Sofyan Djalil Serah Terima Jabatan ke Darmin Nasution

Jakarta - Berdasarkan Surat Keputusan Presiden tentang Penggantian Kabinet Kerja Tahun 2014. Keppres Nomor 79/P Tahun 2015 dengan ini ada pergantian kepemimpinan tertinggi Kementerian Koordinator Bidang perekonomian, yang sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian adalah Sofyan Djalil maka digantikan oleh Mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Kegiatan serah terima jabatan tersebut dilakukan di Gedung AA Maramis II Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (12/8).

Acara serah terima jabatan dihadiri oleh beberapa menteri Kabinet Kerja diantaranya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad. Selain itu ada Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, dan Menteri ESDM Sudirman Said turut hadir. 

Usai menandatangani serah terima jabatan, Sofyan mengatakan bahwa Darmin merupakan figur “the right man in the right place” untuk mengkoordinir kerja para menteri bidang ekonomi dan mengatasi berbagai persoalan mendasar terkait fundamental ekonomi.

“Ini adalah the right man in the right place, selamat Pak Darmin”, ujar Sofyan.

Sofyan Djalil juga menyampaikan ke Darmin bahwa para staf di yang ada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sangat kompeten dan mampu diandalkan. “Staf-staf disini berkompeten dan saya pikir mereka ini adalah staf-staf kementerian paling qualified”, tambahnya.

Pada pengumuman reshuffle atau perombakan kabinet di Istana Negara, Presiden Joko Widodo memberhentikan lima menteri. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, ‎Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, serta Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

sumber: www.ekon.go.id

Read More

Kurangi Pengangguran, Menaker Hanif Luncurkan Gerakan “Ayo Kerja”

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meluncurkan Gerakan Nasional "Ayo Kerja" untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan kerja serta mengurangi angka pengangguran di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

 “Kita harus menyamakan persepsi agar terjadi pemerataan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat mewujudkan konsep Indonesia sebagai kesatuan pasar kerja nasional yang terpadu antara pusat dan daerah," kata Menaker Hanif dalam keterangan pers Biro Pusat Humas Di Jakarta pada Senin (3/8).

Hal tersebut diungkapkan Menaker Hanif saat melakukan Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri di Desa Bendosari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Senin (3/8). Hadir juga dalam kesempatan ini Bupati Kediri  Hj. Haryati Sutrisno.

Hanif mengatakan saat ini dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan penempatan tenaga kerja dan optimalisasi mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran di Indonesia.

“Tanggung jawab perluasan kesempatan kerja ini  ada pada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan bidang penempatan tenaga kerja, baik Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) dan Swasta,” kata Hanif.

Berdasarkan Rencana Strategis Pembangunan Ketenagakerjaan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen (tahun 2015), pemerintah menargetkan terciptanya 2 juta lowongan kerja per tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kemnaker tahun 2015-2019.

“Keberhasilan strategi penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri harus didukung oleh kebijakan pimpinan pemerintah pusat dan daerah yang efektif dan terukur sehingga terjadi percepatan penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja,” kata Hanif.

Hanif mengungkapkan, dalam menghadapi tantangan dan permasalahan ketenagakerjaan tersebut Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan melalui 5 (lima) pilar utama program perluasan dan penciptaan lapangan kerja.

5 pilar itu  meliputi (1) Perbaikan layanan dan sistem informasi ketenagakerjaan; (2) Peningkatan keterampilan dan kapasitas pekerja; (3) Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta kewirausahaan; (4) Peningkatan pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur berbasis komunitas; dan (5) Program darurat ketenagakerjaan.

"Dengan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal, kita targetkan pengangguran dapat terus menurun jumlahnya secara signifikan dan bertahap setiap tahunnya, "kata Hanif. berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional sampai dengan Februari 2015 mencapai 7,45 juta jiwa atau sekitar 5,81 %.

“Kedepannya, program bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja saat ini dijalankan berdasarkan pendekatan formal dan informal,” kata Hanif

Hanif menjelaskan, pendekatan informal diimplementasikan tidak hanya dalam kewirausahaan. Namun  juga perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui padat karya, terapan teknologi tepat guna, tenaga kerja sukarela dan inkubasi bisnis.

Sementara pendekatan formal diwujudkan dalam bentuk layanan pasar kerja melalui sistem informasi pasar kerja, bursa kerja online, job fair.  "Peningkatan kemampuan tenaga kerja khusus bagi wanita, penyandang disabilitas dan lanjut usia juga kami lakukan di pendekatan formal ini,"kata Hanif.          

TKI

Sementara itu, terkait dengan penempatan tenaga kerja luar negeri (TKLN)  Menaker Hanif pun mengatakan perluasan kesempatan kerja di dalam negeri dan peningkatan jumlah TKI formal ke Timur-tengah menjadi solusi prioritas dalam mengatasi dampak moratorium penempatan TKIdomestic worker yang telah ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu.

"Pemerintah   melakukan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan kepada calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang tidak jadi bekerja ke Timur Tengah. Keluarga CTKI pun dilibatkan dalam program pemberdayaan ini," kata Hanif.

Hanif mengatakan pada tahun 2015, program pemberdayaan perluasan kesempatan kerja diberikan pada daerah asal TKI ke Timur Tengah untuk 24.000 orang melalui penciptaan wirausaha baru dan inkubasi bisnis, padat karya produktif, teknologi tepat guna, dan tenaga kerja pendamping (TKI sukses)

“Kita memberikan insentif pelatihan kewirausahaan di kantong  kantong TKI. agar nantinya mereka bisa bekerja secara mandiri. ini  dimaksudkan agar para pencari kerja sedapat mungkin tetap bekerja di dalam negeri dengan lebih layak pendapatannya,"kata Hanif

Selain itu kata Hanif, Pemerintah pun  akan menggeser calon TKI  Timur-tengah  agar dapat bekerja pengguna berbadan hukum atau formal  berdasarkan kemampuan dan kompetesi yang dimilkinya..

“Kita fokuskan  memperbanyak TKI formal yang  bekerja di Timur-tengah sebagai antisipasi dampak moratorium ini.Pelatihan di BLK harus lebih baik, dan kerjasama dengan agen TKI  juga diarahkan ke.sektor formal, “ kata Hanif.

Tak hanya, Hanif pun mendorong pengalihan tujuan dengan memberikan ijin pemindahan kawasan penempatan pada pengguna perseorangan bagi PPTKIS ke Asia-Pasifik.

"Kita juga dorong agar PPTKIS selaku perusahaan yang menempatkan TKI ke luar negeri yang selama ini bergerak di sektor rumah tangga agar bisa bergeser ke asia pasific yang relatif lebih baik kondisinya," kata Hanif.

www.naker.go.id

Read More

Kementerian ATR/BPN Luncurkan Pelayanan Pertanahan 70-70

10
AGUST
2015

Dalam rangka menyambut hari Kemerdekaan Indonesia ke-70 tahun yang mengangkat tema “Ayo Kerja”, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) meluncurkan Inovasi Pelayanan Pertanahan 70 -70. 

Peluncuran Inovasi Pelayanan Pertanahan 70 – 70 dilakukan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan, di Aula Prona Lantai VII Gedung Kementerian ATR/BPN, Senin (10/08). Hadir pada kesempatan tersebut Plt. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia, 33 Kepala Kantor Pertanahan yang berada di Ibukota Provinsi dan 38 Kantor Pertanahan yang memiliki volume pelayanan yang tinggi.

Dalam sambutannya Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa tujuan diluncurkannya Pelayanan Pertanahan 70-70 adalah untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dalam memperoleh tujuh jenis pelayanan utama pertanahan. “Angka 70 adalah durasi waktu pelayanan pertanahan yang kita berikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Sesuai dengan Surat Edaran No. 13/SE/VIII/2015 tentang “Layanan Pertanahan 70 – 70”, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Seluruh Indonesia diinstruksikan untuk memilih jenis dan jangka waktu layanan sesuai dengan kondisi Kantor Pertanahan yang bersangkutan, yang meliputi:
1. Pengecekan Sertipikat dengan jangka waktu pelayanan: 7 menit, 17 menit, 70 menit atau 7 jam;
2. Penghapusan Hak Tanggungan(Roya) dengan jangka waktu pelayanan: 7 menit, 17 menit, 70 menit atau 7 jam;
3. Peningkatan Hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) keHak Milik (HM) dengan jangka waktu pelayanan: 7 jam, 17 jam atau 70 jam;
4. Peralihan Hak karena Jual Beli dengan jangka waktu pelayanan: 70 atau 90 jam;
5. Hak Tanggungan dengan jangka waktu pelayanan: 7 hari kerja;
6. Pemisahan/ Pemecahan dengan jangka waktu pelayanan: 17 atau 27 hari kerja;
7. Pendaftaran Sertipikat Pertama Kali dengan jangka waktu pelayanan:
    a. 45 atau 70 hari kerja berasal dari tanah negara;
    b. 70 atau 90 hari kerja berasal dari bekas milik adat.

Ferry memberikan pilihan kepada 71 Kepala Kantor Pertanahan yang hadir untuk memlih jenis pelayanan utama pertanahan yang disanggupinya. Ia sangat bersyukur apabila Kepala Kantor Pertanahan sanggup memberikan tujuh jenis pelayanan utama pertanahan. “Apabila hanya menyanggupi empat jenis pelayanan juga tidak apa-apa, akan tetapi jika dari tujuh jenis pelayanan Kepala Kantor Pertanahan tidak memilih satu pun maka yang bisa saya lakukan hanya dua yaitu Kepala Kantor Pertanahannya diganti atau Kantornya ditutup,” tegasnya.

Pada bagian lain sambutannya Ferry mengatakan bahwa belum lama ini ia telah menerbitkan instruksi tentang penyediaan tanah/lahan bagi peternakan. Menurutnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kementerian ATR/BPN janganlah bersifat pasif. Kementerian ini harus aktif dan agresif sehingga punya sensitivitas. “Jika melihat ada Hak Guna Usaha yang lahannya diterlantarkan dan terletak di wilayah sentra peternakan, langsung blokir saja. Kemudian, kita buat program pemberdayaan di sana dalam bentuk penyediaan rumput untuk pakan ternak,” katanya memberi contoh.

Sumber: www.bpn.go.id

Read More

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2015: Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise serta Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam acara Penyerahan Penghargaan kepada Kabupaten/Kota Layak Anak kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di sela sela Puncak Peringatan Hari Anak Nasional, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8). Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2015: Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak Tanggal 23 Juli pada setiap tahunnya, menjadi tanggal yang istimewa bagi anak-anak Indonesia, karena pada tanggal tersebut seluruh anak Indonesia merayakan Hari Anak Nasional (HAN) sebagai momen yang menguatkan posisi dan keberadaannya sebagai generasi penerus sekaligus penerima tongkat estafet kepempimpinan bangsa di masa yang akan datang. Meskipun pada tahun 2015 ini Puncak Peringatan HAN baru dilaksanakan bulan Agustus, namun hal tersebut tidak mengurangi antusiasme dan keceriaan anak-anak saat mengikuti acara Puncak Peringatan HAN 2015 yang diselenggarakan di Istana Bogor, Selasa (11/8). “Seluruh anak-anak Indonesia adalah anak kita semua, sehingga menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa untuk memastikan tidak ada diskriminasi dan kekerasan yang menimpa mereka.  Cinta kasih, keramahan, dan kepedulian kita terhadap seluruh anak harus dimulai dari kehidupan keluarga yang harmonis dan sayang terhadap anak,”ungkap Menteri PPPA, Yohana Yembise, dalam sambutannya di hadapan Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan undangan lainnya yang turut menghadiri acara puncak tersebut. Adapun tema yang diusung dalam puncak peringatan HAN kali ini, adalah: “Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak”, dengan 3 (tiga) sub tema, yakni : (1) Bangun karakter anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia; (2) Wujudkan ketahanan keluarga untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia yang sehat dan berprestasi; dan (3) Wujudkan rekonstruksi sosial dalam menciptakan lingkungan yang melindungi hak anak. Yohana berharap, tema yang diangkat tersebut dapat menjadi pengingat dan pendorong bagi segenap komponen bangsa bahwa lingkungan dan keluarga yang ramah anak sangat diperlukan dalam proses tumbuh kembang anak. Sehingga demikian, diharapkan hal tersebut bisa menggugah setiap individu, orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah akan pentingnya peran, tugas, dan kewajiban masing-masing dalam memenuhi hak dan melindungi anak. “Hal yang juga tak kalah penting adalah mendorong keluarga Indonesia menjadi tempat pertama dan utama dalam pengasuhan yang berkualitas, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang komprehensif dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air,”tutur Yohana. Rangkaian kegiatan Peringatan HAN 2015 sudah dimulai sejak Februari lalu melalui berbagai acara, yakni : (1) Seminar, talkshow, pertemuan dengan pemimpin redaksi media, sosialisasi melalui media cetak dan elektronik baik di tingkat pusat maupun daerah guna membangun tekad untuk stop kejahatan seksual terhadap anak dan pentingnya mendukung proses tumbuh kembang anak, termasuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus; (2) Fun Walk Aksi Damai sekaligus Kampanye Anak untuk menyuarakan Anti Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan pemerintah, swasta, organisasi perempuan, pemerhati anak dan elemen masyarakat lainnya; (3) Bantuan  sosial, pemberian kaca mata gratis, nonton film bersama “12 Menit” di Jakarta pada tanggal 7 Juli (sekitar 400 anak), pemberian penghargaan, pencanangan Whitelist dan Web Berani, dan berbagai kegiatan lainnya; (4) Pelaksanaan Forum Anak Nasional yang diikuti oleh 700 orang anak dari Forum Anak Daerah 34 provinsi dan Pemilihan Tunas Muda Pemimpin Indonesia 2014; dan (5) Berbagai kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan UNICEF, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), BNN, KPK, dan perguruan tinggi. Keceriaan Hari Anak Nasional Tahun 2015 pun terus berlanjut hingga pada puncaknya, di mana halaman Istana Bogor dimeriahkan dengan 10 area aktivitas anak dengan aneka kegiatan yang khas anak. Kesepuluh area itu yakni: area Berita Anak Indonesia, area Cerita Dongeng, area Selamatkan Bumiku, area Permainan Tradisional, area Wishing Tree, area Rumah Inovatif INCAKAP, area Sehat  dan Ceria, area Corat-coret, dan juga area Gerak Gembira. DITULIS OLEH ANTHONY FIRDAUS    SELASA, 11 AGUSTUS 2015 07:57  Sumber: www.kemenpppa.go.id

Read More

Puncak Peringatan Hakteknas ke-20

10 Agustus 2015, merupakan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-20. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 71 Tahun 1995, Hakteknas diperingati setiap tanggal 10 Agustus sejak 1995. Tema Hakteknas ke-20 adalah “Inovasi Iptek untuk Daya Saing Bangsa” dengan sub tema “Pangan, Energi, dan Maritim”. Puncak peringatan Hakteknas ke-20 diselenggarakan pada hari Senin 10 Agustus 2015 di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priuk. Hal tersebut menunjukkan keinginan pemerintah menggaris bawahi pentingnya kemaritiman dalam peringatan Hakteknas kali ini. Rangkaian acara puncak peringatan Hakteknas ke-20 ini diawali dengan penganugerahan 5 anugerah kepada penggiat Iptek yang berprestasi, yaitu: Labdakretya, Prayogasala, Widyapandegatama, Budhipura, dan Budhipura Kencana. Kemudian dilaksanakan pula  teleconference dengan PT Elnusa selaku pemilik kapal Eco Green Maintenance Barge dan dengan Bupati Penajam yang sedang mempersiapkan tempat untuk membangun Pusat Penelitian Kelautan bersama dengan Kemenristekdikti, Kemenko Maritim, dan BPPT. Acara dilanjutkan dengan Prosesi Budaya Larung yang  merupakan kearifan local para nelayan, dan ditutup dengan Pelepasan Kapal Riset Rigel, Baruna Jaya, dan Bawal Putih. Pada acara puncak peringatan Hakteknas ini, Menristekdikti melaporkan secara singkat mengenai perkembangan kerjasama Kemenristekdikti dengan Gubernur Jawa Barat dan DKI Jakarta. Selain itu Menristekdikti juga melaporkan mengenai seluruh kegiatan yang telah dilakukan Kemenristekdikti terkait memperingati Hakteknas ke-20. Menristekdikti juga mengatakan bahwa terlepas dari karya unggulan yang dihasilkan, inovator Indonesia masih banyak menghadapi kendala dengan berbagai peraturan yang tidak memungkinkan riset dimulai setiap saat dan dilaksanakan pada tahun jamak disesuaikan dengan karakteristik penelitian. Dan hambatan terbesar kemajuan inovasi adalah kurangnya sifat entrepreneur. Oleh sebab itu Menristekdikti bersama cabinet kerja akan memperbaiki iklim inovasi yang sifatnya lintas kementerian untuk memperkuat program Technopreneur. “Dengan iklim inovasi yang lebih baik maka entrepreneur di bidang Iptek akan berkembang pesat”, ujar M. Nasir.  Sumber: www.ristek.go.id

Read More

Sinergi Pemerintah Pusat, BI dan Pemerintah Daerah Kalimantan Respon Perlambatan Ekonomi

Jakarta, 12/08/2015 Kemenkeu - Melihat perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini, pemerintah segera merespon dengan melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah. Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam adalah Kalimantan, yaitu sebesar 1,5 persen pada kuartal II. Kalimantan, sebagai daerah yang aktifitas ekonominya didominasi perdagangan barang komoditas, terkena pengaruh turunnya permintaan barang komoditas dan melemahnya harga komoditas dunia, sebagai efek dari dampak pelemahan ekonomi global.

Melihat ini, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro saat pertemuan koordinasi antara BI, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah se-Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur, memamparkan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini dilakukan agar pemerintah di Kalimantan dapat menekan laju inflasi dan memperbaiki pertumbuhan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk jangka pendek, Menkeu mengimbau pemerintah daerah seluruh provinsi di Kalimantan untuk segera memanfaatkan anggaran yang masih menganggur di bank pemerintah. Anggaran tersebut, jika dijadikan aktifitas baik dalam bentuk belanja modal maupun belanja barang, akan dapat mendorong pertumbuhan di daerah.

"Kami sangat mendorong pemerintah daerah di Kalimantan untuk mengalokasikan anggaran untuk 2 hal yang kritikal untuk pertumbuhan makro, pertama alokasi anggaran untuk stimulus diperkuat seperti belanja modal dan infrastruktur yang langsung mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kedua, alokasi untuk membantu operasi pasar,” jelas Menkeu.

Untuk solusi jangka menengah panjang, melihat besarnya potensi sumber daya alam di Kalimantan, Menkeu menilai hilirisasi industri sumber daya alam penting untuk Kalimantan dalam memperbaiki pertumbuhan.

Pemerintah pusat mendukung penuh percepatan hilirisasi industri ini dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti kemudahan dalam penanaman modal di PTSP, dan yang terbaru kebijakan keringanan atau pembebasan pajak yang akan segera terbit pada bulan ini. "Sudah ada fasilitas yang jelas yaitu tax allowance dan tax holiday, baik untuk industri yang berbasis pertanian maupun pertambangan," ujar Menkeu.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

Menteri Luar Negeri RI Terima Kunjungan Secretary of State Tahta Suci Vatikan Kardinal Pietro Parolin

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, telah menerima kunjungan Secretary of State Tahta Suci Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI (11/08). 

Dalam hubungan diplomatik Indonesia dan Tahta Suci Vatikan yang telah menginjak usia 65 tahun, kunjungan ini merupakan kunjungan pertama seorang Secretary of State Vatikan sejak kunjungan dalam rangka mendampingi Paus Yohanes Paulus II dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tahun 1989. 

Dalam pertemuan bilateral, Menlu RI dan Secretary of State Vatikan menegaskan bahwa hubungan bilateral kedua Negara berjalan dengan sangat baik dan dalam prinsip saling menghormati kedaulatan dan integritas masing-masing Negara. Secara khusus, Kardinal Parolin menegaskan bahwa Vatikan memandang Indonesia sebagai contoh teladan kerukunan dalam masyarakat multi-kultural dan multi-religi dimana masyarakat hidup saling pengertian, saling berdampingan dan saling bekerjasama dengan damai melalui semboyan “Unity in Diversity”.

Pertemuan juga menyepakati penguatan kerjasama bilateral RI-Vatikan dalam empat bidang sebagai berikut:

1.    Dialog Lintas Agama. Kedua Negara sepakat untuk melanjutkan kerjasama dialog lintas agama.

2.    Kerja sama Sosial-Budaya. Kedua Negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama eksibisi seni dan budaya Indonesia di Museum Vatikan yang selama ini telah menampilkan relief Candi Borobudur dan artefak etnis Indonesia. Diharapkan kerja sama ini dapat membangun jembatan pemahaman lintas budaya.

3.    Kerja sama Antar Media, antara RRI dengan Radio & Televisi Vatikan. Kedua Negara sepakat untuk meneruskan kerja sama melalui peliputan perayaan Paskah di Larantuka, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016.

4.    Kerja sama Pendidikan. Kedua Negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama pendidikan berupa pertukaran pelajar atau dosen, di antaranya yang sudah berlangsung antara Universitas Islam Negeri Jakarta dengan Universitas Urbaniana di Vatikan. Saat ini, terdapat lebih dari 1500 Pastor dan Suster dari Indonesia yang terlibat dalam pelayanan di Vatikan dan di seluruh Italia.

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More