Tanggap Darurat Banjir Longsor Di Sulawesi Utara

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi, Rabu (15/1) di Kota Manado, Kab.Minahasa, Kabu. Minahasa Utara, Kab. Minahasa Selatan, dan Kota Tomohon  disebabkan oleh curah hujan yang ekstrim dan air pasang laut. BNPB menginformasikan bahwa hal tersebut terjadi akibat kombinasi antara faktor alam dan antropogenik. Demikian disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik, Danis H. Sumadilaga, Jumat (17/1) di Jakarta.

Hujan deras dipicu sistem tekanan rendah di perairan selatan Filipina. Hal tersebut menyebabkan pembentukan awan intensif. Selain itu, adanya konvergensi dampak dari tekanan rendah di utara Australia, awan-awan besar masuk ke wilayah Sulut. Akibatnya, empat sungai besar (sungai Tondano, sungai Sawangan, sungai Sario dan sungai Tikala) di Kota Manado meluap dan menghanyutkan puluhan rumah serta kendaraan.

Bencana kali ini lebih besar daripada sebelumnya yang pernah terjadi pada tahun 2000 dan Februari 2013, dengan ketinggian banjir antara 3 s.d.6 meter. Namun pada saat laporan ini dibuat, banjir sudah mulai surut dan sementara sedang dilaksanakan pembersiahan lumpur oleh masyarakat dan pemda.

Dampak bencana sangat dirasakan masyarakat, secara material maupun korban jiwa. Serta, menyebabkan lumpuhnya aktifitas perkantoran dan warga terutama di Kota Manado dan sekitarnya. Banyak kantor, rumah dan toko yang teredam air. Dampak lainnya ialah terputusnya beberapa akses jalan akibat banjir dan tanah longsor yang menutupi badan jalan serta badan jalan yang longsor.

Bencana banjir dan tanah longsor juga merusak sarana umum seperti Gereja, sekolah, Masjid perkantoran. Kondisi tersebut menyebabkan listrik padam dan masyarakat sulit mendapatkan air bersih.

Adapun penanganan darurat yang dilakukan adalah penanganan jembatan yang patah, jatuh atau ambruk. Penanganan jalan yang longsor (badan jalan longsor atau badan jalan tertutup longsoran) serta pendanaan Penanganan Tanggap Darurat. Penanganan infrastruktur dan sarana umum lainnya.

Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah III, Ditjen Bina Marga Ober Gultom mengatakan , Penanganan longsor pada ruas jalan Manado-Tomohon dilakukan fungsional dengan menggerakan alat berat dari 2 arah yaitu arah Tomohon ke Manado dan dari Manado ke Tomohon. Lalu lintas diarahkan melalui jalan alternatif untuk lalu lintas Manado-Tomohon yaitu melalui Manado-Tanahwangko-Tomohon dan Manado-Pineleng-Warembungan-Tinoor- Tomohon.

Pembersihan bangunan-bangunan yang tenggelam oleh warga dan satgas bencana alam; Penggunaan air mineral untuk memenuhi kebutuhan air minum; Pembersihan jalan dan jembatan dengan menggunakan alat berat sedangkan untuk daerah fasilitas umum menggunakan peralatan pemerintah daerah; Listrik sudah normal; Bantuan dari Pemkot untuk korban pengusi sudah diberikan.

Ke depan, akan dilakukan penanganan jangka panjang yakni koordinasi dengan Pemda mengenai komitmen pelaksanaan tata ruang dan penertiban perizinan pembangunan bangunan pada lokasi-lokasi tertentu. Penanganan jalan dan jembatan melalui pemrograman penanganan tuntas pada ruas Jalan Manado – Tomohon dab penggantian Jembatan Sario. Kondisi Jembatan tersebut saat ini tertutup sampah.

Penanganan lain yaitu perbaikan infrastruktur dan sarana umum lainnya yang juga ikut ditangani oleh instansi terkait. Pemprograman penanganan banjir harus segera diusulkan dan menjadi prioritas utama dari pemerintah daerah dan pusat. Penyedian fasilitas-fasilitas penampung air seperti embung-embung, saluran pembuangan harus segera direalisasikan. Intinya revitalisasi saluran harus segera dilaksanakan.

sumber

Read More

Pemasukan Penawaran Tender SPAM Umbulan di Bulan Mei

Pemasukan Penawaran Tender Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Umbulan saat ini tinggal menunggu keputusan dari Menteri Keuangan (Menkeu) untuk dukungan pemerintah berupa Viability Gap Funding (VGF). Ditargetkan Pemasukan Penawaran Tender bisa dilaksanakan antara bulan Mei-Juni.

“Persiapannya sudah siap sekali saat ini tinggal kepastian keputusan apakah Menkeu mau memberikan VGF yang sudah diajukan oleh Gubernur Jatim, dan mestinya hari ini dibahas. Begitu Menkeu menyetujui, kita kasih desain kepada para investor lalu pemasukan penawarannya di bulan Mei-Juni,”tutur Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta (17/1).

Djoko memperkirakan VGF untuk proyek tersebut sekitar Rp 860 miliar, yang dihitung dariharga air rata-rata sekitar Rp 3000 lebih dan kemampuan masyarakat Jatim Rp 2000 lebih, sehingga kekurangannya harus ditanggung pemerintah.

Sebelumnya kepala BPPSPAM Tamim M Zakaria mengungkapkan di tahun 2014 terdapat 3 proyek strategis KPS SPAM yang akan dilaksanakan, selain SPAM Umbulan diantaranya adalah SPAM Bandar lampung dan SPAM Jatiluhur.

“Kabar terakhir yang menggembirakan pada 17 Januari gubernur Jatim akan ekspose di Kementerian Keuangan untuk memperoleh VGF, kalau lancar pada akhir Februari dokumen tender akan disebarkan pada bidder,”tutur Tamim.

Sedangkan untuk SPAM Bandar Lampung, lanjut Tamim, Walikota Bandar lampung sudah ekspose pada 10 Januari, dan diharapkan akhir Februari tender dokumen bisa disebarkan pada bidder. Sedangkan untuk SPAM Jatiluhur, juga diharapkan dapat grounbreaking tahun ini.

sumber

Read More

Kemendagri: Pemekaran Daerah Tak Ganggu Pemilu 2014

JAKARTA -- Kemendagri menilai, pemekaran daerah tidak akan mengganggu Pemilu 2014. Meski daerah otonomi baru (DOB) kemudian terbentuk lebih awal, namun pelaksanaan pemilihan nanti, tetap sesuai peta KPU.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Restuardy Daud mengatakan, meski mereka akhirnya terbentuk sebelum pemilu berlangsung, jumlah TPS serta teknis penyelenggaraan lainnya, tetap menyesuaikan konsep yang sudah ditetapkan.

“Pemekaran ini tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu April mendatang," kata Restuardy di kantor Kemendagri.

Ia menambahkan, meski 65 daerah usulan tersebut sudah memperoleh Amanat Presiden (Ampres) pembentukan DOB 27 Desember 2013 lalu, bukan berarti semuanya akan dimekarkan. Menurutnya, bergantung pada syarat dan kelayakan daerah itu nantinya.

Pihaknya bersama dua kementerian lainnya yakni Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut. Termasuk meninjau potensi ekonomi, batas administrasi, serta ketentuan lainnya.

“Seperti 2012 lalu, dari 19 usulan, tersisa 4 daerah yang belum dimekarkan lantaran kurangnya persyaratan untuk menjadi DOB,” ujarnya.

Ia berkata, pembahasan tersebut akan mengkaji betul pengaruh dari pemekaran DOB tersebut. Sebab, pada umumnya ada dua kemungkinan yang terjadi, pertama daerah baru tersebut tidak mampu optimal, kedua, kabupaten/kota induknya justru tertinggal.

Restuardy mengatakan, dalam 5 tahun ini, hampir 80 persen DOB yang terbentuk dinilai belum mampu meningkatkan potensi wilayahnya. Ke depan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, akan menambah kausul yang mengatur evaluasi DOB ke depan.

sumber

Read More