Menag: Pengetahun Agama Benteng dari Bahaya Radikalisme

Pesantren adalah lembaga pendidikan agama yang selalu menebarkan kedamaian dan akhlakul karimah dalam bingkai rahmatan lil alamin. Dengan penguasan ilmu keislaman yang memadai dan komprehensif, para santri pesantren dapat menjadi benteng pertahanan atas bahaya radikalisme dan terorisme.

Pesan ini disampaikan Menag Lukman Hakim Saifuddin  saat memberikan sambutan  sekaligus membuka Jambore Nasional Santri Pondok Pesantren Muhammadiyah di Bumi Perkemahan Cakra Pahlawasri, Karanganyar, Jumat (26/02).

Hadir dalam kesempatan ini, Asisten Gubernur Jawa Tengah Bidang Kesra, Kakanwil Kemenag Provinsi Jateng Ahmadi, Bupati Karanganyar Yuliatmono, Pengurus Wiliayah Muhammadiyah, Pemgurus Ittihadul Ma’ahid al-Muhammadiyah (ITMAM),  Kankemenag Karanganyar, para Penyuluh Agama, serta santri pondok pesantren Muhammadiyah.

“Temuan penelitian Badan Litbang Kementerian Agama Tahun 2010, ada hubungan yang signifikan antara penguasaan ilmu keagamaan dengan penghindaran tindakan kekerasan atas nama agama,” terang Menag.
“Semakin mendalam pengetahuan keagamaan seseorang, maka ia semakin menghindar untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama agama,” tembahnya.

Menag Lukman menolak penilaian bahwa pesantren sebagai sarang teroris dan radikalisasi agama. Menurutnya, penilaian seperti itu tidak didasarkan pada fakta yang meyakinkan dan dikeluarkan oleh orang-orang yang belum memahami pesantren secara utuh. “Kalau ada yang mengaku pesantren tapi mengusung paham radikal, itu bukan pesantren, tapi organisasi mirip pesantren,” jelasnya.

Menag menegaskan bahwa hampir tidak ada orang yang menafikan peran pesantren dan kontribusi besar santri dalam lintasan sejarah bangsa dan negara. Para santri bahkan telah banyak mewakafkan hidupnya untuk mewujudkan kejayaan bangsa, sejak zaman kolonialisme, kemerdekaan, dan hingga sekarang.

Di zaman kemerdekaan, lanjut Menag, santri dengan komando para kyai berani tampil di depan melawan penjajahan dan kezaliman. Di era kemerdekaan, konstruksi negara banyak diwarnai pikiran KH Wahid Hasyim dari santri NU dan Ki Bagus Hadikusumo dari santri Muhammadiyah. Sekarang, banyak tokoh santri pesantren yang menjadi pemimpin negeri, baik di eksekutif, legislatif, dan bidang lainnya.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Rusun Perumnas Akan Direvitalisasi Menjadi Belasan Lantai

Perum Perumnas yang kembali ditunjuk menjadi penyedia hunian murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) langsung bergerak. Selain membangun rumah sederhana tapak Perumnas juga akan membangun rumah susun (rusun). Menurut Direktur Utama Perumnas, Himawan Arief Sugoto,  mulai tahun ini pihaknya akan lebih banyak membangun rusun karena harga tanah kian mahal.

“Tahun 2015 kami berhasil membangun 16 ribu unit rumah murah, tahun in targetnya membangun 25 ribu unit dengan rincian 15 ribu unit rusun dan 10 ribu landed house (rumah sederhana tapak),” ujar Himawan kepada housing-estate.com saat groundbreaking rusun Grand Sentraland di Karawang, Jawa Barat, pekan ini.

Untuk mengembangkan hunian sebanyak itu Perumnas akan menggandeng BUMN-BUMD yang memiliki lahan untuk dikembangkan bersama. Ia juga mengajak kerjasama pemerintah daerah yang mau membangun hunian di daerahnya. Selain membangun hunian baru Perumnas juga akan merevitalisasi rusun lama miliknya yang tersebar di sejumlah daerah. Rusun yang sekarang tingginya empat lantai akan ditingkatkan menjadi belasan hingga puluhan lantai sehingga akan menampung lebih banyak warga.

Untuk mendukung misi sebagai penyedia hunian murah pemerintah akhir 2015 lalu sudah memberi dana kepada Perumnas sebesar Rp1 triliun sebagai penyertaan modal negara (PM). Himawan menegaskan Perumnas dari dulu sampai sekarang tetap konsisten di jalur pengembangan hunian murah. Properti komersial yang dikembangkan hanya 20 persen bekerjasama dengan swasta dengan maksud mengatur cash flow. Ia mengklaim setiap tahun mengembangkan area seluas 200 ha.  Karena itu Perumnas setiap tahun berusaha untuk berbelanja lahan seluas 300 ha sehingga tetap berkelanjutan.

sumber: www.bumn.go.id

Read More

Pengawasan serta Koordinasi Terhadap TKI Luar Negeri Perlu Diperbaiki

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani mengatakan perlu perbaikan dalam sistem pengawasan dan koordinasi dari Kementerian Luar Negeri dan pihak terkait terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri.

Demikian dikatakannya usai RDP Komisi IX DPR dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham dan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (25/02/2016).

“Banyak TKI kita yang datang ke negara tujuan, tidak dijemput oleh perwakilan dari Indonesia, malahan mereka dijemput langsung oleh majikannya, supir, atau orang suruhan,” jelas Irma.

Irma menambahkan, jika tidak dijemput oleh perwakilan Indonesia dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, “Banyak kejadian setelah mereka dijemput, bukan oleh perwakilan Indonesia, mereka ada yang diperkosa terlebih dahulu, baru dibawa pulang kerumah majikannya, oleh karena itu, banyak hal yang bisa terjadi disana, dan menurut saya itu harus segera di benahi,” jelas Irma.

Masih kata Irma, selama ini memang benar terjadi tumpang tindih dalam hal pengawasan ini, “Sebetulnya harus diserahkan kepada siapa sih, pihak yang berwewenang melakukan pegawasan ini?,” tanyanya.

Untuk Kemenlu sendiri, menurut Irma, mempunyai pekerjaan yang seharusnya menjalankan tanggung jawab yang dilakukan secara maksimal, “Makanya tadi dalam rapat, saya tanya prosedur koordinasi antara Kemenlu, BNP2TKI, PPTKIS dan Agensi dinegara perwakilan tujuan TKI itu seperti apa, saya melihat selama ini koordinasi itu tidak ada,” tegasnya.

Sementara itu, di sisi keimigrasian sendiri, ungkap Irma, banyak segelintir oknum-oknum yang justru melakukan pemerasan, “Oknum-oknum dibawah itu, justru bukannya mempermudah TKI, tapi justru malah memeras. Terutama, ketika menjelang lebaran, TKI ketakutan kalau ingin pulang ke Indonesia, mereka ditakut-takuti oleh oknum imigrasi, jika tidak kembali tepat waktu akan diberi sanksi bahkan di PHK," papar Irma.

Ironisnya lagi, “Belum lagi kalau telat naik pesawat tiketnya hangus dan mereka harus bayar sebesar lima ratus ribu, satu juta bahkan sampai dua juta. Karena takut dan ketidaktahuannya, akhirnya mereka rela membayar oknum-oknum itu agar tidak pecat,” terang politisi dari Fraksi Nasdem ini.

Kenapa hal itu bisa terjadi, tanya Irma, karena banyak TKI yang tidak mengerti hukum, apakah yang disangkakan kepada mereka itu betul-betul suatu kesalahan.

“Nah ini juga kan banyak sekali yang terjadi, dia tidak tahu apakah ini benar merupakan satu kesalahan atau bukan sehingga jika ditakut-takuti mereka terpaksa bayar,” ujar politisi asal dapil Sumsel II itu.

Lebih lanjut, dirinya berharap permasalahan tersebut perlu dilakukan pengawasan oleh keimigrasian, “Harus dikontrol, diselesaikan, ditindak, karena sampai saat ini tidak pernah beres.

sumber: www.dpr.go.id

Read More

Komisi X Tinjau Cagar Budaya Masjid Menara Kudus

Komisi X DPR mengunjungi langsung Cagar Budaya Masjid Menara Kudus yang menjadi kebanggaan umat Islam Nusantara. Kunjungan ke lokasi wisata religi seperti ini terasa nyaman. Ibadah pun menjadi lebih baik.

Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya (F-PD) ke Kudus, Jawa Tengah baru-baru ini, didampingi Wakil Ketua Komisi X Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS), dan Anggota Komisi X Dadang Rusdiana (F-Hanura) mengunjungi destinasi wisata religi ini, usai menggelar pertemuan dengan para rektor PTN dan BEM se-Jawa Tengah.

Dalam pertemuan tersebut hadir Rektor UNDIP Yos Johan Utama, Rektor UNNES Fathur Rokhman, Direktur Polimarin Sri Tutie Rahayu, PTS di wilayah Semarang. Rombongan juga menyempatkan ziarah ke makam Kanjeng Sunan Kudus.

“Alhamdulillah, saya, Abdul Kharis Almasyhari, dan Dadang Rusdiana dapat berkesempatan shalat Ashar berjama’ah di Masjid Menara Kudus. Masjid ini menggunakan arsitektur bernuansa Hindu pada beberapa bagiannya. Karena saat masjid ini dibangun, di wilayah tersebut masih banyak pemeluk agama Hindu,” ungkap Riefky panggilan akrabnya kepada Media Cetak dan Media Sosial DPR RI.

Riefky menuturkan bahwa komplek Masjid Menara Kudus ini adalah salah satu cagar budaya yang menjadi kebanggaan umat muslim, khususnya di Jawa bahkan tidak hanya di Jawa tapi juga dunia. Di sisi lain, lanjutnya, ini terkait juga dengan wisata religi yang sekarang juga sudah menjadi program prioritas di Kementerian Pariwisata dimana wisatawan-wisatawan yang berwisata mendapatkan fasilitas yang lebih nyaman sehingga ibadahnya bisa lebih baik.

“Tadi kita sudah melihat bagian belakang masjid terdapat makam Kanjeng Sunan Kudus, salah seorang Wali Songgo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Pada area yang sama juga terdapat makam murid-murid beliau, makam para pangeran, dan para kerabat beliau lainnya,” jelasnya.  

Lebih jauh Riefky menjelaskan bahwa ada aspirasi yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Masjid Menara Kudus dan Makam Kanjeng Sunan Kudus menyampaikan bahwa perlu adanya perhatian untuk menjaga dan melestarikan dalam merawat komplek cagar budaya ini. “Jelas nanti akan kita sampaikan dan kita teruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” pungkasnya.

Sementara Ketua Yayasan Masjid Menara Kudus dan Makam Kanjeng Sunan Kudus, Nazib Hasan menyampaikan bahwa tata ruang sekitar masjid nampak amburadul. Karena terletak di pusat kota Kudus, hanya lima menit dari alun-alun kota Kudus. Masjid ini dikepung oleh perumahan penduduk yang cukup padat, sehingga mengurangi keindahan komplek bangunan Masjid Menara Kudus ini yang sekarang masuk sebagai salah satu cagar budaya.

Selain itu, lanjutnya, banyak pengemis yang berada disekitar masjid yang juga dapat mengganggu para pengunjung yang datang. “Agar terus terjaga kelestariannya, penataan ruang sekitar masjid harus diperbaiki kembali untuk mempertahankan kesan indah dan unik Masjid Menara Kudus ini.

sumber: www.dpr.go.id

Read More