Menteri Riset dan Teknologi Indonesia, Gusti Muhammad Hatta dalam pidatonya pada acara panen raya kedelai tanggal 11 Maret 2014 di Pleihari Tanah Laut Kalimantan Selatan, menyampaikan agar Indonesia terus berupaya untuk merealisasikan kemandirian di bidang pangan. Upaya dalam memenuhi ketersediaan kedelai di Indonesia dilaksanakan dengan menguji bibit kedelai hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri pada lokasi-lokasi lahan suboptimal. Data statistik kedelai Indonesia tahun 2013 menjelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia masih berstatus “Negara Import” sekitar 1,9 juta ton per tahunnya. Sejak tahun 2000 BATAN telah berhasil mengembangkan varietas bibit kedelai Rajabasa yang memiliki daya tahan pada lahan masam dan kering, dengan hasil panen mencapai 2,9 ton per hektar pada lahan optimal. Pada bulan November 2013 Kementerian Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut dan Universitas Lambung Mangkurat melakukan diseminasi/penanaman bibit kedelai Rajabasa pada lahan masam dengan pH 5, sebanyak 80 kg bibit kedelai ditanam pada lahan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut seluas 2 Ha, menggunakan teknologi pengolahan tanah Trikompos, dengan hasil konversi total panen mencapai 2,1 ton.
Deputi Relevansi dan Produktivitas Iptek Kementerian Riset dan Teknologi, Agus Puji Prasetyono menyampaikan bahwa Indonesia mampu untuk berswasembada kedelai, sebagai contoh dari 80 kg bibit yang ditanam pada lahan 2 Ha menghasilkan 2,1 ton, maka dari panen tersebut sebanyak 400 kg yang dimanfaatkan sebagai bibit kembali ditanam pada lahan sub optimal seluas 10 Ha dengan masa tanam 3 bulan akan diproduksi hasil 10 ton kedelai. “Kebutuhan kedelai import 1,9 juta ton dengan perhitungan 1 Ha menghasilkan 1 ton kedelai hanya membutuhkan lahan seluas 1.9 juta ha dengan penyediaan bibit sebanyak 76.000 ton bibit kedelai setiap tahunnya,” ujar Agus Puji. Asisten Deputi Produktivitas Ristek Strategis, Bambang Sutedja dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa jumlah luas areal lahan sub optimal (lahan masam dan rawa) di Indonesia mencapai 102.817.113 Ha, sementara untuk mengganti import sebesar 1,9 juta ton setiap tahun membutuhkan 1.9 juta Ha. Pulau Kalimantan memiliki lahan sub optimal masam 39.242.486 Ha dan lahan rawa 11.707.400 Ha. Upaya untuk meningkatkan produktivitas dan mewujudkan sentra produksi kedelai dapat memanfaatkan sebagian lahan sub optimal yang masih terlantar diolah menjadi layak tanam menggunakan sentuhan dan hasil riset serta teknologi yang sesuai kebutuhan lapangan. Ekstensifikasi lahan areal tanam kedelai dan pemenuhan kebutuhan bibit didorong melalui ketersediaan bibit dalam negeri hasil penelitian dan pengembangan dari Lembaga Penelitian Non Kementerian seperti BATAN, LIPI, BPPT maupun hasil Lembaga Penelitian Kementerian dan perguruan tinggi. Konsorsium riset, teknologi dan inovasi merupakan alternatif dan strategi tepat untuk mempercepat penyediaan bibit, pengolahan lahan dan budidaya serta perkuatan kelembagaan dan permodalan. Hal ini penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan (stake holder) pusat dan daerah bersama–sama menyiapkan infrastruktur industri paska panen dan kepastian pasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan daya saing lokal, regional maupun nasional Tindak lanjut sebagai upaya menjaga ketersediaan bibit unggul hasil rekayasa penelitian BATAN, LIPI dan BPPT akan di scale up dalam skala yang lebih besar, semula bibit rajabasa ditanam di areal lahan 2ha akan di perbesar menjadi 10ha. Bupati kabupaten Tanah Laut akan mempersiapkan 5ha lahan suboptimal untuk ditanam kedelai, begitupun rektor universitas lambungmangkurat akan menyiapkan 5ha sehingga di tahun 2014 ini provinsi kalimantan Selatan akan menyiapkan 10ha, hasil panen akan terus dievaluasi bersama oleh anggota konsorsium di bidang kedelai. | |
Senin, 24 Maret 2014
Potensi dan Strategi Pengembangan Kedelai Mendukung Ketahanan dan Swasembada Pangan Pada Lahan Suboptimal
Kemnakertrans Sediakan Pelatihan Kerja Gratis bagi 57.147 Orang Pengangguran
Ada kabar baik bagi para pencari kerja dan pengangguran yang ingin meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyediakan kuota pelatihan kerja gratis bagi 57.147 orang yang diselenggarakan di Balai-balai latihan Kerja di seluruh Indonesia. Pelatihan kerja ini akan diadakan secara berkala selama tahun 2014 pada 13 BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) milik Kemnkertrans dan 253 BLK Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) milik pemda provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di seluruh Indonesia. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan pelatihan kerja di BLK-BLK seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan oleh para pencari kerja dan pengangguran sehingga mereka dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Kesempatan ini pun terbuka bagi para pengangguran muda yang baru lulus dari sekolah. "Program pelatihan keterampilan dan kompetensi kerja ini kami berikan secara gratis. Jadi para pencari kerja dan pengangguran harus memanfaatkan kesempatan ini secara optimal sebagai bekal mendapatkan pekerjaan yang ideal," kata Menakerttrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta pada Rabu (19/3/2014).
Menurut Muhaimin para pencari kerja atau mereka yang masih menganggur harus memanfaatkan berbagai fasilitas dan program pelatihan kerja yang ada di BLK daerah masing-masing. Hal tersebut agar mereka memiliki keterampilan dan kompetensi kerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh berbagai lowongan pekerjaan yang tersedia. “ Para pencari kerja dan penggangguran sebaiknya tidak hanya mengandalkan ijasah pendidikan dalam mencari pekerjaan. Mereka harus melengkapi diri dengan keterampilan dan kompetensi kerja agar langsung siap bekerja dan cepat terserap oleh pasar kerja dan industri di tanah air, Kata Muhaimin.
Saat ini, kata Muhaimin lowongan kerja di berbagai bidang sebenarnya masih tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Namun sayangnya tidak semua lowongan kerja itu dapat terisi oleh para pencari kerja. Salah satu alasannya adalah tidak sesuainya kompetensi dan keterampilan kerja yang dimilki oleh para pencari kerja dan pengangguran dengan yang dibutuhkan perusahaan- perusahaan industri. “ Dengan mengikuti program pelatihan kerja di BLK, maka para pencari kerja dan pengangguran dapat meningkatkan keterampilan kerjanya sesuai kebutuhan pasar kerja dan segera mengisi lowongan kerja yang tersedia di perusahaan. Selain itu peserta pelatihan pun dapat berwirausaha secara mandiri, “ kata Muhaimin. .
Muhaimin mengungkapkan banyak jenis pelatihan ketrampilan yang didapatkan dari BLK. Antara lain pelatihan otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektronik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan, dll.Muhaimin mengatakan jenis pelatihan yang ada di BLK disesuaikan dan berbasis pada kebutuhan lokal masing-masing daerah.
"Melalui pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan keterampilan kerja di BLK diharapkan dapat pasar kerja yang tersedia baik di pasar kerja tingkat lokal, nasional maupun pasar kerja luar negeri dapat segera menyerap para pencari kerja dan pengangguran, termasuk pengangguran usia muda yang baru lulus dari sekolah," kata dia.
Muhaimin menambahkan pelatihan –pelatihan kerja BLK bersifat fleksibel dan dinamis sehingga dapat mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar industri sehingga mampu memberikan pelatihan yang dibutuhkan kepada masyarakat. Muhaimin pun berharap dengan adanya pelatihan di BLK, jumlah pengangguran akan semakin berkurang dan tercipta masyarakat yang mampu berwiraswasta.
Muhaimin mengakui belum semua BLK di daerah-daerah memiliki kualitas dan kapasitas pelatihan dan instruktur yang memadai akibat terbatasnya anggaran yang tersedia. Masih banyak BLK UPTD milik pemda yang memerlukan pembenahan-pembenahan menyeluruh agar sesuai dengan standar BLK UPT pusat milik Kemnakertrans.
"Memang ada beberapa aspek yang harus dibenahi yaitu infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan serta manajemen pengelolaan BLK . Namun Pembenahan BLK itu akan terus dilakukan secara bertahap dengan mengikuti standar atau berpatokan pada 13 BLK UPT pusat milik Kemnakertrans yang kondisinya sudah sangat baik," kata Muhaimin.
Menurut Muhaimin para pencari kerja atau mereka yang masih menganggur harus memanfaatkan berbagai fasilitas dan program pelatihan kerja yang ada di BLK daerah masing-masing. Hal tersebut agar mereka memiliki keterampilan dan kompetensi kerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh berbagai lowongan pekerjaan yang tersedia. “ Para pencari kerja dan penggangguran sebaiknya tidak hanya mengandalkan ijasah pendidikan dalam mencari pekerjaan. Mereka harus melengkapi diri dengan keterampilan dan kompetensi kerja agar langsung siap bekerja dan cepat terserap oleh pasar kerja dan industri di tanah air, Kata Muhaimin.
Saat ini, kata Muhaimin lowongan kerja di berbagai bidang sebenarnya masih tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Namun sayangnya tidak semua lowongan kerja itu dapat terisi oleh para pencari kerja. Salah satu alasannya adalah tidak sesuainya kompetensi dan keterampilan kerja yang dimilki oleh para pencari kerja dan pengangguran dengan yang dibutuhkan perusahaan- perusahaan industri. “ Dengan mengikuti program pelatihan kerja di BLK, maka para pencari kerja dan pengangguran dapat meningkatkan keterampilan kerjanya sesuai kebutuhan pasar kerja dan segera mengisi lowongan kerja yang tersedia di perusahaan. Selain itu peserta pelatihan pun dapat berwirausaha secara mandiri, “ kata Muhaimin. .
Muhaimin mengungkapkan banyak jenis pelatihan ketrampilan yang didapatkan dari BLK. Antara lain pelatihan otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektronik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan, dll.Muhaimin mengatakan jenis pelatihan yang ada di BLK disesuaikan dan berbasis pada kebutuhan lokal masing-masing daerah.
"Melalui pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan keterampilan kerja di BLK diharapkan dapat pasar kerja yang tersedia baik di pasar kerja tingkat lokal, nasional maupun pasar kerja luar negeri dapat segera menyerap para pencari kerja dan pengangguran, termasuk pengangguran usia muda yang baru lulus dari sekolah," kata dia.
Muhaimin menambahkan pelatihan –pelatihan kerja BLK bersifat fleksibel dan dinamis sehingga dapat mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar industri sehingga mampu memberikan pelatihan yang dibutuhkan kepada masyarakat. Muhaimin pun berharap dengan adanya pelatihan di BLK, jumlah pengangguran akan semakin berkurang dan tercipta masyarakat yang mampu berwiraswasta.
Muhaimin mengakui belum semua BLK di daerah-daerah memiliki kualitas dan kapasitas pelatihan dan instruktur yang memadai akibat terbatasnya anggaran yang tersedia. Masih banyak BLK UPTD milik pemda yang memerlukan pembenahan-pembenahan menyeluruh agar sesuai dengan standar BLK UPT pusat milik Kemnakertrans.
"Memang ada beberapa aspek yang harus dibenahi yaitu infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan serta manajemen pengelolaan BLK . Namun Pembenahan BLK itu akan terus dilakukan secara bertahap dengan mengikuti standar atau berpatokan pada 13 BLK UPT pusat milik Kemnakertrans yang kondisinya sudah sangat baik," kata Muhaimin.
KLH Melakukan Pemantauan Kwalitas Air Sungai di 33 Provinsi
Bengkulu, 24 Maret 2014. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) tingkat Nasional Pemantauan Kualitas Air (PKA) Sungai 33 Provinsi yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 24 – 26 Maret 2014. Menteri Lingkungan Hidup membuka secara resmi acara tersebut hari ini di Bengkulu. Hadir dalam acara ini Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pada kesempatan ini dilaksanakan pula dialog interaktif dengan nara sumber Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, Ketua Harian DNPI, Ir. Rachmat Witoelar dan Kepala LIPI.
Kementerian Lingkungan Hidup telah mengalokasikan dana dekonsentrasi (dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi) agar provinsi dapat melaksanakan pemantauan kualitas air sungai paling sedikit 1 (satu) sungai yang ada di provinsi tersebut. Dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah) di bidang lingkungan hidup diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam pemantauan kualitas air khususnya dan pengelolaan lingkungan secara umum.
Rakernis ini dilaksanakan setiap awal tahun yang diikuti oleh 33 Provinsi yang mendapatkan dana dekonsentrasi untuk pemantauan kualitas air, yang dilaksanakan sebelum pemantauan dalam rangka upaya menyepakati berbagai hal yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemantauan kualitas air untuk tahun berikutnya. Demikian juga Peraturan Menteri dan Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan telah di Publikasikan untuk menjadi dasar bagi Pelaksana Pemantau di daerah.
Pemantauan kualitas air sungai di 33 provinsi dengan memanfaatkan dana dekonsentrasi telah dilaksanakan sejak tahun 2008 secara terintegrasi dalam skala nasional. Selama kurun waktu 2008-2013 telah terkumpul data kualitas air sungai di hampir 57 sungai lintas provinsi, negara dan sungai strategis Nasional dari 33 provinsi. Data hasil pemantauan tersebut disimpulkan bahwa sekitar 70 – 75% sungai yang dipantau telah tercemar baik tercemar ringan, sedang maupun tercemar berat. Polutan dominan yang mencemari sungai adalah berasal dari sumber-sumber pencemaran limbah domestik (limbah yang berasal dari rumah tangga). Informasi ini akan menjadi prioritas KLH dalam menangani dan arah pengelolaan kualitas air yang disusun.
Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA dalam sambutan pembukaannya menyatakan, “Persoalan pencemaran air ini akan semakin meningkat apabila kita tidak melaksanakan tindakan nyata dalam pengendaliannya. Upaya yang telah kita lakukan bersama walaupun belum secara signifikan meningkatkan kualitas airnya namun kita berhasil menahan dan bahkan mengurangi laju beban pencemarannya. Hal ini patut kita hargai bersama namun tentu belum saatnya berpuas diri”.
Rakernis pemantauan kualitas air sungai tahun 2014 mengambil tema ” Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Untuk Menunjang Mitigasi Perubahan Iklim” Tema ini diambil dengan harapan bahwa pelaksanaan PKA di 33 provinsi dapat meningkatkan kualitas air sehingga didapatkan air bersih dan sehat dan juga dapat mengurangi/mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) sehingga Perubahan iklim dapat diperlambat.
Pada tahun 2014 ini provinsi Bengkulu selain menjadi tuan rumah Rakernis juga akan menyelenggaran acara peletakan batu pertama pembangunan IPAL komunal sebagai pilot project dalam menurunkan emisi GRK.
Provinsi Bengkulu telah mengupayakan menurunkan emisi gas rumah kaca dengan mengelola limbah domestik yang bersumber dari limbah tinja rumah tangga menjadi biogas untuk dipergunakan sebagai sumber api kompor gas dan bio elektrik untuk dipergunakan sebagai sumber energi listrik yang digerakkan dari mesin genset. Sebagai proyek percontohan pengendalian pencemaran limbah rumah tangga dan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengurangi pemakaian bahan bakar minyak (Bensin, Solar) dan LPG, melalui Dana APBD 2014 Pemerintah Propinsi Bengkulu akan membangunan IPAL Komunal di Pesantren Panca Sila yang menghasilkan Biogas dan Bioelektrik berkerja sama dengan Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik LIPI.
Kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlaku efektif di akhir tahun 2015 menjadi kesempatan bagi Indonesia yang merupakan bagian dari anggota ASEAN, imbas dari itu semua tentunya dapat mendorong kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengungkapkan bahwa persiapan menghadapi MEA adalah harus adanya peningkatan aksebility, selain itu kaitannya dengan penerbangan diharapkan dari segi transportasi lebih banyak direct flight untuk akses ke tempat-tempat destinasi wisata dan itu termasuk hubungannya dengan penerbangan maupun infrastrtuktur. Dengan adanya pembukaan direct flight jumlah wisatawan dapat langsung meningkat contohnya Januari lalu dengan adanya pembukaan direct flight Perth-Bandara International Lombok (BIL) jumlah wisatawan meningkat 300%, dari sana terbukti bahwa betapa pentingnya infrastruktur. Dari segi target wisatawan sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Pariwisata, diharapakan kita dapat mencapai 25 juta wisman di tahun 2025 “jadi itu target kedepan, sedangkan untuk target tahun ini 9,3 - 9,5 juta wisman dan semoga tahun depan dapat menembus 10 juta” ungkap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu dalam acara Public Seminar and Soft Launching “The ASEAN Economic Community: A Work in Progress”, pada hari Selasa (18/3/2014) di Jakarta. “Disamping itu dari segi kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA ternyata dinilai sudah cukup matang khususnya dari segi sektor pariwisata, dikarenakan sudah lamanya persiapan untuk menghadapi MEA baik itu dari segi Industri, SDM sudah sangat paham dan sudah memenuhi standar kompetensi. Namun yang harus diperhatikan oleh kita adalah hal yang berada diluar sektor pariwisata seperti infrastruktur, conectivitas, kesehatan, kebersihan, sehingga itu semua menjadi PR besar kita dalam mengahadapi MEA” ujar Mari menambahkan. Selain itu untuk memudahkan kunjungan atau berwisata sesama ASEAN sudah diusahakan Fasilitas Common Visa yang nantinya jika wisatawan masuk melalui pintu salah satu Negara ASEAN maka dengan mudah tanpa menggunakan visa. Wisatawan dapat mengunjungi Indonesia dan negara ASEAN yang lainnya melalui pintu Negara ASEAN lain seperti Singapura atau Bangkok, maka kita optimistis bahwa akan terjadi akselerasi pariwisata Indonesia. Untuk kedepannya ASEAN mempunyai program ASEAN sebagai single destination sehingga ASEAN lah yang akan dipromosikan bukan Indonesia, Malaysia atau Negara ASEAN lainnya, akan tetapi anggota ASEAN tersebut menjadi bagian dari tempat destinasi yang akan dikunjungi oleh wisatawan nantinya. Sehingga ASEAN Common Visa menjadi hal yang penting untuk memudahkan wisatawan yang akan berkunjung. (Puskompublik) Sumber: www.parekraf.go.id | |
Kemenristek Tetapkan Tim Sinkronisasi Kegiatan Laboratoria Di Kawasan Puspiptek
Sejak tahun 2013, Kementerian Riset dan Teknologi melalui Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna telah berupaya untuk mensinkronkan kegiatan laboratoria yang berada di kawasan Puspiptek. Sebagai tindak lanjutnya, secara legal formal telah ditetapkan Tim Sinkronisasi Laboratoria di Kawasan Puspiptek melalui Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 07 /M/Kp/I/2014. Pembentukan tim ini juga sebagai implementasi dari rekomendasi dokumen Masterplan Revitalisasi dan Pengembangan Indonesia Science and Technology Park (I-STP) yang telah disusun oleh Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna.
Tim Sinkronisasi yang telah dibentuk merupakan perwakilan dari laboratoria di Puspiptek ini terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja dengan tugas dan output masing-masing. Sesuai dengan rekomendasi dalam dokumen Masterplan Revitalisasi dan Pengembangan I-STP, Tim Kelompok Kerja dalam Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi terdiri dari Kelompok Kerja Sinkronisasi Kegiatan, Kelompok Kerja Sinkronisasi Data dan Informasi, Kelompok Kerja Sinkronisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelompok Kerja Sinkronisasi Pengembangan Sarana Prasarana, dan Kelompok Kerja Sinkronisasi Pengembangan Technopreneurship dan Investasi Iptek. Dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman mengenai tugas tim sinkronisasi laboratorium di Puspiptek serta merumuskan upaya atau langkah sinkronisasi kegiatan laboratoria, Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna pada tanggal 20 Maret 2014 bertempat di kawasan Puspiptek menyelenggarakan “Sosialisasi Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Tentang Tim Sinkronisasi Laboratorium di Kawasan Puspiptek Dalam Rangka Revitalisasi Puspiptek dan Pengembangan Indonesia Science And Technology Park (I-STP)”. Sosialisasi ini dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi, BATAN, BPPT, dan LIPI yang terlibat sebagai anggota tim sinkronisasi. Di hadapan peserta sosialisasi, Sri Setiawati selaku Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna selain memaparkan tentang milestone revitalisasi Puspiptek dan pengembangan I-STP juga menjelaskan tentang fungsi, target, indikator, dan dukungan yang diperlukan dalam revitalisasi Puspiptek. “Diharapkan tim sinkronisasi ini dapat berkontribusi dalam mendetailkan program revitalisasi Puspiptek,” ujar Sri. Pada kesempatan tersebut, setiap kelompok kerja telah berkumpul dan menyepakati tentang rencana kerja yang akan dilakukan. Berdasarkan pertemuan ini, setiap kelompok kerja akan melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas lebih detail kegiatan dan data-data yang dimiliki. Kementerian Riset dan Teknologi, dalam hal ini Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna akan terus memfasilitasi kegiatan dan program yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok kerja. (ad2-dep3/ humasristek) | |
Hari Ini, Presiden SBY Buka Rakernas Asosiasi Pemerintahan Desa
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (24/3) siang ini akan membuka Rakernas II Dan Seminar Nasional Asosiasi Pemerintahan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Jogja Expo Center Yogyakart a . Rakernas Apdesi II ini akan dirangkai dengan seminar nasional bertajuk "Dari Desa Untuk Indonesia".
Ketua Panitia Rakernas Apdesi II Sukro Nur Harjono, di Yogyakarta, Minggu (23/3) mengatakan, Rakernas dan seminar bertujuan untuk memantapkan pemahaman kepala desa atau pemerintah desa selaku garda terdepan dalam pembangunan masyarakat di pedesaan.
Sukro Nur Harjono menambahka Rakernas akan dihadiri sekitar 3.000 peserta dari Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apdesi se-provinsi seluruh Indonesia dan kepala desa se-Jawa.
"Kami sudah menyampaikan pemberitahuan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) terkait acara ini, dan dijadwalkan Presiden SBY akan menghadiri Rakernas, mudah-mudahan ini menjadi momentum yang berharga bagi Apdesi," katanya.
Sementara itu, materi yang akan disampaikan dalam seminar nasional antara lain SosialisasiUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang akan disampaikan oleh Kemdagri.
Selain itu, lanjut Sukro, kebijakan pemeritah terhadap desa oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta proyeksi perimbangan keuangan ke desa melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
"Seminar nasional ini memfokuskan tema pembahasan pada upaya bersama pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, pengurangan kemiskinan, dan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa kawasan perdesaan," katanya.
Menurut Sukro, Rakernas akan menjadi rutinitas kelembagaan pemerintah desa dalam lingkup nasional yang dilaksanakan setiap tahun guna membangun silaturahmi dan mempererat nasionalisme pemerintah desa seluruh Indonesia.
"Melalui kegiatan ini kami ingin membangun pemahaman yang selaras dalam rangka pembangunan desa dan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam otonomi daerah demi tercapainya kesejahteraan rakyat," katanya.
Sumber: www.kemendagri.go.id
Sumber: www.kemendagri.go.id
Menpera : Anggaran Perumahan Tahun 2015 Perlu Ditingkatkan
JAKARTA – Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengungkapkan, pemerintah ke depan perlu meningkatkan jumlah anggaran untuk sektor perumahan rakyat mengingat kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus bertambah setiap tahunnya. Saat ini, jumlah anggaran untuk Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) baru sekitar Rp 4,6 Triliun dan diharapkan tahun 2015 mendatang bisa ditingkatkan lagi.
“Berdasarkan UUD 1945 pemerintah wajib menyejahterakan rakyatnya melalui pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan papan atau rumah khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Menpera Djan Faridz saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat (Rakorpera) Tahun 2014 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (19/3).
Pada kegiatan ini tampak hadir para pejabat dan staf yang merupakan perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Kemenpera serta pemangku kepentingan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pelaksanaan kegiatan Rakorpera tahun 2014 dimaksudkan sebagai forum koordinasi bagi para pemangku kepentingan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membahas isu-isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk membahas evaluasi program dan kegiatan Kemenpera sampai dengan tahun 2013 dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan Kemenpera tahun 2014 serta masukan kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Penyusunan RPJMN dan Renstra Kemenpera Tahun 2015-2019 serta Rencana Kerja Kemenpera Tahun 2015.
Menurut Djan Faridz, Kemenpera selama ini telah melaksanakan program serta membuat kebijakan di sektor perumahan dengan cukup baik. Sejumlah program seperti pembangunan hunian vertikal dengan membangun rumah susun sewa, penyaluran KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pengembangan kawasan perumahan serta program bedah rumah di seluruh daerah di Indonesia sangat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah sudah memberi perhatian kepada pemenuhan kebutuhan papan. Ke depan tinggal bagaimana pemerintah melalui Kemenpera terus memperjuangkan lagi jumlah anggaran 2015 yang akan datang.
“Kemenpera saat di pimpin oleh Yusuf Asy’ari pada awalnya hanya memiliki anggaran sekitar Rp 48 Milyar. Sedangkan saat ini anggarannya telah meningkat menjadi Rp 4,6 T. Tentunya ke depan jumlahnya harus bisa ditingkatkan lagi karena jumlah kebutuhan rumah rakyat sangat besar. Untuk itu tentunya anggaran Kemenpera setidaknya bisa ditingkatkan sekitar dua hingga tiga kali lipat menjadi Rp 12 T,” harapnya.
Salah satu upaya Kemenpera untuk membantu MBR khususnya para buruh pabrik serta para santri yang kebanyakan tinggal berdesak-desakkan di asrama yang sempit adalah membangun rumah susun sewa. Selain itu juga bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan kualitas rumah MBR dengan program bedah rumah.
Terkait dengan pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat di daerah ke depan, Menpera berharap dukungan dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk dapat membentuk dinas yang khusus menangani masalah perumahan sehingga data serta jumlah kebutuhan rumah yang diperlukan bisa dikoordinasikan dengan baik. Oleh karena itu, dirinya bercita-cita agar Kemenpera bisa menjadi kementerian penuh yang cukup diperhatikan oleh Pemda.
“Selama ini untuk memperoleh data perumahan di daerah memang tidak mudah karena kami harus meminta ke seluruh kabupaten. Semoga ke depan Pemda bisa membentuk dinas yang khusus menangani masalah perumahan sehingga kami lebih mudah memberikan bantuan serta program perumahan bisa lebih cepat sampai ke masyarakat,” terangnya. | |
Surabaya Menuju Kota SCP (Konsumsi dan Produksi Yang Berkelanjutan)
Surabaya, 22 Maret 2014. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan Program “From Learning to Living” hari Sabtu, 22 Maret 2014. Walikota Surabaya Tri Rismaharini mencanangkan secara resmi Kota Surabaya menuju Kota SCP/Sustainble Consumption and Production (Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan) dengan implementasi awal Pola Konsumsi Hijau di rumah tangga. Sekitar 200-250 keluarga di Kota Surabaya akan dipilih dan dibimbing untuk menerapkan pola konsumsi hijau. Di Bulan November akan diberikan penghargaan bagi keluarga-keluarga yang telah sukses melaksanakan pola konsumsi hijau (Green Family) beserta penghargaan-penghargaan lainnya. Program ini didukung oleh Proyek Sustainable Consumption and Production (SCP) Switch Asia Uni Eropa.
- See more at: http://www.menlh.go.id/surabaya-menuju-kota-scp-konsumsi-dan-produksi-yang-berkelanjutan/#sthash.ppGZVNgq.dpuf
Dalam Sambutan Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas KLH, Dr. Henri Bastaman, MES yang disampaikan oleh Asisten Deputi Standarisasi dan Teknologi KLH, Noer Adi Wardojo “Kementerian Lingkungan Hidup memberikan selamat kepada Kota Surabaya yang telah menjadi pelopor dan barometer di Indonesia. Aksi SCP ini bersinergi dengan Aksi Adipura, Adiwiyata, Aksi Perubahan Iklim yang telah dan sedang dilaksanakan Kota Surabaya. KLH dan Project SWITCH siap mendukung Kota Surabaya dalam pelaksanaan aksi SCP tersebut.”
“From Learning to Living” Kota SCP juga berisi program-program pola konsumsi hijau lainnya untuk mendukung terimplementasinya kebiasaan berpola hidup hijau di masyarakat. Salah satunya adalah kampanye di retail-retail untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk ramah lingkungan (hijau) serta mendorong tersedianya lebih banyak produk hijau di retail. Memilih produk yang ramah lingkungan adalah langkah pertama dalam konsumsi hijau.
Selain bergerak langsung di level konsumen untuk membentuk kebiasaan pola konsumsi hijau, juga diadakan program-program dukungan implementasi produksi dan konsumsi berkelanjutan di pemerintah dan industry. Surabaya merupakan pilot implementasi Green Public Procurement, yaitu pengadaan pemerintah yang memperhatikan kriteria-kriteria produk hijau. Kebijakan ini akan mendorong penerapan produksi yang berkelanjutan di industri serta tersdianya produk ramah lingkungan lebih banyak di pasar konsumen.
Di industri, dukungan penerapan Eco/Green Hotel juga diberikan untuk hotel-hotel di Surabaya. Kementerian Lingkungan Hidup telah meluncurkan “Panduan Penerapan Green Hotel”. Seminar “Manajemen Ramah Lingkungan untuk Hotel” telah dilaksanakan bulan Februari lalu dan dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan penerapan eco hotel pada 19-20 Maret lalu. Selain pembinaan terhadap hotel, KLH akan segera melakukan pembinaan kepada industri manufaktur di Surabaya tentang penerapan Produksi Bersih, eco-efisiensi dan Teknologi Ramah Lingkungan sehingga mampu menghasilkan produk yang ramah lingkungan, yang terukur, terverifikasi dan mengikuti Sistem Ekolabel Indonesia sesuai PermenLH no. 02 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel.
Teknis Pelaksanaan “From Learning to Living” di Keluarga
Keluarga-keluarga yang akan dibina menjadi “Green Family” dipilih dari keluarga anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah yang telah berhasil menerapkan program “Energy Challenge”, yaitu gerakan penghematan energy terukur yang dilaksanakan Tunas Hijau di seluruh Surabaya. “Energy Challenge” telah dilaksanakan sejak tahun 2011 diikuti oleh 230 sekolah dan tahun 2013 telah diintegerasikan pada program “Eco School” yang diikuti 1205 sekolah.
Keluarga-keluarga yang akan dibina menjadi “Green Family” dipilih dari keluarga anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah yang telah berhasil menerapkan program “Energy Challenge”, yaitu gerakan penghematan energy terukur yang dilaksanakan Tunas Hijau di seluruh Surabaya. “Energy Challenge” telah dilaksanakan sejak tahun 2011 diikuti oleh 230 sekolah dan tahun 2013 telah diintegerasikan pada program “Eco School” yang diikuti 1205 sekolah.
Keluarga-keluarga yang terpilih akan dibimbing untuk menjadi Green Family berdasarkan indikator-indikator sederhana konsumsi hijau terkait penggunaan energy, penggunaan produk-produk hijau, serta pembuangan sampah di rumah tangga. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara regular. Keluarga-keluarga tersebut juga didorong untuk dapat mensosialisasikan implementasi pola konsumsi hijau di lingkungan sekitarnya, melalui kegiatan road show yang dilaksanakan secara bergiliran setiap bulan. Kegiatan road show akan dikemas lebih menarik dan bersifat hiburan (entertaining campaign). Untuk meningkatkan sosialisasi, perkembangan pelaksanaan program ini akan selalu diinformasikan kepada masyarakat melalui media social dan media-media massa dalam bentuk cerita-cerita dan foto-foto menarik, baik oleh penyelenggara maupun oleh keluarga-keluarga tersebut.
Di Bulan November 2014, akan dilaksanakan pemberian penghargaan bagi 3 keluarga terbaik, 3 sekolah terbaik, dan 3 cerita serta foto terbaik, serta penghargaan-penghargaan kategori khusus lainnya. Penghargaan akan diserahkan oleh Wali Kota Surabaya. Juga akan dilaksanakan serah-terimakan program / strategi lengkap pelaksanaan “From Learning to Living: Kota SCP” dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Kota Surabaya.
Menag Minta Jajaran Kemenag Sulut Perkokoh Kerukunan
Tomohon (Pinmas) —- Menteri Agama Suryadharma Ali meminta jajarannya di Sulawesi Utara, mulai dari Kanwil sampai KUA, semua lembaga pendidikan agama dan keagamaan dari tingkat dasar sampai tinggi untuk pro aktif dalam memperkokoh kerukunan antar umat beragama.
“Jajaran Kemenag di Bumi Nyiur Melambai ini, harus pro aktif dalam memperkokoh kerukunan antaru mat beragama. Alhamdulilah, Provinsi Sulut, hingga saat ini, tidak pernah terjadi konflik atas namaagama” terang Menag ketika memberikan arahan kepada pegawai Kementerian Agama Sulawesi Utara (Sulut), Manado, Senin (24/03).
Hadir dalam acara tersebut Wagub Sulut, Kakanwil Kemenag Sulut, Ketua STAIN Manado, Ketua STAKN Manado, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Budha, dan Sesditjen Bimas Islam.
Dikatakan Menag bahwa konsentrasi Kementerian Agama dalam 4 bulan ke depan adalah melanjutkan program pengukuhan kerukanan antarumat beragama di Indonesia.
“Misi utama saya selaku Menag adalah melanjutkan dialog antarumat beragama, gerak jalan kerukunan, dan kampanye peningkatan penggunaan produk halal,” tegas Menag.
“Dialog ditujukan untuk memperkokoh hubungan para tokoh lintas agama. Gerak jalan kerukunan untukmempererat persaudaraan antara umat beragama. Kampanye Produk halal untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia,” tambah Menag.
Menag mengatakan bahwa kampanye kerukunan mendapat dukungan penuh dari para Ditjen Bimas, karena sangat efektif untuk memperkokoh kerukunan dan mampu menghambat konflik antarumat beragama.
Menag juga memuji para tokoh dan umat di Sulut yang melihat kerukunan bukan lagi sekedarperintah agama, namun telah membudaya dalam kehidupan sehari-hari. “Ke depan, jika Indonesia ingan lebih baik, maka tidak bisa tidak, kerukunan yang berbasis kesadaran tinggi kita, akan menjadi modal besar dan menentukan. Semua tak bisa lepas dari sumbangan para tokoh dan masyarakat lintas agama,” tandas Menag.
Senada dengan Menag, Wagub Sulut Djauhari Kansil menyatakan, bahwa kehidupan yang rukun dan damai antarumat beragama di Provinsi Sulut, merupakan modal dasar untuk membangun Bumi Nyiur Melambai. (G-penk/mkd/mkd)
Sumber: www.kemenag.go.id
“Jajaran Kemenag di Bumi Nyiur Melambai ini, harus pro aktif dalam memperkokoh kerukunan antaru mat beragama. Alhamdulilah, Provinsi Sulut, hingga saat ini, tidak pernah terjadi konflik atas namaagama” terang Menag ketika memberikan arahan kepada pegawai Kementerian Agama Sulawesi Utara (Sulut), Manado, Senin (24/03).
Hadir dalam acara tersebut Wagub Sulut, Kakanwil Kemenag Sulut, Ketua STAIN Manado, Ketua STAKN Manado, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Budha, dan Sesditjen Bimas Islam.
Dikatakan Menag bahwa konsentrasi Kementerian Agama dalam 4 bulan ke depan adalah melanjutkan program pengukuhan kerukanan antarumat beragama di Indonesia.
“Misi utama saya selaku Menag adalah melanjutkan dialog antarumat beragama, gerak jalan kerukunan, dan kampanye peningkatan penggunaan produk halal,” tegas Menag.
“Dialog ditujukan untuk memperkokoh hubungan para tokoh lintas agama. Gerak jalan kerukunan untukmempererat persaudaraan antara umat beragama. Kampanye Produk halal untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia,” tambah Menag.
Menag mengatakan bahwa kampanye kerukunan mendapat dukungan penuh dari para Ditjen Bimas, karena sangat efektif untuk memperkokoh kerukunan dan mampu menghambat konflik antarumat beragama.
Menag juga memuji para tokoh dan umat di Sulut yang melihat kerukunan bukan lagi sekedarperintah agama, namun telah membudaya dalam kehidupan sehari-hari. “Ke depan, jika Indonesia ingan lebih baik, maka tidak bisa tidak, kerukunan yang berbasis kesadaran tinggi kita, akan menjadi modal besar dan menentukan. Semua tak bisa lepas dari sumbangan para tokoh dan masyarakat lintas agama,” tandas Menag.
Senada dengan Menag, Wagub Sulut Djauhari Kansil menyatakan, bahwa kehidupan yang rukun dan damai antarumat beragama di Provinsi Sulut, merupakan modal dasar untuk membangun Bumi Nyiur Melambai. (G-penk/mkd/mkd)
Sumber: www.kemenag.go.id
Masalah Rawon Setan, Menpora dan Pihak Rumah Makan Sudah Saling Minta Maaf
Ibu Lusi dan Ibu Sumari,pemilik Rawon Setan Surabaya memberi keterangan kepada wartawan di Surabaya hari Minggu (24/3) malam.(foto: muchlis/kemenpora.go.id)
Kepada para wartawan, Lusi perwakilan dari pihak rumah makan Rawon Setan mengatakan bahwa kejadian ini memang murni salah komunikasi. Dia menceritakan ketika rombongan Menpora sudah meninggalkan lokasi makan, selang beberapa menit kemudian ada pihak dari Kadispora Jatim yakni Sugeng yang kembali ke lokasi untuk menyelesaikan masalah pembayaran tersebut. Hanya pada selang beberapa menit sebelumnya, salah satu karyawan di rumah makan tersebut sudah menceritakan kronologis tersebut kepada Radio Suara Surabaya.
"Kami dari pihak rumah makan Rawon Setan meminta maaf atas kejadian tadi siang yang dialami oleh bapak Menpora Roy Suryo. Sebenarnya masalah ini hanya terjadi miss komunikasi antara pihak kami dan pihak dispora Jatim atau protokol Menpora. Dan kami mengakui jika memang sebelumnya ada kalimat sudah beres dari karyawan kami. Atas kejadian ini sekali lagi pihak kami meminta maaf," kata Lusi.
Sementara Roy Suryo meminta maaf kepada publik, atas insiden rawon setan yang diberitakan kelupaan membayar saat berkunjung di Surabaya. Dirinya mengaku kaget, setelah mengetahui nasi rawon yang dimakannya saat melawat tersebut, tak langsung dibayar.
"Terus terang, saya sangat kaget. Karena tidak seharusnya ada hal-hal seperti ini. Suasana ketika makan, sangat normal. Bahkan, sebelum pulang, saya sempat pamit, dan semua mendengar, dijawab sampun, sampun, beres. Jadi, kalau ada info seperti itu, saya justru berterimakasih. Karena mungkin, ada miss dari level protokol yang tadi mengantar, termasuk dari staf Dispora Surabaya yang mengajak," tuturnya.
Meski begitu, Roy tetap meminta maaf kepada pemilik warung maupun khalayak atas adanya insiden tersebut."Sekali lagi, meski saya sama sekali tidak menyangka kejadian tersebut, karena saya hanya diajak makan, tapi maaf atas insiden tersebut," tandasnya. (amr)
Sumber: www.kemenpora.go.id
Bahaya Electronic Cigarettes
Electronic Cigarettes (ECs) atau Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) adalah alat yang berfungsi untuk mengubah zat-zat kimia menjadi uap dan mengalirkannya ke paru-paru, di mana zat kimia tersebut, merupakan campuran zat seperti nikotin dan propylene glicol.
Produk-produk ECs belum diatur ataupun dimonitor sehingga kandungan zat tiap merek sangat bervariasi. Baik dari jenis maupun kadar dari tiap-tiap jenis zat, belum diketahui isi sebenarnya, tutur Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE, melalui surat elektroniknya kepada Pusat Komunikasi Publik Kemenkes (10/3).
ECs/ENDS dikenalkan pertama kali di Cina pada tahun 2003, dan didistribusikan semakin mendunia, terutama melalui internet. Alat ECs/ ENDS terdiri dari komponen penguap, baterai isi ulang, pengatur elektronik, dan wadah cairan yang akan diuapkan. Sampai saat ini keamanan ENDS belum terbukti secara ilmiah, karena dalam produk ini disinyalir mengandung zat-zat berbahaya seperti nikotin dan konsentrasi tinggi propylene glycol, yaitu zat penyebab iritasi jika dihirup. Berdasarkan tes oleh Food and Drug Administration (FDA), beberapa produk juga mengandung diethylene glycol, yang merupakan zat kimia yang digunakan untuk meracuni.
Selain itu, German Cancer Research Center juga menemukan zat-zat beracun lainnya yang terkandung dalam cairan ECs/ENDS antara lain, zat beracun terhadap sel tubuh dengan kadar menengah hingga tinggi dari zat pemberi rasa/flavor; nitrosamin; logam beracun seperti cadmium, nikel dan timbal; Carbonyls (formaldehyde, acetaldehyde dan acrolein) yang juga bersifat karsinogenik; komponen organik yang mudah menguap dan rusak di suhu ruang, seperti toluene, p-xylene, dan m-xylene; serta keberadaan kandungan zat aktif yang sangat bervariasi baik jenis maupun kadarnya.
Seperti rokok konvensional pada umumnya, ECs/ ENDS juga dapat menyebabkan kecanduan (adiksi). Alat ini sebenarnya adalah cara baru untuk memasukkan nikotin ke dalam tubuh, ujar Prof. Tjandra.
Nikotin memiliki efek buruk terhadap tubuh manusia, seperti, meningkatkan adrenalin, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan denyut nadi. Bahkan, pernah terjadi kasus kematian anak akibat keracunan akut nikotin.
Sebenarnya, produsen ECs/ENDS sendiri sudah memberikan peringatan kepada konsumen dengan menuliskan kalimat sebagai berikut, Bagi mereka dengan paru-paru yang terganggu, uap yang dihasilkan ECs/ENDS dapat menimbulkan serangan asthma, sesak napas & batuk. Jangan gunakan produk ini jika mengalami keadaan di atas. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa produk tersebut berbahaya bagi sistem pernapasan.
Prof. Tjandra mengingatkan masyarakat bahwa ECs/ENDS memberikan illusive safety berupa rasa aman yang palsu kepada konsumennya. Konsumen menganggap ENDS tidak menghasilkan asap seperti rokok konvensional pada umumnya, ehingga ENDS dianggap lebih aman dibandingkan rokok konvensional.
Walaupun ECs/ENDS tidak mengeluarkan asap bukan berarti produk ini tidak berbahaya untuk orang lain, efek terhadap orang lain (second hand smoke) tetap ada mengingat penggunaan ENDS menghasilkan emisi partikel halus nikotin dan zat-zat berbahaya lain ke udara di ruang tertutup, tandas Prof Tjandra.
Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Prof. dr. Tjandra mengungkapkan bahwa saat ini beberapa negara, termasuk Indonesia, terus mengkaji produk ini, untuk kemudian menentukan kebijakan yang diperlukan.
Sumber: www.depkes.go.id
Langganan:
Komentar (Atom)
