TINGKATKAN KESELAMATAN, KEMENHUB LAKUKAN SERTIFIKASI 14.974 SDM PERKERETAAPIAN

(Jakarta,28/4/2014) - Dalam rangka meningkatkan keselamatan transportasi pada moda kereta api, Kementerian Perhubungan  melakukan sertifikasi sumber daya manusia (SDM) perkeretaapian.

Sampai saat ini sebanyak 14.974 orang baik dari sisi regulator maupun operator perkeretapian telah memilik sertifikat kompetensi di bidang masing - masing.
Dari sisi regulator yaitu Pegawai Negeari Sipil (PNS) Direktorat Jendral Perkeretaapian, SDM perkeretaapian yang telah bersertifikat sebanyak 225 orang terdiri atas tenaga ahli penguji yaitu penguji sarana perkeretaapian sebanyak 47 orang dan penguji prasarana perkeretaapian 89 orang. Sedangkan inspektur perkeretaapain terdiri atas inspektur sarana perkeretapian 17 orang dan inspektur prasarana perkeretaapian 31 orang. Sementara auditor yang telah memiliki sertikat sebanyak 41 orang.

Dari sisi operator yaitu PT. Kereta Api Indonesia (KAI), sebanyak 14.649 orang telah memiliki sertifikat kompetensi yang terdiri atas, masinis 4.553 orang, asisten masinis 2.003 orang, pengatur perjalanan kereta api (PPKA) 3.713 orang, penjaga perlintasan kereta api (PJL) 3.406 orang dan tenaga pemeriksa prasarana 974 orang.

Direktur Jendral Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko mengatakan, "keselamatan merupakan prioritas utama di moda transportasi kereta api." Pemerintah terus berupaya meningkatkan keselamatan moda transportasi kereta api," ujar Hermanto pada acara Round Table Discusion "Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian" di Jakarta, Selasa (22/4).

Selain meningkatkan kompetensi SDM melalui sertifikasi, kata Hermanto, dalam upaya meningkatkan keselamatan perkeretaapian, pemerintah melakukan langkah - langkah antara lain, penyesuaian regulasi, peningkatan kelaikan prasarana, inspeksi angkutan lebaran, peningkatan kelaikan sarana, audit keselamatan perkeretaapian, sosialisasi keselamatan perkeretaapian, penegakan hukum, dan pencegahan kecelakaan kereta api. (SNO).

Sumbr: ewww.dephub.go.id

Read More

Jabatan Bisa Memuliakan, Bisa Juga Menghinakan

---

Jakarta (Pinmas) – Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengingatkan aparatnya agar bekerja dengan baik, dan bisa mengemban jabatan dengan penuh amanah, sehingga mengakhiri jabatan dengan khusnul khotimah.
“Jabatan bisa memuliakan, sekaligus bisa menghinakan. Karena itu harus bisa mengemban dengan penuh amanah, sehingga berakhir dengan khusnul khotimah,” kata Menag saat memberi sambutan pada pelantikan pejabat Kementerian Agama di gedung Kemenag Jl. Lapangan Banteng 3-4 Jakarta Pusat, Rabu (30/4).
Hadir Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekjen Nur Syam dan sejumlah  pejabat Kemenag.
Menag juga mengingatkan, hendaknya apa yang dilakukan dalam bekerja selalu memberi manfaat bagi organisasi dan masyarakat. “Sesuai perkembangan zaman, tuntutan semakin tinggi, konsentrasikan semua kemampuan yang kita miliki,” ujarnya.
Untuk itu lanjut Menag, pejabat harus mencurahkan tenaga dan waktu untuk organisasi sesuai tugasnyamasing-masing. Sehingga mampu meraih sebanyak-banyaknya prestasi yang membanggakan.
Khusus untuk para kepala kantor wilayah, Menag mengingatkan, bahwa Kanwil adalah garda terbesar dalam provinsi dalam melayani umat dalam bidang pendidikan, keagamaan, penyelenggaraan haji serta turut mewujudkan kerukunan antar umat beragama.
Sedangkan Rektor, kata Menag, harus mencermati perkembangan zaman, sehingga mengantar anak-anak Indonesia berkualitas. “Sehingga apa yang kita cita-citakan dalam pembangunan umat bisa tercapai,” paparnya.
Adapun pejabat yang dilantik yaitu: Abd. A’la sebagai Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya, Hamka Siregar sebagai Rektor IAIN Pontianak, Pontus Sitorus Sekretaris Ditjen Bimas Kristen, Caliadi sebagai Sekretaris Ditjen Bimas Buddha, Saeroji sebagai Kepala Pusdiklat Tenaga Adminstrasi dan Muchlis A. Mahmud sebagai Kepala Biro AUAK IAIN Palu dan Muhammad Kusasi sebagai Kepala Pusdiklat Tenaga Pendidikan dan Keagamaan.
Menag juga melantik beberapa Kakanwil yaitu; A. Buchori menjadi Kakanwil provinsi Jawa Barat, Hambali menjadi Kakanwil Sumsel, Abdullah Latopada menjadi Kakanwil Maluku Utara, Jannus Pangaribuan menjadi Kakanwil Papua, Urbanus Rahangmetan menjadi Kakanwil Papua Barat, Saifi menjadi Kakanwil Kaltim, dan Sarman Marselinus menjadi Kakanwil Nusa Tenggara Timur. (ks/mkd/mkd)
Sumber: www.kemenag.go.id

Read More

PU Dukung Industri Konstruksi Untuk Pasar Tunggal ASEAN

Pembangunan Infrastruktur melalui dukungan material dan peralatan konstruksi adalah salah satu syarat agar daya saing bangsa semakin meningkat dalam upaya menghadapi Pasar Tunggal ASEAN untuk mendukung MP3EI dan pertumbuhan ekonomi.

Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi (BP Konstruksi) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Hediyanto Husaini dalam lokakarya “Kesiapan Industri Beton Pracetak dan Prategang dalam Mendukung Pembangunan Nasional yang Efisien Menyongsong Pasar Tunggal Asean 2015 dan Pasar Global 2020”, Jakarta (29/4).

“Investasi Infrastruktur bidang ke-PU-an sangat tergantung pada terpenuhinya MPK secara efektif, efisien, dan tepat waktu. Apalagi dengan makin banyaknya pembangunan jalan, bangunan, dan lain sebagainya, kebutuhan MPK seperti beton pracetak ini sangat tinggi”, ujar Hediyanto.

Sebelumnya disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Pemerintah berkomitmen untukmendorong penggunaan sistem beton pracetak dalam industri konstruksi dalam rangkameningkatkan efisiensi industri konstruksi. Dengan demikian, diharapkan industri beton pracetak diharapkan dapat menyokong sedikitnya 50% pangsa pasar konstruksi beton di masa datang.

Dari data, hingga tahun 2012 penerapan sistem beton pracetak telah memiliki pangsa pasarsekitar 25% dari total pemakaian konstruksi (disampaikan dalam “The 6th Civil Engineering Conference in Asia Region” atau CECAR-6 di Jakarta, Agustus tahun 2013). Produksi beton pracetak Indonesia saat ini telah mampu bersaing di pasar internasional, yaitu diantarnya di Aljazair, Kenya, Timor Leste, dan sekarang ini di Arab Saudi serta Myanmar.

Pada kesempatan yang sama turut dilakukan Deklarasi terbentuknya Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) sebagai wadah organisasi berisikan para perusahaan yang memproduksi komponen beton pracetak dan jasa prategang. Asosiasi ini dibentuk pada 18 Juli 2013 dengan maksud mengembangkan industry dan konstruksi beton pracetak dan prategang yang berkesinambungan.

Kepala BP Konstruksi mengharapkan agar asosiasi ini dapat menjaga kualitas dan efisiensi dalam sedgi sumber daya manusia dan teknologi untuk membangun infrastruktur. “Saya menjamin bahwa ini akan menjadi penopang ekonomi indonesia dimana harapannya dengan AP3I ini, ya saya harapkan dia akan menjadi satu sarana bagi para pengusaha ini untuk bersatu, kalau dia bersinergi akan kebijakan indoesia akan menjadi lebih menumpang mereka, mendorong mereka artinya semakin kuat lagi para pengusaha,”harap Hediyanto.

Ketua AP3I H.R.Sidjabat mengatakan bahwa kekuatan industri beton sekarang telah terhumpun banyak dan siap menghadapi pasar asing yang masuk ke Indonesia. “Kalau kami melihat bahwa yang paling utama adalah pasar dalam negeri, bagaimana menjaga pasar dalam negeri berdampak sangat besar, kebutuhan pertahun kira-kira sekitar 6 triliun,”ujarnya. (dnd)

Sumber: www.pu.go.id

Read More

Humpuss Junior Racing Team akan ke China

Menpora Roy Suryo bersama Hutomo (Tomy) Mandala Putra pada konfrensi pers Humpuss Junior Racing Team di Mangkuluhur City, Jakarta, hari Rabu (30/4) siang. (foto: egan/kemenpora.go.id)

Jakarta: Hari Rabu (30/4) siang, Menpora Roy Suryo didampingi Staf Khusus Bambang Russ Effendi menghadiri konfrensi pers Humpuss Junior Racing Team di Mangkuluhur City, Jakarta. Konpres juga dihadiri Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Nanan Soekarna dan salah satu pembalap Yasuo Senna Iriawan. 

Pada kejuaraan Formula Masters China Series, Humpuss Junior Racing Team akan menurunkan dua pembalapnya yakni Darma Mangkuluhur Hutomo yang juga anak kandung dari Hutomo Mandala Putra, dan Yosua Senna Iriawan. Formula Masters China Series ini akan diikuti 18 pembalap dan akan mematok target 5 besar. Stenley Iriaawan Manager Humpuss Junior Racing Team mengatakan para pembalap sudah mempersiapkan dengan baik dan mulai menunjukkan peningkatan skill yang baik.

"Skill mereka sudah cukup berimbang dengan pesaingnya, termasuk dari segi fisik juga tidak ada masalah. Hanya mereka memerlukan proses adaptasi terlebih dahulu dengan kendaraan mereka. Saya yakin proses adaptasi ini bisa berjalan dengan lebih cepat sehingga bisa memperoleh hasil maksimal," kata Stenly. 

Sementara Hutomo Mandala Putra yang juga ayah dari Darma Mangkuluhur Hutomo dan pemilik Humpuss Junior Racing Team mengatakan bahwa, kejuaraan Formula Masters China Series akan menjadi langkah awal bagi pembalap muda ini untuk bisa terus berprestasi. "Apa yang kita lakukan ini sebagai langkah awal bagi para pembalap muda ini untuk bisa mewujudkan cita-citanya terjuan di Formula 1," kata pria yang akarab disapa Tomi. 

Menpora Roy Suryo mengapresiasi dan bangga pada dua pembalap muda Indonesia yang akan bertarung di ajang Formula Masters China Series. "Saya tahu dan mengikuti prestasi kedua pembalap ini dan saya rasa pemerintah patut memberikan apresiasi dan kebanggaan dengan tim Humpuss Junior Racing Team ini. Saya kira ini akan menjadi regenerasi untuk dunia otomotif kita," kata Menpora. (amr)

Sumber: www.kemenpora.go.id

Read More

Permenpera Baru Atur Harga Rumah Berdasarkan Provinsi

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mensosialisasikan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) yang baru Tahun 2014 di ruang rapat Prambanan, Kantor Kementerian Perumahan Rakyat, Jakarta (Senin, 28/4). Permenpera baru yang dimaksud adalah Permenpera Nomor 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, Permenpera Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dan Permenpera Nomor 5 Tahun 2014 tentang Proporsi Pendanaan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera. Permenpera baru mengatur harga rumah baik Rumah Sejahtera Tapak (RST) maupun Rumah Sejahtera Susun (RSS) berdasarkan Provinsi. Perubahan ini disertai pula dengan perubahan penghasilan maksimal kelompok sasaran KPR - FLPP. “Untuk kelompok sasaran rumah tapak yang dapat mengakses FLPP penghasilan maksimal dinaikan dari Rp. 3,5 juta menjadi Rp. 4 juta, begitu pula dengan kelompok sasaran rumah susun dinaikan dari Rp. 5,5 juta menjadi Rp. 7 juta”, tutur Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo. Kenaikan harga rumah berdasarkan permenpera yang baru ini belum diikuti dengan bebas PPN tapi meskipun begitu Kemenpera akan terus berupaya agar mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. “Surat permohonan sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kemenpera akan terus memantau agar Peraturan Menteri Keuangan terkait harga rumah yang bebas PPN segera dikeluarkan”, terang Sri Hartoyo. Dampak dari adanya Permenpera yang baru ini, maka Bank Pelaksana harus melakukan pembaharuan PKO. “Bank Pelaksana harus melakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kerjasama Operasional yang telah dilaksanakan dan pada dasarnya semua Bank Pelaksana siap dengan aturan yang baru ini”, ujar Sri Hartoyo. Selain mengatur tentang harga rumah berdasarkan Provinsi, Permenpera yang baru juga mengatur tentang pengalihan rumah yang sebelumnya tidak diatur di dalam peraturan yang lama.  “Pengalihan rumah ini nantinya akan dilakukan oleh lembaga atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah, tapi sebelum badan ini terbentuk pengalihan kepemilikan rumah kepada MBR lain dapat difasilitasi oleh Bank Pelaksana”, terang Sri Hartoyo. Sumber: www.kemenpera.go.id

Read More

Buka Musrenbangnas 2014, Presiden Apresiasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Jakarta, 30/04/2014 MoF (Fiscal) News - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2014  pada Rabu (30/4) di Hotel Bidakara, Jakarta. Musrenbangnas kali ini mengusung tema "Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan".

Dalam pidato pembukaannya, Presiden mengatakan, kondisi Indonesia selama 10 tahun terakhir telah banyak mengalami kemajuan, meski berbagai perbaikan juga masih diperlukan. Menurutnya, saat ini Indonesia termasuk salah satu negara dengan ekonomi besar di dunia."Kita saat ini nomor 16. Anggota G20 pertumbuhan ekonomi kita tertinggi kedua setelah Tiongkok, dan kita memiliki prospek yang baik," katanya.  

Presiden menilai, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan upaya bersama dari seluruh elemen bangsa bersama dengan pemerintah. "Kondisi ini patut kita syukuri," katanya. Oleh karena itu, Presiden mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia. "Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas semua yang telah Saudara lakukan. Saya tahu tantangannya besar dan permasalahannya sering kompleks, tetapi Saudara terus berusaha bekerja sekuat tenaga," jelasnya.

Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Presiden juga mengatakan telah terjadi peningkatan signifikan pada nilai APBN dalam beberapa tahun terakhir. "Kalau kita tengok anggaran dan belanja negara, Alhamdulillah telah meningkat empat kali lipat," ungkapnya.(ak)

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Read More

PVMBG Naikkan Status Gunung Slamet dan Gunung Merapi

RABU, 30 APRIL 2014 15:05 WIB

JAKARTA – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) hari ini, Rabu (30/04/2014), menaikkan status Gunungapi Slamet dinaikkan statusnya menjadi Siaga dari sebelumnya Waspada sedang Gunungapi Merapi dinaikkan dari Normal menjadi Waspada. PVMBG akan terus melakukan pemantauan secara secara kontinyu dengan menggunakan metoda visual, seismik, deformasi, dan geokimia.

Peningkatan status kedua gunung berapi di Provinsi Jawa Tengah tersebut dilakukan setelah memperhatikan peningkatan aktifitas vulkanik kedua gunung tersebut dalam beberapa hari terakhir. “Berdasarkan hasil evaluasi data pemantauan G. Merapi secara instrumental dan visual, disimpulkan bahwa aktivitas G. Merapi menunjukkan peningkatan. Dengan meningkatnya aktivitas tersebut, maka terhitung mulai tanggal 29 April 2014 pukul 23.50 WIB, status aktivitas G. Merapi dinaikkan dari tingkat “NORMAL” menjadi “WASPADA”. Selanjutnya, status kegiatan G. Slamet juga ditingkatkan dari Waspada (level II) menjadi Siaga (level III) terhitung sejak tanggal 30 April 2014 pukul 10:00 WIB,” demikian release yang diterima esdm.go.id.

Pemantauan gunungapi Merapi menunjukkan, Pada tanggal 20 - 29 April 2014, tercatat gempa guguran sebanyak 37 kali, MP 13 kali, hembusan 4 kali, tektonik 24 kali, dan gempa LF 29 kali. Peningkatan signifikan terjadi pada jenis gempa LF sebagai indikasi meningkatnya fluida gas vulkanik yang berpotensi menimbulkan letusan.

Dengan peningkatan status aktivitas G. Merapi tersebut direkomendasikan, kegiatan pendakian G. Merapi untuk sementara tidak direkomendasikan kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian berkaitan dengan upaya mitigasi bencana dan jika terjadi perubahan aktivitas G. Merapi yang signifikan maka status aktivitas G. Merapi akan segera ditinjau kembali.

Untuk gunungapi Slamet, selama periode 29 Maret – 29 April 2014 gempa vulkanik yang terekam adalah Gempa Letusan, Gempa Hembusan, Gempa Vulkanik Dalam (VA), Gempa Vulkanik Dangkal (VB), Gempa Tektonik Lokal, Gempa Tektonik Jauh dan Tremor Harmonik.

Erupsi masih berpotensi terjadi, dalam radius 4 km dari pusat erupsi, menghasilkan material berukuran abu sampai lapili (berukuran 1-4 cm), lontaran batu pijar, dan hujan abu lebat. Sedangkan material erupsi abu vulkanik dapat mencapai jarak 10 km atau lebih (bergantung angin) dari pusat erupsi.

Direkomendasikan PVMBG, masyarakat dan pengunjung/wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah yang ada di puncak G. Slamet dalam radius 4 km dari kawah aktif. Masyarakat yang berada dalam Kawasan Rawan Bencana II (KRB II) untuk selalu waspada dan memperhatikan perkembangan G. Slamet yang dikeluarkan oleh BPBD setempat.c (SF)

Sumber: www.esdm.go.id

Read More

PEMBUKAAN RAKORBANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL III TAHUN 2014 DI YOGYAKARTA

Pada tanggal 28 April 2014 telah dilaksanakan pembukaan Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2014 di Regional III Yogyakarta dengan mengambil tema: Membangun Sistem Pelayanan Terpadu melalui Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kegiatan ini dimulai pada pukul 19.30 WIB, dimulai dengan pembuka oleh MC kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan laporan panitia pelaksanaan Rakorbang Region III yaitu kepala BBPPKS Yogyakarta, Drs. Nur Pujianto, M.Si. Gubernur DIY diwakili oleh Sekretaris Daerah, Drs. Ikhsan menyambut baik pelaksanaan RAKORBANG Kementerian Sosial dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program dalam membangun sistem pelayanan terpadu melalui pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Acara dilanjutkan dengan Penyerahan secara simbolis buku profil “Membuka Asa Pandu Gempita di Tanah Sukowati Kabupaten Sragen” dan Pemberian Piagam kesetiakawanan Sosial kepada Bupati Sragen oleh Kepala Badiklitkesos, Penandatangan MOU Kesepakatan Kerjasama antara Kementerian Sosial dengan Universitas Airlangga, kemudian dilanjutkan dengan Penyerahan Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial Generalis di Yogyakarta untuk 2 (dua) orang, launching Bedah Buku dengan judul “Pribumisasi Pekerjaan Sosial: Penelitian dan Praktek di Serawak”  yang diterjemahkan kerjasama antara Building Professional Social Work (BPSW) dengan Badiklitkesos Kemensos RI.  Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badiklitkesos menyampaikan paparannya dalam RAKORBANG III tentang koordinasi dalam menyusun kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan, penanganan Masalah Kesejahteraan juga harus dapat ditingkatkan profesionalitasnya baik secara SDM maupun metode penanganannya, terwujudnya sinkronisasi dalam membangun sistem pelayanan terpadu melalui pengembangan SDM kesejahteraan sosial dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan melaui perluasan Pandu Gempita. Acara berakhir pada pukul 22.00 WIB  Peserta pembukaan Rakorbang ini diikuti sebanyak 200-an orang yang terdiri dari Kementerian Sosial Dinas Sosial Provinsi, BAPEDDA Provinsi, BPS Provinsi, BKD Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah Regional III yaitu Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT, Mahasiwa perguruan tinggi jurusan Pekerjaan Sosial / Kesejahteraan Sosial, peserta Diklat Perlindungan Anak dan Perencanaan Permanensi bagi Pekerja Sosial, perwakilan dari Universitas Airlangga, Save The Children, dan Building Professional Social Work (BPSW). Sumber: www.kemsos.go.id

Read More

Pengembangan Biomassa sebagai Bioenergi, Tantangan Makro bagi Sektor Kehutanan

---

FORDA (Bogor, 23/04/2014)_Realita energi nasional kita saat ini mengalami penurunan cadangan minyak bumi. Hal tersebut tidak bisa dihindari seiring pemakaian yang terus menerus dan lama kelamaan bisa habis. Di sisi lain, konsumsi bahan bakar tidak bisa ditekan karena peningkatan kebutuhan energi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi, yang 10 tahun terakhir naik sekitar 7%/tahun.

“Ini sungguh suatu realita yang harus kita sikapi bersama sehingga adanya suatu energi alternatif terbarukan menjadi keharusan yang harus kita dorong perkembangannya,” kata Wening Sri Wulandari, S.Hut, M.Si, dalam paparannya pada Diskusi Ilmiah yang membahas tentang Penelitian Integratif Biomassa sebagai Bioenergi di kampus Litbang Kehutanan, Bogor, Selasa (22/04).

Menyadari bahwa energi fosil akan semakin berkurang, lanjut Wening, pemerintah sebenarnya telah membuat kebijakan yang disebut bauran energi primer: pada 2025 ditetapkan 15% energi berasal dari sumber energi baru dan terbarukan yang terdiri dari geothermal, biofuel dan biomassa. Bahkan, Kementerian ESDM juga telah menetapkan Roadmap Pengembangan Biofuel sampai 2025, namun kebijakan dan roadmap tersebut belum bisa berjalan sebagaimana mestinya dan mencapai targetnya karena masih banyak kendala.

Hal ini menjadi tantangan besar bagi Kementerian Kehutanan, karena menurut Wening, sektor kehutanan punya pengaruh besar dalam hal menggali dan menciptakan energi baru dan terbarukan. Sektor kehutanan yang mengelola 60% luas daratan Indonesia sangat potensial sebagai penyuplai bioenergi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

“Luasnya kawasan hutan merupakan sumber bahan baku terlebih didukung oleh iklim tropis yang membuat tanaman cepat tumbuh. Sektor kehutanan juga mempunyai kekayaan biodiversitas penghasil bahan baku energi: buah atau biji, pati, kayu bernilai kalor tinggi,” jelas Wening.

Bahkan dengan dukungan upaya rehabilitasi lahan kritis melalui pembangunan hutan tanaman yang dilakukan Kemenhut, potensi tersebut akan menjadi salah satu upaya dalam penciptaan lapangan kerja selain berperan dalam penyerapan karbon dan pengurangan emisi.

Menyadari potensi yang ada, Badan Litbang Kehutanan, selaku lembaga riset kehutanan mencoba menyusun rancangan umum pengembangan bioenergi berbasis kehutanan, sebuah inisiasi Pusat Litbang Keteknikan dan Pengolahan Hasil Hutan (Pustekolah) yang telah dimulai sejak 2012 lalu. Rancangan umum ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh pihak-pihak terkait untuk menghasilkan kesatuan langkah karena menurut Wening, kendala dalam pengembangan bioenergi saat ini adalah masih sporadis, belum sistematis, dan belum terintegrasinya kegiatan yang dilakukan oleh sektor terkait.

“Masing-masing sektor terkait masih bergerak sendiri-sendiri dan belum ada harmonisasi sehingga langkah-langkah yang diambil belum sistematis dan terencana,” kata Wening di hadapan lebih dari 100 peserta diskusi yang terdiri dari peneliti, widyaiswara dan penyuluh kehutanan.

Dalam rancangan umum yang dibahas pada diskusi tersebut, Wening menyampaikan apa yang harus dibangun sebagai upaya menjadikan sektor kehutanan sebagai pemasok energi yang cukup signifikan, antara lain teknologi, kontinuitas bahan baku, kepastian pasar/industri untuk kelangsungan usaha, infrastruktur pendukung, dukungan kebijakan (insentif dan subsidi), dan sosialisasi kepada masyarakat.

Mendukung penyusunan rancangan umum tersebut, tiga peneliti memaparkan bagaimana potensi, pasar dan review status litbang biomassa/bioenerginya sampai saat ini. Diskusi yang dimoderatori oleh Dr.Ir. Maman Turjaman, DEA, Peneliti Mikrobiologi pada Pusat Litbang Konservasi dan rehabilitasi ini berjalan dengan hangat, banyak masukan dalam proses penyempurnaan rancangan umum tersebut yang nantinya akan ditindaklanjuti ke Puslitbang terkait. 

Di akhir diskusi tersebut, Sekretaris Badan Litbang Kehutanan mengingatkan kembali RPJMN 2015-2019: peningkatan daya saing produk kehutanan yang tidak lagi komparatif melainkan kompetitif berdasarkan SDA, SDM dan Iptek.

“Apa ini yang harus kita dorong, keunggulan kompetitif bisa kita bangun melalui SDM dan Iptek. Ini mohon menjadi perhatian terkait apa yang harus direkomendasikan litbang. Litbang harus mulai berfikir kondisi atau target-target yang harus dicapai Kementerian Kehutanan pasca 2020,” tegas Tri Joko yang akan menindaklanjuti acara ini dengan mengundang asosiasi atau pelaku usaha yang berpeluang memanfaatkan iptek yang sudah dikuasai oleh Litbang Kehutanan.***

Sumber: www.forda-mof.org

Read More

Mentan Ajak Tanam Cabai di Bekasi

Menteri Pertanian, Dr. Suswono bersama Menteri Perdagangan melakukan kunjungan kerja ke Bekasi, pada kesempatan tersebut Mentan meminta kepada Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi agar memanfaatkan lahan yang ada untuk pertanian. Salah satunya adalah pemanfaatan pembatas jalan protokol Bekasi yang dapat ditanami buah-buahan. Menurut Suswono, saat ini lahan pertanian di Bekasi sudah menipis. untuk persawahan saja sudah habis jadi perumahan. Jalan protokol Bekasi tanami dengan tanaman buah-buahan. Sepanjang jalan Kota Bekasi. Buah ini dimakan rakyat kota Bekasi tak masalah. Jalan-jalan rumah ditanam buah-buahan dan dimakan warga sendiri tak masalah, ucap Suswono di perumahan Margahayu, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, saat mencanangkan gerakan tanam cabe rawit dalam pot. (22/4). Gerakan menanam cabai dalam pot adalah sebagai bagian dari Gerakan Perempuan Optimalisasi Pekarangan. Kegiatan ini melibatkan seluruh ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di RW 20, Kelurahan Margahayu. Gerakan ini bisa dilakukan dimana saja. Kita bisa tanam apa saja. Sesuatu yang mudah dilakukan, tutupnya. Sebelumnya, Suswono mengaku bahwa program kementeriannya dalam mengubah genteng perumahan menjadi lahan pertanian tidak main main. Program yang disebut family farming ini merupakan jalan keluar penyusutan lahan pertanian di Indonesia. Kementerian Pertanian menargetkan 12.000 desa bakal menerapkan family farming. Perumahan di desa tersebut tidak akan memakai genteng tapi akan mempunyai dak sehingga bisa ditanami tanaman bahan pangan . Setiap kabupaten kita ingin ada dua desa menerapkan ini, ucapnya. Sumber: www.pertanian.go.id

Read More

BKN Usulkan Bentuk UPT Baru

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara mengusulkan pembentukan Unit Pelayanan Teknis (UPT) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), untuk menangani pengelolaan sistem formasi penerimaan pegawai yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

 

Pengusulan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Aparatur Sipil nomor 5 tahun 2014, sebagai pelaksanaan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu UPT tidak bertanggungjawab pada kantor regional walaupun secara administrasi masih melekat, melainkan pada kedeputian yang mendekati bidangnya.

 

“Pembentukan UPT harus disiapkan anggarannya baik untuk sarana, penggajian, sampai biaya operasional. Selain itu sumber daya dan ruang lingkupnya juga akan dibahas bersama Kementerian Keuangan,” ujar Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini saat rapat bersama BKN dan Kementerian Keuangan, Rabu (30/04).

 

Ditambahkan, penyelenggaraan seleksi pada UPT baru yang diusulkan tidak hanya untuk seleksi pegawai baru, tapi juga setiap pengisian jabatan bisa difasilitasi dengan CAT, dan unit kerja assessment center untuk penilaian kompetensi.

“Kita harus memikirkan secara matang segi efektifitas dan skala prioritasnya dari pengembangan struktur yang sudah ada,” imbuh Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana.

Sumber: www.menpan.go.id

Read More

Menristek Hadiri Peluncuran BRIsat

Dalam rangka mendukung program pengembangan financial inclusion yang lebih tersebar luas bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air, Bank BRI memerlukan dukungan pengembangan teknologi jaringan komunikasi satelit yang mampu menjangkau seluruh wailayah Indonesia. Guna mewujudkan pengembangan teknologi satelit tersebut Bank BRI telah memperoleh ijin pemanfaatan slot orbit 150,50 BT dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan Penandatanganan Kontrak antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Space Systems/ Loral, LLC dan Arianespace dalam rangka Program Satelit BRI. Tingkat efisiensi juga diharapkan lebih baik daripada menyewa satelit. Penandatangan kontrak antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan Arianespce telah disaksikan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dan Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan pada, Senin 28 April 2014 di Lt. 21 Gedung BRI I, Jl. Jenderal Sudirman. Pengadaan satelit bertujuan untuk mendukung integrasi teknologi informasi (TI) dan jaringan kantor.  Turut hadir dalam acara ini Ibu Negara, Ani Yudhoyono; Menteri Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto; Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro; Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake; dan Duta Besar Perancis Untuk Indonesia Corinne Breuze. (humasristek) Sumber : www.ristek.go.id

Read More

Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Dengan Rencana Aksi

Kementerian Pekerjaan Umum bertekad untuk meraih predikat penilaian A atas Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2014.

“Harapan dan target Kementerian PU pada tahun 2014 adalah mencapai predikat penilaian A, hal ini sejalan dengan target dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian PU. Dengan demikian harus ada upaya ekstra dari semua pihak untuk dapat mewujudkannya,” tegas Kepala Pusat Kajian Strategis, Guratno Hartono pada saat membuka Workshop Penyempurnaan Dokumen Rencana Aksi 2013, Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 2014, dan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi 2014 Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PU di Bandung (21/4).

Upaya peningkatan kualitas LAKIP Kementerian PU, diantaranya dilakukan dengan menyusun dokumen rencana aksi yang mencantumkan target secara periodik dan dilakukan monitoring secara berkala (triwulan), termasuk evaluasi dalam rangka pengendaliannya.  Menurut Guratno Hartono, Pustra sudah mengembangkan penyusunan rencana aksi sejak tahun 2012, kemudian mulai dikembangkan dan disosialisasikan secara bertahap pada tahun 2013 untuk semua unit kerja eselon II dan unit eselon I Kementerian PU.

Penyusunan rencana aksi juga merupakan penjabaran dari target Penetapan Kinerja (PK) Kementerian PU dan menuangkan pengendalian kinerja organisasinya ke dalam dokumen monitoring dan evaluasi yang disusun secara berkala.

Sebagaimana diketahui, sesuai hasil evaluasi dan penilaian pada tahun 2013 oleh Kementerian PAN dan RB terhadap LAKIP 2012, Kementerian PU mendapat nilai 73,34 atau predikat penilaian B. Dari hasil evaluasinya Kemen PAN dan RB memberikan rekomendasi terhadap area yang perlu menjadi perhatian Kementerian PU yaitu penyempurnaan rumusan sasaran dan indikator kinerja, perlunya rencana aksi dan perlu dimulainya pengukuran kinerja secara individu.

Sumber: www.pu.go.id

Read More

Kegiatan Knowledge Sharing Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Sosial

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan public di lingkungan Kementerian Sosial RI, Biro Organisasi dan Kepegawaian telah mengadakan Kegiatan Knowledge Sharing Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Sosial RI sejak tanggal 14 April 2014 di Hotel Grand Cempaka, Bogor. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian tersebut  diikuti oleh para Kepala Bagian Organisasi, Hukum, dan Humas (Kabag OHH) setiap unit kerja eselon I, para pimpinan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial di wilayah Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Sukabumi, serta perwakilan satuan kerja penyelenggara pelayanan public yang berada di kantor pusat, meliputi: Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PPSDBS), Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kessos), Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos), Biro Humas, Biro Umum. Kegiatan yang rencananya akan berlangsung hingga Kamis, 17 April 2014 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public tersebut mengambil narasumber dari Ombudsman dan Kementerian PAN dan RB. Salah satu pesan penting yang disampaikan oleh Ombudsman adalah bahwa: “setiap satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan public wajib untuk mematuhi amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Penyelanggaraan Pelayanan Publik.” Narasumber dari Kementerian PAN dan RB menyampaikan bahwa “Pada dasarnya semua Kementerian / lembaga negara adalah menyelenggarakan pelayanan public, hanya sifat dan penerima manfaatnya saja yang berbeda-beda; ada yang sifatnya langsung dan ada yang sifatnya tidak langsung, serta ada yang penerima manfaatnya sesama pegawai, masyarakat, instansi, lembaga ataupun perusahaan.”   Upaya peningkatan penyelenggaraan kualitas pelayanan public kiranya perlu dilakukan secara terus menurus dan berkesinambungan sehingga nantinya diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat banyak. Semoga. Sumber: www.kemsos.go.id

Read More

Fokus Group Discussion Bahas Pendakian Puncak Everes

Menpora Roy Suryo hari Senin (21/4) sore membuka Focus Group Discussion dalam rangka rencana peringatan Hari Kemerdekaan ke 70 tahun Republik Indonesia pada 2015 mendatang. (foto: tyo/kemenpora.go.id)

Jakarta: Menpora Roy Suryo  didampingi Staf Khusus Heru Nugroho, Staf Khusus Bambang R. Efendi dan Deputi III Kemenpora Bidang Pembudayaan Olahraga Faisal Abdullah hari Senin (21/4) sore di ruang rapat Kemenpora membuka Focus Group Discussion dalam rangka rencana peringatan Hari Kemerdekaan ke 70 tahun Republik Indonesia  pada 2015 mendatang. 

Hadir pula tim dari  Wanadri dan Mapala untuk membahas rencana kegiatan pendakian Puncak Everes dan mengibarkan Sang Saka Merah-Putih di Puncak Everes melalui kutup utara dan selatan oleh putra dan putri bangsa Indonesia yang akan dilakukan dalam rangka memperingati HUT RI ke-70 bertaraf internasional. “Ini adalah rencana yang sangat bagus dan mengajarkan anak-anak bangsa untuk mencintai alam semesta, kami dari Kemenpora akan mengkawal rencana ini agar berjalan sukses,” kata Roy Suryo dalam sambutannya. 

Rencananya Menpora Roy Suryo nantinya yang akan memimpin pendakian Puncak Tertinggi di Dunia itu. “Jika nanti Pilpres 2014 dilaksanakan dua putaran kita harus tetap menjalankan rencana ini. Meski jujur saja, dana di Kemenpora terbatas, kita harus pandai-pandai mencari alternatif sumber pendanaan lain dari para sponsor tapi tetap nanti kami dari Kemenpora akan tetap mendukung”, tambahnya. (ben)

Sumber: www.kemenpora.go.id

Read More

Peluncuran PLI Tahun 2014 – “Satukan Langkah, Lindungi Ekosistem Pesisir dari Dampak Perubahan Iklim”

Jakarta, 17 April 2014. Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia Tahun 2014 yang diperingati di Indonesia setiap tahunnya pada 5 Juni, Kementerian Lingkungan Hidup RI bekerjasama dengan Antheus menyelenggarakan “Pekan Lingkungan Indonesia (PLI) ke-18 Tahun 2014”. Kegiatan PLI 2014 ini akan diselenggarakan pada 29 Mei – 1 Juni 2014 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta dan diikuti oleh Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta Nasional dan Multinasional, Badan dan Organisasi Lingkungan Hidup serta Pemerhati Lingkungan. Selain pameran juga akan diisi dengan berbagai kegiatan seminar, workshop, dan lomba.

Tahun ini Indonesia mengusung tema “Satukan Langkah, Lindungi Ekosistem Pesisir dari Dampak Perubahan Iklim” yang dimaksudkan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat atas pentingnya perlindungan ekosistem pesisir dan dampak perubahan iklim dalam rangka ketahanan lingkungan. Tema HLH 2014 ini selaras dengan tema World Environment Day 2014 yang dikeluarkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) yaitu “Raise Your Voice, Not the Sea Level”.

Negara Republik Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari 17.504 pulau, termasuk 5 (lima) pulau besar, yaitu pulau: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Wilayah pesisir dan laut Indonesia memiliki arti penting tersendiri, karena sekitar 30% mangrove dan terumbu karang terbaik dunia berada di Indonesia; sekitar 85% sumber daya ikan Indonesia berasal dari perairan pesisir; sekitar 60% penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir; sekitar 65% kabupaten/kota terletak di kawasan pesisir; sekitar 26,5% kontribusi terhadap PDB nasional; dan sektor kelautan dapat menampung  lebih dari 16 juta tenaga kerja.

Sejalan dengan pesatnya kegiatan pembangunan, permasalahan lingkungan hidup dari hari kehari dirasakan semakin kompleks, terutama dampak perubahan iklim yang antara lain menyebabkan peningkatan suhu permukaan bumi yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Hal ini akan berdampak langsung terhadap kondisi pesisir dan laut serta keberadaan sejumlah pulau-pulau kecil yang ada dalam gugusan kepulauan Indonesia. Berbagai catatan menurunnya kualitas lingkungan hidup masih sering didengar oleh publik.

Dalam sambutan, Menteri Lingkungan Hidup Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA, mengatakan, “Melalui Pekan Lingkungan Indonesia Tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak semua pihak untuk menyatukan langkah, melindungi ekosistem pesisir dari dampak perubahan iklim sehingga tercapai ketahanan lingkungan. Ini adalah tanggung jawab bersama masyarakat Indonesia”, jelas MenLH.

Jika kondisi kemerosotan kualitas lingkungan ini terus menerus terjadi baik di wilayah pesisir atau wilayah lainnya bukan tidak mungkin di masa yang akan datang  mempengaruhi  “Ketahanan Lingkungan”. Salah satu ciri bahwa ketahanan lingkungan sudah mulai melemah adalah dengan semakin cepatnya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, dilaksanakan Pekan Lingkungan 2014, yang mempertemukan antara masyarakat, pihak swasta dan pihak pemerintah. Pemerintah menyampaikan program, capaian dan kondisi lingkungan hidup terkini kepada masyarakat, pihak swasta menyampaikan capaian mereka memanfaatkan sumberdaya alam yang berkelanjutan serta masyarakatpun menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada umumnya dan pengelolaan pesisir khususnya.

“Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelibatan masyarakat dan swasta serta pemerintah menjadi aspek yang penting, pemerintah perlu mengeluarkan program yang pro lingkungan sementara pihak swasta perlu juga menyadari akan pentingnya melindungi sumberdaya dan ekosistem pesisir, serta masyarakat diharapkan melakukan aksi-aksi ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak perubahan iklim”, jelas MenLH.

Selain acara Peluncuran PLI 2014, hari ini diselenggarakan pula Dialog Tema HLH 2014 yang membahas mengenai perlindungan ekosistem pesisir dari dampak perubahan iklim. Dialog ini dihadiri oleh para narasumber yaitu Deputi MenLH Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ir. Ilyas Asaad, MP, MH, Kepala Pusat Kajian Studi Pesisir dan Laut (PKSPL) – IPB, Dr. Ir Luky Adrianto, M.Sc, dan Kepala Departemen Advokasi WALHI Nasional, Nurhidayati. Dan sebagai moderator adalah Peggy Melati Sukma. Peserta dialog berasal dari perwakilan Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten/Kota, dunia usaha, BUMN, LSM serta masyarakat umum. Hasil dialog ini diharapkan dapat menggerakan segenap komponen masyarakat untuk sadar dan berperan dalam melindungi ekosistem pesisir khususnya dan ketahanan lingkungan pada umumnya. Selain itu, juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas lingkungan ekosistem pesisir sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Sumber: www.menlh.go.id

Read More

Kartini Kementerian PANRB, Berubah Tapi Jangan Lupa Kodrat

 

JAKARTA – Karyawati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) diingatkan untuk tidak melupakan kodrat dalam menjalankan tugasnya sebagai agen perubahan di lingkungan Kementerian PANRB. “Kalau kita ingin lebih baik, kita harus berubah. Tapi jangan sampai lupa kodratnya,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto ketika membuka acara Peringatan Hari Kartini Tahun 2014 di Jakarta Senin (21/04).

 

Peringatan Hari Kartini diisi dengan diskusi dengan tema Kartini-Kartini Kementerian PANRB Siap Berkontribusi Sebagai Agen Perubahan. Ditambahkan, peran Kartini masa kini sebagai pendukung dan pendamping suami agar terus mencapai prestasi kerja.

 

Tasdik Kinanto menambahkan, untuk menjadi agen perubahan, karyawati-karyawati Kementerian PANRB harus bekerja secara profesional dan memperluas pengetahuan untuk meningkatkan dan mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai bekal tugas untuk melakukan perubahan diberbagai aspek, terutama dalam pemerintahan ini.

 

Dalam diskusi tersebut juga  membahas Knowing Our Self, Woman in Excellence Way, Woman as Change Agent, dan Time to Change for Moving dengan pembicara Konsultan komunikasi Puspitasari Zorawar.

 

Dikatakan,  peran sebagai agen perubahan tersebut sangat diharapkan bagi ibu-ibu yang mempunyai suami PNS yang harus mengoptimalkan kinerjanya. Namun diingatkan bahwa yang terpenting ialah mendidik anak-anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, dan berkarya dengan bekerja secara optimal dan berprestasi untuk berdampak positif bagi kehidupan. “Terus kembangkan diri agar dapat optimal dalam segala perannya,” tambah Puspitasari.

Sumber: www.menpan.go.id

Read More

59 Tahun KAA: Semangat Dasasila Bandung Harus Terus Lestari

Minggu, 20 April 2014, Semangat Dasasila Bandung harus terus dilestarikan demi perdamaian dunia dan hubungan kerja sama antar negara Asia – Afrika di masa depan. Demikian pesan yang disampaikan Dubes Dian Triansyah Djani, Plt. Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu dalam kuliah umum sesi Pembukaan HUT ke-59 KAA 1955 Tahun 2014 di Ruang Utama Gedung Merdeka, Bandung (17/04/2014).
Menurutnya, semangat itu tetap relevan hingga saat ini di mana sebagian besar negara di kedua benua Asia-Afrika tengah memiliki tantangan bersama di bidang ekonomi, pembangunan, kesejahteraan, kesehatan, terorisme, hingga pendidikan.

Dalam kuliah umum yang dihadiri tak kurang dari empat ratus peserta itu, Duta Besar Dian mengawali paparannya tentang Sejarah Konferensi Asia Afrika 1955 (KAA) yang berhasil mengejutkan warga dunia. 

“Perserikatan Bangsa-Bangsa kala itu seakan tak punya taring dalam mewujudkan perdamaian dunia. Saat itu, beberapa negara di kawasan Asia-Afrika dalam keadaan terkungkung belenggu kolonialisme,” kata Duta Besar Dian Triansyah Djani.

Dubes Dian Triansyah Djani pula mengajak audiens untuk bersama-sama melayangkan kenangan pada peristiwa KAA 1955. 

“Kursi yang kini kita duduki, dulunya menjadi tumpuan berbagai delegasi Asia dan Afrika. Gedung tempat kita bernaung sekarang menjadi pusat berbagi harapan dan semangat yang melebur menjadi satu. Dari Peristiwa KAA 1955, kita memperoleh komitmen yang tidak main-main, yaitu Dasasila Bandung,” imbuh Duta Besar Dian Triansyah Djani.

Duta Besar Dian Triansyah Djani melanjutkan, walau 59 tahun telah berlalu, Dasasila Bandung masih menjadi panduan nilai dan semangat yang relevan dalam memecahkan berbagai masalah di dunia. Indonesia sendiri tetap berpegang pada prinsip ini dalam menjalankan hubungan diplomasi.

“Kita sendiri pun harus yakin. Dasasila Bandung dapat menjadi pedoman guna mengentaskan berbagai tantangan. Meski diakui masih banyak hal yang belum dicapai, namun kita mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada,” tegas Duta Besar Dian Triansyah Djani.

Di penghujung kuliah umum, Duta Besar Dian Triansyah Djani mengingatkan, guna mewujudkan mimpi 59 tahun lalu itu, tentunya tidak boleh ada pribadi tunggal yang mengerjakannya. Kita semua harus bahu-membahu. Berbagai komponen masyarakat diharapkan dapat turut serta memberikan sumbangan pikiran bagi diplomasi Indonesia.

“Semoga Peringatan 60 Tahun KAA 1955 pada tahun 2015 nanti dapat menjadi momen terbaik bagi kita untuk mewujudkan impian para pemimpin kita dahulu,” pungkas Duta Besar Dian Triansyah Djani. (Sumber: Citizen Journalist Corps Sahabat Museum KAA/MKAA/Ditjen IDP)

Sumber: www.kemlu.go.id

Read More

Selamat Datang Pesawat Kepresidenan Pertama Indonesia

Kamis, 10 April 2014

Kamis (10/4) pagi sekitar pukul 10.00 WIB, Pesawat Kepresidenan pertama milik Indonesia akhirnya tiba di Base Operations Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat dengan jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ-2) itu mendarat dengan mulus di landasan. Untuk pertama kalinya, setelah hampir 68 tahun Indonesia merdeka, Pemerintah akhirnya memiliki Pesawat Kepresidenan yang khusus dirancang dan digunakan hanya untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan Presiden Republik Indonesia.   Pesawat yang akhirnya terpilih merupakan varian dari Boeing 737 seri 800, pesawat dengan varian dan seri yang sama juga dimiliki dan telah digunakan oleh flag carrier Indonesia (PT Garuda Indonesia Tbk.) untuk kegiatan bisnisnya. Sebelum memutuskan untuk membeli Pesawat Kepresidenan, Pemerintah sebelumnya telah mendapat dukungan penuh dari Komisi II DPR RI, gagasan Pesawat Kepresidenan diawali pada tahun 2007 dan setelah melalui proses tender yang ketat, cermat, dan teliti, terpilihlah pabrikan Boeing. Proses pabrikasi dan modifikasi pesawat terbang berlangsung hampir 5 tahun, pesawat BBJ-2 dibeli dengan harga sekitar US$ 89,6 juta atau sekitar Rp 847 milyar. Harga tersebut sudah termasuk pabrikasi, modifikasi interior dan modifikasi lainnya yang diperlukan. Pembayaran harga pesawat dilakukan melalui skema kontrak tahun jamak dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Selain itu pesawat BBJ-2 juga telah di rancang dan di desain sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi persyaratan untuk menunjang pelaksanaan tugas kenegaraan Presiden. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi dalam sambutannya menyebutkan ada tiga hal mendasar yang menjadi pertimbangan dan sejumlah keunggulan kita memiliki Pesawat Kepresidenan, yaitu: Pertama, dari sisi anggaran negara, penggunaan  Pesawat Kepresidenan jauh lebih hemat dibandingkan dengan menyewa pesawat komersial. Dari perhitungan yang dilakukan dengan cermat oleh Pemerintah, Negara bisa melakukan penghematan sekitar Rp 114,2 milyar per tahun. Kedua, dari sisi efisiensi dan efektifitas penggunaan Pesawat Kepresidenan  tentu tidak akan menggangu jadwal dan kinerja maskapai penerbangan komersial. Selama ini, perusahaan penerbangan harus mengatur ulang jadwal penerbangannya apabila ada tugas-tugas kenegaraan yang mengharuskan menggunakan pesawat bagi perjalanan dinas Presiden. Ketiga, dari sisi kebanggaan nasional, sebagai negara besar kita tentu lebih berbangga apabila Presiden Republik Indonesia menggunakan pesawat khusus kepresidenan yang canggih, modern, aman, dan benar-benar difungsikan untuk melayani tugas konstitusional Presiden Republik Indonesia. Setelah sambutan, Mensesneg secara simbolis melakukan aksi “pecah-kendi” dan dilanjutkan dengan pertukaran miniatur pesawat BBJ-2 oleh Perwakilan BoeingCompany Mr Ralph L. “Skipp” Boyce selaku Vice President of Boeing International and President of Boeing Southeast Asia. Usai acara serah terima pesawat tersebut dari Boeing, Mensesneg mengatakan akan ada proses sertifikasi. “Semua yang berkaitan dengan pesawat dan yang ada di dalamnya akan diperiksa dan dipastikan spesifikasinya. Proses sertifikasi akan dilakukan oleh Kemenhan mulai Jumat (11/4) besok”, ujar Mensesneg. Turut hadir dalam acara peresmian tersebut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, beberapa Anggota DPR RI,Kapolri, para Petinggi TNI AU, perwakilan dari pabrikan Boeing, dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. (Humas/DAR) Sumber : www.setneg.go.id

Read More