Indonesia- Swedia Tingkatkan Kerjasama SDM Iptek

Pemerintah dan akademisi Swedia tertarik jajaki kerjasama dengan Indonesia dalam bidang inovasi iptek. Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Ewa Polano dan Rektor University of Lund mengutarakan hal tersebut saat bertemu Menteri Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta pada kunjungan ke kantor Kementerian Ristek, Rabu, 15 Januari 2014. Pada kesempatan tersebut, Ewa Polano mengundang Menristek ke Swedia untuk membahas peningkatan kerjasama iptek kedua negara. Hal tersebut disambut baik oleh Menristek. Pada pertemuan tersebut, Menristek menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Y.M. Ewa Polano yang telah memelihara dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral Indonesia-Swedia yang secara resmi diawali dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) di Swedia pada Mei 2013. Menristek dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan kembali pertemuan dengan Perdana Menteri Swedia, Fredrik Reinfeldt, dalam kunjungan kenegaraannya pada tahun 2012 pada acara Round Table Power Talk: Indonesia – Sweden Unlocking the Trade and Innovation Potential’, di hotel ShangRi-La. Menristek lebih lanjut memuji kemajuan inovasi Swedia yang dibuktikan dengan banyaknya jumlah industri yang dihasilkan oleh kegiatan penelitian, diantaranya adalah (i) ABB – The world’s biggest supplier of power grids; (ii) IKEA – The world’s biggest home furnishings retailer; (iii) Sandvik – The world’s largest maker of metal-cutting tools, (iv) Ericsson – The world’s leading cell phone network provider; (v) SSAB – The world’s largest supplier of high-tensile steel; (vi) AstraZeneca – One of the world’s leading pharmaceutical companies, as well as (vii) AB Volvo – The world’s second biggest truck make; are well known all over the world. Seperti diketahui, Swedia adalah negara dengan peringkat Global Innovation Index nomor 2 di dunia pada tahun 2013. Hal ini menjadikan negara tersebut mampu menghasilkan produk-produk inovasi yang berdaya saing tinggi di pasaran. Staf Ahli Menristek Bidang Pangan dan Pertanian, Benyamin Lakitan mengatakan, konsep triple helix yang memfokuskan sinergi antara akademisi yang menghasilkan berbagai inovasi aplikatif, bisnis yang melakukan kapitalisasi perekonomian yang menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat, dan pemerintah yang menjamin dan menjaga stabilitas dengan regulasi yang kondusif, sudah berjalan sangat baik di Swedia. Science park yang dibangun disana berada ditengah-tengah antara universitas dan industri. “Disini kita punya Puspiptek, tapi lokasinya sangat berbeda dengan science park di Swedia. Kita juga punya universitas yang lokasinya dekat tapi itu belum cukup kuat untuk proses intermediasi,” ujar Benyamin. Untuk itu ia menambahkan, Indonesia harus bisa meningkatkan sistem inovasi di perguruan tinggi. Hal senada diakui Sesmenristek, Hari Purwanto. Ia mengatakan kondisi saat ini di Indonesia, pihak industri belum banyak yang menggunakan hasil-hasil riset universitas. Begitupun dengan sumber daya manusianya, masih banyak yang belum siap masuk ke dunia industri. Untuk itu, menurut Staf Ahli Bidang Energi dan Material Maju, Idwan Suhardi, pertemuan dan kerjasama antar kedua negara diharapkan dapat membantu Indonesia dalam mengadopsi sistem inovasi yang diterapkan di Swedia. Tentunya dengan penyesuaian dan melihat pada negara Indonesia yang luas wilayahnya besar dan beragam. Tidak dipungkiri oleh Idwan, jika bicara masalah teknologi maka kita juga harus memperhatikan sumber daya manusianya. Ini merupakan kesempatan untuk kolaborasi dengan mengundang SDM Swedia bukan cuma akademisinya tapi juga pihak industri. “Di masing-masing wilayah, Kemenristek telah mengembangkan pusat unggulan, yang sesuai dengan potensi sumber daya alam dengan meningkatkan iptek didalamnya. Untuk itu, bagaimana memberdayakan wilayah dengan kapasitas dan SDA masing-masing,” jelas Idwan.  Universitas Lund yang terkenal dengan kemampuan inovasinya merupakan salah satu perguruan tinggi prestisius di dunia. Kunjungan Rektor Universitas Lund ke Kementerian Ristek diantaranya bertujuan untuk mendukung kerjasama antara Indonesia dan Swedia di bidang Iptek yang selama ini sudah terjalin. Rektor Universitas Lund, Per Eriksson menjelaskan saat ini perguruan tingginya telah mencetak 1500 pekerja dalam kurun waktu 4 tahun. Universitasnya telah mengimplementasikan konsep ‘triple helix’ sendiri yang terdiri darieducation, research dan innovation. Ketiga bagian ini saling mendukung satu sama lain sehingga dapat menciptakan link ke industri. Maka dari itu, Indonesia dapat menjalin kerjasama dalam hal SDM iptek melalui Universitas Lund. Selanjutnya, Dubes Swedia, Ewa Polano mengatakan kedua negara secepatnya perlu mendesain road map untuk menjajaki kerjasama seperti apa saja yang dibutuhkan. Dalam hal ini Indonesia dapat menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana Swedia dapat membantu, termasuk soal sumber daya manusia. Menurut pakar inovasi Swedia, Sven Thore Holm, desain road map tersebut tentunya tidak lepas dari ide bagaimana membuat payung fondasi kerjasama yang kokoh antara pemerintah Indonesia dengan Swedia. Didalam payung ini terdiri dari beberapa bagian seperti program pengembangan kapasitas, sistem inkubator, science park, venture cap, pertukaran SDM Iptek dalam program enterpreneurship, bagaimana meningkatkan mutu dan aplikasi hasil-hasil riset universitas, bagaimana mendorong ketiga pihak dalam konsep triple helix untuk bekerjasama, bagaimana menciptakan sistem keuangan yang mendukung sistem inovasi, dan lain-lain. Setelah berdialog dengan Menristek, rombongan pemerintah dan Universitas Lund Swedia kemudian melakukan diskusi hangat dengan para pejabat di lingkungan Kemenristek, para undangan dari LPNK – Ristek, dan undangan dari berbagai universitas di Indonesia, khususnya yang telah mempunyai program technopreneruship, seperti Universitas Ciputra, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Tanri Abeng. Dalam diskusi tersebut, Per Eriksson mengundang para mahasiswa dari masing-masing universitas dan peneliti LPNK untuk dapat melanjutkan studi, berkunjung atau menjalin kerjasama riset dengan Universitas Lund. (ad5-dep3/ humasristek) Sumber : Kemen Ristek

Read More

Kerjasama Daerah dan Pemberdayaan Daerah Tertinggal

Penulis

: Helmy Faishal Zaini

Di negara-begara maju kerjasama antar daerah menjadi kebutuhan fundamental dalam mengatasi permasalahan internal daerah seperti masalah perbatasan daerah, pengelolaan kawasan dan lingkungan, keamanan bersama, pengelolaan air, produk unggulan, pemasaran produk unggulan daerah bersama, mengatasi kebakaran dan sebagainya. Dalam membangun kerjasama antar daerah tersebut, dibutuhkan flatform dan istrumen komunikasi dan kerjasama efektif. Salah satu konsep kerjasama yang telah teruji di negara maju dan telah dipraktekan di dalam negeri adalah konsep Regional Management.

Urgensi Kerjasama Daerah

Sejalan berlakukan otonomi daerah, pola penyelenggaraan pemerintahan berubah dari pola Sentralistik menjadi pola Desentralistik. Konsekwensi logis terhadap pembangunan daerah adalah pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang sangat luas dalam menyelenggarakan pembangunannya atas dasar prakasa kreativitas dan peran aktif dalam mengembangkan dan mengajukan daerahnya, salah satu strategi untuk mendorong percepatan pembangunan adalah pengembangan regionalisasi desentralistik sebagai suatu istrumen dalam mempercepat pembangunan daerah tertinggal.

Pemanfatan Regionalisasi desentralik ini dipicu oleh faktor kebutuhan daerah tertinggal dalam rangka mensinergikan potensi dan program pembangunan dalam konteks kawasan/wilayah, dimana daerah paling bergantung dan saling membutuhkan melakukan upaya mengatasi keterbatasan sumber daya lokal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa setiap daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian dengan keluarganya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah, Kebijakan ini memberi arah dan peluang kepada Pemerintah Daerah mengembangkan bekerjasama antar pemerintah daerah mengembangkan segala potensi unggulan dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk dapat dikelola bersama dan bersinergi.

Kerjasama antar daerah yang bersinergi dibutuhkan dengan pertimbangan pertama, semakin berkembangnya keterbatasan potensi lokal, keterbatasan kemampuan Pemda dan pendapatan daerah maka daerah tertinggal perlu mennggalang kekuatan secara bersama-sama guna mengatasi kelemahan lokal. Kedua, perlu membangun wadah komunikasi/forum yang menunjang perencanaan partisipasi sesuai semangat otonomi daerah. Ketiga, terbukanya peluang Pemda untuk memperoleh keuntungan baik financial maupun non finansial, karena adanya faktor kebersamaan. Keempat, timbulnya kesadaran bahwa kerjasama antar daerah memperbesar peluang keberhasilan pembangunan daerah tertinggal.

 Peluang Daerah Tertinggal

Dalam RPJMN 2010 – 2014 menyatakan bahwa masih tingginya tingkat kesenjangan pembangunan antar wilayah, belum optimal perkembangan kawasan pertumbuhan yang diharapkan menjadi penggerak daerah tertinggal dan kawasa perbatasan, ini menunjukan belum adanya keterkaitan dan intergrasi ekonomi wilayah dalam system pengembangan wilayah.

Apabila kita cermati dari 183 kabupaten tertinggal, diantaranya yang masuk kategori kawasan/strategis adalah 14 kabupaten daerah tertinggal masuk di kawasan pengembangan ekonomi terpadu, 20 kabupaten daerah tertinggal masuk dalam kawasan perbatasan dan 15 kabupaten daerah tertinggal masuk dalam Kawasan Strategis Nasional, namun belum signifikasi memberikan dampak perkembangan bagi wilayah/daerah tertinggal maupun kawasan perbatasan.

Pusat-pusat pertumbuhan tersebut tidak bisa berdiri sendiri harus terkoneksi dengan pembangunan daerah teringgal dalam suatu system pengembangan wilayah yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai Proses Industri dan Distribusi, oleh karena itu pentingnya mendorong regionalisasi melalui Kerjasama antar Daerah yang saling menguntungkan.

Selama ini ada enam Regional Management yang sudah terbentuk dan di fasilitasi oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, pertama, Regional Management AKSESS, meliputi lima kabupaten yaitu Bulukumbu, Selayar, Sinjai, Jeneponto, Bantaeng dengan core business  jagung dan rumput laut.

Kedua, Regional Management Jonjok Batur meliputi tiga kabupaten : Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Tengah dengan core business : jagung dan tembakau. Ketiga, Regional Management JangHiang Bang meliputi tiga kabupaten yaitu Kapahiang, Rejang Lebong dan Lebong, core business: perikanan dan pariwisata. Keempat, Regional Management Lake Toba meliputi tujuh kabupaten Samosir, Dairi, Fak-Fak Barat, Karo. P. Siantar, Tobasa, Humbahas, Tapanuli dengan core business : pariwisata.

Kelima, Regional Management Kaukus Setara Kuat meliputi tiga propinsi, lima kabupaten yaitu Kaur,

Bengkulu  Selatan  dan Bengkulu Utara (Propinsi Bengkulu), OKU  Selatan  (Propinsi Sumsel dan Lampung Barat, Propinsi Lampung dengan care business pariwisata, perikanan. Keenam, Regional management Pulau Sumbawa meliputi lima kabupaten yaitu: Bima, Kota Bima, Dompu, Sumbawa dan Sumbawa Barat dengan care business pengembangan sapi.

Lembaga Regional Management yang telah terbentuk tersebut diharapkan dapat berperan sebagai interfase untuk berbagai inisiasi dan berbagai program baik lintas sector, Lintas Wilayah maupun para pelaku pembangunan terkait baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Dalam praktek beberapa Regional Management sebagai flatform, perencanaan bersama antar daerah dalam mengatasi pembangunan Infrastruktur bersama seperti contoh pembangunan Lapangan Udara dan Jalan Lingkar telah dilakukan oleh Lake Toba Regional Management dan Jonjok Batur Regional Management.

Dengan demikian, pentingnya mendorong kerjasama antar daerah melalui pengelolaan Regional Management sebagai suatu wadah perencanaan bersam yang mengedepankan komunikasi, koordinasi dan kerjasama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan daerah tertinggal  dan daerah tertinggal maju bersama dengan daerah maju. 

Sumber : Kemeneg PDT

Read More

Tingkatkan Layanan Terminal Penumpang, Pelindo I Tandatangani MoU dengan PT Pelni

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni tentang Kerjasama Penggunaan Terminal Penumpang di Pelabuhan Belawan, Jumat (17/1). Kerjasama ini merupakan wujud Sinergi BUMN yang bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut di Pelabuhan Belawan.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo I, Syahputra Sembiring mewakili Pelindo I dan Direktur Utama PT Pelni, Syahril Japarin, mewakili PT Pelni, bertempat di Kantor Pusat Pelindo I, Jl. Krakatau Ujung 100, Medan. MoU ini mempunyai ruang lingkup pemanfaatan terminal penumpang dan fasilitasnya di Pelabuhan Belawan untuk mendukung layanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut.

Direktur Utama Pelindo I, Bambang Eka Cahyana yang hadir pada kesempatan tersebut dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap upaya PT Pelni untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Pelayanan ke publik harus diutamakan. Jika PT Pelni mau melakukan perubahan untuk meningkatkan pelayanan publik, maka perubahan haris dilakukan secara revolusioner,” himbau Bambang.

Bambang menjelaskan bahwa peningkatan pelayanan kepada publik bisa belajar dari BUMN lain yang telah berhasil seperti misalnya PT. Kereta Api Indonesia. “Peningkatan pelayanan di pelabuhan dapat dilakukan dengan penataan secara tertib kepada penumpang melalui ticketing dan perbaikan sistem kargo,” jelas Bambang.

“MoU ini menjadi langkah awal untuk perubahan peningkatan pelayanan publik di pelabuhan oleh PT Pelni dan Pelindo I. Dan perubahan yang dilakukan harus perubahan yang revolusioner,” tegas Bambang.

Senada dengan Bambang, Direktur Utama PT Pelni, Syahril Japarin mengakui bahwa PT Pelni perlu banyak melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada para pengguna jasa transportasi laut. “Saya ucapkan terimakasih kepada Pelindo I yang selama ini telah banyak membantu pelayanan penumpang di Pelabuhan Belawan. Tahun ini, kami sedang berupaya untuk peningkatan kinerja pelayanan operasional kapal baik embakarsi maupun debarkasi penumpang, bongkar dan muat barang PT Pelni di seluruh Indonesia,” jelas Syahril.

Syahril menjelaskan bahwa PT Pelni akan melakukan banyak perubahan dalam sistem pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik yang meliputi embarkasi seperti ticketing dan juga di bidang lainnya. “Penandatangan MoU dengan Pelindo I ini merupakan project awal untuk melakukan perubahan-perubahan selanjutnya di PT Pelni,” jelas Syahril

“Sebagai sesama BUMN, kami mohon dukungan Pelindo I untuk perubahan-perubahan yang akan kami lakukan supaya kinerja pelayanan lebih baik lagi. Semoga Pelindo I dan PT Pelni dapat bersinergi dengan baik,” harap Syahril.

Turut hadir dalam penandatangan Nota Kesepahaman tersebut Direktur Operasi dan Teknik Pelindo I, Iman Sulaiman, GM Cabang pelabuhan Belawan, Sahat Prawira serta Tim dari PT Pelni yang terdiri dari Kepala Biro Hukum dan General manager PT Pelni wilayah Sumatera.

Selesai

Tentang PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola jasa kepelabuhanan di Indonesia bagian barat. Pelindo I berkantor pusat di Medan dan memiliki wilayah operasi di 4 provinsi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau daratan dan Riau Kepulauan, serta mengelola 14 cabang pelabuhan, 11 kawasan pelabuhan/perwakilan dan mengelola empat unit usaha yaitu BICT (Belawan International Container Terminal), BLC (Belawan Logistic Center), UGK (Unit Usaha Galangan Kapal) dan RSPM (Rumah Sakit Pelabuhan Medan)

Pelayanan Pelindo I meliputi pelayanan kapal, pelayanan barang, pelayanan penumpang dan jasa kepelabuhanan lainnya.Pelindo I mempunyai lokasi strategis di Selat Malaka, yang merupakan selat tersibuk dalam lalu lintas perdagangan dunia dan mempunyai pintu utama export CPO ke seluruh dunia, yaitu melalui pelabuhan Belawan dan Dumai. Saat ini Pelindo I dalam upaya meningkatkan produktivitas pelayanan secara terus menerus dengan menambahkan alat dan perpanjangan dermaga sehingga untuk meningkatkan produktivitas lebih efektif dan efisien. Pengembangan secara kontinu ini juga untuk mendukung suksesnya program pemerintah MP3EI (MasterPlan Percepatan dan Perluasan Pembangunan) Indonesia Barat untuk menciptakan Konektivitas Nasional dan kelancaran Sistem Logistik Nasional)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Humas Pelindo I

M. Eriansyah

meriansyah@yahoo.com

(Visited 29 times, 1 visits today)

Sumber : Kemen BUMN

Read More

Kerjasama Pembangunan Indonesia-Australia Setelah PM Tony Abbot

Print

Jumat (17/01) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, MA, telah menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari HE James Gilling, Minister and Ambassador for HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria Development Cooperation, yang disertai oleh Mr. Jean-Bernard (JB)  Carrasco, Minister Counsellor for Development Cooperation. Pada pertemuan ini Menteri PPN didampingi oleh Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, dan Ir. Kennedy Simanjuntak, MA, Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral. Pertemuan diadakan di Ruang Tamu Menteri dan berlangsung dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 14.00 WIB.

Mr. James Gilling menyampaikan tentang adanya penyesuaian dalam kerjasama pembangunan  antara Australia dan Indonesia dan negara-negara lain yang selama ini menjadi recipient dari bantuan pembangunan Australia, setelah pemerintahan Kevin Rudd dari Labor Party diganti oleh pemerintahan Tony Abbot dari Liberal Party pada bulan September tahun 2013. Mr. Gilling menyampaikan bahwa suatu perubahan yang dilakukan PM Tony Abbot adalah menghapuskan keberadaan lembaga AusAID. Bersamaan dengan ini adalah kebijakan Perdana Menteri Abbot  mengurangi jumlah dana bantuan  sebesar 12 % untuk semua negara recipient sedangkan untuk Indonesia adalah sebesar 10 %, dalam rangka mengurangi defisit anggaran pemerintahnya.

Menurut Mr. Gilling pengumuman resmi tentang perincian penurunan akan diumumkan secara resmi setelah sidang kabinet pada hari Senin tanggal 20 Januari ini. Mr. Gilling menambahkan bahwa pemerintahan Tony Abbot dalam alokasi dana pembangunan akan memberi prioritas pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, dalam bentuk antara lain pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Tekanan akan pada penjaminan ‘high quality programs’. Untuk ini, maka program pemberian beasiswa yang sekarang ‘ongoing’ akan dipertahankan.

Menteri mengatakan bahwa saat ini Bappenas sedang menyususn Rancangan Teknokratik dari RPJMN 2015-2019 sebagai persiapan bahan untuk Presiden Terpilih. Dalam kaitan ini Menteri PPN mengatakan kepada Mr. Gilling bahwa penyusunan suatu Country Partnership Strategy yang baru dalam rangka kerjasama pembangunan Indonesia-Australia yang menjangkau periode 2015-2019 sebaiknya disesuaikan dengan hasil pemilu Oktober 2014 ini.

Sumber : Kemen PPN

Read More