BI Optimistis Pemerintah Tangani Gangguan Distribusi Pangan dengan Serius

Jakarta, 24/01/2014 MoF (Fiscal) News – Bank Indonesia (BI) optimistis pemerintah dapat menangani gangguan distribusi pangan akibat bencana alam yang terjadi di sebagian kawasan Indonesia. Meskipun tidak dapat dipungkiri, dampaknya dapat mendorong inflasi Januari 2014 ke level 1 persen. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Dody Budi Waluyo di Jakarta, Jumat (24/1).

Menurutnya, kenaikan harga bahan pangan menjadi kontributor terbesar inflasi bulan ini, karena tersendatnya arus distribusi kebutuhan pokok di sejumlah daerah. Namun, pihaknya berharap kenaikan harga pangan ini tidak akan berlangsung lama. “Ini lebih banyak dari pangan, gangguan distribusi pastinya karena banjir,” imbuhnya.

Kendati demikian, pihaknya belum dapat mengumumkan sejumlah komponen bahan pangan yang menjadi penyumbang inflasi terbesar tersebut. Namun, untuk inflasi Januari kemungkinan akan mendekati level 1 persen, tidak berbeda jauh dengan historisnya yang sebesar 0,8 persen. “Ini kan cuma Januari saja, dan gejolak juga terjadi di minggu ketiga. Tapi saya lebih lihat upaya pemerintahnya, karena saya sangat yakin ini (gejolak harga pangan) ditangani dengan serius,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan bahwa faktor pendorong inflasi pada Bulan Januari ini kemungkinan adalah banjir. Namun, yang paling penting dilakukan pemerintah adalah dengan menjaga pasokan pangan agar angka inflasinya tidak sebesar tahun lalu. Untuk kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sendiri, lanjutnya, dampaknya baru akan terasa setelah aturan tersebut diberlakukan pada bulan Mei. Sehingga di Januari ini dampaknya belum akan ada.(ans)

Sumber : Kemenkeu

Read More

Bantuan Awal Kementan untuk Petani Korban Erupsi Sinabung Rp 2,7 Miliar

KABAN JAHE—Kementerian Pertanian RI memberikan bantuan bibit dan alat-alat pertanian senilai Rp 2,7 miliar untuk para petani yang tanamannya rusak akibat erupsi Gunung Sinabung. Bantuan diserahkan langsung Menteri Pertanian RI Suswono kepada Bupati Tanah Karo Kena Ukur Karo Jambi Surbakti, Kamis (23/1) di Posko Pusat Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung, Kaban Jahe, Tanah Karo, Sumut. Mentan Suswono mengungkapkan, bantuan yang diberikan merupakan bantuan tahap awal. Bantuan yang lebih besar akan menyusul setelah ada keputusan Pemerintah terkait  status bencana erupsi Gunung Sinabung. Selain itu, hingga kini belum dapat diprediksi sampai kapan erupsi akan berlangsung. Ada yang memprediksi sampai setahun, tetapi ada juga yang mengatakan bisa lebih cepat. Sementara bantuan pertanian akan terasa manfaatnya pada masa rehabilitasi. Bukan masa tanggap darurat seperti saat ini. “Tapi intinya pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Pertanian siap memberikan bantuan yang lebih besar, terutama pada masa rehabilitasi,” kata Mentan Suswono. Mentan juga mengungkapkan, batuan tahap awal tersebut dapat diberikan kepada  petani-petani yang akan direlokasi  ke daerah yang aman. Pasalnya mereka tinggal di radius tiga kilometer, yang berisiko tinggi untuk dihuni kembali. Pada kesempatan itu, Mentan memberikan bantuan berupa benih sayur mayur senila Rp 390 juta, benih kopi senilai Rp 900 juta, benih jeruk senilai Rp 300 juta, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) senilai Rp 1,17 miliar. Alsintan yang diberikan meliputi 20 unit pompa air, 20 unit traktor tangan (hand tractor), dan 20 unit cultivator. Menurut data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Karo, jumlah tanaman pangan yang rusak akibat terdampak debu vulkanik mencapai 20.269 hektare. Dari luasan tersebut, tanaman padi yang rusak mencapai 10.334 hektare dan tanaman hortikultura seluas 9,666 hektare. Tanaman hortikultura yang rusak meliputi sayuran 7.088 hektare, buah-buahan seluas 2.569 hektare, dan tanaman hias 9 hektare. Sementara tanaman perkebunan yang rusak mencapai 33.586 hektare. Sumber Berita: Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Kementan

Read More

Kemenag Upayakan Anggaran Masjid Ditambah

---

Jakarta (Pinmas) —- Masjid adalah sarana strategis pemberdayaan umat. Selain menjadi tempat salat dan ibadah lainnya, masjid menjadi sarana masyarakat  menjalankan berbagai aktivitas.
Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengakui bahwa perhatian Pemerintah terhadap masjid masih perlu ditingkatkan. Karenanya, Kementerian Agama akan mengusulkan agar anggaran untuk masjid ditingkatkan.
“Insya Allah kita usulkan anggaran mesjid dinaikkan,” terang Wamenag  pada acara peluncuran 50 unit mobil pemelihara masjid oleh Dewan Mesji Indonesia (DMI), di Masjid Istiqlal, Minggu (26/1/2014).
Sebelumnya, Ketua  DMI, HM Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa perhatian Pemerintah selama ini terhadap masjid memang relatif kurang. JK khawatir jika hal itu akan berpotensi pada berkembangnya faham radikal. “Kalau perhatian pemerintah kurang, bisa saja di mesjid berkembang faham radikal yang bisa merepotkan pemerintah sendiri,” ujar JK.
Atas masukan baik dari JK, Wakil Menteri Agama, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas keterlibatan DMI dalam mengurus masjid melalui organisasi yang dipimpinnya.  “Kami berterima kasih kepada Pak Jusuf Kalla, karena mau mengurus mesjid,” kata Wamenag.
“Di luar banyak tokoh, tapi tidak akrab dengan mesjid seperti Pak Jusuf Kalla,” imbuhnya sambil mengatakan bahwa ke depan Kemenag akan lebih peduli dengan program-program DMI dalam memberdayakan masjid di Indonesia.
Mobil unit Pemeliharaan Mesjid yang diluncurkan oleh DMI ini nantinya akan berkeliling ke seluruh Indonesia untuk menata sound system mesjid. Penataan ini dilakukan dengan maksud agar sound system mesjid tidak mendengung.  “Ini merupakan pekerjaan besar.  Biaya yang dibutuhkan sekitar 300 milyar rupiah untuk memperbaiki sound system 100 ribu mesjid selama 3 tahunan,” kata JK. (pinmas/mkd)

Sumber : Kemenag

Read More

Peluncuran EKKM 2014 di Idi Rayeuk, Aceh Timur Potensi Masyarakat Untuk Tanggulangi PMKS

Letak geografis Indonesia yang luas membutuhkan upaya serius dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara terpadu yang melibatkan potensi masyarakat.   “Kementerian Sosial (Kemensos) merealisasikan upaya tersebut, melalui Ekspedisi Kemanusiaan Kelompok Marjinal (EKKM) 2014. EKKM bertujuan untuk mengembangkan berbagai potensi yang melibatkan masyarakat dalam pemetaan dan penjangkauan PMKS dalam situasi darurat, ” kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri saat Peluncuran Tim EKKM 2014, sekaligus penyerahan DIPA Dana Dekonsentrasi Provinsi Aceh Tahun 2014 Rp 25.059.017.000 di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu, (25/1/2014).     Penanganan PMKS membutuhkan dukungan terpadu untuk meningkatkan keterjangkauan dalam pelaksanaannya dan tidak bisa dilakukan oleh Kemensos saja. Melainkan harus melibatkan banyak potensi, mulai dari lintas kementerian dan sektor, termasuk masyarakat.   “EKKM merupakan revitalisasi panti sosial melalui pelayanan berbasis masyarakat yang mengoptimalkan fungsi-fungsi panti di daerah dengan memposisikan panti sebagai pusat layanan kesejahteraan sosial, tidak hanya di panti, tapi di luar panti melalui keluarga dan masyarakat, ” tandasnya.   Pasca peluncuran, Mensos langsung memulai kegiatan di Desa Paya Lipah yang terletak di pesisir laut Selat Malaka, Kecamtan Peureulak. Desan dengan luas wilayah lebih kurang 7 KM bujur sangkar, berpenduduk 1.633 Jiwa, terdiri dari 439 Kepala Keluarga, jumlah laki-laki 831 jiwa dan perempuan 802 jiwa.   Di utara berbatasan dengan sungai Peureulak, di selatan berbatasan dengan Desa Seumatang Muda Itam dan Desa Blang Balok, di barat berbatasan dengan sungai Peureulak dan di timur berbatasan dengan laut Selat Malaka.   Desa Paya Lipah memiliki empat dusun dengan Kepala Desa dipimpin oleh Ishak Ismail. Dusun tersebut adalah Desa Teumpok Teungoh, Ulee Jalan, Meunje dan Desa Matang Aron.   Di Desa Paya Lipah terdapat seorang tokoh adat yang bertugas memimpin acara Khanduri. Khanduri Teung Linto Baro dan Dara Baro atau pesta perkawinan pengantin laki-laki dan perempuan, Khanduri Peutreun Aneuk Miet/Marhaban/ turun tanah anak bayi), Khanduri Kejreun Blang atau setiap mau turun ke sawah, serta Khanduri meminta keselamatan dunia dan akhirat serta diberkahi rezeki.   Kemensos memberikan paket bantuan di Kabupaten Aceh Timur, berupa RS-RTLH 200 unit @Rp 10 Juta total Rp 2 miliar, 15 Kube @ Rp 20 juta total Rp 300 Juta, 3 Sarana lingkungan @ Rp 50 juta total Rp 150 juta, bedah kamar lansia 50 Unit @Rp 10 juta total Rp 500 juta, keserasian sosial 4 Desa @Rp 109 juta total Rp 436 juta, serta kearifan lokal Rp 50 juta.   Di Kabupaten Aceh Besar, diberikan bantuan berupa RS-RTLH 100 unit @Rp 10 juta total Rp 1 miliar, 10 Kube @ Rp 20 juta total Rp 200 juta, 2 Sarana lingkungan @ Rp 50 juta total Rp 100 juta, serta Pinjam Pakai Mobil LK3 1 Unit Rp 365.709.300. Sementera, di Kabupaten Aceh Tengah, paket bantuan pinjam pakai Mobil LK3 1 Unit Rp 365.709.300.  (Sumber Berita dan Dok. Biro Humas) Kemenkes

Read More

Kecerdasan Erat Kaitannya Dengan Asupan Gizi

Kecerdasan manusia sangat erat kaitannya dengan asupan gizi. Seorang anak yang mengalami gangguan akibat kekurangan iodium akan mengalami kehilangan kecerdasan sebesar 10 - 50 IQ point. Anak dengan kecerdasan rendah ini dikhwatirkan akan menjadi beban pada masa akan datang. Selain itu gizi juga memiliki hubungan erat dengan kematian anak di bawah 5 tahun. Berdasarkan data yang dilansir dalam Jurnal Lancet tahun 2013, sebanyak 44,7% kematian bayi disebabkan karena berat bayi lahir rendah (BBLR), kegagalan pemberian ASI, anak Balita stunting (pendek), kurus, dan kekurangan vitamin A dan mineral Zink.

Demikian penjelasan ini disampaikan  Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dr. Anung Sugihantono, M.Kes dihadapan  pers pada acara Media Gathering SOHO Better U memperingati Hari Gizi Nasional  2014 di Jakarta (22/1).

Dr. Anung menyatakan secara garis besar, masalah gizi pada anak dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, pertama  yaitu kekurangan vitamin A dan Gangguan Akibat Kurang Iodium dan  kedua adalah stunting  dan gizi kurang pada anak Balita.

Untuk menanggulangi stunting, Kementerian Kesehatan melakukan serangkaian kegiatan yang dimulai dari usia remaja dan fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 24 bulan,  ujar dr. Anung.

Dr. Anung melanjutkan, persoalan gizi yang terakhir ialah kelebihan gizi, dimana saat ini tendensinya meningkat dan mengancam kesehatan masyarakat.  Kondisi ini menjadi persoalan serius karena memicu penyakit tidak menular pada usia lebih muda.

Pada kesempatan yang sama Ahli Gizi, dr. Laila Hayati Sp.G (K) mengatakan bahwa obesitas pada anak dapat dicegah dengan cara memantau pertambahan berat badan dan tinggi badan secara teratur, penghitungan Indeks Massa Tubuh (IMT) tubuh anak secara berkala, aktifitas fisik rutin tiga hingga lima kali seminggu dan melakukan pengontrolan makanan pada anak.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Anung menjelaskan Kementerian Kesehatan juga melakukan beberapa upaya dalam menangani permasalahan gizi, seperti: pemberian vitamin A bagi setiap anak, Penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), promosi pemberian ASI eksklusif dan penggunaan garam beryodium, pemberian Makanan Penggaanti ASI (MP-ASI) dan PMT pemulihan pada anak Balita gizi kurang dan perawatan pada anak Balita gizi buruk.

Selain itu di beberapa Propinsi dilakukan pemberian Multi Mikro Nutrition (MMN) yang terdiri dari 14 jenis vitamin dan mineral kepada anak balita. Bagi ibu hamil, diberikan 90 butir tablet zat besi dan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil yang menderita kurang energi kronis tandas dr. Anung.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat email kontak@depkes.go.id

Sumber : Kemenkes

Read More

Kemdikbud Gelar Workshop Perubahan Iklim untuk Kepala Sekolah dan Guru

Senin, 27/01/2014 - 13:15

Jakarta, Kemdikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) menggelar workshop perubahan iklim dengan menggandeng UNESCO. Kegiatan ini diikuti 40 Kepala Sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

Workshop tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan, Musliar Kasim. Dalam kesempatan tersebut Wamendik mengatakan, pendidikan menjadi pilar utama dalam mengadaptasikan perubahan iklim kepada generasi muda. Pendidikan, kata dia, dapat memberikan kesadaran kepada anak didik kita tentang ancaman perubahan iklim yang akibatnya sudah dirasakan bersama.

“Seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, berkembangnya penyakit malaria, demam berdarah, dan kerusakan pada tanaman,” kata Wamendik, saat membuka workshop tersebut, di Gedung D Kemdikbud, Senin (27/01/2014).

Wamendik mengatakan, Kemdikbud telah memasukkan tentang pengajaran mengenai perubahan iklim pada setiap tingkatan. “Pengajaran tentang perubahan iklim ini dapat dilakukan pada berbagai mata pelajaran yang relevan,” katanya.

Selain menghadirkan Kepala Sekolah dan guru, workshop tersebut juga mengundang delapan sekolah yang akan berbagi pengalaman tentang program perubahan iklim yang telah dilakukan di sekolahnya. Delapan sekolah tersebut adalah, SDN 12 Bendungan Hilir, SDN 9 Bantar Jati, Bogor, SMP 7 Bandung, SMP Islam Al-Azhar 9 Kemang, SMA Insan Cendekia Madani, Serpong, SMA 6 Padang, SMK Wikrama Bogor, SMK 2 Bekasi. (Aline Rogeleonick)

Sumber : Kemendikbud

Read More

Menteri PU Lantik Pejabat Eselon I dan II

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melantik pejabat struktural Eselon I dan II di lingkungan Kementerian PU di Ruang Sapta Taruna, Jumat (24/1). Pejabat yang dilantik diantaranya Ir. Adjar Prajudi, MCM., MCE menjadi Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Direktorat Jenderal Cipta Karya menggantikan Ir. Guratno Hartono, MBC.

Sedangkan Guratno Hartono dilantik sebagai Kepala Pusat Kajian Strategis menggantikan Andreas Suhono yang dilantik menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Dia menggantikan Rido Matari Ichwan yang dilantik sebagai Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (SAMPU) bidang Ekonomi dan Investasi menggantikan Setiabudi Algamar.

Pejabat lain yang dilantik adalah Waskito Pandu sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan menggantikan Graita Sutadi yang memasuki purna karya bakti.

Di lingkungan Ditjen SDA, Mudjiadi dilantik sebagai SAMPU Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat. Hari Suprayogi menjadi Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air, Widiarto menjadi Seretaris Dewan Sumber Daya Air.

Di lingkungan Ditjen Penataan Ruang, Budi Situmorang dilantik menjadi Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, dan Hartono menjadi Sekretaris Direktorat Sumber Daya Air.

Dalam arahannya Djoko Kirmanto berharap kepada jajarannya agar selalu meningkatkan kualitas dan mengembangkan kompetensinya dalam mengawal Reformasi Birokrasi (RB). Mereka juga diharapkan untuk menegakkan ketaatan dalam melaksanakan peraturan yang berlaku serta kode etik PNS.

“Semoga pegawai di lingkungan Kementerian PU sebagai tim bekerja lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugas,” ujar Menteri PU.

Terkait dengan reformasi birokrasi, Menteri PU mengatakan bahwa Presiden RI telah menandatangani Perpres No. 86 Tahun tentang Tunjangan Kinerja Pegawai termasuk di lingkungan Kementerian PU. Perpres tersebut ditindaklanjuti dengan Permen PU 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian PU.

 Sertijab Ditjen Cipta Karya

Setelah pelantikan dilakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) pejabat di lingkungan Ditjen Cipta Karya yang dipimpin oleh Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi dan dihadiri oleh seluruh pejabat struktural Eselon II dan III di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Penyerahan jabatan dan Memoar Tugas Akhir dilakukan dari Ir. Guratno Hartono, MBC kepada Direktur PBL yang baru, Ir. Adjar Prajudi, MCM., MCE.

Dalam arahannya, Imam S. Ernawi berpasan kepada Kepala Pusat Kajian Strategis (Pustra) yang baru, Ir. Guratno Hartono, MBC untuk memposisikan Ditjen Cipta Karya dalam tugas yang lebih nyata dalam entitas ke-PU-an dan mengarusutamakan pengembangan wilayah.

“Posisi Pustra sudah semakin baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang terdekat adalah penyusunan Renstra Cipta Karya 2015-2019. Tolong sajikan kebijakan yang tidak sektoral,” kata Imam. (bcr)

Sumber :Kemenpu

Read More

Kesepakatan Bebas Visa Perkokoh Kemitraan Strategis RI-Perancis

Minggu, 26 Januari 2014

Menlu RI, R. M. Marty M. Natalegawa, melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis yang dimaksudkan untuk memperkokoh Kemitraan Strategis RI-Prancis yang diluncurkan pada Juli 2011 (25-26/01). Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan setelah kunjungan Menlu Prancis, Laurent Fabius ke Jakarta pada awal Agustus 2013. 

Pada pertemuan bilateral yang dilaksanakan di Kemlu Prancis (25/1), Menlu RI beserta Menlu Perancis menandatangani Kesepakatan Bebas Visa Kunjungan Jangka Pendek bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas kedua Negara.

Selain diharapkan akan semakin mendorong peningkatan hubungan dan kerja sama antar insitusi kepemerintahan, lembaga negara dan parlemen di berbagai bidang, kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal ke arah intensifikasi kontak pada tatanan people-to-people.

Pertemuan bilateral juga dimanfaatkan Menlu RI untuk melanjutkan diskusi dengan Menlu Perancis yang sebelumnya dilaksanakan di Jakarta, tanggal 1 Agustus 2013, terkait implementasi Kemitraan Strategis. 

Kedua Menlu sepakat mengadakan pertemuan reguler yang mengkaji dan membahas kemajuan implementasi Kemitraan Strategis ke depan.

“Pertemuan ini merupakan penegasan kembali komitmen bersama untuk terus meningkatkan hubungan bilateral berdasarkan kemitraan strategis kedua negara, seperti yang tertuang dalam Joint Declaration on Strategic Partnership tahun 2011”, demikian disampaikan oleh Menlu Marty. 

Menlu Prancis juga menyampaikan pandangan yang sama dan menegaskan arti penting Indonesia bagi Prancis sebagai salah satu negara kunci di kawasan. 

Kedua Menlu membahas pengembangan hubungan dan kerjasama bilateral kedua negara dalam lima bidang prioritas yakni perdagangan dan investasi; pendidikan; industri pertahanan; kebudayaan dan pariwisata, serta lingkungan / pengurangan dampak perubahan iklim.

Kedua Menlu menyambut baik rencana pertemuan forum bisnis bersama bidang ekonomi pada tahun 2014 yang diharapkan dapat mendorong peningkatan volume perdagangan dan nilai investasi antara kedua negara.

Kedua negara sepakat untuk mendorong realisasi kerja sama di bidang lingkungan dalam kerangka UNFCCC yang akan dilaksanakan di Paris pada tahun 2015 mendatang.  

Kedua negara berencana meluncurkan showcase kerja sama RI-Prancis di bidang climate change untuk menyongsong pertemuan COP-21 di Paris.

Disepakatinya pula pentingnya mengadakan pertukaran budaya kedua negara yang lebih intensif, dan penyelenggaraan tahun budaya Indonesia-Prancis pada 2017. Selain itu, dibahas pula pentingnya meningkatkan kerjasama pendidikan antara kedua negara. 

Pada tingkat global dan kawasan, kedua Menlu juga membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama (Sumber: KBRI Paris - 2512014)

Sumber : Kemenlu

Read More