Pansus Pelindo II Serahkan Dokumen Pendukung Investigasi ke BPK

Panita Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II DPR dipimpin Ketuanya Rieke  Diah Pitaloka (F-PDIP) menyerahkan dokumen pendukung untuk investigasi  kasus Pelindo II kepada anggota  BPK RI Achsanul Qosasi di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jumat (05/02).

“Berkas – berkas  tersebut kami kumpulkan selama melakukan persidangan Pelindo II dari beberapa pihak  seperti Kementerian, para pakar, dan institusi keuangan,” ujar anggota Pansus  Pelindo II Nurdin Tampubolon.

Ketua Pansus Rieke juga mengapresiasi langkah cepat yang sudah dilakukan BPK dalam menindaklanjuti permintaan Pansus Pelindo II atas dibentuknya tim audit investigatif.

Anggota BPK Achsanul Kosasi menyebutkan pihaknya (BPK) telah melakukan sidang badan serta membentuk tim audit investigasi gabungan dari seluruh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) meliputi Perbankan, Hukum, Departemen Kementerian Perhubungan, dan Kepentingan Daerah. “Nanti secara simultan kita akan melakukan komunikasi dengan DPR  terkait perkembangan investigasi,” paparnya.

Turut serta hadir dalam acara ini, Wakil Ketua Pansus Pelindo II DPR RI Teguh Juwarno (F-PAN) didampingi anggota Nurdin Tampubolon ( F-Hanura), John Kenedy Azis (F-PG) dan Wahyu Sanjaya (F-PD). (ann,mp).

sumber: www.dpr.go.id

Read More

SIARAN PERS : Bangun dari Pinggiran, PUPR Lanjutkan Penanganan Jalan Perbatasan di Kalimantan

Membangun Indonesia dari pinggiran tetap menjadi fokus prioritas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Agenda Nawacita ini telah dimasukkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, dan dijabarkan ke dalam agenda perencanaan kewilayahan dan kerangka anggaran hingga 2019.

Di tahun 2016, Kementerian PUPR melanjutkan penanganan jalan paralel mulai dari Temajuk sampai Sei Ular. Untuk Kalimantan Barat menembuskan sisa yang belum tembus dari Temajuk - Nanga Era (batas Kalimantan Timur) termasuk penanganan akses perbatasan dengan melakukan pelebaran menuju Pos Lintas Batas yaitu di Aruk, Entikong dan Nanga Badau, serta rekonstruksi ruas jalan Sei Kelik - Siduk - Ketapang untuk mendukung Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Ketapang dan Sail Karimata maupun penanganan sejumlah ruas jalan dan jembatan di Kabupaten-Kabupaten Perbatasan seperti di Sambas, Sanggau, Kapuas Hulu, maupun Bengkayang.

Sedangkan fokus perbatasan di Kalimantan Timur, Kementerian PUPR bersama-sama dengan Zeni TNI AD menggarap pembangunan jalan Batas Kalimantan Barat menuju Tiong Ohang dan ruas jalan Long Pahangai - Long Boh. Hal ini sebagai kelanjutan MOU antara Kementerian PUPR dan TNI AD dalam pembangunan kawasan strategis perbatasan, khususnya jalan paralel perbatasan di Kalimantan, pada 27 April 2015 yang lalu. Selain itu, dibuka akses dari Tiong Ohang ke Long Pahangai yang dianggarkan dengan skema tahun jamak.

Di Kalimantan Utara, Kementerian PUPR akan menembuskan jalan paralel perbatasan dari Long Boh (Batas Kalimantan Timur), Metulang, Long Nawang, Long Pujungan,  Long Kemuat, Langap, Malinau yang kondisi sekarang sebagian masih hutan dan terisolasi,
Rekonstruksi jalan dari Apas,  Simanggaris menuju batas negara. Jalan akses menuju perbatasan menembuskan dari Mensalong ke Tau Lumbis yang masih terisolir, kemudian dari Malinau ke Long Bawan termasuk Penanganan ruas jalan di Pulau Sebatik, pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Sebagaimana diketahui, percepatan konektivitas di sepanjang perbatasan negara ini sesuai dengan skenario kewilayahan Kementerian PUPR dimana wilayah Temajuk - Sei Ular dan Sebatik merupakan WPS di Pulau Kalimantan. WPS ini didukung oleh pengembangan Bandara Paloh oleh Kementerian Perhubungan maupun Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Subah dan KTM Gerbang Mas Perkasa di Kalimantan Barat maupun KTM Simanggaris dan KTM Sebatik di Kalimantan Utara yang menjadi unggulan program Kementerian Desa.

Dalam membangun dari pinggiran ini, Kementerian PUPR tetap fokus dengan pendekatan kewilayahan.

sumber: www.pu.go.id

Read More

Menteri Basuki Targetkan Rehabilitasi Irigasi dan Bendung di Grobogan Selesai 2017

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menargetkan proyek pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi dan bendung, di Grobogan, Jawa Tengah dapat diselesaikan pada 2017 nanti.

“Saya ingin agar pekerjaan tersebut (rehabilitasi saluran irigasi dan bendung) segera diselesaikan secepatnya, walaupun progresnya masih lima persen diharapkan selesai pada 2017 mendatang," kata Basuki saat meninjau beberapa lokasi proyek pengerjaan rehabilitasi saluran irigasi dan Bendung, di Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu (6/2).

Ia menyampaikan bahwa kunjungannya kali hanya ingin memastikan, apakah di Januari ini benar-benar sudah ada pekerjaan atau belum. "Ternyata memang sudah ada pekerjaan di lapangan dan memang saya menginginkan yang sudah kontrak itu langsung segera kerja," ujarnya.
Dalam kegiatan kunjungannya tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juana Made Sumiarsih.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juana Made Sumiarsih mengungkapkan saat ini terdapat delapan paket proyek yang mulai dikerjakan, yakni rehabilitasi Bendung Klambu, rehabilitasi saluran induk daerah irigasi Sidorejo, rehabilitasi saluran sekunder Sidorejo.

Kemudian rehabilitasi saluran induk dan sekunder Klambu Kanan, rehabilitasi saluran induk dan sekunder Klambu Kiri, rehabilitasi saluran induk dan sekunder Wilalung, rehabilitasi saluran induk daeah irigasi Sedadi, dan rehabilitasi saluran sekunder daerah irigasi Sedadi.

“Kedelapan paket proyek yang ditandatangani Oktober 2015 tersebut memerlukan anggaran sekitar Rp 1,6 triliun,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa irigasi dari Bendung Sedadi, Sidorejo, Klambu dan Wilalung tersebut mengairi wilayah pertanian seluas 60.000 hektar. Sumber air berasal dari Waduk Kedungombo. Lanjutnya, daerah irigasi tersebut akan direhabilitasi total karena sebagian besar rusak, dengan begitu aliran air ke daerah pertanian menjadi lancar.

sumber: www.pu.go.id

Read More