Peningkatan Layanan Haji, Tahun Ini Kemenag Akan Uji Coba Gelang Jamaah Berbasis GPS

Musim haji tahun 1437H/2016M ini, Kementerian Agama akan melakukan uji coba (try out) gelang jamaah haji berbasis Global Positioning System (GPS). Langkah dan terobosan strategis ini terinspirasi dari peristiwa Mina musim haji tahun lalu.

“Hanya saja kita belum bisa menerapkannya pada semua jamaah, karena ini sifatnya uji coba dan biayanya juga tidak murah. Kita akan khususkan tahun ini bagi jamaah lanjut usia (lansia),” demikian dikatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ketika menyampaikan sejumlah langkah pembenahan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan haji saat bertemu dengan jajaran redaksi Harian Umum Republika di Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta, Selasa (16/2) kemarin. Ikut mendampingi Menag, Kapinmas Rudi Subiyantoro, Karo Umum Syafrizal, Stafsus Menag Hadi Rahman dan Sesmen Kehoirul Huda.

Dijelaskan Menag, alasan prioritas uji coba gelang berbasis GPS bagi lansia, karena jamaaah di usia ini potensi untuk tersasar lebih besar sehingga butuh pengamatan yang lebih seksama.

“Uji coba ini dilakukan untuk melihat alat ini bekerjanya seperti apa. Simulasi di tanah air oleh beberapa vendor sudah dilakukan dan relatif tidak ada kendala, tapi tentu berbeda bila diaplikasikan di Tanah Suci dnegan jumlah jamaah yang banyak,” jelas Menag.

Selain uji coba gelang GPS bagi jamaah lansia, pembenahan lain menyangkut pelayanan haji tahun ini adalah dengan pembinaan jamaah haji. Dikatakan Menag, manasik haji tahun untuk tahun ini akan ditingkatkan kuantitasnya menjadi sepuluh kali manasik. Tujuh kali dilakukan di tingkat Kecamatan oleh masing-masing Kantor Urusan Agama dan tiga kali di tingkat Kabupaten/Kota.

“Ini tuntutan jamaah haji yang ingin memperbanyak porsi pembinaan manasik haji,” terang Menag.
Selain itu, Kementerian Agama juga sedang berpikir keras untuk melibatkan para pembimbing haji dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sehingga kualitas manasik hajinya lebih baik. “Ini yang sedang kita gagas,” tandas Menag.

Hal lain yang menjadi gagasan penting peningkatan kualitas layanan haji yaitu agar bagaimana yang gagal berangkat haji karena meningggal dunia atau karena sakit keras, atau karena hal lain, yang menggantikan dirinya bisa ditentukan sendiri.

Menurut Menag, gagasan ini dilakukan untuk memberikan semacam keadilan, meski diakuinya ini tidak mudah. Tapi, ujar Menag,  kita akan mencoba bagaimana simulasinya, misalnya ahli warisnya yang menggantikan. “Mekanisme penggantiannya sedang kita atur dan kita dalami. Jadi ini beberapa pembenagan ke arah kualitas penyelenggaraan haji terus kita lakukan,” tutur Menag.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Presiden Ajak ASEAN-US Summit Serukan Narasi Moderasi dan Toleransi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para kepala negara peserta Reatreat II ASEAN-US Summit untuk mengkampanyekan narasi moderasi, toleransi, dan perdamaian.

“Saya mengajak agar Yang Mulia berkenan bergabung dengan saya untuk memperbanyak narasi melalui media sosial mengenai moderasi, toleransi, dan perdamaian,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pembuka pada sesi pembahasan terorisme dalam KTT ASEAN-AS Selasa (16/02) di Sunnylands Historic Home.

Terkait itu, Presiden menyampaikan gagasannya untuk memanfaatkan media sosial dalam menghadapi ekstrimis dan teroris. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa penyebaran paham ekstrimis dan ajakan bergabung dengan Foreign Terorist Fighters (FTF) banyak dilakukan melalui media sosial.  “Oleh karena itu, kita harus bekerjasama dengan media sosial dalam menyebarkan perdamaian dan toleransi sebagai counter narasi,” kata Presiden sembari mengatakan bahwa gagasan yang sama akan dia sampaikan saat berkunjung ke Silicon Valley, yakni ‘Indonesia Digital Initiative: Empowering Leaders of Peace’.

Presiden mengemukakan bahwa hampir semua negara menghadapi masalah yang sama, di mana ada warga negaranya yang bergabung dengan FTF. Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Suriah sebanyak 329 orang. Ini jumlah yang relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta.

Berdasarkan analisis media, faktor utama relatif kecilnya penduduk Indonesia yang bergabung FTF adalah karena Indonesia tidak memiliki pemerintah yang represif, tidak dalam pendudukan, serta kondisi politik yang relatif stabil. “Dapat ditarik pelajaran bahwa untuk memerangi terorisme dan mengurangi FTF diperlukan kestabilan politik, pemerintah yang demokratis, serta tidak dalam pendudukan asing,” tandasnya.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Presiden Puji Keberanian Masyarakat Indonesia Hadapi Teror

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji keberanian masyarakat Indonesia dalam menghadapi teror. Menurutnya, ketahanan dan keberanian masyarakat Indonesia dalam menghadapi teror tersebut adalah sebuah kebanggaan.

“Saya juga bangga kepada aparat keamanan Indonesia”, tegas Presiden saat menjadi pembicara pertama dalam diskusi tentang counter terorisme yang menjadi salah satu sesi dalam Reatreat II ASEAN-US Summit, Selasa (16/02) di Sunnylands Historic Home.

Hal ini membanggakan, lanjut Presiden, karena dalam waktu relatif singkat, situasi sudah terkontrol dan Jakarta kembali normal. “Namun kita tetap waspada terhadap ancaman teror,” ujar Presiden menambahkan.

Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi atas simpati dan perhatian negara-negara anggota ASEAN dan AS terhadap teror di Jakarta, 14 Januari 2016 lalu. Menurutnya, ancaman bom di Jakarta mengingatkan pentingnya kerjasama dalam tiga hal, yakni mempromosikan toleransi, memberantas terorisme dan ekstrimisme, serta mengatasi akar masalah dan menciptakan suasana kondusif terhadap terorisme. Kombinasi penggunaan hard power dan soft power dibutuhkan dalam mengatasi ekstrimisme.

Terkait pendekatan hard power, Indonesia tengah mengkaji ulang Undang-Undang Terorisme. Ini dimaksudkan untuk penguatan payung hukum dalam menghadapi terorisme. “Penguatan legislasi ini, tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia”, ucap Presiden.

Di waktu bersamaan, lanjut Presiden, pendekatan soft power juga diperkuat. Caranya dengan melakukan pendekatan agama dan kebudayaan, melibatkan masyarakat, melibatkan organisasi masyarakat dan keagamaan. Diversifikasi pendekatan deradikalisasi dan kontra radikalisasi juga dilakukan melalui program rehabilitasi narapidana teroris serta program penerimaan kembali (reintegrasi) di masyarakat.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Mendagri Serius Soal Diklat Camat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bakal mewajibkan pendidikan dan latihan (diklat) teknis pemerintahan bagi para camat. Sebab, berdasarakan data yang dihimpun ada sekitar 58 persen camat di Indonesia tak paham ilmu pemerintahan.

“PNS harus juga menguasai pengetahuan teknis pemerintahan,” kata Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, Selasa (16/2)

Dia menambahkan, pengetahuan teknis pemerintahan tidak bisa dibuktikan dengan ijazah diploma atau sarjana ilmu pemerintahan. Bahkan dengan sertifikasi kepamongprajaan sekalipun. Camat kata dia merupakan perangkat dari bupati dan walikota.

Oleh karena itu tugasnya adalah melaksanakan pemerintahan umum di tingkat wilayah. Selain itu, camat juga berhak mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah daerah untuk urusan pelayanan publik.
“Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan,” katanya.

Sebelumnya saat memberikan pengarahan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan sudah melakukan perjanjian dengan para gubernur bahwa para camat di daerah masing-masing akan mengikuti diklat sedikitnya tiga bulan. Hal itu dimaksudkan agar pengetahuan pemerintahan para camat di Indonesia makin mumpuni.

“Seorang dokter gigi bisa jadi camat dan boleh saja. Tapi dia harus belajar 3 atau 6 bulan dulu pendidikan profesi. Nanti akan dipersiapkan diklatnya oleh IPDN, 58 persen (camat) dari 6 ribuan.

 sumber: www.kemendagri.go.id

Read More