Bertemu dengan HSF Jerman, Menkumham Fokuskan Penguatan Legal Drafter

Jakarta – Salah satu prioritas Pemerintah Indonesia di tahun 2015 ini adalah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana KUHP yang ada sekarang masih merupakan peninggalan Belanda sejak tahun 1988. "Draf sudah selesai tapi dibutuhkan penguatan-penguatan pemerintah dalam prosesnya," jelas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat menerima kunjungan delegasi dari yayasan politik Jerman Hanns Seidel Foundation (HSF) di ruang kerjanya, eks. Gedung Sentra Mulia Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Selasa (17/02).
Menkumham menyampaikan bahwa banyak sekali judicial review yang masuk ke Kemenkumham sebagai perwakilan dari Pemerintah dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PP). "Perlu sekali penguatan kemampuan staf-staf guna membantu memberikan argumentasi dalam pembuatan dan pembahasan," tandas Yasonna.
Menanggapi pernyataan Menkumham, Pimpinan HSF Pusat Ursula Männle menjelaskan kerja sama bidang hukum yang sudah terjalin antara HSF dengan Kemenkumham khususnya dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diantaranya adalah pelatihan legal drafting, litigasi, dan penyusunan modul. Menkumham mengusulkan, penguatan legal drafter di daerah perlu dilakukan mengingat tenaga perancang Peraturan Daerah (Perda) masih lemah. Selain itu perlu adanya sistem untuk sinkronisasi seluruh PP yang ada di Indonesia.
Pada akhir pertemuan, HSF menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik. "Mudah-mudahan ke depannya, kita dapat meningkatkan kerja sama ini," tutup Yasonna. Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Suwandi dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Ferdinand Siagian. Hadir mendampingi Pimpinan HSF Pusat, Parlemen Negara Bagian Bavarian/Jerman Barbara Stamm dan Direktur HSF Jakarta Ulrich Klingshirn.

www.kemenkumham.go.id

Read More

Pemerintah bersama REI Tindaklanjuti Program Pembangunan Satu Juta Rumah

Jakarta - Menindaklanjuti Program  Pembangunan satu juta rumah yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam mengatasi masalah kebutuhan rumah di Indonesia, DPP & DPD REI Se Indonesia mengadakan  Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (29/1/2015). Seperti diketahui, angka kebutuhan rumah di masyarakaat (backlog), menurut data Badan Pusat Statistik adalah 13,5 juta unit. Ketua Tim Ahli Wapres, Sofyan Wanandi mengatakan, orang-orang yang tidak memiliki rumah ini didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan begitu, ia berpendapat, membangun rumah untuk mereka, akan membantu pemerataan ekonomi antara MBR dengan masyarakat menengah ke atas. "Kita perlu (program) ini untuk pemerataan. Di Indonesia, rasio (pengukur ketimpangan) sudah mencapai 0,42 bahkan sekarang sudah mendekati 0,43. Kalau tidak dikerjakan, masalah gap kaya-miskin bisa terus bertambah," ujar Sofyan saat diskusi panel bertema ‘Program Pengadaan Sejuta Rumah: Peluang & Tantangan’ ini. Sofyan menjelaskan, jika angka rasio sudah menyentuh 0,5, maka Indonesia bisa seperti Mesir dan Libya. Di dua negara ini, ketimpangan pendapatan sangat kentara, terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang berbeda jauh. "Kita tentu tidak ingin Indonesia seperti Mesir dan Libya. Maka pemerintah disamping menyelesaikan infrastruktur, pertanian, swasembada, beras dan jagung, kita harus melaksanakan perumahan ini," jelas Sofyan. Pemerintah, lanjut Sofyan, menyadari betul adanya ketimpangan ekonomi ini di Indonesia. Buktinya, ada rumah-rumah untuk menengah ke atas dan ada pula rakyat miskin yang belum memiliki rumah. "Nelayan, petani, maupun pekerja di sektor informal, ini yang perlu dibantu," tegas Sofyan. Ia menambahkan, program satu juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di seluruh provinsi di Indonesia dan segala Peraturan Daerah yang mengganjal program pembangunan dan perijinan pembangunan rumah di Daerah akan ditinjau kembali, bila perlu akan dicabut. Disaat yang sama Direktur Utama BTN , Maryono mengatakan siap untuk menjadi motor dalam menggerakan program rumah bagi masyarakat. Ini adalah program pemerintah dan menjadi tugas mulia bagi kami untuk merealisasikannya. Sumber: www.kemenpera.go.id

Read More

Wamenkeu: APIP Pegang Peran Penting Wujudkan Opini WTP LKPP

Jakarta, 24/02/2015 Kemenkeu – Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memegang peranan penting dalam menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di sela acara rapat koordinasi APIP di Aula Gandhi, Kantor Pusat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, pada Selasa (24/2). Ia menambahkan, Inspektorat Jenderal dan inspektur utama diharapkan dapat mengawal secara aktif dari awal penyusunan anggaran, mengawal pelaksanaan, serta ikut membantu saat evaluasi.

Selain itu, lanjutnya, Inspektorat Jenderal juga dapat mengevaluasi peraturan perundangan, apakah sudah sesuai dengan kondisi yang ada, dan dapat merekomendasikan perbaikan kepada pemerintah. Selain memberikan assurance dan konsultasi, Inspektorat Jenderal juga diharapkan dapat menjadi liaison officer saat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai informasi, rapat koordinasi APIP ini  dihadiri oleh perwakilan inspektorat jenderal dan inspektur utama dari 68 kementerian/lembaga. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan kualitas dan akuntabilitas LKPP.

"Kita bertemu hari ini agar sinergitas antara BPKP dengan masing-masing Inspektorat Jenderal dan inspektur utama dan juga Kemenkeu sebagai BUN (Bendahara Umum Negara) itu betul-betul bisa sinergis," pungkasnya.

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More