Menko Luhut : Proyek Danau Toba harus segera dikerjakan

[Humas-Maritim] Laguboti, Tobasa, Sumut – Menko Maritim Luhut Pandjaitan pada hari Jumat (19/8) membuka ‘Workshop Strategi Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kawasan Danau Toba’ yang diselenggarakan di institut Teknologi Del di Laguboti kabupaten Toba Samosir (Tobasa) Sumatra Utara.

Di depan sekitar 300 peserta yang terdiri dari generasi muda, tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat setempat, Menko Luhut menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo.
“Presiden ingin lingkungan yang baik. Kedua, infrastrukturnya juga harus bagus. Ketiga harus ada investasi yang berasal dari swasta. Keempat, masyarakatnya harus disiapkan,” katanya dalam pidato pembuka acara tersebut.

Menurut Menko Luhut beberapa hal harus dibenahi agar proyek ini bisa segera berjalan, di antaranya adalah mempersiapkan masyarakat sekitar Danau Toba, karena untuk dapat mengatasi ke empat isu tersebut masyarakat harus bisa bersinergi dengan baik. “Masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh keramba harus dibereskan. Kemudian masalah lingkungan Toba Pulp Lestari (TPL) yang mengambil kayu dengan menggunakan truk tronton juga harus dibereskan, karena infrastruktur yang dibuat Kemenpupera yang sudah bagus akan rusak manakala tronton-tronton yang berbobot 16 ton terus lewat sana,” ujarn Menko Maritim.

Menko Luhut menyampaikan perhitungan Kemenpupera bahwa nilai tambah yang diberikan TPL hanya 2 kali, tetapi kerusakan yang ditimbulkan 16 kali. Ia ingin masalah ini diselesaikan agar sebagai tujuan destinasi, Toba bisa memenuhi standar lingkungan hidup.
“Jangan sampai lingkungan hidup tidak baik, sehingga orang tidak mau datang kemari,” katanya.

Dalam rencana pembangunannya proyek akan berdiri di lahan seluas 600 hektar, yang di dalamnya akan dibangun convention center, lapangan golf, dan hotel bintang lima. Pembangunan tersebut akan didukung oleh homestay disekeliling danau Toba yang jumlahnya mencapai 1000 buah.

Ia menyinggung bahwa peran gereja dan tokoh agama juga penting. “Masyarakat ini harus disiapkan ketahanannya terhadap datangnya banyak turis yang bermacam-macam kelakuannya. Kita harus menyiapkan agar masyarakat dapat melakukan pelayanan yang baik kepada para tamunya,” ujarnya.

Program di Kemen ESDM

Dalam pidatonya Menko Luhut berbagi cerita bahwa sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM, ia menemukan beberapa program yang terbengkalai sekian lama karena tidak ada sinergi antar institusi. “Rancangan UU migas, sudah 6 tahun, masalah revisi UU minerba, PP 79, yang memberikan kemudahan orang untuk berinvestasi, belum selesai,” Ia memberi target masalah itu harus bisa diselesaikan akhir bulan, atau paling lambat minggu pertama bulan September.

Sumber : http://maritim.go.id

Read More

Membangun Kepercayaan Publik dengan Jalankan Standar Pelayanan PPID

BAGIAN Informasi dan Pelayanan Pengaduan (IPP) pada Biro Humas dan Kerja Sama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) menggelar workshop bertema “Mekanisme Layanan Informasi Publik di PPID”, Jumat (19/8) di Jakarta.

PPID adalah kependekan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dikomandani oleh Sekretaris Jenderal. Adapun tujuan dari workshop yang bertujuan untuk membentuk Tim PPID yang andal sebagai pengelola layanan informasi publik yang merupakan pejabat eselon tiga dan empat sebagai persons incharge (PIC) dari masing-masing Unit Kerja Eselon 1 (UKE-1).

Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Jenderal KDPDTT Anwar Sanusi dan menghadirkan narasumber Soekartono, S.IP.,M.Si Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam kata sambutan saat membuka acara ini, Sekretaris Jenderal KDPDTT Anwar Sanusi menekankan pentingnya peranan PPID di lingkungan kementerian pada Era Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan amanah dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang KIP. “Dengan menjalankan pelayanan informasi publik, maka akan terbangun kepercayaan dari masyarakat atau publik bahwa kementerian kita akuntabel,” katanya.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Namun demikian, Soekartono mengatakan bahwa keterbukaan harus tetap  bisa diukur. “Tidak ada satupun informasi publik yang keluar tidak berdasarkan Undang-Undang,” katanya.

Informasi juga dapat diklasifikasikan sebagai Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta,  Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat, dan Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Selain itu ada juga Informasi Publik Yang Dikecualikan.

Kendati demikian Soekartoo mengingatkan bahwa pemohon informasi mempunyai tiga hak yaitu hak memperoleh informasi, hak menyebarluaskan informasi, dan menggugat.

Sumber : www.kemendesa.go.id

Read More

Menteri Basuki Kunjungi Kebun Raya Samosir

Dalam kunjungan ke Sumatera Utara, hari ini  Minggu (21/8), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengunjungi kebun raya Samosir sekaligus melakukan penanaman pohon. Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki turut didampingi Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hermanto Dardak, Kepala BPJN Paul Siahaan, Kepala BWS Sumatera Utara Baru Panjaitan, Kapus Pengembagan Kawasan Strategis Rezeki Peranginangin dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S.Atmawidjaja.

Kebun raya Samosir memiliki Luas 100 ha merupakan Kebun Raya Daerah dengan fungsi arboretum, dimana sudah ada koleksi yg dikonservasi. 

Dalam pengembangan Kebun Raya Samosir sudah dilakukan Memorandum of Understanding (MOU) antara LIPI & Pemkab Samosir tahun 2008, serta Master Plan sudah disusun tahun 2008. Prasarana & sarana yang sudah tersedia kantor pengelola, pembibitan, jalan lingkungan dan embung Aek Natonang. 

Kementerian PUPR mendukung pengembangan kebun raya tersebut, dimana tahun ini dilakukan  peningkatan dan rehabilitasi Embung Aek Natonang dengan anggaran Rp9,8 milyar dengan progres fisik telah mencapai 26.3%. 

Disamping itu juga dilakukan penanganan embung Hairi Gorat yang berkapasitas 70.000 m3. Penanganan tahun 2016 yakni rehabilitasi dan peningkatan embung dengan anggaran Rp2,9 milyar dengan progres fisik mencapi 80.1%. 

Penataan Kawasan Danau Toba

Untuk mendukung kawasan perkotaan di sekitar Danau Toba, Menteri Basuki juga akan melakukan penataan PKL di Parapat dan Tomok mulai tahun 2017 diawali dengan penyusunan RTBL. Dalam penataan tersebut diharapkan dapat disediakan ruang-ruang publik baru yang bebas diakses wisatawan di pesisir Toba. 

Selain itu juga penyediaan air bersih untuk warga Samosir, khususnya untuk mendukung fungsi akomodasi wisata.

Sumber : http://www.pu.go.id

Read More

4 Negara Perkuat Koordinasi Terkait Kepabeanan

Direktur Jenderal Bea Cukai dari 4 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam adakan pertemuan dalam acara Joint Customs Middle Management Programme di Singapura (15-18/08)

Jakarta, 19/08/2016 Kemenkeu - Pimpinan Bea dan Cukai dari 4 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam mengadakan pertemuan di Singapura, dalam rangka Joint Customs Middle Management Program (JCMMP). Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama Kastam Diraja Malaysia, Royal Customs and Excise Department Brunei Darussalam, dan Singapore Customs bertemu untuk membahas koordinasi antar negara.

JCMMP sudah dimulai pada 15 - 18 Agustus 2016, dan diikuti oleh peserta dari level manajemen menengah. Program ini menekankan pada kekuatan dari setiap administrasi kepabeanan, dan dihadiri oleh pimpinan dari keempat kantor bea cukai tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi peserta terkait kepabeanan antara lain di bidang digital, prosedur kepabeanan, fasilitas perdagangan, penegakan, dan kepatuhan.

“Joint Customs Middle Management Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan koordinasi di antara middle manager di 4 negara,” kata Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi, seperti dilansir melalui laman DJBC, pada Jumat (19/08). Tahun depan, rencananya program ini akan diselenggarakan oleh DJBC di Indonesia.

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Read More

90 Tahun Gontor, Refleksi Menag Saat Jadi Santri

Menag Lukman Hakim Saifuddin saat salam takzim kepada pimpinan pondok Gontor KH. Hasan Abdullah Sahal. (foto:sugito)

Ponorogo (Pinmas) -- Secarik foto lama, warnanya sudah memucat tapi masih jelas terlihat siapa yang di foto itu. Seorang remaja dengan perawakan tinggi dibalut seragam pramuka lengkap, mengapit kedatangan Menteri Agama Alamsyah Prawiranegara yang berkunjung ke Pondok Modern Gontor berpuluh tahun lalu. Tampak di foto tersebut pendiri Pondok Gontor KH. Imam Zarkasyi yang menyambut kedatangan Menteri Alamsyah. Pondok Modern Darussalam Gontor didirikan tiga ulama yang disebut Trimurti, yakni KH. Ahmad Sahal, KH. Zanuddin Fannani, dan KH. Imam Zarkasyi.
Foto yang diunggah pemiliki akun Facebook bernama Mohammad Monib seketika menjadi viral, sejumlah komentar muncul dari netizen, "Jalan hidup manusia tidak ada yang tahu. Siapa yang menyangka kalau pak Lukman ternyata sekarang jadi Menteri Agama RI," ucap seorang netter. "Saya salut sama pak menteri, dulu jadi pengawal menteri. Sekarang jadi menteri. Patut diteladani," sambung lainnya. Ya, remaja berpakaian pramuka tersebut tak lain adalah Lukman Hakim Saifuddin, santri Pondok Modern Gontor yang kini menjadi Menteri Agama.
Menjadi santri Gontor dan selesai tahun 1983, Lukman Hakim Saifuddin memiliki kesan dan menjadi refleksi tersendiri baginya. Menag mengingat saat menjadi santri Gontor, bahwa dirinya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat baginya, di antaranya tentang kedisiplinan. Kedisiplinan sebagai khas santri-santri Gontor.
Dikutip dari laman www.gontor.ac.id, kita ketahui, setidaknya ada empat institusi pendidikan dunia yang menjadi acuan para pendiri pondok Gontor ini ketika akan merintis pondok ini. Keempat lembaga pendidikan tersebut, yakni; Pertama, Pondok Syanggit di Mauritania. Lembaga pendidikan ini harum namanya berkat kedermawanan dan keikhlasan para pengasuhnya. Syanggit adalah lembaga pendidikan yang dikelola dengan jiwa keikhlasan; para pengasuh mendidik murid-murid siang-malam serta menanggung seluruh kebutuhan santri.
Kedua, Universitas Muslim Aligarh di India, sebuah lembaga pendidikan modern yang membekali mahasiswanya dengan ilmu pengetahuan umum dan agama serta menjadi pelopor revival of Islam. Ketiga, perguruan Santiniketan juga di India didirikan oleh Rabindranath Tagore, seorang filosuf Hindu. Perguruan yang dikenal dengan kedamaiannya ini berlokasi di kawasan hutan, serba sederhana dan telah mampu mengajar dunia. Keempat, Universitas Al Azhar di Mesir yang terkenal dengan keabadiannya.
Keempat institusi pendidikan ini, ujar Menag, menjadi acuan Gontor dalam mengelola, mendidik serta mengembangkan nilai-nilai pendidik Islam di Tanah Air, namun dalam segi disiplin Gontor, Menag beserta kawan-kawan seangkatannya meyakini bahwa kedisiplinan yang diterapkan dan diajarkannya merupakan karya originalitas para pendiri-pendiri Gontor yang menggap kedisiplinan cermin karakter umat muslim dan bangsa Indonesia.
"Didukung kesadaran para santri-santri maka kedisiplinan tumbuh secara sendiri sehingga menciptakan kekhasan tersebut," kata Menag saat menyampaikan sambutan dalam acara Sujud Syukur 90 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Sabtu (20/8) kemarin.

Di Gontor ini juga, kata Menag, nilai keragaman tercermin. Menurutnya, kita semua tahu santri-santri Gontor datang dari seluruh pelosok Indonesia, mereka hadir dengan membawa beranekaragam budaya dan kekhasan daerah masingmasing. Santri dituntut untuk hidup rukun bersama sehingga menciptakan kesadaran toleransi dan menghargai keragamaan tersebut.
"Itu yang membuat kita semakin kuat menjadi pemikir-pemikiran nasionalisme," terang Menag.

Selain itu, lanjut Menag, santri diajarkan nilai pedulian terhadap nasib temannya, Menag teringat ketika diajari kemampuan dan kemauan menjadi seorang pemimpin dan mampu serta bisa dipimpin oleh siapapun.
"Intinya kita harus pandai menempatkan diri kita sebagai pemimpin atau dipimpin dengan menanggalkan keegoisan kita dalam berpendapat," lanjutnya.
Menag mengatakan, saat mondok, semua aktivitasnya selama 24 jamnya dikelola oleh para santri itu sendiri, sehingga jiwa leadership atau kepemimpinan muncul dan terbentuk secara alami.

Selanjutnya, nilai ikhlas (Keikhlasan), keikhlasan merupakan jati diri para santri Gontor dalam menjalankan pendidikan dan kehidupannya selama mondok di sana. Kaidah tersebut selalu menjadi pegangan para santri-santri termasuk Menag saat itu. Di Gontor hakekatnya para santri dipersiapkan sebagai seorang pendidik atau mu'alim (guru), bagi dirinya maupun masyarakat.
Teringat dahulu, kisah Menag haru, para Kyai dan guru-gurunya mengatakan santri Gontor dapat menjadi apa saja, bisa mendalami, menekuni profesi apa saja, tapi yang jelas apapun profesinya santri Gontor adalah pendidik, baik untuk dirinya maupun lingkungannya.
"Suatu nilai yang sangat mulia di mata Allah Swt," ucap Menag Lukman yang masih hafal dan jelas mendeskripsikan Panca Jiwa Pondok yaitu, Jiwa Keikhlasan, Jiwa Kesederhanaan, Jiwa Berdikari, Jiwa Berdikari, dan Jiwa Bebas.

Hal yang menjadi refleksi Menag saat menjadi santri dan kini menjadi Menteri, yaitu nilai keberkahan. Dikatakan Lukman, berkah itu karena harakah itu datangnya dari Allah Swt dan itu diluar otoritas kita sebagai insanya. Namun dikatakan Menag, ada berkah yang dapat kita raih melalui sebuah wujud harokah (gerakan) yang berorientasi pada kemaslahatan sesama, sehingga Gontor dengan keikhlasannya memberikan materi ajar Muthalaah (emnghafal), menghafal Mahfudzat (kata-kata bijak, seperti kalimat sakti Man Jadda wa Jada, kata bijak pertama yang dikenalkan bagi santri-sanri baru) dan lainnya.
Setiap hari, terang Menag, santri selalu diisi jiwanya dengan hal-hal yang memotivasi, menginspirasi, menanamkan percaya diri dalam melaksanakan berbagai macam kreativitas yang mendatangkan keberkahan tersebut sehingga mendatangkan sikap positif.

Sumber : www.kemenag.go.id

Read More

Semarak Peringatan 17 Agustus di Istana Kepresidenan Yogyakarta

Tidak hanya Istana Merdeka di Jakarta yang rutin menjadi tempat penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT RI setiap tanggal 17 Agustus. Istana Kepresidenan Yogyakarta juga secara rutin mengadakan Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI yang dilaksanakan tepat pukul 10.00 WIB dengan Inspektur Upacara, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X.  Ada yang unik dan menarik  dari upacara peringatan HUT RI tahun 2016 kali ini  yaitu peserta aubade dan pengiring musik yang terdiri atas 315 siswa dan siswi tingkat SD sampai SMA di Yogyakarta mengenakan pakaian adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Hal tersebut tentu saja menambah semarak suasana. Pengiring musik adalah para siswa Sekolah Menengah Musik Yogyakarta. Peserta aubade dengan merdu menyanyikan lagu-lagu nasional dan lagu-lagu daerah serasi dengan kostum yang mereka kenakan. Sungguh sangat ceria dan semangat peserta aubade ini. Senyuman tak lepas dari wajah mereka. Beberapa anak yang diwawancarai mengaku bangga dan gembira bisa menyanyi di depan Gubernur DIY, tamu undangan dan masyarakat luas. Mereka juga berdoa, Indonesia akan lebih maju dan jaya. Di sore hari, sebelum Upacara Penurunan Bendera, peserta upacara yang terdiri atas berbagai eleman masyarakat disuguhi dengan acara Parade Senja yang menampilkan Marching Band yang sangat  atraktif dari SMK N 1 Wonosari, Universitas Gajah Mada, dan Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta. Sumber: www.setneg.go.id

Read More