Jokowi : Birokrasi Harus Menjadi Solusi

Presiden Jokowi mengapresiasi Kementerian ESDM untuk penandatangan kontrak lebih cepat 7 bulan. Pemerintah harus meninggalkan pola pola lama dalam pengurusan kontrak, sudah tidak jamannya lagi, kontrak ditanda tangani pada bulan Agustus – September. Kontrak diharapkan tidak hanya cepat tetapi berkualitas.

“Tahun 2015 realisasi anggaran Kementerian ESDM hanya 64%, tahun ini saya sudah bisiki Menteri ESDM minimal 90%, dengan penandatangan kontrak hari ini harus tercapai” ujar Jokowi.

Tidak hanya realisasi anggaran yang disikapi oleh Presiden, fokus  pemerintah saat ini harus berubah untuk mencapai manfaat yang maksimal untuk masyarakat yaitu : energi, pangan dan infrastruktur. Semangat membangun dan percepatan kerja tidak bisa sendiri, harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah juga harus cepat menyelesaikan masalah, tidak hanya kajian.

Presiden berpesan untuk hasil kontrak ini haruslah menyerap tenaga sebanyak banyaknya,melibatkan kontraktor2 lokal, agar ekonomi daerah jalan dan menggunakan produk-produk dalam negeri, batasi barang impor. “Birokrasi harus menjadi solusi dari permasalahan” tegas Jokowi.

sumber: www.esdm.go.id

Read More

5 Tahun Kedepan, Subsidi Energi Turun 53%

Tahun 2014, pemerintah mengucurkan subsidi sebesar Rp 314,75 triliun untuk mensubsidi listrik, BBM, LPG maupun BBN. Tahun selanjutnya, 2015, pemerintah memperkirakan lima tahun kedepan subsidi energi akan cenderung turun secara signifikan hingga mencapai 53% dari sebelumnya sebesar Rp 1.340 triliun menjadi Rp 561 triliun.

“Subsidi energi kita 5 Tahun terakhir mencapai selalu diatas Rp 200 trilun dan kedepan, akan sangat rendah karena kebijakan untuk membuat subsidi fix menjadi Rp 1.000 dan inshaa Allah kedepan akan ada perbaikan karena harganya makin rendah dan kemungkinan subsidi akan tergeser dengan penggunaan energi baru terbarukan,” demikian diutarakan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said dalam laporannya di acara Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa KESDM tahun 2016, Senin (29/2).

5 Tahun yang lalu subsidi energi mencapai Rp 1.340 triliun,  5 tahun ke depan diperkirakan subsidi akan turun 53% menjadi sekitar RP 561 Triliun. Subsidi energi tertinggi dicapai pemerintah pada tahun 2012, sebesar Rp 315,23 trilun dan 2014 sebesar  Rp 314, 745 triliun.

Penuruan nilai subsidi diakibatkan adanya perubahan pola kebijakan subsidi yang diterapkan Pemerintah. Mulai tahun 2015. Pemerintah menetapkan perubahan pola kebijakan subsidi sehingga dalam lima tahun kedepan subsisi energi akan menurun drastis. Nilai subsidi energi 2004-2014 (sepuluh tahun terakhir) sebesar Rp 2.060 triliun. Untuk 5 tahun terakhir (2010-2014) sebesar Rp 1.340 triliun, tetapi dengan perubahan pola kebijakan subsidi maka dalam 5 tahun kedepan subsidi energi turun 53% menjadi Rp 561 triliun.

Dengan penurunan anggaran untuk subsidi energi ini, maka pemerintah mempunyai ruang fiskal yang cukup besar untuk dialokasikan pada kegiatan lain seperti, peningkatan pembangunan infrastruktur energi.

sumber: www.esdm.go.id

Read More

Ketua KPK Optimis Kemenag Bisa Jadi Contoh Dalam Pemberantasan Korupsi

Salah satu ketua KPK Laode Moh. Syarif mengungkapkan optimismenya terhadap gerakan anti korupsi di Kementerian Agama. Hal ini disampaikan Laode saat memberikan sambutan pada Seminar “Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan” yang diselenggarakan Dharma Wanita Itjen Kemenag bekerjasama dengan Australia-Indonesia Partnership for Justice dan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK).

“Saya optimis, di bawah kepemimpinan Menag Lukman Hakim Saifuddin, serta dibantu Bapak Irjen dan aparatur lainnya, Kemenag  akan menjadi contoh bagi kementerian lain (dalam pemberantasan korupsi,” terang Laode disambut tepuk tangan peserta seminar, Jakarta, Selasa (01/03).

Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Irjen Kemenag M. Jasin, Ketua Dewan Pembina DWP Kemenag pusat Trisna Willy Lukman, Ketua DWP Kemenag pusat Endah Nur Syam, perwakilan Dubes Australia Lucia Pietropaoli, Juru Bicara KPK Yuyuk Andriati Iskak, Gandjar Laksmana Bonaparte dari Tim SPAK, dan 26 DWP Kanwil Kemenag Provinsi.

Menurut Laode, Kementerian Agama adalah kementerian pertama yang didatangi oleh SPAK. Hal ini, tegas Laode, tidak terlepas dari kepemimpinan Menag LHS dan Irjen yang terbuka dalam gerakan anti korupsi sehinga SPAK dapat diterima di Kemenag. Apalagi, internaslisasi integritas dan anti korupsi banyak didapat pada nilai-nilai keagamaan sehingga wajar kalau Kemenag menjadi tempat pertama bergulirnya SPAK.
“Saya sangat berharap, SPAK bisa mengunjungi kementerian dan lembaga lain dan semoga bisa diterima dengan baik,” ujarnya.

Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Australia diluncurkan oleb KPK dan Australia bertepatan dengan Hari Kartini tahun 2014. Saat ini, sudah lebih dari 200 ribu orang di 10 provinsi telah mengikuti pelatihan untuk memahami bagaimana perempuan bisa memberantas korupsi, dari ibu rumah tangga sampai anggota parlemen. SPAK juga sudah memiliki lebih dari 499 agensi.

Laode menyambut gembira perkembangan ini. SPAK yang dulunya hanya berupa program, kini telah berubah menjadi gerakan. “Saya, Pak Menteri, dan Pak Jasin tidak bisa jadi anggota SPAK. Tapi kemi sangat mendukung,” katanya disambut tepuk tangan hadirin.

Kepada ratusan anggota DWP Kemenag, pusat dan daerah, Laode berpesan bahwa untuk  menjadi anggota SPAK, maka syarat utamanya adalah mencintai gerakan anti korupsi. Hal itu, salah satunya bisa dimulai dengan bertanya kepada suami manakala memperoleh pendapatan melebihi dari yang biasanya, terlebih jumlahnya sangat signifikan.

Seminar Gerakan Anti Korupsi ini dijadwalkan akan berlangsung sampai sore hari. Tampil sebagai narasumber, Busyro Muqaddas (Peran Perempuan dalam Mencegah Korupsi), Gandjar Laksmana Bonaparte (Delik-Delik Korupsi), serta Trisna Willy Lukman Hakim Saifuddin.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Sekjen Targetkan Serapan Anggaran 2016 93 Persen

Kementerian Agama mentargetkan serapan anggaran Tahun 2016, 93 persen dari pagu anggaran 57,120 triliun. Untuk mencapai target ini dibutuhkan kerja keras dari kita semua, tidak terkecuali. Hal tersebut disampaikan Sekjen Kemenag Nur Syam saat menyampaikan paparannya pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2016 di Jakarta, Selasa (1/3).

Dibanding tahun 2014 yang mencapai 91,30 persen, serapan anggaran Kementerian Agama tahun 2015 mengalami penurunan 2,07 persen.  Diuraikan Sekjen, dari sisa anggaran yang tidak terserap, ada belanja pegawai yang tidak terserap 100 persen karena CPNS yang mestinya di akhir 2014 tuntasternyata tidak selesai hingga 2015.

“Ini bukan salah proyeksi, itu sudah kita proyeksikan hingga mencukupi, namun karena ada faktor tertentu tidak terselesaikan misalnya penyelesaian K 2, sehingga tidak terserap sesuai prosentasi yang kita harapkan,” ujar Sekjen.

Menurutnya, sektor pengadaan barang jasa tidak terserap relatif banyak. Belanja modal dan bansos yang tidak terserap seluruhnya membuat aspek inilah yang menyumbang tidak tercapainya target,
“Untuk itu tolong dibenahi, say minta ke kakanwil untuk 4 aspek belanja (pegawai, barang, modal dan bansos) terutama tiga aspek terakhir agar dimaksimalkan sesuai yang kita inginkan.  Kita berharap betul prosentasi belanja pegawai diminimalisasi ketidakterserapanya,” ujar Sekjen.

“Kita bersyukur kita di tengah kesulitan masih bisa mencapai 89,23 ersen anggara kita terserap. Tahun depan, jangan lagi mengakhirkan realisasi bansos,” imbuhnya.

Untuk mencapai target serapan 93 persen, dikatakan Sekjen kita perlu melakukan jadwal ulang serapan anggaran per triwulannya. Nur Syam menekankan agar seluruh satuan kerja membuat proyeksi pelaksanaan program dan anggaran di tahun 2016.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More