Anggota DPR Kritik Rencana Potong Gaji PNS untuk Rio Haryanto

Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra, menyayangkan rencana Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi terkait rencana pemotongan gaji para pegawainya demi membiayai Rio Haryanto di ajang Formula One (F1) untuk musim 2016. Hal ini dinilai akan membebani Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemenpora.

“Pimpinan yang meminta kepada bawahannya untuk meminta potongan gajinya, terutama untuk Rio, ini kan masih ada langkah lain yang lebih cerdas. Karena kita ketahui, pendapatan PNS Kemenpora, gaji tidak terlalu besar, namun kemudian malah dipotong, dalam keadaan ekonomi seperti ini, kan semakin kasihan,” sesal Sutan saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI, Kamis (3/03/2016).

Menurut Sutan, bisa saja pegawai tidak berkeberatan ketika gajinya dipotong. Namun, dibalik itu, Sutan tidak yakin apakah pegawai tersebut benar-benar ikhlas. Menurutnya,  Pemerintah harus hadir untuk membantu kekurangan pembiayaan Rio yang membutuhkan biaya 15 juta euro.

“Negara harus hadir melalui Pemerintah. Apalagi Rio ini merupakan kebanggaan Indonesia yang bisa bergabung di ajang bergengsi internasional. Rio telah menunjukkan prestasi yang baik. Diharapkan juga memotivasi generasi muda lainnya,” tegas Sutan.

Politisi yang akrab dipanggil SAH ini meminta, Menpora agar lebih cerdas lagi dalam mencari solusi ini. Salah satunya, berkoordinasi dengan pihak yang dapat membantu Rio dari segi pembiayaan.

“Menpora kan memiliki banyak kemitraan, seperti sesame kementerian, atau perusahaan BUMN. Jangan membebani pegawai yang notabene sudah memiliki banyak beban. Jadi kalau saya dapat katakan, lebih baik mencari solusi yang lebih cerdas,” pinta Sutan.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, Kemenpora bisa melakukan sinergi dengan Kementerian Pariwisata. Kemenpar dapat menjadikan Rio sebagai agen promosi pariwisata Indonesia. Mengingat, anggaran promosi di Kemenpar mencapai Rp 3 triliun lebih.

“Ini tinggal koordinasi antar kedua menterinya. Saya rasa kalau diberikan penjelasan mengenai keuntungannya, dan koordinasi, pasti akan saling mengerti. Kita dukung itu,” yakin Sutan.

Politisi asal dapil Jambi itu juga berharap, Pemerintah dapat melindungi aset bangsa yang memiliki potensi, seperti Rio ini. Jangan sampai Rio malah disponsori oleh negara lain, yang akhirnya disesali oleh Pemerintah.

sumber: www.dpr.go.id

Read More

Komisi X Kecam LGBT di Kampus

Anggota Komisi X Jefirstson Riwu Kore mengecam segala aktifitas komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender melakukan aktifitasnya di Indonesia, khususnya di kampus-kampus. Menurutnya, komunitas ini tidak sesuai denga nadat ketimuran.

Demikian ia tekankan di sela-sela rapat kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Kamis (3/03/2016).

“Kita tidak boleh membenarkan adanya LGBT di kampus, karena itu sangat jauh dari norma agama. Adat Ketimuran kita juga tidak membenarkan mengenai aktifitas komunitas itu, tegas Jefri.

Politisi F-PD itu menambahkan, jangan sampai masyarakat mengizinkan aktifitas komunitas atas nama hak asasi manusia. Menurutnya, norma agama tidak bisa dikaitkan dengan hak asasi manusia.

“Oleh karena itu, saya meminta kepada Menristekdikti untuk mencari jalan terbaik, dalam menertibkan komunitas itu. Kita bisa menghormati mereka, namun jangan mengakui mereka,” imbuh politisi asal dapil Nusa Tenggara Timur itu.

Sementara itu, kata Menristekdikti, pihaknya akan segera membuat edaran dan himbauan kepada kampus, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap LGBT.

sumber: www.dpr.go.id

Read More

Marwan Dasopang : Banyak Serikat Buruh Mengeluh Diberlakukannya PP Pengupahan

Anggota Komisi IX DPR Marwan Dasopang mengatakan awal mula di bentuknya Panitia Kerja (Panja) Penguapahan dikarenakan banyak serikat buruh yang mengeluh sejak diberlakukannya Peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Sejak diberlakukannya PP No. 78 tahun lalu, banyak serikat pekerja mendatangi kami Komisi IX DPR, mereka memberikan argument bahwa PP 78 itu merugikan buruh dan menguntungkan pengusaha,”jelas Marwan saat Komisi IX DPR melakukan kunjungan spesifik ke PT Mayora Indah Tbk, Tangerang, Kamis (3/3).

Politisi F-PKB ini menambahkan, karena hal tersebut, Komisi IX terus melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bahkan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan guna mengetahui sesungguhnya di pasal-pasal masa saja pada PP 78 ini yang membuat para buruh keberatan.

Ia mengatakan sebetulnya PP 78 ini baik tetapi memang ada beberapa pasal  yang perlu diperhatikan, “Oleh karena itu, maka perlu dilakukan dialog agar jangan ada lagi gejolak menghitung upah buruh,”tegasnya.

Lebih lanjut, Marwan menerangkan, Panja Pengupahan ini akan mencari letak permasalahnya agar tidak merugikan para investor atau pengusaha dan juga tidak menyakiti para buruh, “Kemungkinan kami akan merevisi PP 78 ini,” ujarnya.

Dalam kunjungannya ke PT. Mayora Indah Tbk, jelas Marwan, diketahui, ternyata PP 78 ini tidak berlaku bagi karyawan tetap tetapi kepada pegawai kontrak atau outsourcing.

“Kita mengunjungi PT. Mayora yang merupakan perusahaan besar yang kita anggap bisa menjadi semacam refpresentasi. Disini kita menemukan selain inti dari PP 78, kita juga menemukan semacam  cara pengupahan yang baik. Artinya dialog itu menjadi penting agar tidak menjadi gejolak ketika penetapan upah.

sumber: www.dpr.go.id

Read More

Presiden: Persatuan Bangsa Palestina Hal Mendasar

Indonesia akan terus mendukung proses perdamaian Palestina. Karenanya, persatuan bangsa Palestina merupakan hal yang mendasar. Indonesia akan mendorong semua faksi untuk bersatu guna mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Pesan ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui Siarang Pers usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ruang Kakatua Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (06/03). Pertemuan ini sekaligus mengawali rangkaian kegiatan Presiden pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) ke-5 Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sebagai saudara dekat Palestina, merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia menjadi tuan rumah KTT LB ke-5 OKI. Terlebih dalam KTT kali ini fokus pembahasannya adalah mengenai Palestina dan Al Quds Al-Sharif.

Menurut Presiden Jokowi,  KTT ini merupakan bentuk dukungan  penuh serta solidaritas Indonesia dan OKI terhadap Palestina. “ Saya harap KTT ini mendorong persatuan negara-negara anggota OKI dalam mendukung  kemerdekaan Palestina dan menyelesaikan isu Al-Quds Al Sharif”, kata Presiden.

Presiden  berharap negara-negara  Islam dapat berperan lebih banyak dalam proses perdamaian Palestina-Israel. Dan Indonesia siap untuk berperan dalam proses perdamaian.

Dukungan Indonesia atas kemerdekaan Palestina, lanjut Presiden, akan dilaksanakan sesuai kerangka two-state solution dan sejalan dengan berbagai resolusi PBB yang relevan. Indonesia mendukung berbagai terobosan, inisiatif untuk menyelenggarakan konferensi internasional tentang  perdamian Palestina. Presiden berharap konferensi  OKI di Jakarta kali ini akan dapat memberikan solusi konkrit. Indonesia akan terus  berpartisipasi untuk mendukungnya.

Terkait rencana peresmian Konsul Kehormatan RI di Ramallah pada bulan ini, Presiden Jokowi menyampaikan  terima kasih atas persetujuan yang diberikan. Presiden akan mengutus Menlu RI ke Ramallah untuk meresmikan Konsul Kehotmatan tersebut. “Keberadaan Konsul Kehormatan merupakan langkah awal untuk meningkatkan dukungan Indonesia bagi kemerdekaan Palestina serta mendorong penguatan hubungan bilateral”, ucap Presiden.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Dalam Lima Tahun Pertamina Akan Siapkan PLTS 1000 MW

 

Dalam rangka mendukung Program Indonesia Terang yang digagas Pemerintah, PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk membantu menerangi wilayah-wilayah Indonesia yang masih rendah rasio elektrifikasinya dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 1.000 mega watt (MW). Komitmen Pertamina tersebut diutarakan Menteri ESDM, Sudirman Said dalam konferensi pers usai Pertemuan Pemimpin EBTKE, di Bandung, Sabtu (5/3).

"Komitmen Pertamina ini akan sangat membantu untuk memperkuat usaha-usaha untuk membangun energi baru terbarukan di wilayah-wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang masih banyak belum terlistriki dan terisolir," ujar Sudirman.

Dalam waktu dekat, Pertamina juga akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT PLN (Persero) untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 50 MW di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Kerja sama ini suatu terobosan besar karena 50 MW adalah cukup besar sekali dan saya kira lahannya sudah disiapkan. Pertamina siap investasi dan PLN membeli. Apabila nanti ada gap kita akan turun tangan meyakinkan program ini berjalan,” lanjut Sudirman.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Sucipto membenarkan bahwa Pertamina akan membangun PLTS sebesar 50 MW di Mandalika. “Pertamina telah sepakat mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 50 MW di Mandalika, Lombok Nusa Tenggara,” ujar Dwi.

Dwi menambahkan, saat ini Pertamina diidentikan dengan perusahaan yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi dan untuk jangka panjang tidak akan bisa dipertahankan. Masa depan energi bukanlah minyak dan gas bumi melainkan energi baru terbarukan, karena itu Pertamina akan serius mengembangkan energi baru terbarukan.

“Pertamina siap untuk mengembangkan program 1.000 MW berbasis energi baru terbarukan dalam lima tahun kedepan dan ini diperkirakan total kps-nya sekitar USD 2 milyar,” tambah Dwi.

Selain itu, Pertamina juga akan bekerjasama dengan PT EMI untuk melakukan audit energi dan hasil audit energi ini akan menjadi baseline program konservasi Pertamina kedepan dalam mengelola energi lebih efisien.

sumber: www.esdm.go.id

Read More

Presiden Jokowi Pimpin Pembukaan KTT OKI

Presiden Joko Widodo memimpin Upacara Pembukaan hari kedua penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (KTT LB OKI) di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC).

Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (7/3) menginformasikan, setelah membuka acara tersebut, Presiden Jokowi akan memimpin "General Debate".

"Pada hari ke-2 penyelenggaraan KTT LB OKI ini, selain memimpin upacara pembukaan di pagi hari dan penutupan di sore hari, Presiden Jokowi juga akan menerima kunjungan kehormatan dan pertemuuan bilateral," kata dia.

Kunjungan kehormatan itu, katanya, di antaranya akan dilakukan oleh Perdana Menteri Libya, Menteri Luar Negeri Iran, Chairman Council of State of Oman, Menteri Luar Negeri Arab Saudi,dan Deputi Perdana Menteri Qatar.

Sementara itu, dua pertemuan bilateral yang diagendakan adalah dengan Presiden Pakistan dan Presiden Sudan. Pada Senin sore, Presiden Jokowi akan memimpin General Debate (lanjutan) dan Penutupan KTT LB ke-5 OKI.

KTT LB ke-5 OKI ini dilaksanakan untuk memberi dukungan kepada Palestina dalam upaya memperoleh kemerdekaan.

Dalam pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Minggu sore (6/3), Presiden Jokowi mengatakan Presiden Mahmoud Abbas mengapresiasi dukungan Indonesia dalam penyelenggaraan KTT LB OKI.

"Dan konsistensi Indonesia dalam memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina," ujar Presiden Jokowi.

Kepada Presiden Abbas, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada kemerdekaan Palestina.

"Indonesia mendukung penuh inisiatif, terobosan yang akan dilakukan oleh Palestina untuk mengadakan International Peace Conference," Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan, hasil KTT LB OKI di Jakarta ini diharapkan dapat memberi masukan konkret. "Dan Indonesia, saya sampaikan Indonesia akan terus ikut berpartisipasi dalam rangka kemerdekaan Palestina," ujar Jokowi.

sumber: www.kemendagri.go.id

Read More