usaha berhasil

Kamis, 12 Desember 2013

Wapres tinjau persiapan BPJS

Jakarta - Wakil Presiden Boediono meninjau persiapan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau BPJS yang akan mulai 1 Januari 2014, dengan mengunjungi kantor pusat PT Askes (Persero).
Boediono yang didampingi Menteri Kesehatan Nafsiah Mboy tiba di kantor pusat PT Askes, Jakarta, Rabu, langsung mendapat penjelasan dari Dirut PT Askes Fachmi Idris mengenai persiapan pelaksanaan BPJS.

Dalam kesempatan itu, Wapres berkesempatan dialog dengan 12 kepala divisi yang berada di 12 kota besar Indonesia.

UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengamanatkan PT Askes (persero) menjadi BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan jaminan kesehatan.

BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri atas BPJS Kesehatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT Askes (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya dilaksanakan PT Jamsostek (Persero).

Seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.


sumber: http://www.antaranews.com/berita/408992/wapres-tinjau-persiapan-bpjs

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA