Kemenpera Bangun 100 Rumah Khusus Polres Raja Ampat

Diposting oleh Humas

RAJA AMPAT, PAPUA BARAT - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan membangun sebanyak 100 rumah khusus (Rusus) untuk anggota Polri yang bertugas di Polres Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Pembangunan Rumah Khusus tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah bagi anggota Polri yang bertugas di kabupaten tersebut. "Kemenpera setidaknya akan membangun rumah khusus sebanyak 100 unit rumah bagi anggota Polres Raja Ampat yang ada di Pulau Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat," ujar Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz kepada sejumlah wartawan pada Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Khusus Bagi Anggota Polres Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Selasa (26/11). Menurut Djan Faridz, pembangunan rumah khusus ini merupakan bentuk perhatian pemerintah melalui Kemenpera untuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal untuk para petugas kepolisian yang bertugas di pulau-pulau terpencil di seperti di Pulau Waisai. Sedangkan tipe rumah yang akan dibangun tersebut adalah tipe 36 meter persegi. Terdiri dari 70 unit rumah tunggal dan 15 unit rumah kopel. Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan per satu unit rumah tersebut sekitar Rp 100 juta lebih. "Rumah khusus ini juga akan di bangun untuk para petugas selain anggota Polri yang ada di perbatasan dan daerah terpencil di seluruh Indonesia. Jika mereka telah memiliki tempat tinggal yang layak huni tentunya mereka akan lebih bersemangat untuk bekerja," harapnya. Lebih lanjut, Menpera Djan Faridz menerangkan, selain pembangunan rumah khusus, Kemenpera juga memiliki program bedah rumah yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/ kota di Papua. Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk masyarakat di tanah Papua juga terus ditingkatkan sehingga mereka ke depan terbiasa tinggal di hunian vertikal tersebut. Kemenpera juga menggenjot embangunan MCK Komunal untuk masyarakat di daerah terpencil yang tersebar di beberapa kabupaten / kota di Papua dan Papua Barat. "Kami harap dukungan Pemda dan masyarakat agar program perumahan di wilayah ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat," terangnya. Dan untuk menyambut Sail Raja Ampat tahun depan, Kemenpera juga membangun rumah pintar untuk meningkatkan industri kreatif masyarakat daerah tersebut," terangnya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutarman mengungkapkan, Polri mengucapkan terimakasih atas bantuan perumahan bagi anggotanya yang bertugas di pulau-pulau dan daerah perbatasan. Bantuan perumahan di Polres Raja Ampat, imbuhnya, sangat bermanfaat bagi anggotanya. Sebab selama ini anggota yang bertugas di daerah tersebut kebanyakan tinggal di Kota Sorong dan harus bolak balik dari Sorong ke Raja Ampat untuk bertugas. Semakin dekatnya tempat tinggal anggota Polres Raja Ampat dengan tempat bekerja juga akan membantu mereka dekat dengan keluarga serta sigap untuk menyelesaikan masalah Kamtibmas yang mungkin terjadi. "Kemenpera selain membangun 100 rumah di Polres Raja Ampat juga akan memberikan bantuan Rumah Khusus untuk 25 unit di pegunungan Bintang dan anggota Brimob. Kami harap tahun 2014. mendatang Kemenpera bisa mengalokasikan lebih banyak bantuan perumahan untuk anggota Polri lainnnya yang tugasnya di daerah pelosok," harapnya. Sumber : Kemenpera

Read More

Menkeu Lantik Tujuh Pejabat Eselon I

Jakarta, 27/11/2013 MoF (Fiscal) News - Menteri Keuangan M. Chatib Basri melantik 7 orang pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (27/11). Tercatat ada 4 orang Direktur Jenderal dan 3 orang Staf Ahli yang dilantik, baik yang mengalami alih tugas maupun menggantikan pejabat lama yang telah memasuki masa pensiun.

Ketujuh jabatan eselon I beserta pejabat barunya yaitu Direktur Jenderal Anggaran yang dijabat oleh Askolani, dari sebelumnya Herry Purnomo, kemudian Direktur Jenderal Perbendaharaan yang dijabat oleh Marwanto Harjowiryono, dari sebelumnya Agus Suprijanto. Sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Menkeu menunjuk Boediarso Teguh Widodo, dan Robert Pakpahan ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

Sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan, Purwiyanto ditunjuk oleh Menkeu sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Isa Rachmatarwata ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, serta Andin Hadiyanto ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional. (fin) 

Sumber : Kemenkeu 

Read More

Menpora Akan Hadiri Munas Kwarnas Pramuka Jakarta

      Menpora Roy Suryo memastikan akan hadir pada acara Musyawarah Nasional (Munas) Pramuka di Nusa Tenggara Timur (NTT) 2 s/d 5 Desember mendatang. Kepastian tersebut disampaikan Menpora saat menerima Sekretaris Jendral Kwarnas Pramuka, Joedyaningsih, dan Wakil Bidang Humas dan Informatika Kwarnas, Kodrat Pramudho di ruangan kerjanya lantai 10, Kemenpora, Jakarta. 

Menpora yang didampingi Deputi II Bidang Pengembangan Pemuda Zubakhrum Tjenreng dan Staf Ahli Amran Razak mengatakan akan hadir pada Munas Pramuka di NTT nanti. "Saya pastikan akan hadir pada pembukaan Munas tersebut, saya harap semua persiapan Munas sudah terlaksana dengan baik dan nantinya akan muncul ketua baru Kwarnas yang bisa membawa pramuka Indonesia lebih berkembang lagi dengan baik," kata Menpora. 

Salah satu persiapan yang dilakukan adalah dengan merenovasi Sekretariat Kwarda NTT yang lama untuk dijadikan Gedung Pusdiklatda NTT dan membangun Gedung Kwarda NTT yang baru. Gedung baru berlantai dua ini rencananya akan diresmikan oleh Bapak Presiden RI setelah membuka acara Munas 2013 nanti. (amr)

sumber : kemenpora

Read More

Mendagri Pastikan Peningkatan Alokasi Dana Desa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memastikan alokasi dana desa (ADD) di dalam draft Rancangan Undang-undang (RUU) Desa yang akan disahkan Desember mendatang, akan lebih besar dibandingkan jumlah yang diterima desa saat ini. Hal ini disebabkan perhitungan ADD dari dana perimbangan minimal 10 persen, hanya dikurangi dana alokasi khusus (DAK).  

"Sedangkan ADD saat ini (Sesuai PP 72/2005), adalah bagian dana perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai dan DAK," ujar Gamawan kepada ROL, Rabu (27/11).  

Meskipun begitu, Gamawan tidak mengetahui secara detil penambahan ADD tersebut. "Silakan tanya ke Chatib Basri (menteri keuangan)," kata Gamawan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Bab VII tentang Keuangan Desa Pasal 67 ayat (2) disebutkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

Sedangkan Pasal 68 ayat (1) disebutkan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.  

Dalam ayat (2) disebutkan bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.  

Secara keseluruhan, ke depannya Gamawan memastikan pembiayaan desa akan sangat memadai karena berasal dari berbagai sumber.  Sumber-sumber itu meliputi pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah paling sedikit 10 persen, ADD bagian dari dana perimbangan minimal 10 persen, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain.

Sebelumnya, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPDSI) meminta agar alokasi dana desa (ADD) yang besarannya 10 persen dari dana alokasi umum (DAU) ditingkatkan presentasenya.  Demikian disampaikan Sekretaris ABPDSI Ali Sodikin, Selasa (26/11). "Kalau 10 persen menurut kami masih jauh dari cukup," ujar Ali.

Read More