratkan, Indonesia punya bibit yang baik, ladangnya juga bagus, subur makmur, yang perlu pemeliharaan. “Kami siap memelihara kerukunan,” tandas Suhadi. Hal senada dikemukakan perwakilan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Agustinus. “Hari Kerukunan Nasional, pasti kita dukung,” tandas pastur dari Ambon ini. Natsir Jubaidi yang mewakili MUI juga mengapresiasi usulan Menag yang mencanangkan HKN, Karena kalau sudah rukun pasti aman dan damai dan Indonesia menjadi contoh negara lain. (ks/dm) Sumber : kemenag

Read More