POLRES KOTA BEKASI KEKURANGAN PERSONAL, LAPORAN KASUS TIDAK DIPROSES

Bekasi, 20 Januari 2014 (SK)

Polres Kota Bekasi kekurangan personal dalam memproses kasus yang dilaporkan warga di Polres.

Menurut Wakasat Reserse Kriminal Ajun Komisaris Polisi Dedy Iskandar, SH kasus yang dilaporkan di Polres tidak tertangani oleh Penyidik Polres dan langsung dilimpahkan ke Polsek-Polsek.

Apakah benar demikian?

Setelah wartawan "Seputar Kabinet" berkunjung ke Polres Kota Bekasi, menelusuri beberapa ruangan penyidikan, ternyata disana beberapa ruangan terlihat kosong dan petugas penyidik kebanyakan main game dan asik memainkan HP. Ketika wartawan menanyakan kenapa ada pelimpahan kasus tersebut sementara mereka non job? jawabannya, kami turut perintah atasan, itu bukan wewenang kami, kami disini hanya menyidik, silahkan langsung ke pimpinan atau ke Polsek Bekasi Selatan tempat pelimpahan kasus tersebut untuk mendapatkan informasi akurat!"...mantaaf...

Situasi seperti ini semakin menyudutkan POLRI yang tidak mampu berkoordinasi dengan baik ketingkat sektor dan pos-pos pelayanan yang telah menghabiskan anggaran (APBN) yang cukup besar.

Perlu disimak juga bahwa keluhan masyarakat kota Bekasi yang melapor di Polres kota Bekasi menuturkan bahwa laporan mereka ditelantarkan (tidak diproses) bilamana tidak memberikan uang proses. Hal ini memang sudah lumrah di Kepolisian dan tidak menjadi beban moral lagi bagi oknum terkait. Mayoritas anggota melakukan budaya bawah tangan/setor-setoran yang semakin memperburuk kinerja Polri sebagai lembaga negara (hukum) yang paling dasar.

Masyarakat kota Bekasi sangat merindukan Polisi yang menjungjung tinggi "Sumpah dan Janji POLRI" dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, tatkala kota ini sedang berkembang pesat. Jadilah polisi profesional, salah satu caranya jangan masuk polisi dengan beban, susah kembali modalnya. hehehee (rm)

Read More

Diperlukan Penguatan Kelembagaan Untuk Perlindungan Perempuan dan Anak

Jumat  siang (10/01), Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri), Komjen Pol Oegroseno, berkunjung ke kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) di kawasan Budi Kemulyaan – Jakarta Pusat. Pada kunjungannya kali ini  Wakapolri bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA), untuk membahas penanganan terhadap ragam kasus yang selama ini melingkupi kehidupan perempuan dan anak, agar mendapatkan perhatian yang lebih khusus. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap tindak kekerasan. Tahun 2013 yang lalu, ragam kasus yang melibatkan kaum perempuan dan anak sebagai korban, berkembang secara signifikan dan mendesak untuk dituntaskan. Mulai dari kasus kekerasan, trafficking, pelecehan seksual, eksploitasi anak dan perempuan, hingga kasus anak berhadapan dengan hukum. Masing-masing kasus membutuhkan perhatian khusus agar penanganan yang diberikan pun tepat sasaran. Untuk itulah pertemuan antara Menteri PP&PA dengan Wakapolri, yang mengawali tahun 2014 ini diharapkan mampu menjawab seluruh keresahan di tahun 2013 yang lalu. Seperti yang diketahui bersama, bulan Agustus 2011 silam, Menteri PP&PA dan Kapolri telah menandatangani MoU tentang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak. MoU ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada terkait dengan penegakan hukum pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini juga merupakan langkah awal untuk mengembangkan mekanisme dan sistem perencanaan dan penganggaran yang baru dengan memakai perspektif gender dan lebih peduli anak. “Saya harap untuk ke depannya, akan ada lebih banyak lagi ide-ide kreatif dan inovatif untuk mengatasi berbagai permasalahan perempuan dan anak. Inovasi ini tentunya diharapkan dapat berujung pada penanganan kasus yang lebih responsif akan hak-hak perempuan dan anak”, tutur Menteri PP&PA. Selain itu, ragam kasus yang muncul di tahun 2013 tentunya selaras dengan dibentuknya unit pelayanan terpadu yang tersebar di berbagai instansi terkait. Sejauh ini tercatat adanya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di 500 Mapolres, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 27 Provinsi dan 197 Kabupaten/Kota, serta 123 lembaga layanan korban kekerasan berbasis rumah sakit. “Saya berharap, seluruh unit layanan tersebut dapat memaksimalkan fungsinya di tahun 2014 ini agar kualitas pelayanan pun lebih meningkat. Semoga unit layanan ini, khususnya UPPA, dapat lebih berperan untuk menjadi garda terdepan dalam melayani dan melindungi kaum perempuan dan anak”, tambah Menteri PP&PA. Adapun harapan Menteri PP&PA kepada Kepolisian RI dirangkum dalam beberapa poin, yang diantaranya adalah: • Mengefektifkan MoU antara Menteri PP&PA dan Kapolri tentang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak • Memasukkan materi gender, perlindungan perempuan dan anak dalam diklat kepolisian secara berjenjang • Meningkatkan pemahaman dan mengintegrasikan perspektif gender para pengambil keputusan dan aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya masing-masing • Meningkatkan peran UPPA dengan tetap tersedianya Ruang Pelayanan Khusus. Pada daerah tertentu yang rawan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bisa dibentuk sampai tingkat Polsek. • Menambahkan jumlah Polwan dalam pelaksana UPPA, terutama yang telah mengikuti kejuruan • Meningkatkan kualitas SDM pelaksana UPPA (bila kekurangan Polwan, bisa melatih Polisi Pria) mengingat makin banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apalagi dengan adanya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 105 ayat (1)a yuncto pasal 1 angka 8 tentang Penyidik Anak • Meningkatkan koordinasi dan persamaan persepsi antar aparat penegak hukum dan K/L terkait penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan pendekatan keadilan restoratif dan diversi demi kepentingan terbaik anak yang akan diberlakukan pada Juli 2014 • Persiapan Penanganan ABH menyongsong berlakunya UU SPPA pada 31 Juli 2014. Persiapan ini dilakukan dengan sosialisasi sampai ke Polsek karena penanganan pertama pelaporan masyarakat dilakukan oleh Polsek setempat • Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya perempuan dan anak, terutama dari sisi penegakan hukum bagi para trafiker • Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan TPPO • Agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, Polri dapat menerbitkan Peraturan Pelaksanaan (Juklak-Juknis) tentang Mekanisme Pengajuan Restitusi untuk UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (PTPPO) • Memanfaatkan wadah Forum Anak Nasional (FAN) untuk sosialisasi bahaya narkoba, pornografi, perdagangan orang dan menjadikan FAN sebagai sahabat polisi dalam menghadapi ancaman yang membahayakan anak. • Kemungkinan merevisi UU Lalu Lintas yang disesuaikan dengan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terkait dengan usia seseorang untuk mendapatkan SIM. (ans) Sumber : Kemen PP dan PA

Read More

Indonesia Bisa Jadi Basis Produksi Toyota

JAKARTA - Indonesia berpeluang menarik investasi Toyota Motor Corp yang saat ini meninjau ulang rencana investasinya di Thailand. Rencana tersebut disampaikan seiring dengan pertumbuhan industri pendukung dan ketersediaan sumber daya manusia tenaga terampil serta akses pasar yang cukup besar di Indonesia dibandingkan Thailand.

"Peluang Indonesia untuk menjadi basis produksi cukup besar karena industri komponen otomotif di dalam negeri saat ini telah mencapai 1.500 pabrik dan memiliki sumber daya manusia di bidang engineering yang cukup terampil," kata Budi Dharmadi, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian kepada IFT, Selasa.

Peluang Indonesia untuk menarik investasi Toyota menguat setelah prinsipal asal Jepang itu meninjau ulang investasi senilai 20 miliar baht atau sekitar US$ 609 juta di Thailand atau bahkan memangkas produksi kendaraan di negara tersebut seiring dengan kisruh politik sejak dua bulan lalu.

Toyota merupakan manufaktur kendaraan terbesar di Thailand, dengan kapasitas produksi 800 ribu unit mobil per tahun. Perseroan juga diketahui berencana meningkatkan kapasitasnya hingga 200 ribu unit mobil dalam tiga atau empat tahun ke depan. Namun, gejolak politik yang dipicu gelombang demonstrasi antipemerintah dalam dua bulan terakhir menyebabkan rencana Toyota tersebut menjadi tidak pasti.

"Investasi baru kami di Thailand mungkin tidak akan pernah terjadi jika krisis politik saat ini terus berlangsung," ujar Kyoichi Tanada, Presiden Toyota di Thailand saat konferensi pers di Bangkok.

Menurut Tanada, ketidakstabilan politik di suatu negara bisa menyebabkan investor asing mencari peluang investasi di negara lain. Untuk investor asing baru, situasi politik ini bisa memaksa mereka mencari peluang di negara lain. "Bagi yang sudah berinvestasi seperti Toyota, kami tidak akan meninggalkan (Thailand), namun apakah akan menambah investasi atau tidak, kami tak begitu yakin," ujar Tanada seperti dikutip Reuters.

Thailand merupakan pasar kendaraan roda empat terbesar di Asia Tenggara dan menjadi basis produksi regional sejumlah produsen otomotif besar seperti Honda Motor Co dan Ford Motor Co.

Made Dana Tangkas, Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, mengatakan belum mengetahui rencana Toyota Motor Corp mengkaji ulang investasinya di Thailand, maupun memindahkan investasinya ke negara lain seperti Indonesia. "Kami belum dengar informasinya lebih detail mengenai rencana itu," kata Made kepada IFT. Menurut dia, kalaupun Toyota berencana memindahkan investasinya di suatu negara, perseroan sebelumnya pasti telah memiliki rencana jangka panjang dan menengah.

Industri Komponen

Peluang Indonesia menarik investasi tambahan dari Toyota cukup terbuka, apalagi melihat kesiapan industri komponen. Budi Dharmadi menjelaskan hingga akhir 2013 sudah ada sekitar 1.500 industri komponen di Indonesia. Setiap tahun terdapat sekitar 100 industri komponen baru yang masuk seiring dengan realisasi investasi sektor otomotif. Sedangkan tahun ini, terdapat tambahan sekitar 20-30 industri komponen baru dengan total investasi senilai US$ 1,5 miliar.

"Tahun ini ada tambahan 20-30 industri komponen dengan rata-rata investasi senilai US$ 50 juta per industri," kata Budi.

Realisasi investasi yang masuk ke industri otomotif nasional sepanjang 2012-2013 diperkirakan lebih dari Rp 10 triliun. MS Hidayat, Menteri Perindustrian, mengatakan komitmen investasi tersebut antara lain berasal dari produsen kendaraan maupun komponen kendaraan sebagai mata rantai pemasok industri otomotif.

Sementara berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jepang menempati urutan pertama sebagai negara dengan nilai investasi terbesar sepanjang 2013 sebesar US$ 4,7 miliar. Mahendra Siregar, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengatakan mayoritas investasi yang dialokasikan Jepang sepanjang tahun lalu mayoritas berasal dari aktivitas perluasan investasi di sektor otomotif.

Dia memperkirakan investasi Jepang di sektor otomotif berpotensi terus berkembang di Indonesia pada tahun ini, sejalan dengan pekembangan industri otomotif serta tingginya kebutuhan kendaraan untuk mobilitas penduduk. "Jepang juga kerap memuji Indonesia karena pertumbuhan kelas menengah, sehingga menjadikan mereka terus berminat investasi," kata dia.

Toyota Motor Corporation pada pertengahan tahun lalu merealisasikan investasi pembangunan pabrik perakitan kendaraan (complete knock-down/CKD) di Karawang, Jawa Barat. Pabrik kedua yang akan beroperasi di bawah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) tersebut menyerap investasi sebesar Rp 3,3 triliun, berkontribusi 25% dari total komitmen investasi Toyota Motor Corp di Indonesia.

Toyota Group menyatakan komitmen investasi di Indonesia Rp 13 triliun hingga 2017. Nilai tersebut merupakan bagian dari rencana investasi jangka panjang perseroan yang mencapai Rp 26 triliun di Indonesia.

Takahiro Iwase, Senior Managing Officer Toyota Motor Corporation, mengatakan pasar otomotif Indonesia masih dipandang menarik oleh prinsipal. Dengan pencapaian penjualan mobil nasional 2012 sebesar 1,1 juta unit, penjualan Toyota di Indonesia tumbuh konsisten hingga mencapai 400 ribu unit.

Sementara dari segi produksi, dia menyatakan Indonesia memiliki arti penting seiring dengan meningkatnya ekspor multi purpose vehicle (MPV) Kijang Innova dan sport utility vehicle (SUV) Toyota Fortuner sebagai hasil produksi pabrik Karawang I hingga 60 ribu unit ke berbagai negara di ASEAN dan Timur tengah. Investasi untuk peningkatan kapasitas produksi diperlukan guna mengantisipasi pertumbuhan Toyota di masa mendatang.

Sumber : Kemenperin/Indonesia Finance Today

Read More

Pemerintah dan Rakyat Indonesia Bangga pada Kontingen ASEAN Paragames

Jakarta:  Pemerintah dan rakyat Indonesia mengapresiasi kontingen Indonesia yang terdiri dari para  lain atlet, pelatih dan official yang berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan menjadi Juara Umum ASEAN Paragames 2014 di Myanmar, kata Menpora Roy Suryo hari Rabu (22/1) siang kepada wartawan di Media Center Kemenpora.

Menpora didampingi Plt.Sesmenpora Alfitra Salamm, Deputi IV Djoko Pekik Irianto dan Tunas Dwiarto menyatakan bangga pada seluruh kontingen yang berhasil meraih Juara Umum ASEAN Paragames 2014 dengan mengumpulkan 99 medali emas, 69 perak dan 49 perunggu. Indonesia menjadi juara umum setelah mengalahkan saingan berat Thailand yang harus puas di posisi kedua dengan 96 emas, 82 perak dan 70 perunggu.

Pada ASEAN  Paragames 2014 Indonesia mengririmkan 150 atlet dengan mengikuti 12 cabang olahraga diantaranya : renang, atletik dan tenis meja. Cabang olahraga renang dan atletik menjadi penyumbang medali terbanyak, dengan masing-masing mendonasikan 36 dan 31 emas. Sementara tenis meja mempersembahkan 16 emas, catur 10 emas, angkat 4 emas, memanah 1 emas dan voli duduk 1 emas.

Dikatakan  Menpora,  besok kontingen akan dibawa ke Istana Negara untuk bertemu Presiden SBY. Pemerintah akan memberikan apresiasi atau bonus kepada para atlet dan pelatih yang berhasil meraih medali pada ASEAN Paragames 2014. “Besok kita bawa mereka ke Istana untuk bertemu bertemu Pak Presiden,  karena mereka telah mengharumkan nama bangsa” Ujar Menpora.

 ASEAN Paragames  merupakan ajang pertandingan multi cabang khusus untuk atlet difabel di kawasan ASEAN, yang merupakan rangkaian tidak terpisah dari SEA Games 2013. Ada 4 multi event di tahun 2014 diantaranya ASEAN School Games, ASIAN Paragames di Korea Selatan, ASIAN Beach Games dan Youth Olympic Games. (rir)

Sumber : Kemenpora

Read More

Menpera : Rusunawa Bantu Mahasiswa Lebih Fokus Belajar

PADANG – Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengungkapkan, pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) yang dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk lebih fokus belajar.  Selain itu, mahasiswa yang tinggal di Rusunawa akan belajar untuk tinggal di hunian vertikal dan lebih menghemat biaya hidup selama di perguruan tinggi. "Hari ini saya resmikan penggunaan Rusunawa Amanah Ampang Kuranji STIKES Dharmasraya. Saya berharap Rusunawa ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa agar mereka lebih fokus dalam belajar selama menuntut ilmu di perguruan tinggi ini,” ujar Menpera Djan Faridz saat meresmikan Rusunawa STIKES Dharmasraya di Sumatera Barat, Senin (20/1) lalu. Menpera, Djan Faridz mengatakan, Rusunawa Ampang Kuranji ini merupakan salah satu  bentuk kepedulian pemerintah pusat khususnya Kemenpera dalam mendorong pembangunan hunian vertikal di seluruh Indonesia. Apalagi saat ini kebutuhan tanah untuk tempat tinggal sangat tinggi sehingga diperlukan alternatif hunian bagi masyarakat luas termasuk mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa Indonesia. Berdasarkan data yang ada, Rusunawa di Kampus STIKES Dharmasraya ini dibangun sebanyak satu twin blok yang terdiri dari tiga lantai dengan kapasitas 48 unit kamar untuk mahasiswa. Sedangkan pembangunan Rusunawa tersebut dilaksakan pada tahun 2013 lalu. “Total anggaran yang dikeluarkan Kemenpera untuk membangun Rusunawa tersebut sebesar Rp 5,6 Milliar” imbuhnya. Terkait dengan pengelolaan Rusunawa tersebut, Menpera Djan Faridz meminta kepada pihak perguruan tinggi untuk membentuk tim pengelola sehingga bangunan vertikal tersebut tidak hanya digunakan untuk asrama mahasiswa baru saja tapi juga dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan untuk mengasah jiwa kewirausahaan sehingga dapat menciptakan lulusan yang memiliki keahlian serta mampu membuka dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Sementara itu, Ketua Yayasan Amanah Ampang Kuranji dari STIKES Dharmasraya, Elviana mengatakan, pihaknya sangat berterimakasih atas hibah Rusunawa dari Kemenpera yang akan diperuntukkan bagi mahasiswa di kampus ini. Dengan diresmikannya Rusunawa tersebut nantinya seluruh mahasiswa yang kuliah di STIKES Dharmasraya ini akan tinggal di asrama. "Saat ini jumlah mahasiswa kami sebanyak 950 orang dan baru mampu diasramakan sekitar 400 mahasiswa. Ke depan seluruh mahasiswa kami akan tinggal di Rusunawa ini sehingga lebih mudah dalam pengawasan selama mereka belajar," katanya. Hal senada juga disampaikan Bupati Dharmasraya Adi Gunawan. Kabupaten yang dipimpinnya saat ini mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebesar Rp 7 Milliar. Penggunaan dana tersebut akan diprioritaskan untuk pembangunan bedah rumah yang tahun ini ditargetkan sebanyak 1.000 unit rumah masyarakat. Saat ini penduduk di Kabupaten Dharmasraya mencapai 200 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 30 persen adalah transmigran, 10 persen pendatang dari Jawa Barat dan Jawa Timur dan sisanya adalah penduduk asli kota ini. "Pertumbuhan di kota ini cukup baik sehingga kami juga memprioritaskan pembangunan di sektor perumahan agar seluruh masyarakat bisa memiliki rumah yang layak huni," ujarnya. Usai meresmikan Rusunawa Amanah Ampang Kuranji STIKES Dharmasraya, Menpera juga menyempatkan diri untuk meninjau secara langsung proyek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya. Melalui program BSPS atau yang lebih dikenal sebagai program bedah rumah, setiap warga mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 7,5 hingga Rp 15 juta tergantung kondisi rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya agar lebih layak huni. "Prioritas warga yang menerima dana BSPS dari Kemenpera adalah mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni. Sedangkan rumah yang akan di bedah untuk ditingkatkan kualitasnya adalah rumah dengan lantai tanah dan atap daun. Saya berharap seluruh warga di Kabupaten Darmasraya bisa tinggal di rumah yang layak huni," harapnya

Sumber : Kemenpera

Read More

RI Usulkan Langkah-Langkah Baru Solusi Damai Kemerdekaan Palestina

​Indonesia kembali menegaskan dukungannya bagi perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan haknya serta mendukung langkah-langkah dunia internasional untuk solusi damai bagi kemerdekaan Palestina dengan ibu kotanya Al-Quds. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tosari Widjaja selaku ketua delegasi RI mewakili pemerintah RI pada pertemuan ke-20 Komite Al-Quds di kota Marrakech (17-18/1).

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mendorong lahirnya ide-ide baru dan segar untuk menghentikan langkah-langkah illegal Israel yang tidak lagi mengindahkan hukum dan resolusi internasional. 

Empat langkah baru diusulkan oleh Pemerintah Indonesia dalam pertemuan tersebut, yaitu: (1) Menugaskan Komite Al-Quds untuk mengkoordinasikan dan menetapkan strategi OKI untuk menghentikan kebijakan Judaization Israel di kota Al-Quds; (2) Memperkuat kerjasama internasional melawan kebijakan Israel terhadap Palestina baik dengan Negara – Negara, organisasi internasional, civil society dan media; (3) Memperkuat dukungan politik dari Negara – Negara dengan membawa isu Al-Quds ke sejumlah forum yang tepat di PBB, seperti dengan menyelenggarakan Sesi Khusus di Majelis Umum PBB atau penyelenggaraan Debat Terbuka di Dewan Keamanan PBB; dan (4) menambah tekanan politik terhadap Israel dengan terus mencegah agar Israel tidak dapat memperoleh dukungan politik, ekonomi dan strategis dari pendudukan ilegalnya di Palestina.

Pertemuan Komite Al-Quds ke-20 dipimpin langsung oleh Raja Maroko Mohamed VI selaku Ketua Komite Al-Quds dengan dihadiri oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas, Sekjen OKI Iyad Amin Madani, serta menteri-menteri luar negeri atau utusan khusus yang mewakili negara-negara anggota Komite Al-Quds seperti Palestina, Jordan, Lebanon, Irak, Iran, Mesir, Arab Saudi, Mauritania, Senegal, Guinea, Niger, Indonesia, Pakistan dan Bangladesh. 

Untuk menggalang dukungan lebih luas dari masyarakat Internasional dan untuk pertama kalinya pula, Pertemuan Komite Al-Quds kali ini mengundang tamu khusus utusan Presiden AS untuk OKI, utusan Sekjen PBB, Sekjen Liga Arab, Uni Eropa serta utusan khusus Perancis, Inggris, Russia, China dan Vatikan.

Dalam pertemuan pararel Board of Executive negara anggota Komite Al-Quds menyetujui bantuan dana sebesar US 30 Juta bagi Bait Mal Al-Quds Agency untuk tahun 2014-2018 yang diperuntukkan bagi proyek-proyek sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kebudayaan dan perbaikan perekonomian rakyat Palestina. 

Guna menggalang bantuan untuk mempertahankan Al-Quds yang terancam oleh pendudukan Israel, Komite Al-Quds dalam Pernyataan Akhirnya juga menyeru seluruh negara-negara anggota OKI untuk melakukan Gerakan Kampanye Donasi Massal. 

(Sumber: KBRI Rabat)/ Kemenlu

Read More

Pertumbuhan Utang Luar Negeri RI Tunjukkan Tren Perlambatan

Jakarta, 22/01/2014 MoF (Fiscal) News - Bank Indonesia (BI) mengumumkan, tren perlambatan pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia masih berlanjut pada November 2013. "ULN  tumbuh sebesar 3,7 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 5,9 persen (yoy)," demikian dilansir BI dalam keterangan resminya pada Selasa (21/1). Moderasi pertumbuhan ULN Indonesia, menurut BI, sejalan dengan perlambatan kegiatan ekonomi domestik.

Posisi ULN Indonesia pada November 2013 tercatat sebesar 260,3 miliar dolar AS atau mencapai 29,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ULN yang melambat terutama dipengaruhi oleh turunnya posisi ULN sektor publik yang pada November 2013 tercatat turun menjadi 123,3 miliar dolar AS, atau tumbuh negatif sebesar 2,7 persen (yoy). Sementara itu, posisi ULN sektor swasta mencapai 137,1 miliar dolar AS, melambat 10,2 persen (yoy) dibanding bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,5 persen yoy.

Berdasarkan jangka waktu, perlambatan pertumbuhan ULN terjadi baik pada ULN jangka panjang maupun ULN jangka pendek. ULN berjangka panjang pada November 2013 tumbuh 3,2 persen (yoy), lebih lambat dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 5,5 persen (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 6,0 (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2013 sebesar 8,3 persen yoy.

Terkait perekonomian Indonesia tahun 2013, BI memperkirakan pertumbuhannya sebesar 5,7 persen, melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2012 yang sebesar 6,2 persen. Hal tersebut berdampak pada melambatnya aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya menurunkan kebutuhan pembiayaan, termasuk melalui utang luar negeri.(ak)

Sumber : KemenKeu

Read More