Rupiah Menguat, Inflasi Diperkirakan Rendah

Jakarta 14/03/2014, MoF Fiscal News - Menteri Perdagangan (Mendag) M. Lutfi mengaku optimistis laju inflasi pada Bulan Maret akan lebih rendah dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir. Melemahnya laju inflasi tersebut tercermin dari inflasi Bulan Januari, Februari dan inflasi tahun ke tahun (y-o-y).

“Inflasi yang ada di Januari, Februari menunjukkan kondisi baik, sehingga inflasi (y-o-y) 7,75 dan inflasi Maret akan lebih baik dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir,” kata Mendag pada Rabu (12/3). Ia menambahkan, perkembangan inflasi saat ini berada di jalur normal pada level 4,5 plus minus 1. Meski demikian, pemerintah juga mewaspadai kemungkinan adanya inflasi yang disebabkan oleh administered price.

Pada kesempatan terpisah, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyampaikan bahwa penguatan rupiah terhadap dolar AS beberapa waktu terakhir masih dalam batas perkiraan sebelumnya. "Secara umum, kami melihat pasar efisien dan misalnya ada penguatan (rupiah), itu masih dalam volatilitas yang bisa diterima," katanya di Jakarta, Rabu (12/3).

Menurut Gubernur BI, penguatan rupiah tersebut terjadi karena aliran modal (capital inflow) mulai kembali masuk serta mulai membaiknya fundamental perekonomian nasional. "Faktor dariincoming flow untuk membeli surat berharga negara maupun saham di Indonesia, sampai minggu pertama Maret telah mencapai Rp38 triliun, bandingkan sepanjang 2013 incoming(hanya) Rp28 triliun," ujarnya. Dengan kondisi saat ini, ia menyakini nilai tukar rupiah Indonesia masih sejalan dan selaras dengan nilai tukar mata uang lain di regional.

Sementara itu, terkait suku bunga acuan, Gubernur BI memberikan sinyal bahwa BI ratekemungkinan akan dipertahankan pada level 7,5 persen. “Bahwa (melihat) kondisi pasar keuangan dan moneter pada saat sekarang ini, kurang lebih (BI rate) akan dipertahankan,” katanya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keputusan BI rate secara lebih komprehensif akan diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur pada Kamis (13/3), dan hal itu diputuskan berdasarkan data makro terbaru mengenai perekonomian nasional. "Karena semua tergantung data dan fakta yang akan dibahas Rapat Dewan Gubernur," pungkasnya.(nic)

www.kemenkeu.go.id

Read More

Peningkatan Kapasitas Penilaian Sumberdaya Hutan Mendukung Realisasi PDB/PDRB Lestari Sektor Kehutanan

Peningkatan Kapasitas Penilaian Sumberdaya Hutan Mendukung Realisasi

PDB/PDRB Lestari Sektor Kehutanan

Selama tahun 1999-2010, data BPS menunjukkan kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDB rata-rata per tahun adalah 0.94% atas dasar harga yang berlaku atau 1.01 % menurut harga konstan tahun 2000. Kecenderungan mengecilnya kontribusi sub sektor kehutanan ini disebabkan karena kebijakan penilaian sumberdaya sumberdaya hutan selama ini hanya menilai sisi tangible dan bersifat potensial saja (Kayu, produk kayu, rotan, getah), sementara ada nilai guna tak langsung dari hutan dalam mengurangi kerugian lingkungan yang tidak diperhitungkan, meskipun sudah ada payung hukumnya yaitu Permen KLH No. 15 tahun 2012 tentang Panduan Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan;  Permenhut No. P 58/MENHUT-II/2005 tentang penyusunan PDRB-Hijau sektor Kehutanan sebagai kegiatan pokok penyusunan rencana kehutanan, dan  Peraturan Presiden No.7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2000-2009, dimana konsep PDRB-Hijau sudah eksplisit dijelaskan. Persoalan yang mendasar adalah, setelah dipahami bahwa kontribusi kehutanan yang selama ini digunakan adalah tidak tepat (memerlukan koreksi mendasar untuk justifikasi) tetapi sampai saat ini (masih) belum diimplementasikan secara konkrit, baik dalam scope regional, maupun nasional.

Hal tersebut mengemuka dalam workshop nasional Penguatan Kapasitas, Kemampuan dan Penguasaan Iptek dalam Penilaian Sumberdaya Hutan di Jakarta (11-12/3). Hadir sebagai pembicara adalah Prof. Thomas Djamaluddin, Kepala LAPAN;  Dr. Basah Hernowo Direktur Kehutanan dan Sumberdaya Air; Prof. Nengah Surati Jaya, Fahutan IPB; Dr. Haruni Krisnawati, Badan Litbang Kehutanan; Prof. Yanto Santosa, Fahutan IPB, dan James L Hutagaol dari Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Utara.

Valuasi ekonomi sumberdaya hutan dapat memberikan strategi yang tepat (dari kajian akademik) untuk menentukan nilai dari dua sisi kepentingan yang berlawanan yaitu : (1) aspek konservasi, yang penentuan nilainya adalah dengan metoda pendekatan/proxi, dan (2) eksploitasi yang nilainya riil, kata Wahyu Andayani, Guru Besar Ekonomi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan UGM.

Mengutip (Hicks, 1946) Wahyu Andayani memaparkan kebijakan fiskal yang disusun secara periodik wajib memasukkan (memperhitungkan) biaya deplesi dan degradasi sumberdaya hutan/SDH (keduanya disebut sebagai depresiasi) dalam perhitungan neraca sumberdaya hutan nasional. Sebagai konsekuensinya adalah metoda konvensional yang saat ini digunakan untuk menemukan pendapatan nasional (PDB, dan PDRB-Coklat) harus dikoreksi (direvisi). Sehingga formula pendapatan bersih nasional/Net Domestic Product (sesuai dengan pembangunan berkelanjutan/berwawasan lingkungan) adalah merupakan hasil dari pengurangan antara pendapatan kotor/PDB  dengan estimasi/proxi depresiasi yaitu menipisnya sumber daya modal yang dihasilkan manusia/man made capital dan modal alam/natural capital         

Dalam kesempatan yang sama, Kepala LAPAN menyampaikan kebijakan UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dan Inpres No. 6 Tahun 2012 tentang kewajiban LAPAN dalam menyediakan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi dengan lisensi Pemerintah Indonesia yang memungkinkan Lembaga-lembaga pemerintah termasuk Kementerian Kehutanan untuk mengakses citra satelit resolusi tinggi secara cuma-cuma sehingga penilaian sumberdaya hutan dapat lebih optimal.

“Ciri sumberdaya hutan yang dapat dilihat langsung dan renewable, menyebabkan sumberdaya ini menjadi tumpuan Indonesia dalam pembangunan. Akan tetapi jumlah sumberdaya hutan yang sesungguhnya berapa, ada dimana, dan bagaimana memanfaatkannya masih menjadi pertanyaan besar yang perlu dijawab dengan melakukan Forest Resource Assessment secara benar”, ungkap Basah Hernowo, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air.

Project Manager AFoCO (ASEAN-Korea Forest Cooperation) Regional Component 2, I Wayan S Dharmawan menjelaskan workshop ini merupakan bagian penting untuk mengurai kesenjangan dan mengidentifikasi kebutuhan serta strategi untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan Indonesia dalam penilaian sumberdaya hutan sehingga implementasi PDB/PDRB Lestari sektor kehutanan dapat segera diwujudkan.

Dari workshop ini semua pihak berharap (1) perhitungan PDB/PDRB lestari,  depresiasi SDH, koreksi terhadap rentabilitas ekonomi, penilaian jasa lingkungan, dan beberapa output (tangible dan intangible lain seperti keanekaragaman hayati, karbon, sumber daya air, dan tapak (soil) sudah waktunya diimplementasikan sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional menjadi realistik, wajar, layak, rasional, serta aktual; (2) konsep dan metoda Forest Resource Assessment dapat lebih disederhanakan sehingga mudah dilakukan dilapangan serta menggunakan kombinasi antara proyeksi stock SDH dan inventarisasi berulang untuk mendapatkan stock SDH terkini; dan (3) mencakup seluruh kawasan hutan termasuk hutan di luar kawasan;

Sumber: www.dephut.go.id

Read More

Kagumi Demokrasi Melalui Pemilu, Presiden Libya Ingin Belajar dari Indonesia

​Duta Besar LBBP RI, Raudin Anwar, menyerahkan Surat-surat Kepercayaan kepada Presiden Libya, Nuri Ali Abu Sahmain di Kantor Kepresidenan Libya (12/03). Dalam sesi audiensi bersama Presiden Libya, Dubes RI sampaikan beberapa isu yang menjadi perhatian bersama. 

Dubes Raudin juga menuturkan akan menyampaikan undangan kepada High National Election Committee (HNEC) Libya untuk dapat datang dan melihat langsung pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden Indonesia.

Hal ini mengingat di Indonesia, akan diselenggarakan Pemilu Legislatif dan Presiden RI 2014 yang akan dilaksanakan pada 9 April 2014 dan September 2014. 

"Libya adalah salah satu negara pengekspor minyak ke Indonesia", pukas Dubes RI saat berdiskusi masalah perdagangan dan investasi. Dubes RI juga menyampaikan keinginan Pemerintah RI untuk dapat meningkatkan ekspor non-migas Indonesia ke Libya khususnya pasca revolusi 2011, nilai ekspor Indonesia ke Libya mengalami penurunan.

Selain itu Dubes Raudin juga membahas kemitraan di bidang people to people contact, "saat ini terdapat lebih dari 200 mahasiswa Libya yang tengah melanjutkan pendidikan tinggi di sejumlah universitas di Indonesia". 

Namun, sambungnya, hanya terdapat 20 mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan pendidikan di Libya. Oleh karena itu, diharapkan berbagai upaya untuk meningkatkan kerja sama P2P antara kedua negara, salah satunya melalui bidang pendidikan.

Dalam tanggapannya, Presiden Sahmain menyampaikan harapan agar hubungan erat yang telah terjalin antara kedua negara dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. 

"Libya ingin mendapatkan pengalaman yang berharga dari Indonesia sebagai negara yang berhasil mewujudkan demokrasi melalui proses yang berjalan dengan baik", tutur Presiden Sahmain. Oleh karena itu, Presiden Sahmain berencana akan mengirimkan anggota HNEC untuk melihat langsung Pemilu di Indonesia.

Dalam audiensi, Dubes RI turut menyampaikan salam hangat dari Presiden RI untuk Presiden dan seluruh rakyat Libya. Presiden Sahmain menyampaikan salam hangat kembali kepada Presiden RI dan rakyat Indonesia serta menyambut baik penugasan Dubes RI baru di negaranya. (Sumber: KBRI Tripoli/Ed.PY)

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

Ledakan Dua Gedung di East Harlem, Tidak Ada WNI Jadi Korban

Kamis, 13 Maret 2014

​Pada pukul 9.30 pagi (12/03) waktu setempat terjadi ledakan yang meruntuhkan dua gedung di East Harlem tepatnya di East 116th Street. Penyebab ledakan belum diketahui secara jelas namun Perusahaan Gas dan Listrik Con Edison telah merespon laporan dari area tersebut terkait bau gas sebelum terjadi ledakan. Hingga berita diturunkan belum ada laporan WNI menjadi korban.

Sampai dilaporkan, terdapat dua korban meninggal dunia dan 17 korban luka-luka dimana empat diantaranya luka serius. Namun, dapat dilaporkan bahwa daerah ini bukan merupakan hunian masyarakat Indonesia dan WNI.

KJRI New York masih terus memonitor penanganan kejadian ini oleh aparat setempat dan berkoordinasi dengan Kemlu AS di New York City. Pihak KJRI bahkan telah menghubungi Mayor’s Office of International Affairs (kantor Walikota NYC) untuk menanyakan informasi terkait WNI.  

Pihak NYPD telah menyatakan ledakan bukan tindakan terorisme. Pihak FBI dan tim penjinak bom berada di lokasi kejadian saat ini. Pihak kantor walikota NYC saat ini belum memiliki daftar korban dan akan menghubungi KJRI New York terkait daftar korban. (Sumber: KJRI New York)

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More