Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Gusti Muhamamad Hatta melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Biologi Molekuler Eijkman pada Selasa, 9 September 2014 untuk melihat fasilitas riset Lembaga Eijkman. Dalam kunjungannya Menristek disambut langsung oleh Direktur Lembaga Eijkman, Amin Soebandrio beserta para jajarannya.
Dalam kunjungannya, Menristek beserta para pejabat terkait mengunjungi laboratorium genetik yang merupakan salah satu laboratorium kelainan sel-sel darah merah. pekerjaan yang dilakukan dalam laboratorium tersebut adalah penelitian membran sel (sel darah merah), seperti Thalasemia dan Hemoglobin. “Dalam hal ini dilakukan dua penelitian, yaitu penelitian populasi dan penelitian pasien. Penelitian populasi dilakukan untuk melihat frekuensi dari penyakit dan data sangat berguna untuk program pencegahan. Penelitian menggunakan pasien untuk mencari faktor – faktor yang mungkin membuat klinis bervariasi,” ujar Dr. Iswati Alida yang merupakan salah satu peneliti Lembaga Eijkman. Selanjutnya Menristek beserta rombongan mengunjungi fasilitas genomic dan fasilitas DNA forensik yang dipandu langsung oleh Prof. Herawati. Dalam kunjungannnya ke fasilitas DNA Forensik Prof. Herawati menjelaskan di laboratorium ini terdapat fasilitas forensik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia karena keberhasilan menguak identitas dari pelaku bom bunuh diri. Kasus tersebut merupakan satu contoh translasi dari penelitian fundamental yang dilakukan menggunakan pendata genetik untuk identifikasi. Pada saat kunjungan ke Laboratorium GCLP Dengue, Dr. Tedjo menjelaskan penelitian genomic virus dengue di Indonesia dan uji klinik vaksin baru serta kegiatan yang ada di laboratorium Hepatitis. Dalam acara ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek, Agus Puji; Deputi Bidang Jaringan Iptek, Agus R Hoetman; Staf Ahli Menristek Bidang Pangan dan Pertanian, Benyamin Lakitan; dan Staf Ahli Menristek Broto Sugeng Kardono. | |
Selasa, 07 Oktober 2014
Menristek Kunjungi Fasilitas Riset Lembaga Eijkman
Ungkapan Rasa Syukur Sebagai Induk Holding; Santuni Anak Yatim dan Para Janda
Di halaman masjid Nurul Hikmah Kantor Direksi PTPN III medan Jalan Sei batanghari No 2 telah dilaksanakan kegiatan pemberian santunan kepada 120 anak yatim dan 22 janda di lingkungan sekitar kantor direksi. Penyerahan bingkisan dalam bentuk uang sebesar Rp 250.000 kepada masing-masing anak yatim dan uang sebesar Rp 500.000 beserta sembako yang terdiri dari 10 kg beras, 5 kg gula pasir, 2 liter minyak goreng, dua kaleng susu kental manis, satu kaleng sarden dan 1 botol kecap manis kepada 22 orang janda yang diperoleh dari dana CSR.
Harianto, SH, Direktur SDM dan Umum dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pemberian santunan ini dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur atas dipilihnya PTPN III sebagai induk holding BUMN perkebunan yang menghimpun 14 PTPN di Indonesia.
“PP holding perkebunan sudah terbit pada tanggal 2 Oktober 2014 lalu oleh Menteri BUMN. Kita harus lebih baik dari hari ini dan inovasi sangat dibutuhkan karena beban berat menjadi induk holding bukanlah suatu hal yang mudah untuk dipikul,” katanya di depan seluruh hadirin seraya mengharapkan doa agar PTPN III mampu menghadapi dan mengemban amanah pemegang saham.
Ia juga menghimbau kepada para karyawan yang ingin menyumbang untuk membantu para janda dan anak-anak yatim di lingkungan keluarga besar PTPN III khususnya di Kandir bisa melalui rekening tabungan yang sudah dipersiapkan. Harianto juga berharap agar semangat berbagi terhadap sesama ini menular ke tiap-tiap distrik di PTPN III. Hadir dalam acara tersebut diantaranya Tengku Syahmi Johan, Direktur Produksi, Alexander Maha, Direktur Perencanaan dan pengembangan, para distrik manajer dan karyawan serta anak yatim dan janda penerima santunan.
Menteri PU Resmikan Rusunawa Rempoa Untuk PNS
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto meresmikan pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian PU di Rempoa, Tangerang Selatan, hari ini (6/10). Rusun tersebut terdiri dari 234 unit dengan anggaran senilai Rp 62 miliar.
Menteri PU mengatakan, penghuni Rusunawa Rempo ini adalah generasi muda PNS Kementerian PU. Djoko juga menyadari bahwa jumlah unit satuan rumah susun yang telah dibangun tersebut masih belum sesuai dengan jumlah pegawai Kementerian PU yang membutuhkan hunian.
“Namun rusunawa Rempoa ini telah menunjukkan komitmen Kementerian PU untuk memperhatikan dan mendorong peningkatan kinerja PNS di lingkungan Kementerian PU agar lebih giat bekerja dan berprestasi,” tambah Djoko.
Lebih lanjut, Djoko berharap agar rusunawa tersebut menjadi salah satu contoh yang pengelolaannya terbaik. Hal tersebut mengingat yang menempatinya adalah para PNS muda Kementerian PU.
Diketahui, hingga tahun 2012, Kementerian PU telah membangun lebih dari 350 twin blok Rusunawa yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian besar Rusunawa yang dibangun oleh Kementerian PU adalah bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan permukiman di wilayahnya, khususnya penanganan permukiman kumuh.
Sejak 2003, baru kali ini Kementerian PU mempunyai kesempatan untuk membangun Rumah Susun Kementerian PU yang dibangun di atas tanah milik Kementerian PU sendiri dan digunakan untuk karyawan/PNS Kementerian PU yang membuutuhkan.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Imam S. Ernawi mengatakan rusun terdiri atas sepuluh lantai dengan dua jenis tipe rumah, yaitu tipe 24 untuk single dan tipe 36 untuk keluarga.
“Penempatan rusun sifatnya tidak lama, paling satu sampai tiga tahun dan bergantian,” katanya.
INDONESIA BUTUH 568 EPIDEMIOLOG
Berdasarkan wilayah geografis dan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 245 Juta, idealnya negara kita butuh 568 ahli epidemiologi dan 9.510 asisten ahli epidemiologi. Sementara kondisi sekarang baru ada 357 ahli epidemiologi di Indonesia. Jumlah tersebut mencakup 1 ahli epidemiolog di setiap Kabupaten Kota, dan 1 orang asisten ahli epidemiologi di setiap Puskesmas.
Demikian sambutan Menkes yang dibacakan Plt. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Prof. Dr. Agus Purwadianto ketika membuka Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional ke-4 di Bandung, Jawa Barat (1/10). Pertemuan tahunan ini dihadiri lebih dari 300 mahasiswa calon epidemiolog serta alumni epidemiologi lapangan / Field Epidemiology Training Program (FETP).
Pada sambutannya, Menkes mengatakan, dalam dua dasawarsa terakhir ini Indonesia mengalami dua pandemi yaitu Pandemi Severe Accute Respiratory Syndrome (SARS) tahun 2002 dan Pandemi Influenza A (H1N1) tahun 2009. Selain merugikan secara ekonomi juga merugikan nyawa manusia. Terkendalinya kedua pandemi tersebut berkat penerapan pendekatan epidemiologi di tingkat global, regional, nasional, dan lokal utamanya dalam melakukan pencegahan penularan atau pemutusan rantai penularan.
Oleh karena itu, kemampuan deteksi dini penyakit menular perlu dimiliki oleh setiap petugas epidemiologi pada setiap negara agar penyebaran penyakit menular yang berakibat terjadinya pandemi dapat dicegah. Kemampuan deteksi dini ini harus diiringi dengan kemampuan dalam penerapan pendekatan epidemiologi.
Pendekatan Epidemiologi di Indonesia
Dalam Pembangunan Kesehatan di Tanah Air kita, pendekatan epidemiologi juga digunakan untuk mendeteksi dan menyelesaikan berbagai masalah kesehatan, seperti masalah peningkatan kejadian gizi buruk, keracunan makanan, kejadian kecelakaan, dan kejadian berbagai penyakit tidak menular termasuk peningkatan kejadian gangguan jiwa," jelas Menkes.
Kekuatan surveilans epidemiologi berbasis laboratorium di Indonesia telah mengantarkan beberapa sukses besar dalam Pengendalian Penyakit di Tanah Air kita. Pada tahun 2012, sebagian besar wilayah Indonesia sudah mencapai Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (kecuali di Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara). Pada tahun 2014, Indonesia bersama seluruh negara anggota WHO di Asia Tenggara telah mencapai Eradikasi Polio. Sementara pada tahun 2014 lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia telah mencapai Eliminasi Malaria.
Pada kesempatan tersebut, Menkes menyampaikan harapannya kepada jajaran kesehatan, Persatuan Ahli Epidemiologi (PAEI), Perguruan Tinggi dan seluruh stakeholders untuk bersama-sama meningkatkan minat generasi muda dan perhatian masyarakat pada bidang epidemiologi; meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga epidemiolog; mengembangkan kompetensi para epidemiolog agar semakin komprehensif, sehingga menumbuhkan pembidangan keahlian, baik yang terkait dengan penyakit, masalah kesehatan lainnya, maupun masalah sosial; mendorong agar data dan informasi yang ada benar-benar digunakan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan oleh pihak yang berwenang; serta mendorong pelaksanaan surveilans epidemiologi dengan tepat dan benar di semua tingkat administrasi didukung oleh sumberdaya yang memadai.
Pertemuan ini melibatkan jejaring epidemiologi regional (South Asia Epidemiology Training and Network, ASEAN plus Three Field Epidemiology Training Network) dan Internasional (Global Alert Response, Training in Epidemiology and Public Health International Network).
Kedepannya, pertemuan ini akan dikembangkan tidak hanya sebagai wadah pembelajaran bagi mahasiswa epidemiologi lapangan dan alumni, tetapi sebagai wadah pertemuan ilmiah ahli epidemiologi dan praktisi epidemiologi yang menghasilkan rekomendasi bagi penyelesaian masalah kesehatan masyarakat strategis berbasis bukti ilmiah.
Sumber: www.depkes.go.id
Penyusunan RKA-KL Ditjen Dayasos dan PK
 Dalam rangka lebih memantapkan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA – KL) di Hotel Acacia, Jakarta Pusat. Acara yang dilaksakan selama 4 hari dari tanggal 1 s/d 4 Oktober ini diikuti oleh 35 orang peserta meliputi para Perencana Unit dan Aplikator, Eselon III, IV dan staf di lingkungan Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
Acarab dibuka oleh Sekretaris Ditjen Dayasos dan PK, Drs. Teguh Haryono, M. Si dengan menyampaikan beberapa arahan bahwa Penyusunan RKA – KL Tahun 2015 harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan politik yang berkembang saat ini. Isu-isu sosial yang penting dalam pembangunan berkelanjutan harus diketahui diantaranya mencakup penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, pemerataan dan penguatan kelembagaan masyarakat. Perlindungan sosial yang di dalamnya terdapat “bantuan sosial” saat ini menjadi trend yang diperkirakan akan terus berlanjut dan mendorong terwujudnya Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Momentum ini sangat baik untuk mengambil bagian dengan merumuskan kegiatan yang terkait dengan program perlindungan sosial. Dalam pemberdayaan dan pendayagunaan PSKS, pemberdayaan KAT, penanggulangan kemiskinan melalui KUBE, RS-RTLH dan Bedah Kampung perlu memiliki konten program intervensi yang jelas, ada dasar hukum dan philosofinya, didukung pendekatan yang ilmiah dan ketersediaan data yang memadai. “Secara khusus, kita perlu melakukan upaya-upaya penajaman sasaran dan indikator kinerja, peningkatan sinkronisasi antar kegiatan UKE I dan antar K/L, peningkatan pemantauan serta akuntabilitas”, demikian diucapkan secara tegas oleh Teguh Haryono pada akhir arahannya kemarin.
|
Chairul Tanjung: Giant Sea Wall Ditargetkan Rampung 100% Tahun 2030
Sumber gambar : ekon.go.id
Jakarta (3/10) – Menko Perekonomian, Chairul Tanjung duduk bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak membahas mengenai proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Selain itu, pembahasan juga melibatkan segenap kementerian, lembaga dan pemerintah administratif terkait, seperti Pemerintah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Hal itu mengingat bahwa mega proyek NCICD membentang dari wilayah DKI Jakarta hingga Banten, sehingga membutuhkan koordinasi yang matang sekaligus dukungan penuh dari pemerintah administratif lokal.
Dalam bahasan yang disampaikan, mega proyek reklamasi NCICD akan dibagi ke dalam 3 fase. Fase pertama akan memfokuskan perhatian pada upaya penguatan tanggul laut, memperlambat penurunan muka tanah, mempercepat sanitasi air, dan meningkatkan pompa drainage. Sedangkan fase kedua, proyek meliputi pembangunan tanggul luar laut dengan waduk-waduk besar. Adapun di fase terakhir, pembangunan akan menitik beratkan pada upaya konstruksi pelabuhan dan perluasan kawasan ekonomi dengan tanggul laut.
Pemda DKI Jakarta bersama dengan PU menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan program menarik untuk mengumpulkan dukungan berbagai pihak mengingat wilayah pantai sepanjang 32 km yang akan dimanfaatkan sebagai lahan realisasi NCICD, ternyata hanya 8 km yang menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta. Adapun sisanya dikelola oleh existing developer, seperti PT Kapuk Naga Indah, PT Agung Podomoro Group, Jaya Ancol Developments, Intiland Development dan MKJ; serta pihak pelabuhan yang mana dalam hal ini adalah PT Pelindo II.
Adapun pembiayaan segmen pembangunan bendungan sepanjang 8 km akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementerian PU dan Pemerintah DKI Jakarta masing-masing 50% atau sekitar Rp 1.6 T yang dibagi menjadi 3 alokasi tahun anggaran, yakni anggaran tahun 2015, 2016 dan 2017. Chairul Tanjung menargetkan pembangunan bendungan atau dinding penahan air diselesaikan dalam tiga tahun karena kebutuhannya yang sudah sangat mendesak.
Saat ini, Pemda DKI Jakarta sedang melakukan pendataan penduduk yang tinggal di atas milik pribadi dan yang tinggal di atas tanah milik pemerintah. Pemerintah DKI akan menyiapkan tanah relokasi sebagai ganti rugi kepada penduduk yang tanah tempat tinggalnya terkena dampak pembangunan bendungan. Adapun penduduk yang tinggal di atas milik pemerintah akan direlokasi ke rusunawa dengan sistem sewa. Pembangunan rusunawa sendiri akan dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Sedangkan masalah penimbunan pasir sebagai tahap awal proses reklamasi, Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Banten akan mendukung secara penuh dari segi resources atas proyek pemerintah ini.
Mengakhiri rapat pembahasan, Chairul Tanjung kembali menekankan tindakan antisipatif yang disiapkan pemerintah untuk mengikat para pemenang tender dari pihak swasta agar tetap menjaga komitmen mereka dalam menjalankan kewajibannya ataupun memastikan bahwa mega proyek reklamasi ini akan rampung 100% sesuai target waktu yang ditetapkan, yaitu tahun 2030. Selain itu, Chairul Tanjung juga menekankan agar pembangunan great sea wall tidak hanya mengenai pembangunan fisik, tetapi juga melipuit perubahan kultur masyarakat, misalnya pemanfaatan sungai.
Langganan:
Komentar (Atom)
