usaha berhasil

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas, Jl Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

Selasa, 17 Desember 2013

Cegah Penyalahgunaan Narkoba dan Korupsi


 18 Desember 2013 Dilihat: 2
ultahDWP-1
JAKARTA – Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)meriah. Menteri PANRB Azwar Abubakar tak beranjak dari tempat duduknya, menyaksikan sosialisasi yang dilakukan oleh Brigjen Pol. Victor Pudjiadi yang sangat atraktif.
Cara itu rupanya dipilih untuk menghindari kejenuhan peserta, mulai dari jajaran Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), DWP Kementerian PANRB, DWP  ANRI, DWP BKN, DWP LAN, serta DWP BPKP. Gaya pesulap kadang ditampilkan Viktor, yang juga membawa ‘Michael Jackson’ Indonesia dan Putri Indonesia 2013 perwakilan DKI Jakarta Kartika Berliana Tjakradidjaja.
Pemaparan yang mirip dengan gaya ‘tukang obat’ yang keliling kampung-kampung dengan menghadirkan atraksi-atraksi menarik untuk mengundang massa, baru kemudian menawarkan dagangannya menjadi daya tarik tersendiri. Bedanya, yang dilakukan Victor adalah kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tak terbayang kalau dia menyampaikannya dengan cara konvensional, melalui pidato, atau pemaparan seperti seminar-seminar. Rasanya peserta yang kebanyakan kaum hawa ini tak akan betah.
ultahDWP-3
Namun tidak demikian halnya sosialisais yang berlangsung di Kementerian PANRB, Selasa (17/12). Menteri Azwar Abubakar pun tetap duduk di bangkunya, meski semalaman kurang tidur, sehabis mengikuti rapat panitia kerja RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Komisi II DPR. “Rasa capek saya hilang dengan mengikuti sosialisasi ini,” ucapnya ketika didaulat untuk memberikan sambutan usai Victor menyampaikan paparan.
Bahkan, Azwar mengapresiasi cara-cara yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melaksanakan sosialisasi ini. Sebab, pencegahan lebih baik dan harus dilakukan ketimbang sepuluh tahun mendatang menjadi korban penyalahgunaan  narkoba. Kepada para peserta sosialisasi, Menteri berpesan agar para ibu memebrikan makanan dari rejeki yang halal  kepada anak-anaknya dan kepada anak yatim. “Ini merupakan cara untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus memberantas korupsi,” ujarnya.
Sebelumnya, Penasehat I DWP Kementerian PANRB Meutia Azwar Abubakar menyatakan, DWP harus siap dan mampu berperan aktif menuju pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, ibu-ibu harus mempunyai wawasan luas untuk membina anak-anak untuk menjadi generasi yang berkualitas. “Sebagai pendamping suami yang baik, sesibuk apapun seorang ibu harus punya waktu berkomunikasi dengan anak-anak. Kalau punya masalah agar dipecahkan bersama-sama,” ujarnya.
ultahDWP-2
Salah satu Ketua SIKIB, Ratna Joko Suyanto yang juga menghadiri acara sosialisasi tersebut menambahkan, sosialisasi kali ini merupakan rangkaian kegiatan SIKIB dan DWP yang telah melakukan hal serupa, bersama dengan BNN.
BNN pun tidak sendiri, tetapi juga menggandeng Putri Indonesia tahun 2013 perwakilan DKI Jakarta Kartika Berliana Tjakradidjaja sebagai duta anti narkoba. “Sosialisasi ini tepat sasaran, karena bagaimanapun letak permasalahan dimulai dari keluarga,” ujar gadis yang aktif mulai bulan Februari 2013. Dia mengaku telah berkeliling ke 33 provinsi untuk menjadi agent of change(bby/HUMAS MENPANRB)

KPK Sita Dokumen PT Pantai Aan dari Geledah di Rumah Bambang Soeharto

 
 ilustrasi: penggeledahan KPK

Jakarta - KPK melakukan penggeledahan di rumah politisi Hanura, Bambang W Soeharto terkait penyidikan kasus suap terhadap Kajari Praya nonaktif, Subri. Dalam penggeledahan itu, tim KPK mengamankan sejumlah dokumen yang sebagian adalah dokumen terkait PT Pantai Aan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rabu (18/12/2013), penggeledahan dilakukan di rumah Bambang di Jl Intan 8, Cilandak, Jakarta Selatan semalam. Penggeledahan berlangsung hingga pukul 23.00 WIB.

Dalam penggeledahan itu penyidik KPK mengamankan satu koper dokumen. Sebagian merupakan dokumen terkait PT Pantai Aan.

PT Pantai Aan sendiri disebut-sebut merupakan perusahan milik Bambang yang berada di Lombok Barat yang bergerak di bidang wisata pantai. Lusita Ani Razak, tersangka dalam kasus suap ini diduga adalah petinggi di perusahaan itu.

Namun, saat dikonfirmasi soal penggeledahan ini, pihak KPK belum bisa memberikan keterangan. Jubir KPK Johan Budi juga belum bisa dikonfirmasi.


sumber

Menteri PU Resmikan Pembangunan Tiga Waduk di Jatim


Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto melakukan ground breaking pembangunan Waduk Bendo, Waduk Tukul dan Waduk Srengseng, Selasa (17/12) di Ponorogo, Jawa Timur. Pelaksanaan ground breaking didampingi oleh Dirjen Sumber Daya Air Moch. Hasan dan Bupati Ponorogo Amin. Turut hadir Bupati Bojonegoro, Kepala BBWS Bengawan Solo dan Kepala Pusat Komunikasi Publik Danis H Sumadilaga.

Kedatangan Menteri PU beserta rombongan disambut meriah oleh pemerintah daerah dan warga Ponorogo. Dalam sambutannya, Menteri PU menghimbau bahwa pembangunan waduk harus efisien, memperhatikan revitalisasi jaringan dan pengendalian terhadap banjir.

"Pembangunan waduk merupakan upaya untuk turut mendukung keberlanjutan agar anak cucu bisa hidup. Sebetulnya ada tiga masalah air berlebih saat musim hujan sehingga menimbulkan banjir, kekurangan saat musim kemarau dan kualitas air yang kotor. Sehingga perlu diterapkan Water Management untuk memperbaiki siklus hidrologi," ujar Djoko Kirmanto.

Siklus ekologi diperlukan agar air tertahan lebih lama di bumi. Dalam arti, air hujan yang turun dapat tertahan dan meresap ke tanah, tidak langsung mengalir ke laut. Sehingga air dapat dimanfaatkan lebih lama.

Lebih lanjut dikatakannya, pembangunan waduk merupakan upaya struktural dalam penangaanan banjir. Sedangkan upaya non struktural yakni penanaman pohon. "Jaga siklus hidrologi. Mari menanam pohon. Jangan menebang pohon dan jaga kebersihan sungai," ajak Menteri PU.

Menteri PU menambahkan, dalam pembangunan ketiga waduk tersebut terlaksana atas kerjasama tiga pemerintah daerah. Yakni Pemkab Ponorogo, Pemkab Pacitan dan Pemkab Bojonegoro. Kerjasama tersebut perlu dijadikan contoh suatu kerjasama dalam pembangunan infrastruktur agar pembangunan dapat terlaksanan sesuai dengan rencana.

Dari rencana program pembangunan tujuh waduk, lima waduk sudah terlaksana dan dua waduk akan dilaksanakan awal tahun 2014. (Ind)

Sejumlah RUU Prioritas tahun 2014 Diminta Dikaji Ulang


Anggota Komisi III DPR Nurdiman Munir meminta RUU Tentang Perubahan atas UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara RI ditunda untuk Masa yang akan datang. Pasalnya, beban kerja Komisi III DPR terlalu berat untuk menuntaskan RUU tersebut pada tahun 2014 mendatang
 
"Sekarang kita juga sedang membahas RUU KUHAP kalau membahas RUU tambahan lagi maka beban kerja akan terlalu berat," ujarnya saat Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa, (17/12).
 
Menurutnya, RUU KUHAP itu membicarakan tugas dan kewenangan penegak hukum. karena itu kita meminta RUU Kepolisian negara didrop dari Prolegnas 2014 mendatang
 
Sementara Anggota DPR dari Partai Golkar Kamaruddin Sjam meminta Pimpinan DPR untuk mengembalikan draft Rancangan UU jaring pengaman sistem keuangan kepada pemerintah. "Kami menolak untuk membahas draft ini sebelum dicabutnya UU lama," ujarnya
 
Hal senada disampaikan oleh Anggota DPR dari Partai Reni Marlinawati dari Fraksi PPP, Dia menolak RUU Kawasan Pariwisata Khusus menjadi Prolegnas 2014. "Kawasan Pariwisata khusus tidak pernah dibahas secara utuh di Komisi dan banyak teman-teman yang keberatan serta tidak merasa adanya pengambilan keputusan terkait RUU itu," terangnya. (si)/foto:odjie/parle/iw.


 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA