Jakarta IKM Expo V Tahun 2013

Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun memberikan sambutan pada pembukaan Jakarta IKM Expo V Tahun 2013 di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, Jakarta, 3 Desember 2013

Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Busharmaidi (kiri) dengan disaksikan Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta Adi Ariantara (kedua kiri) dan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi (ketiga kiri) memukul gong menandai pembukaan Jakarta IKM Expo V Tahun 2013 di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, Jakarta, 3 Desember 2013

Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Busharmaidi dan disaksikan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi meninjau mesin pengasapan yang telah mencapai TKDN 60% produksi PT Fogerindo Barnama seusai membuka Jakarta IKM Expo V Tahun 2013 di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, Jakarta, 3 Desember 2013

sumber : kemenperin

Read More

SEMEN INDONESIA GANDENG KPK DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN

04 Desember 2013 Pada hari ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani Nota Kesepakatan dalam Penerapan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Semen Indonesia(Persero)Tbk. yang di tandatangani oleh Direktur Utama Dwi Soetjipto dan Wakil Ketua KPK Zulkarnain di kantor Semen Indonesia di Jakarta. Direktur Utama Semen Indonesia Dwi Soetjipto mengatakan, “Penandatanganan ini dilakukan guna mendukung upaya KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan perusahaan, kami sangat mendukung kerjasama ini, semua demi perkembangan perusahaan, sebab pengendalian gratifikasi ini dapat menekan korupsi, kalau ini diaplikasikan dengan baik di seluruh unit kerja Semen Indonesia maka perusahaan akan bersih dan cepat berkembang sehingga mampu menjadi perusahaan yang kompetitif baik di kalangan nasional maupun internasional”. “PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi. Perusahaan jugamenyiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, Training of Trainer (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penenerimaan hadiah/fasilitas, serta monitoring dan evaluasi,” ujar Dwi Soetjipto. Dalam mendukung langkah membangun tata kelola GCG di perusahaan, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. setiap tahun memberlakukan kepada karyawan beserta keluarganyauntuk membuat pernyataan kepatuhan. “Melalui komitmen yang tinggi dan konsistensi terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan meyakini akan dapat mencegah praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan fungsi pengawasan dalam pengelolaan Perseroan,” imbuh Dwi Soetjipto. Adapun isi Nota Kesepahamanyaitu sebagai berikut: PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing terkait tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai tugas dan fungsinya. sumber: kementrian BUMN Issued by : PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi: Date : 3 Desember 2013 Agung Wiharto, Sekretaris Perusahaan Kantor: +6231 3981732 ext #3090 Mobile: +6281113594

Read More

Wujudkan Transportasi Air, PU Bangun Bendung di KBT

Rabu , 4 Des 2013 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membangun sebuah bendung pada Kanal Banjir Timur (KBT) pada tahun depan. Bendung tersebut ditujukan untuk menjaga volume air pada KBT agar dapat digunakan untuk transportasi air. “Tahun depan kita tambah satu weir (bendung) supaya airnya ada terus, mudah-mudahan dengan cara itu nanti kita punya taksi air,”sebut Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak saat berbicara pada Peluncuran Smart Society, Smart City dan Smart Indonesia di Hotel Millenium Jakarta pada Selasa (3/12) malam. Namun Dardak mengakui untuk mewujudkan transportasi air pada KBT menghadapi tantangan mengenai sampah. Setiap harinya jumpah sampah pada Sungai Cipinang mencapai 30 ton. Ini yang harus dicari penanganannya, antara lain melalui sosialisasi program Reuse, Reduce. Recycle kepada masyarakat ibukota. KBT sendiri telah ditetapkan Pemerintah sebagai percontohan infrastruktur hijau. Infrastruktur sepanjang 23,5 Kilometer (Km) tersebut yang berfungsi untuk penanganan banjir, juga dilengkapi sarana dan prasarana ramah lingkungan berupa jalur pejalan kaki dan pesepeda, serta taman-taman. Hermanto mengatakan, keberadaan kanal banjir yang berwawasan hijau sangat penting dalam sebuah kota karena merupakan salah satu indeks dalam tingkat kenyamanan hunian sebuah kota. Dia mencontohkan Korea Selatan yang merestorasi sungai-sungainya untuk kemudian indeks kenyamanan kotanya meningkat. “Green kanal itu juga salah satu indeks tinggi untuk indeks livebale city, di Korea Selatan mereka restorasi sungai termasuk di Seoul untuk menarik masyarakatnya. Rumah-rumah yang menghadap kanal itu biasanya memiliki harga paling mahal,”imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri PU juga mengungkapkan pihaknya kini aktif dalam mewujudkan kota-kota hijau di Indonesia. Kementerian PU telah bekerja sama dengan 110 kota untuk membangun green cities. Program kota hijau merupakan pelaksanaan dari UU No 6 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sementara berbicara mengenai progres pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Hermanto menuturkan hinggi kini sudah 18 provinsi yang telah merampungkannya. Sementara untuk Perda RTRW tingkat Kabupaten dan Kota masing-masing telah mencapai 60 persen dan 70 persen. Dalam acara Smart Society, Smart City, Smart Indonesia juga hadir antara lain Direktur Jenderal Penataan Ruang, Basoeki Hadimoeljono, Direktur Perkotaan Dadang Rukmana, Guru Besar STEI ITB Suhono Harso, Deputi Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi DKI Jakarta, Sutanto Soehodho dan Walikota Bogor Bima Arya. (rnd) sumber:kementrian pekerjaan umum RI

Read More

Penyuluhan Sosial di Gebyar Panggung Maxima Karang Taruna Rw 02 Kel. Kebon Baru

Suara musik dengan gaya khas anak muda menggema di panggung yang berdiri di tengah pemukiman warga. Beberapa stand yang menjual berbagai makanan ikut meramaikan acara sabtu siang itu. Lagu I will fly yang dipopulerkan kelompok band ten two five dinyanyikan sangat bagus oleh salah seorang anggota Karang Taruna. Warga pun tumpah memenuhi area panggung acara, dari anak-anak hingga lansia ikut menikmati acara tahunan remaja Karang Taruna RW 02 Kelurahan Kebon Baru Jakarta Selatan.

Sebuah gerakan juga digagas warga dan para anggota Karang Taruna salah satunya adalah mengumpulakn gelas minuman kemasan bekas dan Koran bekas untuk dijual, kemudian hasilnya disumbangkan ke anak-anak Yatim Piatu dan Duaffa. Ini adalah bentuk dari kesetiawakanan sosial yang patut dihargai. Satu bentuk kepedulian warga bagi warga lainnya yang membutuhkan. Dra Tati Nugrahati, M.Si membuka acara penyuluhan sosial dengan memberikan penjelasan mengenai program-program Kementerian Sosial, kegiatan penyuluhan Sosial di lanjutkan oleh para penyuluh sosial mengenai Narkoba, Tawuran Pelajar, Penipuan Undian Berhadiah dan tentang Karang Taruna. Acara penyuluahn tersebut bertujuan untuk menciptakan kesadaran masyarakat sasaran akan banyaknya permasalahan sosial di sekitar mereka yang harus menjadi perhatian sehingga mereka menemukenali bagaimana cara mengatasi permasalahan sosial tersebut secara bersama-sama dengan mengembangkan semangat kesetikawanan sosial. Hadir pada acara tersebut perwakilan dari pejabat Struktural Direktorat PPSDS ibu Rahmitian, SH, Camat Kecamatan Tebet, Lurah Kebon Baru, Ketua Karang Taruna Pertama Indonesia, para pejabat setempat, dan perwakilan-perwakilan Orsos Kecamatan Tebet. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa / Kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia dilingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dimana telah pula diatur tentang struktur penggurus dan masa jabatan dimasing-masing wilayah mulai dari Desa / Kelurahan sampai pada tingkat Nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota Karang Taruna baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada pararemaja, misalnya dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, ketrampilan, advokasi, keagamaan dan kesenian. Remaja Karang Taruan Kelurahan Kebon Baru telah menunjukan eksistensinya dengan menggelar acara panggung Maxima atau Pentas Musik dan Amal. Acara tersebut menunjukan mereka mampu mengorganisir acara dengan baik. Menghimpun bakat-bakat warga setempat. Memberikan ruang kepada siapa saja untuk ikut berpartisipasi, menyempitka ruang negatif anak muda dan lebih terpacu untuk berkarya. sumber : kementrian sosial RI

Read More

Sofian Effendi : RUU ASN Merupakan Legacy SBY

JAKARTA – RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini masih digodog pemerintah bersama DPR diharapkan bisa tuntas dan disahkan sebelum berakhirnya tahun 2013. Selain menjadi salah satu pilar dalam reformasi birokrasi, RUU itu juga merupakan legacy pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian dikatakan Guru Besar Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Prof. Sofian Effendi di Jakarta baru-baru ini, terkait dengan alotnya pembahasan RUU tersebut. “Ada yang mengatakan RUU itu akan dicemplungkan ke laut,” ujarnya. Menurut mantan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini, banyak resistensi dari kalangan eksekutif sendiri yang menyebabkan alotnya pembahasan RUU tersebut. Hal itu terjadi karena birokrasinya sendiri yang tak mau atau takut berubah. “Yang paling resietn itu orang-orang di birokrasi yang lagi enjoy dengan keadaan saat ini. Mereka bisa memperjual belikan formasi pegawai, menarik setoran pada jabatan. Nah itu yang akan di-cut oleh undang-undangn ini,” ujarnya. Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi ini yakin, kalau RUU itu sudah disahkan menjadi undang-undang, nantinya orang yang diterima sebagai pegawai betul-betul yang qualified untuk menduduki jabatan yang dibutuhkan. Bukan anak atau saudara pejabat. Semuanya berdasarkan prinsip merit. Orang yang diterima sebagai pegawai dan yang ditempatkan pada jabatan itu orang yang terbaik, melalui seleksi terbuka. Dia menunjuk, model lelang jabatan (promosi terbuka) untuk camat dan lurah yang telah dilakukan di DKI Jakarta. “Sebenarnya hal itu merupakan sesuatu yang sudah berjalan secara eksperimental oleh pemda-pemda. Nah itu akan disahkan dengan UU,” tambahnya. Menurut Sofian Effendi, meskipun banyak resistensi dari internal birokrasi, namun kalangan luar sebenarnya menilai bahwa keberhasilan pemerintah menggoalkan RUU ASN menjadi undang-undang merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu, karena akan menjadi penghela reformasi birokrasi. “Kalangan luar birokrasi melihat hal itu sebagai legacy Presiden SBY. Kalau hal itu tidak terwujud, maka Presiden akan kehilangan peluang untuk meninggalkan legacy kepada bangsa dan negaranya,” tambahnya. (ags/HUMAS MENPANRB)

Read More

DPD Apresiasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji

Rabu, 4 Desember 2013 Jakarta (Pinmas) —- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama atas peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M. Apresiasi ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komite III DPD dengan Kementerian Agama (Selasa, 03/12) yang kemudian dituangkan dalam Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat Kerja dan ditandatangani oleh Ketua Komite III Elviana dan Menag Suryadharma Ali. Apresiasi ini disampaikan DPD setelah mendengar pemaparan dan berdialog dengan Menteri Agama yang pada kesempatan itu didampingi Dirjen PHU Anggito Abimanyu, Dirjen Pendis Nur Syam dan sejumlah Pejabat Eselon II Pusat. Di samping itu, apresiasi ini juga tidak lepas dari hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh DPD pada penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M. Seperti tahun sebelumnya, DPD juga melakukan tinjauan langsung ke Jeddah, Makkah, dan Madinah dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Selain mengecek kualitas pemondokan, transportasi, katering, dan layanan kesehatan, DPD juga berkesempatan melihat langsung layanan yang diberikan oleh para petugas haji serta berdialog langsung dengan para jamaah haji Indonesia. Dalam rapat kerja tersebut, Komite III DPD dan Kementerian Agama juga bersepakat untuk terus mengupayakan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dengan memastikan terjaminnya asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Kementerian Agama juga akan melakukan upaya strategis dalam mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah Arab Saudi menyangkut kuota haji, serta dalam meningkatkan pembinaan ibadah jamaah haji dan kualitas bimbangan dan manasik haji. Terkait pengelolaan Dam jamaah haji Indonesia oleh IDB, Kemenag akan melakukan kajian mendalam dan berkoordinasi intensif dengan instansi terkait dengan memperhatikan prinsip syariah, akuntabilitas, transparansi, dan tepat sasaran. Selain itu, Komite III dan Kementerian Agama juga bersepakat untuk terus menyempurnakan pengelolaan, pemanfaatan, dan akuntabilitas dana haji dan Dana Abadi Umat (DAU) sehingga lebih berdaya guna, berhasil guna dan akuntable bagi kemaslahatan umat. Bersama Kemenag, Komite III DPD bersepaham untuk mendorong optimalisasi peran Komisi Pengawa Haji Indonesia (KPHI) sebagai pengawas independen yang sejalan dengan prinsio tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. “Sebagai representasi daerah, Komite III DPD akan turut mendorong Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan Kementerian Agama secara proporsional,” tutur Elviana. sumber : Kementrian Agama RI

Read More

World Bank Terus Jaga Kerja Sama dengan Indonesia

Jakarta, 03/12/2013 MoF (Fiscal) News – Sebagai salah satu partner penting sejak lama, World Bank menganggap penting untuk memberi dukungan kepada Indonesia di masa-masa setelah adanya perubahan kebijakan di Amerika Serikat (AS). Hal tersebut juga bagian dari peran dan tugas World Bank sendiri. "Kenapa saya harus ke Indonesia? Karena Indonesia bagian dari partner penting sejak beberapa dekade lalu. Ini peting untuk melanjutkan hubungan kerja sama dengan Indonesia, terutama sejak perubahan kebijakan di AS. Sehingga, sangat penting untuk datang ke Indonesia," kata Managing Director World Bank Bertrand Badre setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan M. Chatib Basri di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (3/12). Menurutnya, kebijakan pemangkasan AS (tapering off) telah menjadi sebuah kosakata baru, yang dampaknya cukup besar bagi emerging market. "Tapering off menciptakan volatilitas di pasar, tantangan besar bagi emerging market karena selama ini mereka diuntungkan dari hal tersebut sepanjang 4-5 tahun terakhir," jelasnya. Namun, ia menekankan bahwa World Bank juga akan terus bekerja sama dengan emerging market untuk membantu dalam setiap proses, bukan hanya dalam dukungan secara finansial. "Bukan hanya dukungan finansial. Tapi, tentu kami akan menyediakan bantuan finansial tersebut jika dibutuhkan. kami memposisikan diri selalu siap memberi dukungan itu," katanya. Dukungan yang dimaksud juga berbentuk pendampingan, pengawasan dan dialog dengan pemerintah Indonesia. (fin) Sumber: kemenkeu

Read More

Ada E-KTP, Pemerintah Klaim Hemat Rp. 4 Triliun

"Kalau kita berlakukan sistem yang lama, satu KTP harganya Rp 16 ribu. Kalau lima tahun diganti, penduduk Indonesia itukan naik terus setiap tahun. Dari 190 juta yang memiliki KTP, setiap tahun ada 4 juta orang yang berulang tahun ke 17, kawin sebelum 17, wajib ber-KTP semua," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi usai Paripurna, di DPR, Jakarta, Selasa (26/11/2013). Dijelaskan Gamawan, dari 194 juta penduduk itu dikali Rp16.000,00 maka pemerintah harus menghabiskan dana Rp4 triliun per-lima tahun. Itu yang menjadi penghematan bagi negara. "Angka itu akan terus meningkat, ada 4 juta tiap tahun. Sekarang tidak perlu lagi, KTP berlaku cukup seumur hidup," ujarnya. Dia juga menjelaskan soal data yang ingin diubah, seperti, jabatan dan alamat tinggal. Menurutnya, hal itu tidak menjadi masalah selama tidak merubah data diri seutuhnya. "Misalnya, saya belum profesor terus minggu depan profesor saya minta tolong perobahan status, itu boleh. Saya pindah domisili, ke Jogja msalnya, saya tinggal di jakarta, terus saya pensiunnya ingin di Jogja, saya mau KTP Jogja, nah hanya itu perubahan-perubahan yang dilayani," jelas Gamawan. Gamawan juga menerangkan, untuk memastikan agar semua penduduk memiliki E-KTP, kata Gamawan, maka orang dari Kemendagri akan aktif bertanya kepada semua orang. Msalnya, aktif mencari di mall, sekolah, pesantren dan lainnya. Untuk itu, dalam waktu dekat, seluruh kepala dinas penduduk dan catatan sipil akan dikumpulkan untuk menyosialsiasikan perubahan baru yang ada dalam UU Aminduk ini. "Supaya kepala dinas itu ambil tindakan tidak keliru. Jadi sosialsiasi dari point-point yang kita tetapkan hari ini," terang Gamawan. (ydh) Sumber :Okeyzone

Read More