usaha berhasil

Kamis, 12 Desember 2013

Bangun Daerah Tertinggal, Kementerian PDT Kucurkan Dana Rp8 T


PDF Print E-mail
12 Desember 2013
Bangun Daerah Tertinggal, Kementerian PDT Kucurkan Dana Rp8 TFiqhislam.com - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menyiapkan dana Rp8 triliun digelontorkan tiap tahunnya bagi infrastruktur di daerah tertinggal.

Menteri PDT, Helmi Faishal Zaini menyatakan, langkah ini dilakukan untuk memperbaiki dan mendorong kegiatan saranan dan prasarana pada seluruh daerah tertinggal.

"Untuk infrastruktur daerah tiap tahunnya kami akan gelontorkan dana sebesar Rp8 triliun agar daerah semua aksesnya terbangun," katanya dalam seminar "Strategi dan Kebijakan Inovatif Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal

Untuk mendukung realisasi pembangunan infrastruktur, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berpengalaman di sektor infrastruktur.

Helmi memaparkan, dirinya juga sering melakukan blusukan ke daerah-daerah untuk melihat tempat mana saja yang diberdayakan agar dapat dikembangkan.

Meski demikian ia mengharapkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk memperhatikan daerahnya, tanpa perlu menunggu arahan atau kucuran bantuan dari pemerintah pusat.

"Saya mengharapkan Pemda juga mandiri dan mau mengembangkan potensi daerah. Dengan demikian pembangunan daerah itu sendiri berjalan optimal," ucapnya. [yy/inilah.com]

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA