usaha berhasil

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas, Jl Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

Kamis, 18 Februari 2016

Hasyim Muzadi Tolak LGBT Dikampanyekan

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden KH. Hasyim Muzadi  menolak LGBT ini disosialisasikan atau dipromosikan.  Dari segi pandangan-pandangan agama baik Islam atau agama lain, tidak ada satu pun agama yang membolehkan legalisasi dan sosialisasi LGBT ini. Dari segi karakter bangsa, pasti merugikan dari upaya pembangunan karakter bangsa, karena akan banyak laki-laki bergaya perempuan dan sebaliknya.

“ Itu pasti akan menumbuhkan psikosomatik pada mereka yang ada kelainan itu,” jelas mantan Ketua Umum PBNU ini saat memberi pengantar Pertemuan Terbatas membahas membahas keberadaan LGBT di Indonesia bersama Menag Lukman Hakim Safuddin, Menkes Nila F Moeloek, Pejabat Eselon I dari Kemensos dan Kominfo mewakili menterinya masing-masing, akademisi Adian Husaini dan Pendakwah Bahriar Nasir.  Ikut mendampingi Menag Stafsus Menag Hadi Rahman.

Mengutip informasi para psikiatri, Hasyim Muzadi menyatakan, sesungguhnya LGBT yang given itu hanya 20 persen yang harus kita perlakukan sewajarnya, karena mereka sendiri tidak ingin mendapatkan kelainan seperti itu, mereka tidak boleh dibenci dan sebagainya. Sementara yang 80 persen disebabkan karena faktor pergaulan dan faktor informasi yang menyesatkan, pembentukan-pembentukan opini yang tidak benar, maka menjadi besar.

“Nah, baimana yang 80 persen ini disembuhkan,” ujar Hasyim.
Hasyim Muzadi menjelaskan,  pengamat sosiologi dan sosial yang mengamati mengapa LGBT sekarang ini menjadi tren, padahal LGBT yang given ini sudah ada sejak dulu, bahkan di zaman terdahulu pun sudah ada. Ada anggapan, program untuk sosialisasi LGBT itu dengan sejumlah bantuan baik dari dalam dan luar negeri, sehingga membuat masalahnya menjadi melebar, pro kontra menjadi lain.

Dari segi pandangan hukum, urai Hasyim, sepanjang orang itu menjadi warga negara Indonesia, dia harus diperlakukan sama, ada kelainan atau tidak. Tetapi masalahnya, bukan masalah kesamaan pandangan hukum negara terhadap LGBT, tetapi masalahnya adalah antara yang given dengan yang dikampanyekan.

“Dan yang dikampanyekan supaya LGBT itu ada legalitas, akan berdampak jauh juga terhadap undang undang kita baik UU perkawinan dan sebagainya. Sehingga masalahnya harus kita letakan kembali pada porsinya. LGBT adalah kelainan seks seseorang yang kemudian mempengaruhi phisikisnya dan kemudian mengalami psikosomatik atau kelainan prilaku,” ucap Hasyim.

Guna memperkecil jumlah LGBT, Hasyim menyampaikan sejumlah langkah. Pertama, perlu preferensi sejak kecil  seorang anak ketika ada kelainan sifat-sifatnya, sehingga lebih dinormalkan kembali. Kedua, bagi orang dewasa yang sudah terlanjur dan itu given, maka perlakuan kepada mereka harus sama sebagai warga negara yang lain. Ketiga, yang harus kita cegah adalah kampanye LGBT untuk memperbanyak populasinya.
“Mereka yang berkampanye kebanyakan bukan penderita LGBT, tapi mengambil manfaat dari isu menggelindingnya LGBT itu baik popularitas dan komersial melalui media dari isu LGBT, bukan LGBT nya,” terang Hasyim.

Keempat, informasi dari psikiatri sekitar 20 persen saja LGBT nya yang kodrati atau given, yang 80 persen karena pergaulan dan karena penyesatan isu informasi dan pembentukan informasi dalam sebuah pergaulan. Kelima, yang kita lawan bukan LGBT yang sudah given, tapi kampanye dan sosialisasinya yang memang merusak agama dan budaya, karena tidak ada satu pun agama yang membenarkan sosialisasi ini.

sumber: www.kemenag.go.id

Menag Tolak LGBT Sebagai Gaya Hidup

Negara menjamin hak LGBT dalam pemenuhan hajat hidup (people need) bukan gaya hidup. Konstitusi menjamin hak hajat hidup, tapi yang kaitannya dengan gaya hidup semisal promosi dan kampanye untuk memperbanyak komunitas LGBT, masyarakat dan konstitusi  menolak. Pandangan ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat memaparkan peran Kementerian Agama dalam mensikapi diskursus keberadaan LGBT di Indonesia pada Pertemuan Terbatas membahas keberadaan LGBT di Indonesia dengan Dewan Pertimbangan Presiden yang dipimpin oleh anggota Wantimpres KH. Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu (18/2).

Selain Menag, hadir sebagai pemapar Menkes Nila F Moeloek, Pejabat Eselon I dari Kemensos dan Kominfo mewakili menterinya masing-masing, akedemisi Adian Husaini dan Pendakwah Bahriar Nasir.  Ikut mendampingi Menag Stafsus Menag Hadi Rahman.

“ Negara juga menghargai negara yang melegalkan LGBT, dan Indonesia memilih sikap tersendiri, menolak LGB dan memahami Transgender. Sikap ini didasarkan pada rekomendasi WHO, bahwa setiap negara berhak mengambil pendekatan dan kebijakan berbeda sesuai tata nilai dan kearifan masing-masing,” ujar Menag.

LGBT dalam konteks negara, Menag menyatakan, masyarakat Indonesia sangat religius, nasionalis, konservatif dan memiliki memiliki kearifan lokal (local wisdom) tersendiri. Konstitusi dan regulasi kita juga diwarnai dan dipengaruhi nilai-nilai religiusitas dan local wisdom, meskipun konstitusi kita menghargai kelompok ini.

“Ajaran agama umumnya selaras dengan nilai-nilai universal, karenanya semua agama tidak mentolerir prilaku atau praktek LGBT ini. Karena Indonesia adalah masyarakat yang religius, maka konstitusi Indonesia pun tidak mengakomodasi atau tidak memberikan porsi terhadap prilaku seperti ini, misalnya dalam Undang Undang Perkawinan dan Adminduk,” ucap Menag.

Diuraikan Menag, semua agama melalui kitab sucinya menyinggung tentang LGBT ini. Dalam pandangan Menag, sejauh ini masih ada kesan simplikasi atau generalisasi atas LGBT, dalam tinjauan agama misalnya Islam, Lesbian, gay dan Biseksual (LGB) itu satu kelompok tersendiri yang lebih menitiktekankan kepada orintasi seksual, sementara transgender tidak ada hubungannya dengan orientasi seksual, karena transgender adalah ketidaksamaan indentitas terhadap jenis kelamin dirinya.

Dalam agama, ada perbedaan penyikapan pada LGB dan (T)ransgender ini. Umumnya agama memberikan perlakukuan berbeda. Menag mengilustrasikan, agama Buddha menafikannya dalam instrumen relasi sosial masyarakat, sementara agama Hindu mengakui eksistensinya tapi tidak memberi legitimasi.

Dalam Fiqh Islam, papar Menag, dibedakan penerapan hukum terhadap transgender dan LGB. Misalnya prilaku LGB dalam istilah fiqh dikenal Liwath adalah prilaku yang amoral dan ditentang. Itu,  tandas Menag, adalah norma yang tidak di bolehkan karena merusak generasi dan peradaban.

“Dan yang terkait dengan transgender yang dalam istilah fiqh dikenal dengan Khunsa itu dianggap sesuatu yang kodrati. Dalam kajian fiqh, orang yang menjadi LGB itu lebih karena pengaruh lingkungan bukan sesuatu yang kodrati (given),” papar Menag.

Selain dari sisi agama dan negara, Menag menjelaskan dari sisi ekonomi.  Kami melihat belakangan ini isu LGBT dalam konteks global adalah bagian dari kapitalisasi .
LGBT adalah komoditi menggiurkan dalam pasar yang potensial, bagaimana LGBT ini menjadi industri tersendiri, jadi tidak hanya paham berkembangnya liberalisasi tapi ini juga bagian dari kapitalisasi dunia,” tuturnya.

Menag mencontohkan negara Thailand yang mengembangkan industri pariwisata (tourism), dan aktivitas LGBT menjadi industri tersendiri lalu dikapitalisasi sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang sangat besar dari sisi dana yang bisa dihimpun. Amerika Serikat melakukan pendekatan yang sama tapi melalui  teknologi informasi dan industri kreatif seperti fashion dan gaya hidup dan sektor pariwisata.

sumber: www.kemenag.go.id

Menag Dorong Dubes RI untuk Vatikan Angkat Isu Aktual dan Pertukaran Tokoh Agama

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendorong Duta Besar RI yang baru untuk Tahta Suci Vatikan bisa mengangkat isu-isu aktual semisal LGBT dan perkawinan sejenis.

“Tahta Suci Vatikan bisa menjadi salah satu rujukan kita, karena Indonesia juga Negara yang religius,” ujar Menag saat menerima Dubes RI untuk Vatikan Antonius Agus Sriyono di Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta, Kamis (18/02). Kedatangan Dubes selain untuk pamit bertugas di tempat barunya, juga ingin mendengar masukan dari Menteri Agama terkait perannya sebagai dubes di Vatikan. Ikut mendampingi Menag, Dirjen Bimas Katolik, Eusabius Binsasi dan Kabag Kerjasama Luar Negeri, Agus Soleh

Menag berharap, jika memungkinkan, antara Indonesia dan Tahta Suci Vatikan ada kerja sama pertukaran tokoh agama. Menag berharap  ada pemuka Vatikan yang hendak melihat lebih dekat kehidupan keagamaan Negara kita, di tengah keragaman.

“Bahwa di sebuah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, tapi dikenal sangat majemuk dan plural. Atau ada tokoh-tokoh dari Indonesia bisa mempelajari Vatikan; bagaimana kehidupan para pemimpin Katolik mengelola negara dan Umat Katolik sedunia,” imbuh Menag.

Dalam pertemuan tersebut, Menag berdoa dan berharap, Dubes Agus mampu menjalankan misinya dengan baik, yakni menjaga dan memelihara hubungan baik kedua negara.

Sesuai rencana, ujar Agus, dirinya akan berangkat ke Vatikan untuk memulai tugasnya sebagai duta besar tanggal 21 Pebruari 2016 mendatang.

sumber: www.kemenag.go.id

Temui Menag, Dubes RI untuk Tahta Suci Vatikan Pamit Untuk Bertugas

Duta Besar RI yang baru untuk Tahta Suci Vatikan, Antonius Agus Sriyono pamit ke Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk menjalankan tugas barunya di Tahta Suci vatikan. Kedatangan Dubes yang dilantik Presiden 12 Januari 2016 lalu tersebut diterima Menag di Ruang Kerjanya, Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng barat 3-4 Jakarta, Kamis (18/02). Ikut mendampingi Menag, Dirjen Bimas Katolik Eusabius Binsasi dan Kabag Kerjasama Luar Negeri, Agus Soleh.

 “Minggu, 21 Februari, Saya rencana ke Vatikan Pak Menteri, selain memperkenalkan diri, ini sekalian saya pamit, mohon doa dan arahan Pak Menteri terkait amanah baru ini,” kata Dubes Agus.

Dikatakan Menag, Vatikan merupakan negara khusus, khas dan strategis. “Semoga Pak Dubes mampu menjalankan amanah dengan baik, menjaga dan memelihara hubungan dua negara,” harap Menag.
Kepada Menag, Dubes menyampaikan, pada 2017 Indonesia akan menajadi tuan rumah pertemuan Pemuda-Pemuda Katolik se-Asia. Dubes berkeinginan mengundan PAUS untuk berkunjung ke Indonesia.

“Pada 2017, Indonesia, tepatnya di Yogyakarta, akan ada pertemuan pemuda-pemuda Katolik se-Asia. Rencananya, kami hendak mengundang PAUS untuk berkenan hadir di Indonesia, karena pada pertemuan sebelumnya di Korea 2014 lalu, PAUS berkenan hadir,” imbuh Dubes
Atas rencana mengundang pimpinan tertinggu UMat Katolik tersebut, Menag melihat, kedatangan PAUS akan berdampak luar biasa pada Indonesia.

“Jika PAUS berkenan hadir di Indonesia, saya pikir, ini sangat baik, sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dampaknya akan luar biasa di dunia. Hal ini bisa menunjukkan harmonitas dan toleransi kita pada dunia,” ucap Menag yang mengapresiasi rencana tersebut.

Dikatakan Dubes, PAUS datang kali terakhir di Indonesia, 26 tahun lalu, tepatnya pada 1989. Sedang pemimpin Indonesia terakhir yang mengunjungi Tahta Suci Vatikan adalah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

“Informasi dan laporan yang saya terima Pak Menteri, Tahta Vatikan menghargai toleransi yang relatif kuat di Indonesia. Bahkan Vatikan menyediakan sebuah space, lebih dari 120 M2 untuk museum Indonesia. Saat ini, sudah ada lebih dari 1.200 artefak dari Indonesia, seperti Borobudur, al-Qur’an kecil dan lain sebagainya, untuk dipamerkan di sana. Saya telah melakukan pendekatan dengan beberapa pihak untuk membangun Museum Indonesia tersebut. Harapannya, para wisatawan yang hadir ke Vatikan, akan melihat dan menyaksikan kemajemukan Bangsa kita,” papar Dubes.

sumber: www.kemenag.go.id

Jokowi Diaspora Mudik hingga SPBU Non-Pasti Pas Dihapus

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anak-anak muda Indonesia yang berada dan berkarier di luar negeri (diaspora) agar kembali pulang ke Tanah Air dan mengembangkan usaha.

Selain itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menyatakan tingkat akurasi atau takaran pengisian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU asing jauh lebih baik dibandingkan SPBU-SPBU lokal yang mayoritas milik PT Pertamina (Persero).

Hingga langkah PT Pertamina (Persero) yang berencana tidak memberikan izin operasi pada SPBU yang tidak mengikuti program Pasti Pas. Penghapusan SPBU non-Pasti Pasti seiring dengan peningkatan kualitas SPBU yang dilakukan Pertamina menjadi Pasti Prima.

Topik berita-berita tersebut menarik perhatian bagi para pembaca kanal Bisnis, Okezone.com, Rabu (17/2/2016). Berikut berita selengkapnya.

Presiden Jokowi: Pemuda Kreatif Indonesia, Jangan Ragu Untuk Pulang!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada anak-anak muda Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya Amerika Serikat (AS) dan ingin pulang untuk mengembangkan usaha di tanah air, agar tidak pernah ragu untuk kembali ke tanah air.

"Mau pulang, pulang saja," ucap Jokowi sekaligus menjawab pertanyaan Maya, seorang profesional yang bekerja di bidang IT di Silicon Valley, San Francisco tentang kemudahan apa yang akan diberikan pemerintah Indonesia kepada anak-anak muda kreatif yang telah memiliki jejaring untuk mengembangkan digital ekonomi di tanah air, Rabu 17 Februari 2016

Jokowi menjelaskan, pengalaman bekerja sebagai seorang profesional di negara maju seperti Amerika Serikat, tentunya akan menjadikan nilai tambah yang besar bagi negara. "Saya ingin dalam waktu yang sangat cepat ini ada 1000 technopreneurs dan developers," kata Jokowi

Pertamina Kaji Penghapusan SPBU Non-Pasti Pas

PT Pertamina (Persero) berencana tidak memberikan izin operasi pada SPBU yang tidak memenuhi standar pasti pas. Menurut Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang, penghapusan SPBU non-pasti pas ini seiring dengan peningkatan kualitas SPBU saat ini menjadi Pasti Prima.

"Jadi ada grade paling rendah itu non pasti pas, pasti pas, dan pasti prima. Ke depannya non-pasti pas akan dihapus. Kita inginkan SPBU yang ada minimal pasti pas semua," ujar Bambang saat ditemui di SPBU COCO Abdul Muis, Jakarta, Rabu 17 Februari 2016

Saat ini, lanjut Bambang, terdapat beberapa SPBU di daerah yang tidak berada pada level pasti pas. Hal ini disebabkan oleh penurunan kualitas dari SPBU di berbagai daerah. Selain itu, juga terdapat beberapa SPBU yang tidak mampu memenuhi standar sesuai aturan Pertanian.
"Beberapa di daerah tidak standar. Ada juga segelnya yang dipalsukan untuk bejana ukur," imbuh Bambang.

Lakukan Kecurangan, Pertamina Ancam Putus Kontrak SPBU

PT Pertamina (Persero) akan menindak tegas SPBU yang tertangkap melakukan kecurangan dalam hal takaran. Menurut Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang, saat ini Pertamina telah mengantongi beberapa data dari masyarakat mengenai kecurangan yang terjadi di beberapa SPBU.

"Saya menerima beberapa keluhan, dari Twitter juga. Setiap keluhan itu akan kita tanggapi terlepas dari benar atau tidaknya laporan itu," ujar Bambang kepada pewarta di SPBU COCO Abdul Muis, Jakarta, Rabu 17 Februari 2016

Bambang melanjutkan, Pertamina akan berikan sanksi secara bertahap terhadap SPBU yang melakukan kecurangan. Sanksi ini terdiri dari tiga tahap hingga akhirnya Pertamina memutuskan untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) dengan SPBU yang tetap melakukan kecurangan.

"Sanksi pertama kita akan turunkan gradenya. Di Pasti Pas itu ada tiga grade, yaitu excellent, good, dan basic. Biasanya yang berada di level excellent akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan gradenya," jelas Bambang.

sumber: www.bumn.go.id

Jalan Lingkar Darmaraja-Wado Ditargetkan Berfungsi Sebelum Lebaran

Jalan penghubung Sumedang (Darmaraja) menuju Wado tepatnya di Kampung Betok, Desa Sukamenak dalam beberapa hari ini tergenang air hingga setinggi 30 sentimeter (cm). Daerah ini merupakan daerah yang dari awal sudah masuk daerah genangan Waduk Jatigede.

Untuk tetap menjaga kelancaran mobillitas masyarakat, Kementerian PUPR telah melakukan pembangunan Jalan Lingkar Barat yang akan menggantikan jalan penghubung yang tergenang saat ini.

Penyelesaian pembangunan jalan tersebut ditargetkan akan selesai sebelum lebaran tahun ini, dengan syarat proses pembebasan lahan selesai tepat waktu. “Kemarin saya sudah ke lokasi dan bertemu dengan pemerintah daerah (Kabupaten Sumedang). Kami targetkan sebelum lebaran jalan lingkar ini sudah harus difungsikan dan diharapkan pemda segera menuntaskan sisa 1 km lahan yang belum dibebaskan,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR), Mudjiadi, Kamis (18/2).

Mudjiadi mengatakan bahwa pembangunan Jalan Lingkar Barat sudah selesai dikerjakan sepanjang 6,4 kilometer dari total panjang 7,4 kilometer. Sementara jalan sepanjang 1 kilometer di daerah Cieunteung belum dikerjakan karena lahannya belum dibebaskan. Menurutnya, pembebasan lahan terhambat karena munculnya “rumah tumbuh” di lokasi tersebut.

“Permasalahannya adalah rumah tumbuh, yang satu tahun lalu tidak ada tetapi begitu sekarang mau jadi trase dan mau pembayaran, ada rumah tumbuh baru, kita sudah minta ke Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk jalan keluarnya, kita kan tunggu mereka,” tutur Mudjiadi.

 Dari hasil pengamatan Mudjiadi kemarin, ada jalan sepanjang 500 meter terendam air dan hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Polres Sumedang untuk rekayasa lalu lintas. “Sementara untuk jarak-jarak pendek antar rumah sudah disiapkan perahu karet untuk mobilisasi di sana,”tambah Mudjiadi
Saat ini sudah dilakukan koordinasi dengan pihak Polres Sumedang dan Dinas Pehubungan Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan sosialisasi rute jalan alternatif, menyiapkan petugas pengatur lalu lintas dan petugas pengarah jalan. Saat pun ini telah disiapkan jalur alternatif yang dilengkapi dengan petunjuk arah.

Pintu Irigasi Dibuka

Mudjiadi menjelaskan bahwa tergenangnya ruas jalan tersebut bukan disebabkan lebih cepatnya penggenangan waduk Jatigede. Proses penggenangan saat ini masih sesuai jadwal. Menurutnya, penggenangan waduk Jatigede diprediksikan pada akhir Maret sampai pada ketinggian +260 dan sekarang sudah mencapai +240.

“Harusnya kan ditutup supaya cepat penuh, untuk selanjutnya dioperasikan, sekarang pintu irigasi sudah kita buka antara 90-100 meter kubik per detik, sehingga pola tanam di daerah irigasi Rentang tidak terganggu, dan Menteri Pertanian juga akhir Januari minta agar dibuka karena jadwal tanam disana agak terganggu,” ujar Mudjiadi.

Berdasarkan data per 18 Februari, ketinggian air sudah mencapai +240,41 dengan total volume 369.236.817 meter kubik, meliputi lahan seluas 2.280 hektar. Seperti diketahui Waduk Jatigede memiliki luas permukaan 41,22 kilometer persegi itu mampu menampung 980 juta meter kubik air.

Waduk Jatigede dibangun untuk mengairi persawahan hingga 90.000 hektar dan penyediaan sumber air baku dengan kapasitas 3,5 meter kubik per detik. Air baku ini bisa digunakan untuk kepentingan wilayah di Sumedang, Majalengka, hingga ke Cirebon.

Selain itu juga bermanfaat sebagai sumber tenaga listrik dengan kapasitas 110 megawatt (MW), menjadi objek pariwisata dan pengendali banjir.

sumber: www.pu.go.id

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA