Menteri PPN Efektif Bertugas Jadi Plt Menakertrans

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MA resmi menerima tugas sebagai Pelaksana tugas (Plt) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) dari Menakertrans sebelumnya, Muhaimin Iskandar, di Gedung Kemenakertrans, Senin (6/10) pagi. Turut hadir dalam acara tersebut para pejabat Kemenakertrans beserta seluruh karyawan kementerian tersebut. Usai serah terima tugas, Muhaimin Iskandar, Prof. Armida langsung memperkenalkan para pejabat Eselon I (Dirjen) Kemenakertrans kepada Menteri Armida. Dalam pertemuan dengan para Dirjen Kemenakertrans itu, dibahas secara singkat gambaran umum program kerja Kemenakertrans yang perlu segera dituntaskan dalam sisa masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. 

Dalam kesempatan itu, Muhaimin Iskandar menyampaikan gambaran umum program di bidang ketenagakerjaan yang sudah dan sedang dilaksanakan.   Secara umum, kata Muhaimin, beberapa prioritas program yang sedang dan akan terus dilaksanakan oleh Kemenakertrans, antara lain peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak, peningkatan dan perluasan keselamatan kerja, pengelolaan kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial, pengelolaan penerapan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, serta peningkatan pene­rapan norma keselamatan dan kesehatan kerja. 

Selain itu, fasilitasi penempatan transmigrasi, pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi, pengembangan usaha di kawasan transmigrasi, pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat, pengembangan dan penyediaan perluasan kesempatan kerja, serta pembinaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. 

“Kita terus melakukan upaya yang selama ini sudah kita jalankan. Peningkatan kualitas hubungan industrial jaminan sosial tenaga kerja untuk kesejahteraan buruh dan pekerja, meningkatkan jumlah dan kualitas pengawas ketenagakerjaan serta revitalisasi balai-balai latihan kerja,” katanya. 

Sementara Menteri Armida mengatakan, sejak 2005 - 2009 sudah cukup familiar dengan isu-isu ketenagakerjaan. Jadi Menteri Armida optimistis bisa menuntaskan sisa-sia tugas yang ditinggalkan Muhaimin Iskandar dalam dua pekan ke depan. 

Secara umum, ada tiga poin penting yang menjadi perhatian Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas ­Padjadjaran ini dalam kapasitasnya sebagai Plt Menakertrans dua pekan ke depan. Pertama, memastikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Kemenakertrans yang sudah dituangkan dalam APBN-P 2014 agar bisa berjalan dengan baik. Termasuk di dalamnya penyerapan anggaran yang perlu dipercepat. Kedua, program kegiatan yang berkaitan dengan penuntasan berbagai program-program prioritas 100 hari sisa pemerintahan KIB II di Kemenakertrans yang harus sudah dituntaskan sebelum 10 Oktober 2014. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan yang secara khusus di­monitor oleh UKP4, karena meru­pakan kegiatan prioritas. 

“Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting adalah persiapan transisi ke pemerintahan yang akan datang, khususnya terkait dengan penyusunan  renstra (rencana strategis) K/L teknokratik,” kata Menteri Armida. 

Untuk diketahui, Prof. Armida Alisjahbana sebenarnya sudah mengemban jabatan sebagai Plt Menakertrans sejak 1 Oktober setelah Menakertrans Muhaimin Iskandar mundur dari jabatannya dan memilih menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) RI No. 90/P Tahun 2014 tertanggal 20 September 2014.

Sumber: www.bappenas.go.id

Read More

Ke Depan, Pedesaan Harus Menjadi Fokus Pembangunan

Jakarta, 09/10/2014 MoF (Fiscal) News - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah menyiapkan sembilan agenda prioritas pemerintahannya yang disebut Nawa Cita. Melihat agenda-agenda tersebut, menurut Wakil Menteri Keuangan II Bambang P.S. Brodjonegoro, pemerintah nantinya harus fokus pada pembangunan dari bawah, yaitu mulai dari pedesaan hingga kabupaten kota.

“Intinya melihat tantangan ke depan, kita membutuhkan kemandirian ekonomi yang kuat, bagaimana membuat ekonomi Indonesia lebih kompetitif,” katanya di Jakarta pada Kamis (9/10). Dengan kompleksitas ekonomi Indonesia yang cukup besar misalnya dilihat dari geografis-nya, penataan ekonominya sebaiknya dimulai dari bawah, yaitu perbaikan di level pedesaan, kabupaten dan kota.

“Sampai suatu saat, ekonomi Indonesia itu bisa digerakkan oleh ekonomi dari bawah tadi. Bukan semata-mata top down (pemerintah pusat ke daerah), tapi kita lebih mendorong inisiatif bawah,” jelasnya. Oleh karena itu, selama 5 tahun ke depan, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendorong ekonomi bawah tadi agar dapat tergerak dalam konteks memperkuat ekonomi daerahnya. “Kita coba bagaimana fokus pada pembangunan dari bawah,” tegasnya.

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Read More

Indonesia Berpotensi Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi Tahun 2030

Bali, 09/10/2014 MoF (Fiscal) News - Termasuk dalam negara berpendapatan menengah saat ini, Indonesia berpotensi tumbuh menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada tahun 2030 mendatang. Menurut Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Luky Alfirman, hal tersebut dapat tercapai jika perekonomian Indonesia dapat tumbuh di kisaran 8,7 persen per tahun.

Namun, ia mengakui, target pertumbuhan tersebut memang agak sulit untuk dicapai. Ia menambahkan, ada dua skenario yang lebih realistis bagi Indonesia. "Skenario pertama, jika ekonomi tumbuh di kisaran 7 persen per tahun, Indonesia dapat menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2035," ungkapnya. Sementara itu, jika perekonomian tumbuh di kisaran 5,8 persen per tahun, indonesia dapat naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2040.

Kemungkinan-kemungkinan tersebut tetap terbuka, asalkan Indonesia dapat melakukan berbagai reformasi struktural untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More