usaha berhasil

Kamis, 12 Desember 2013

Bangun Jalan, Indonesia Butuh Rp 7.200 Triliun

Bangun Jalan, Indonesia Butuh Rp 7.200 Triliun
Jakarta - Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bastary Pandji Indra, menyatakan Indonesia membutuhkan Rp 2.000 triliun untuk pembangunan jalan dalam lima tahun mendatang.

"Kontribusi swasta masih 20 persennya atau sekitar Rp 400 triliun," katanya dalam penjajakan minat pasar atau market sounding pembangunan jalan tol di Indonesia, Kamis, 12 Desember 2013.

Ia menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya hanya memiliki kapasitas investasi Rp 200 triliun. Jika pemerintah melakukan strategi dengan sistem finansial terhadap BUMN Karya, kata Bastary, maka kemampuan investasi tersebut pun baru bisa mencapai tiga kali lipatnya.

Lebih lanjut, Bastary mengatakan ada beberapa aspek yang menjadi 'pekerjaan rumah' pemerintah dalam perencanaan pembangunan jalan. Aspek-aspek tersebut adalah manajemen proyek, delivery, sumber daya manusia, serta pertanahan. "Apakah Menteri Pekerjaan Umum sanggup menyelesaikan pembebasan tanah?" ucap Bastary.

Ia menambahkan, Indonesia membutuhkan investasi Rp 7.200 triliun untuk infrastruktur untuk lima tahun ke depan. "Namun yang bisa disediakan Indonesia Rp 2.000 triliun," ujarnya.

Dengan keterbatasan kemampuan pemerintah, ia menjelaskan, investasi swasta pun belum maksimal. Bastary mengatakan dengan kebutuhan investasi tersebut, swasta baru bisa memenuhi Rp 70 triliun.

sumber

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA