Blok Masela, Tunggu Keputusan Dari Presiden

AMBON – Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said saat lakukan kunjungan kerja ke Ambon, Kamis (4/2) menegaskan, keputusan mengenai lokasi pembangunan fasilitas pengelolaan gas produksi Blok Masela di tengah laut (offshore) atau di darat (onshore) sepenuhnya saat ini berada di tangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pilihan yang terbaik adalah yang dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

“Semua argument, semua justifikasi pertimbangan-pertimbangan, baik yang berpandangan untuk berproduksi baik di darat maupun di laut sudah sama-sama mengungkapkan pandangannya secara terbuka, secara sangat transparan kepada Bapak Presiden melalui sidang kabinet terbatas dan sekarang tentu Presiden sedang mempertimbangkan banyak hal terutama hal yang lebih luas terutama hal yang kaitannya dengan kemanfaatan bagi masyarakat Maluku,” ujar Sudirman Said saat konferensi pers usai rapat koordinasi terkait Program Indonesia Terang di Ambon, Kamis (4/2). 

Selanjutnya Sudirman menyampaikan, “Presiden selalu berpesan yang paling penting bagi proyek Masela adalah karena ini adalah amanat undang-undang dasar bagaimana proyek ini memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat”.

Sudirman juga berpesan kepada seluruh masyarakat Maluku agar tenang dan dapat menciptakan iklim yang kondusif sehingga tidak membuat investor ragu untuk menanamkan investasinya karena iklim yang kurang kondusif untuk berinvestasi.”Saya menghimbau kepada masyarakat, proyek ini toh masih perlu waktu untuk persiapan, 8 hingga 9 tahun kedepan baru dapat direalisasikan 3 tahun lagi baru ada keputusan final mengenai investasinya, karena itu lebih baik kita menciptakan suasana yang kondusif supaya investor itu nyaman berada disini, karena untuk apa kita rebut-ribut kalau kalau akhirnya investor tidak jadi bekerja disini,”

 sumber: www.esdm.go.id

Read More

Ketua MPR Zulkifli Hasan: Tata Niaga Komoditas Pertanian Harus Diperbaiki

Puluhan petani bawang merah pada 2 Februari 2016 menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan di ruang kerjanya, Lantai 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.  Wakil petani bawang merah, Umar Jahidin, mengatakan rombongan petani bawang merah yang datang bersama dirinya itu berasal dari Probolinggo, Nganjuk, Brebes, Bima, Sumbawa Besar, Medan, Palu, dan Makassar.
Dikatakan kepada Zulkifli bahwa kehadiran mereka ke gedung wakil rakyat itu untuk mengadukan nasibnya sebagai petani bawang merah yang belum beranjak membaik meski ada larangan impor bawang merah. Disebut konsumsi bawang merah nasional mencapai 1,6 juta ton, di mana produksi bawang merah dalam negeri memasok 65%. Meski ada larangan impor namun mereka merasakan kehidupan mereka belum membaik. “Setelah panen harga tetap ambruk,” ujar Umar.
Tak hanya itu masalah yang dihadapi oleh para petani bawang merah. Umar mengharap kepada Ketua MPR agar mendesak bank-bank mau membantu petani dalam memberi pinjaman dan jaminan terhadap hasil panen mereka, seperti adanya Resi Gudang.
Menghadapi keluh kesah demikian, Zulkifli Hasan juga merasakan keheranan. Diakui saat ini harga-harga komoditas pertanian dan peternakan sangat tinggi namun tingginya harga tersebut tidak berdampak pada kemakmuran petani sebagai produsen. Tingginya harga komoditas tersebut bukan ditentukan oleh petani namun oleh perantara, calo, atau tengkulak. Banyaknya perantara itulah yang menyebabkan harganya menjadi melambung. Banyaknya perantara itu tidak membuat petani merasakan keuntungan.
Zulkifli mengharap agar pemerintah hadir dalam soal tata niaga pertanian dan peternakan. Dirinya merasakan sepertinya pemerintah tak hadir dalam soal tata niaga dalam sektor ini. Tata niaga yang buruk itulah yang membuat harga daging di Indonesia lebih mahal daripada harga daging di Malaysia.
Ditekankan oleh Zulkifli Hasan agar pemerintah memotong rantai-rantai perdagangan yang terlalu panjang sehingga menguntungkan petani. Dengan pendeknya rantai perdagangan maka petani bisa menikmati hasil produksinya.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan menegaskan agar kita harus kerja yang benar, jangan akal-akalan, kalau tidak kerja yang benar semuanya akan impor. Dikatakan kembali agar pemerintah menjembatani hubungan antara petani dan konsumen. Dirinya pun juga siap membantu petani dalam soal pinjaman bank.

sumber: www.mpr.go.id

Read More

Wapres, Penanggulangan Kemiskinan Harus Disertai Dengan Langkah Kongkrit

---

Jakarta (Pinmas) – Program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan harus disertai dengan langkah kongkrit.  Demikian disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin sidang pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Rapat Kantor Wakil Presiden RI, Kamis (04/02).
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Bapenas, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moelek, dan pimpinan Lembaga Negara lainnya dan Sekretaris Eksekutif TNP2 Bambang Widianto.
Dikatakan Jusuf Kalla melalui siaran persnya, dalam menyusun langkah kongkrit percepatan penanggulangan kemiskinan, harus dapat meningkatkan efektivitas anggaran Kementerian/lembaga dalam mengatasi ketimpangan kesejahterahan antara daerah melalui intervensi ke daerah yang paling membutuhkan.
Selanjutnya, ujar JK,  pemerintah dapat bekerja lebih keras dalam memperbaiki basis data sebagai manfaat program perlindungan sosial, yang akan disiapkan oleh Kementerian Sosial bersama-sama dengan sekretaris TNP2K yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Sosial.
Selanjutnya, program strategis  dari segi peningkatan penggunaan formula untuk alokasi dana desa dalam perbaikan tata kelola penyaluran dan pemanfaatan dana desa serta memperjelas peran perangkat desa dan pendamping desa melalui Surat Keputusan Berasama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi sebagai penyederhana relaksasi aturan dana desa yang merupakan bagian dari APBDes.
Langkah penting lainnya menurut JK, memperkuat persiapan peluasan progran keluarga harapan dengan memastikan keluarga peserta PKH dalam memahami kondisionalitas serta memastikan ketersedian fasilitas pendidikan, keagamaan, kesehatan di wilayah perluasan.
“Data terpadu harus valid agar masyarakat dapat mengakses data tersebut tanpa banyak kartu dengan satu sistem yang berintegritas dalam pemanfaatannya,” jelas Jusuf Kalla.
Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto menjelaskan, bahwa sesungguhnya program penanggulanngan kemiskinan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah telah memberi dampak bagi peningkatan kesejahterahaan masyarakat miskin.
“Kondisi tersebut harus diatasi segera dan diperlukan upaya sinergis dari berbagai Kementerian/Lembaga serta daerah untuk mengatasi masalah ini,” terang Bambang

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Indonesia Reiterated its Commitment for Palestine in SOM CEAPAD

​

Indonesian Ministry of Foreign Affairs Director General for Information and Public Diplomacy, Ambassador Esti Andayani reiterated Indonesia's commitment in supporting Palestine's effort to become an independent state during the Senior Official Meeting (SOM) of "Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) held in Japan (3/1). Ambassador Esti also presented the book on Indonesia’s contribution to Palestine to the Palestinian Minister of Finance.

Japan, together with Palestine, co-chaired the SOM CEAPAD, represented respectively by the Japanese Special Envoy for the Middle East and the Minister of Finance of Palestine. The meeting was attended by representatives from 8 countries and International Financial Institutions, such as the Islamic Development Bank & World Bank. Representatives from the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) also attended.

Indonesia hosted CEAPAD 2 back in 2014 when it was officiated by President of Indonesia and the Prime Minister of Palestine. CEAPAD 2 had outlined commitments from South East Asia countries in areas identified by the Palestinian Ministry of Development.

The 2014 CEAPAD 2 was attended by 22 countries and International Financial Institutions. In order to support the development of the Palestinian business sector, Indonesia in collaboration with the Islamic Development Bank (IDB) held the CEAPAD Business Forum and Trade Expo on the sidelines of CEAPAD 2. No less than 40 Palestinian enterprises took part in this business forum.

Since CEAPAD 2, Indonesia has conducted 9 capacity building programs for 71 Palestinian participants. In total, since 2008, 137 programs have been conducted for 1.364 Palestinians in the field of good governance, agriculture, sports, diplomatic training, tourism and antiquities, archive management and religion.

In 2016, Indonesia will conduct 6 capacity building programs in cooperation with JICA and Indonesia NGOs.

In this year’s SOM CEAPAD, participants discussed achievements since CEAPAD 2. Japan has provided training for about 700 Palestinians after CEAPAD 2 in Indonesia in 2014, including about 130 Palestinians with East Asian Partners (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Korea).

Participants shared the notion that private sectors have a significant role in supporting development of the Palestinian economy. Calls for South East Asia’s private sector to cooperate with their Palestinian counterparts were demonstrated by Indonesia's initiative in 2014.

The participants underlined the need to focus on developing the resilience of the Palestinian people, through increased involvement in youth employment and entrepreneurship, local economic development, participation of women, renewable energy and natural resource development. The participants encouraged people to people partnership through understanding and mutual network building.

According to the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) the number of Palestinian refugees totaled 5.6 million (2014). With a US$ 744 million fund (2015), UNRWA has funded education, health, relief & social services, infrastructure & camp improvement, support departments.

It is agreed that participating countries will continue discussing management issues of CEAPAD. The management issues include: co-chairing mechanism & framework for monitoring & evaluation of commitment made in SOM CEAPAD.

sumber: www.kemlu.go.id 

Read More