Kapolri Lantik Wakapolri Badrodin Haiti

Penulis: Yan Chrisna Dwi Atmaja

Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Pol Oegroseno. (Foto: Dedy Istanto)

 

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol Sutarman melantik Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Pol Oegroseno yang sudah memasuki masa pensiun pada 24 Februari 2014.

Pelantikan dilaksanakan di Rupatama, Mabes Polri, Selasa (4/3), dan dihadiri oleh seluruh Kapolda, perwakilan Badan Narkotika Nasional, Komisi Kepolisian Nasional dan seluruh jajaran Polri.

"Peran Wakapolri dibutuhkan untuk menetukan pola mengarahkan proses, baik manajerial maupun kepemimpinan Polri guna meningkatkan organisasi melalui visi yang telah ditetapkan," kata Sutarman.

Sutarman memerintahkan kepada Wakapolri baru Komjen Pol Badrodin untuk menyelesaikan konflik-konflik sosial di masyarakat yang menghambat pembangunan sosial, seperti kejahatan jalanan, penggunaan peledak dan senjata api hingga peredaran gelap narkotika serta terorisme.

"Tuntuan masyarakat bukan hanya menindak, tetapi diharapkan bagaimana agar kita bisa mencegah, sehingga tidak timbul kerugian dan korban gangguan kamtibmas," kata Kapolri.

Dia juga memerintahkan untuk menghadirkan anggota polisi di tengah-tengah masyarakat dan menciptakan transparansi serta akuntabilitas nyata dan peningkatan karakter untuk menjamin rasa aman.

Sutarman juga menyoroti agar pelaksanaan "grand strategy" Polri 2005-2025, yakni membangun kepercayaan masyarakat, membangun kemitraan dan membangun organisasi bisa terus diwujudkan sebagai pedoman dan kebijakan untuk membangun organisasi yang unggul.

"Bukan hanya teori dan konsep, tetapi dapat terlaksana secara optimal serta diperlukan evaluasi menyeluruh dan mendalam," ujarnya.

Dia juga memerintahkan pengamanan Pemilu 2014 yang dimulai 16 Maret mendatang dan berlangsung selama 224 hari.

"Fokuskan pada pengamanan Pemilu 2014, tahapan sudah dimulai dengan baik agar sampai hingga titik terjauh," ucapnya.

Jenderal Polisi bintang empat itu juga memerintahkan untuk mengevaluasi kinerja internal Polri memasuk rencana strategi gelombang III, 2013-2015.

"Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana yang diamantkan undang-undang dan perudang-undangan lainnya, melalui serah terima jabatan berdasarkan pada manajemen sumber daya manusia, keberadaan pejabat baru diharapkan terus berpegang teguh memberikan pelayanan terbaik," tandasnya.

Sutarman juga berterima kasih kepada Komjen (Purn) Oegroseno atas kinerja selama mengabdi di kesatuan Bhayangkara tersebut, seperti program satu polisi satu desa, "quick respons" 110 serta teknologi dan informasi di tubuh Polri.

"Saya menilai Komjen Oegroseno dan melaksanakan tugas dengan baik, tetapi kami masih memerlukan gagasan dan ide untuk kemajuan Polri," katanya.

Penunjukkan Wakapolri berdasarkan surat Telegram Kapolri nomor ST/478/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 bahwa Komjen Pol Drs Oegroseno SH Wakapolri dimutasikan sebagai Pejabat Hati Pelayanan Markas Polri dalam rangka pensiun, kemudian Komjen Pol Drs Badrodin Haiti Kabaharkam Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolri.

Badrodin Haiti lahir Jember, Jawa Timur 24 Juli 1958 dan angkatan kepolisian 1982.

Dia pernah menjabat Kapolda Sulawesi Tengah (2006-2008), Kepolda Sumatera Utara (2009-2010), Kapolda Jawa Timur (2010-2011), menjabat sebagai Kabaharkam Polri (2013-2014) dan Wakapolri mulai 1 Maret 2014.

Oegroseno yang merupakan Akpol 1978 dalam karirnya pernah menjabat Kapolda Sulawesi Tengah (2005-2006), Kapolda Sumatera Utara (2010-2011), Kepala Lembaga Pendidikan Polri (2011-2012), Kabaharkam Mabes Polri (2012-2013) dan Wakapolri (2013-2014). (Ant)

Sumber: www.m.satuharapan.com

Read More

Sosialisasi Peraturan tentang Hari dan Jam Kerja, dan Peraturan tentang Tata Naskah Dinas

SOSIALISASI PETUNJUK PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL RI. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial, Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial RI pada hari Senin, 3-4 Maret 2014 telah mengadakan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial. Acara yang diadakan di Hotel Salak The Heritage, Bogor dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial dan dihadiri oleh para Kepala Bagian Umum unit eselon I, dan Kepala Subbagian Tata Usaha setiap satuan kerja di lingkungan kantor pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial di wilayah Jakarta,  Bogor, Bekasi, Bandung, dan Sukabumi. Kegiatan yang berlangsung hingga  hari Selasa, 4 Maret 2014 tersebut, membahas tentang substansi Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja, seperti jumlah waktu / jam kerja, kewajiban mengisi absensi, pelanggaran dan pejabat pengelola kepegawaian. Pada kesempatan tersebut juga menghadirkan 2 (dua) orang narasumber dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang menyampaikan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendagayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (At.Fes) Sumber: www.kemsos.go.id

Read More

Hari Gizi Nasional (HGN) 2014: Gizi Baik, Kunci Keberhasilan JKN

Gizi baik akan menurunkan kesakitan, kecacatan, dan kematian serta menjaga kesetabilan pengeluaran pemerintah untuk kesakitan dan kecacatan. Karena itu, gizi baik adalah kunci keberhasilan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN).

Demikian, pernyataan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak (KIA), dr. Anung Sugihantono, M.Kes, pada kegiatan Puncak Peringatan Hari Gizi Nasional ke-54 tahun 2014 yang bertema Gizi Baik, Kunci Keberhasilan Pelaksanaan JKN di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta (25/2).

Hari Gizi Nasional (HGN) ke 54 tahun 2014 menjadi momen berharga untuk membangun kesadaran berperilaku gizi seimbang, ujar dr. Anung.

Puncak peringatan HGN ke-54 tahun 2014 secara resmi dibuka oleh Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN (Bappenas), Dra. Nina Sardjunani, MA.

Usai peresmian Puncak Peringatan HGN ke-54 tahun 2014,  Menkes RI meluncurkan sekaligus menyerahkan secara simbolis 4 buah buku, yaitu: 1) Angka Kecukupan Gizi (AKG) kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Ir. Roy Sparingga, M.App.Sc., Ph.D; 2) Pedoman Gizi Seimbang (PGS) kepada Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Ditjen PMD Kemendagri, Nata Irawan, SH, Msi; 3) Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS) kepada Direktur Bina Upaya Kesehatan (BUK) Rujukan, Kemenkes RI, H. Chairul rajab Nasution, Sp.PD, KGEH, FINASIM, M.Kes; serta 4) Komik Ayo Sarapan Sehat kepada Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak (KIA), dr. Anung Sugihantono, M.Kes.

Pentingnya gizi dalam kehidupan bangsa Indonesia, sudah dirintis oleh almarhum Prof. Poorwo Soedarmo, Bapak Gizi Indonesia, sejak awal kemerdekaan tahun 1950. Saat itu beliau diangkat oleh Menteri Kesehatan, almarhum dr. J. Leimena, untuk mengepalai Lembaga Makanan Rakyat (LMR) yang juga dikenal sebagai Instituut Voor Volksvoeding (IVV). Salah satu hasil perjuangan Prof. Poorwo Soedarmo adalah mendirikan Sekolah Djuru Penerang Makanan pada 25 Januari 1951. Mulai sejak tahun 1960 sampai sekarang, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi Nasional.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes.

Sumber: www.depkes.go.id

Read More

RI-Jepang Inisiasikan Kerjasama Pertahanan Melalui Forum Two Plus Two

RI dan Jepang adalah dua kekuatan bagi perdamaian di kawasan. Jepang dan Indonesia memiliki pandangan yang sama mengenai  betapa pentingnya pemeliharaan perdamaian dan keamanan di kawasan. Untuk merealisasikan hal ini, kedua negara akan segera melaksanakan forum kerjasama 2+2 (two plus two). Hal ini dikatakan Menlu RI, Dr. R.M. Marty Natalegawa saat menerima kunjungan Menlu Jepang, Fumio Kishida di Gedung Pancasila, Kemlu (01/03).

Selain berbagai masalah seputar politik luar negeri forum 2+2 ini merupakan pertemuan antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara. Secara bersama-sama, forum ini akan membahas mengenai masalah dan upaya untuk menjaga serta memajukan keamanan di kawasan. 

Sebelumnya, forum ini telah disepakati oleh kedua kepala pemerintahan pada saat pertemuan ASEAN – Jepang di Tokyo pada bulan Desember 2013. 

Adapun topik-topik yang dibahas tersebut antara lain kontribusi pada pasukan pemelihara perdamaian, penggunaan aset militer untuk penanggulangan bencana, dan kerjasama di bidang transnational crime.

“Saya kira forum ini adalah suatu jaringan kerjasama yang akan terus kita kembangkan dengan negara-negara lain, tidak hanya dengan Jepang. Nantinya kita akan melakukan kerjasama serupa dengan Tiongkok misalnya, dan juga negara-negara lain” sambung Menteri Luar Negeri RI. 

Masalah keamanan dan pertahanan kawasan yang saat ini sedang mengalami banyak tantangan menjadi salah satu landasan utama diadakannya forum ini.

Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Jepang bersepakat untuk menyatakan bahwa apapun rencana kebijakan dibidang pertahanan suatu negara, hal penting yang harus senantiasa dijaga adalah komunikasi dan transparansi. 

Kedua hal ini ditujukan agar tidak terjadi salah tafsir dan pemahaman. Forum 2+2 ini, akan menjadi wadah penting untuk memaparkan apa sebenarnya niat dan maksud yang ada dibelakang suatu kebijakan dalam bidang pertahanan negara. Menurut rencana, forum 2+2 ini akan digelar di Jepang sekitar April-Mei mendatang.  

Pertemuan bilateral kedua Menteri Luar Negeri ini di adakan disela-sela acara CEAPAD II (2nd Conference of Cooperation among East Asian for Palestinian Development) yang diadakan pada 28 Februari – 02 Maret 2014. 

Selain membahas mengenai kerjasama bidang pertahanan dan keamanan, agenda lain yang dibahas dalam pertemuan bilateral ini adalah kerjasama dibidang ekonomi dan perdagangan. 

Indonesia dan Jepang bertekad untuk terus memperkuat kerjasama bilateral bidang ekonomi dan perdagangan. Menteri Fumio Kishida dalam kesempatan ini sekaligus mengundang Menteri Marty Natalegawa untuk turut hadir dalam pertemuan NPDI (Non-Proliferation and Disarmament Initiative) 2014 pada April mendatang di Hiroshima, Jepang. (Sumber: Dit. Infomed/Az)

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

Kemenag dan DPR Sepakati BPIH 1435H/2014M

---

Jakarta (Pinmas) —- Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI menyepakati hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1435H/2014M  dengan rata-rata sebesar USD3.219. Jumlah ini turun USD308 dari BPIH yang ditetapkan pada penyelenggaraan haji 1434H/2013M dengan rata-rata USD3.527.
Penjelasan ini sebagaimana tertuang dalam Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, Senin (03/02), yang ditandatangani oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah dan Menteri Agama Suryadharma Ali.
Dengan asumsi nilai tukar rupiah APBN Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp10.500, maka besaran direct cost BPIH 1435H sebesar Rp33.799.500,- . Jumlah ini turun Rp59.000,- dibanding dengan direct cost BPIH 1434H yang jumlahnya mencapai Rp33.859.200,- (asumsi nilai tukar saat itu USD1=Rp9.600,-).
BPIH ini nantinya akan dialokasikan untuk pembayaran tiket dan airport tax, biaya pemondokan Makkah, serta living allowance. Sebagaimana tahun sebelumnya, pembayaran BPIH juga disesuaikan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat pelunasan.
Selain BPIH 1435H, rapat kerja masa persidangan III Tahun Sidang 2013-2014 ini juga menyepakati beberapa hal penting berikut:
Pertama, dana indirect cost BPIH 1435H sebesar Rp2.779.723.354.556 atau naik sebesar Rp590.619.211.363 dibanding BPIH 1434H. Dana indirect cost ini nantinya akan dialokasikan untuk biaya langsung, biaya perjalanan jamaah di Arab Saudi dan dalam negeri, biaya operasional haji Arab Saudi dan dalam negeri, serta safeguarding/contingency;
Kedua, anggaran safeguarding/contingency sebesar Rp104.244.369.550 yang aakan dialokasikan untuk cadangan resiko nilai tukar, perubahan kebijakan Arab Saudi, serta resiko biaya penerbangan;
Ketiga, komponen DAM Haji Tamattu’ sebesar Rp206.691.712.800 dengan perhitungan alokasi per jamaah sebesar SAR475. Pengelolaan dana DAM ini akan diserahkan secara kolektif kepada Islamic Development Bank (IDB) melalui Kementerian Agama;
Keempat, seluruh perhitungan biasa dalam BPIH 1435H/2014M menggunakan mata uang rupiah setelah menyesuaikan apresiasinya terhadap dollar; dan
Kelima, jamaah haji lunas tunda tahun 1434H/2013M akan mendapatkan selisih BPIH sesuai embarkasi masing-masing yang bersumber dari hasil efisiensi BPIH1434H/2013M. (pinmas/mkd)

Sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Pemerintah Indonesia Dukung Kemerdekaan dan Kedaulatan Negara Palestina

Senin, 03 Maret 2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kenegaraan PM Palestina, Rami Hamdallah Jumat (28/2) sore di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama PM Hamdallah ke Indonesia sejak dilantik menjadi PM Palestina pada Juni 2013 lalu.   Kedua pemimpin membahas kerja sama bilateral di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan people-to-people contact. Secara khusus, Presiden SBY dan PM Hamdallah juga mendiskusikan mengenai perkembangan situasi terkini di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina. Dalam joint press statement, Presiden Yudhoyono menegaskan kembali komitmen penuh Pemerintah Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Negara Palestina dengan konsep two-state solution. Pada kesempatan tersebut, PM Palestina menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan, konsistensi, dan keterlibatan Indonesia dalam mengupayakan proses perdamaian dan kemerdekaan negara Palestina. Untuk itu, perlu ditingkatkan hubungan kedua negara pada tataran people-to-people contact, salah satunya dibuktikan dengan kunjungan lebih dari 48 ribu wisatawan Indonesia ke Palestina dalam rangka melakukan wisata reliji. Beberapa topik pembahasan lain yang menjadi fokus bersama antara lain pembentukan Indonesia-Palestine Business Council untuk mencari peluang-peluang baru sektor kerja sama kedua negara, serta pemberian capacity building bagi warga Palestina melalui pendidikan dan pelatihan. Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden SBY, PM Palestina berada di Jakarta untuk menghadiri Conference on Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) ke-2, tanggal 1 Maret 2014. CEAPAD merupakan bagian dari mekanisme komitmen Kemitraan Strategis Asia Afrika (NAASP) yang terbentuk sejak tahun 2008, yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas dan kontribusi negara-negara peserta di kawasan Asia Timur terhadap upaya pembangunan perekonomian Palestina, terutama melalui program-program peningkatan kapasitas. Sejauh ini, Indonesia telah berkontribusi nyata dengan membantu melatih sekitar 1.257 warga Palestina. (DKHI-Humas) Sumber:

Read More