Kepala Badan Litbanghut: Menjawab Persoalan di Tingkat Tapak (KPH), Wujud Aksiologis Peneliti

---

FORDA (Bogor, 12/05/2014)_Menurut Kepala Badan Litbang Kehutanan, dalam menjalankan penelitiannya, peneliti harus bersifat aksiologis (filsafat ilmu: bagaimana manusia menggunakan ilmunya). Wujud aksiologis di sini mengandung makna bahwa peneliti dalam mengkonstruksikan penelitiannya wajib menjawab persoalan di tingkat tapak.

“Saya menganggap KPH sebagai wujud aksiologis,” kata Kepala Badan Litbang Kehutanan, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc dalam sambutannya saat membuka acara Gelar Iptek (Geltek) Hasil Litbang Kehutanan untuk Mendukung KPH Tahun 2014 di Ballroom IPB International Convention Center, Bogor, Senin (12/05).

Untuk itu, Kepala Badan Litbang Kehutanan yang baru dilantik pada Jumat (09/05) tersebut juga berharap peneliti dapat meningkatkan komunikasi dan tidak soliter. Menurutnya, apabila penelitian dibingkai dengan bagus maka akan menggambarkan apa yang sesungguhnya dihasilkan. Selain itu, perlu keseimbangan antara penelitian dan pengembangan.

“(Pada) Litbang ini yang paling tertinggal adalah bang-nya (pengembangan) bukan lit-nya (penelitian). Kita sangat sibuk dengan lit (penelitian) tapi bang-nya (pengembangan) hanya sedikit sekali,” jelas Kepala Badan.

Lebih lanjut Kepala Badan menyampaikan bahwa dalam pembangunan sektor kehutanan, terutama untuk mendorong KPH mandiri, semua eselon 1 Kementerian Kehutanan harus bersinergi dan berkesinambungan. Ditjen Planologi di depan menarik gerbongnya dan Badan Litbang dengan R&D (Research and Development)nya harus bisa merajut (merangkul) semua eselon 1 Kementerian Kehutanan secara aksi.

“Beri kesempatan Litbang untuk memegang langsung 10-20 KPH dari 90-120 KPH, agar kami dapat mencermati betul bagaimana perjalanan KPH yang kita bangun dengan melibatkan peneliti sejak awal,” harap Kepala Badan.

“Kita di Litbang (akan) membentuk tim khusus mengawal proses, bukan melempar hasil penelitian, baik dari awal sampai dengan 10 tahun ke depan,” jelas Kepala Badan di hadapan 250 peserta yang hadir meliputi pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) seluruh Indonesia, perwakilan Dinas Kehutanan tingkat propinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, profesor riset, peneliti dan perwakilan eselon 1 lingkup Kementerian Kehutanan.

Menurut Kepala Badan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Kehutanan telah dan akan memberikan manfaat yang sangat banyak kepada pembangunan kehutanan  di Indonesia. Oleh karena itu, warga Litbang Kehutanan harus bangga.  

“Teman-teman litbang harus bangga dengan Litbang (kehutanan). Litbang itu mestinya lintas ilmu, trust (meyakinkan) dan membanggakan,” kata Kabadan yang menyadari dalam menjalankan tupoksinya, Badan Litbang Kehutanan pasti banyak menghadapi persoalan, salah satunya adalah citra sulit berkembang.

Untuk itu, Kepala Badan menghimbau professor riset, peneliti dan struktural di jajaran Litbang untuk tidak lagi mencitrakan Litbang seolah-olah sulit berkembang. Menurutnya, Litbang harus mempunyai kebanggaan yang luar biasa.

“Kalau kita tidak mempunyai kebanggaan terhadap litbang, maka banyak kesempatan untuk mundur,” kata Kepala Badan yang bertekad menjadikan Litbang sebagai badan (institusi) yang elit dan membanggakan.

Terkait pengelolaan KPH, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam arahannya, menyambut baik geltek tersebut sebagai wujud dukungan litbang bagi KPH. Dirjen Planologi Kehutanan, Dr. Ir. Bambang Soepijanto, MM berharap event ini menjadi embrio kerjasama berkelanjutan dalam proses pengelolaan hutan di wilayah KPH. "Event ini juga menjadi sarana transfer knowledge antara peneliti dan pengelola KPH di tingkat tapak,” kata Bambang.

Sebelumnya, dalam laporannya, Sekretaris Badan Litbang Kehutanan, Ir. Tri Joko Mulyono, MM, menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan awal dalam memberikan gambaran konkrit paket-paket Iptek yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Kehutanan.

“KPH perlu waktu untuk mencermati paket-paket Iptek yang dibutuhkan oleh KPH dan disesuaikan dengan tipologi untuk tindak lanjut,” kata Sekbadan.

Untuk itu di akhir acara, Sekbadan berharap semua pihak terkait lebih fokus dan serius untuk menindaklanjuti pertemuan ini. “Ke depannya akan dilakukan Altek (alih teknologi) untuk lebih memahami substansinya,” kata Sekbadan.

Geltek Hasil Litbang Kehutanan yang bertujuan untuk memberi dukungan penuh terhadap pengelolaan KPH ini terselenggara atas hasil kerjasama Badan Litbang Kehutanan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Forests and Climate Change Programme_Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (FORCLIME-GIZ).

Penulis: Tri Hastuti S. Editor: Priyo Kusumedi & Risda Hutagalung

Sumber: http://www.dephut.go.id

Read More

Menteri Pertanian Buka Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian 2014

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) kembali digelar. Tema tahun 2014 adalah Pembangunan Bio-industri Pertanian untuk Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Hal ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015  yaitu Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang berkeadilan. Dalam sambutannya, Mentan mengatakan bahwa Musrenbangtannas 2014 ini memiliki nilai strategis mengingat kita berada pada transisi RPJMN 2010-2014 menuju RPJMN 2015-2019. Dengan demikian, rencana pembangunan tahun 2015 yang kita bahas pada Musrenbangtannas ini harus mampu meletakkan pondasi yang kuat pada kerangka RPJMN 2015-2019. Oleh karena itu, saya setuju pada Musrenbangtannas kali ini dibahas juga upaya-upaya terobosan baru dan penguatan dari keberhasilan yang pernah kita capai. Mentan, Suswono menyampaikan “Banyak keberhasilan yang telah dicapai dalam 5 tahun terakhir ini, namun kita juga menyadari masih ada sasaran yang belum kita capai. Berdasarkan angaka sementara (ASEM) 2013 BPS, pproduksi padi tahun 2013 secara nasional mencapai 71,291 juta ton GKG, meningkat 2,23 juta ton atau 3,24 % dari pencapaian produksi tahun 2012 sebesar 69,056 juta ton GKG; Jagung mencapai 18,51 juta ton pipilan kering menurun 880 ribu ton atau 4,54% dari capaian tahun 2012 sebesar 19,387 juta ton; Kedelai mencapai 780 ribut ton biji kering, menurun 63 ribu ton atau 7,47% dari capaian tahun 2012 sebesar 843 ribu ton. Produksi gula mencapai 2,54 juta ton menurun 50 ribu ton atau 1,93% dari capaian tahun 2012 sebesar 0,42 juta ton”.  Mentan berharap, pada tahun 2014 ini bisa diupayakan semaksimal mungkin, sehingga kita dapat mencapai peningkatan produksi dan produktivitas pangan lebih tinggi lagi, katanya. Khusus untuk pencapaian target swasembada kedelai memang sangat berat sehingga memerlukan upaya khusus dan terobosan untuk mencapainya. Upaya yang dilakukan pada tahun lalu dan saat ini memalui perluasan areal tanam kedelai belum mencapai target akibat berbagai kendala. Penetapan regulasi guna merangsang insentif petani untuk menanam kedelai melaui kebijakan penetapan harga terus diupayakan dengan sebaik-baiknya, papar Mentan. Untuk berbagai upaya tersebut Kementerian Pertanian telah memiliki dokumen penting dan strategis untuk pembangunan pertanian ke depan, yaitu Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045 yang mengedepankan pembangunan pertanian bio-industri. Prinsip pertanian bio-industri pada dasarnya menekankan upaya meningkatkan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian, mengintergrasikan usaha dari seluruh stakeholder dalam skala ekonomi, baik integrasi secara vertikal mencakup aspek hulu sampai hilir, maupun integrasi horizontal yang mencakup berbagai komoditas dan jenis usaha. Pertanian bio-industri membutuhkan pola pengelolaan yang terpadu, melibatkan institusi terkait dan stakeholder mulai dari aspek perancangan, implementasi, pelayanan, pembinaan dan pengendaliannya. Pada kesempatan tersebut Mentan juga mengajak untuk fokus pada pengembangan kawasan sentra pertanian. Komoditas strategis dan unggulan yang dimiliki agar dikembangkan pada kawasan-kawasan andalan secara utuh, sehingga menjadi satu kesatuan dalam sistem pertanian bio-industri. Pada akhir sambutannya Menteri Pertanian mengajak segenap jajaran pemerintah daerah, khususnya yang berada di lingkup pertanian, agar mulai tahun 2014 ini dilakukan berbagai perubahan mendasar guna meningkatkan kinerja anggaran dan kegiatan kita. Perbaikan yang perlu dilakukan antara lain (1) melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi  dengan memanfaatkan lahan potensial yang belum dimanfaat kan secara optimal (2) meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, agar senantiasa tepat dikaitkan dengan musim tanam dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan pada pencapaian target produksi;  (3) terus mengupayakan percepatan realisasi fisik di lapangan; dan (4) megintensifkan pengendalian dan pemantauan di lapangan agar dipastikan setiap kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan siklus produksi pertanian. Acara Musrenbangtannas ini dihadiri para Kepala Dinas lingkup pertanian Provinsi, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Sekretaris BAKORLUH Provinsi, pejabat yang membidangi perencanaan, dan pejabat dari kabupaten/kota dari seluruh Indonesia, pejabat eselon-1, eselon-II, UPT-Pusat dan pejabat yang membidangi perencanaan dan evaluasi pelaporan lingkup Kementerian Pertanian.  Sumber: http://www.pertanian.go.id

Read More

Pelantikan Eselon I dan II Kementerian Pekerjaan Umum: Tahun 2014 Tantangan untuk kerja keras dan optimalkan Anggaran

Pelantikan Pejabat Pimpinan Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, melantik pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (9/5). Dalam pelantikan tersebut, pejabat-pejabat di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) yang dilantik antara lain, Ir. Imam Santoso, M.Sc yang sebelumnya Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana menjadi DIrektur Sungai dan Pantai, menggantikan Pitoyo Subandrio yang telah memasuki masa purna bakti. Selanjutnya, Ir. Bobby Prabowo, CES yang sebelumnya menjabat Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Direktorat Irigasi, dilantik menjadi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana menggantikan Imam Santoso.

Menteri Pekerjaan Umum dalam sambutannya, mengatakan bahwa pelantikan jabatan dilakukan karena adanya mutasi jabatan dan masa purna bakti bagi tiap pejabat baru yang dilantik dan bagi pejabat yang digantikan. Beberapa catatan ditekankan oleh Djoko Kirmanto, yaitu dikatakan bahwa di tahun 2014, Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar yakni Rp 84,2 triliun. Namun, hingga bulan Mei 2014, progres keuangan baru mencapai kurang dari 12%. “ Hal ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua untuk bekerja keras dan mengoptimalkan anggaran”, jelasnya. Hal kedua adalah, tahun 2014 ini merupakan tahun politik, di mana terjadi dua event penting di negara kita, yakni pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden. Terkait dengan hal ini dikatakan Menteri PU agar tiap pegawai tetap menjaga kekompakan, kebersaman dan netralitas, dengan tidak mengikuti kancah percaturan politik, namun wajib berperan serta dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai kewajiban bagi tiap warga negara.

Yang ditekankan lainnya, mengenai tata birokrasi menuju disiplin dan keterukuran kinerja, mengatur sasaran kinerja jabatan dan disiplin jam kerja. Terkait target reformasi birokrasi pula, dikatakan Menteri PU bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah dinyatakan wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangannya. Dan hingga kini, Kementerian PU berada di nilai B+ dalam hal pencapaian target reformasi birokrasi.

Sumber : www.pu.go.id

Read More

Pengamat: Antisipasi Kenaikan Suku Bunga Global, BI Harus Pertahankan BI Rate

Jakarta, 14/05/2014 MoF (Fiscal) News - Bank Indonesia (BI) diharapkan menahan suku bunga acuannya (BI rate) di level 7,5 persen sepanjang tahun ini. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga global, sehingga gap interest rate differential tetap dapat terjaga.

“Saat ini bukan saatnya ngomongin turunin suku bunga, karena situasi sekarang sudah seperti yang diharapkan,” demikian dikatakan Pengamat Ekonomi Anton Gunawan di Jakarta. Menurutnya, kemungkinan suku bunga global akan mengalami peningkatan pada tahun depan, dan bukan tidak mungkin BI harus mempertahankan gap antara BI rate dengan global (interest rate differential). “Kalau mereka naik, gap-nya makin kecil,” ujarnya.

Sementara itu, masih adanya tantangan dalam pengelolaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini dinilai masih membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan inflasi mengakibatkan peluang untuk menurunkan BI rate akan semakin mengecil. “Entah tahun ini bisa atau tidak, atau tahun depan (yang akan) dilakukan adalah kenaikan harga BBM. Mau tidak mau dari situ saja tekanan inflasi pasti ada, walaupun sifatnya sementara,” paparnya.

Dengan penerapan model kebijakan ketat moneter saat ini, menurutnya, ekonomi diperkirakan masih dapat bertumbuh pada kisaran 5,1 hingga 5,5 persen, bahkan akan cenderung bertumbuh mendekati 5,5 persen.(ans)

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Read More

PEMBEKALAN SAKTI PEKSOS PKSA YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (PKS-AMPK)

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu anak memiliki peran strategis bagi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, berakhlak mulia, serta memperoleh perlindungan untuk menjamin kesejahteraannya,untuk itu upaya yang harus dilakukan tanpa diskriminasi Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan lembaga negara berkewajiban serta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, terutama perlindungan khusus seperti kepada anak yang berhadapan hukum, anak seperti kelompok minoritas dan terisoliasi, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran serta anak-anak dalam situasi darurat. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial berupa bantuan/subsidi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, aksesbilitas pelayanan sosial dasar, peningkatan potensi diri  dan kreativitas anak, penguatan orangtua/keluarga, serta penguatan lembaga  kesejahteraan sosial anak. Salah satu komponen dalam pelaksanaan PKSA adalah Sakti Peksos. Untuk lebih mengoptimalkan peran Sakti Peksos dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam menangani permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus maka perlu diberikan model bimbingan dan pemantapan guna menunjang peningkatan kemampuan para Sakti Peksos. Pemahaman teori/konsep tentang praktek pekerjaan sosial dengan anak perlu terus dikuasai dan ditingkatkan kemampuan secara seimbang antara teori dengan penguasaan prakteknya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan praktek Sakti Peksos di lapangan dilakukan melalui bimbingan dan pemantapan (bintap). Sejak pelaksanaan PKS-AMPK tahun 2010, sampai pada saat ini telah tersebar di 15 propinsi, 22 kabupaten/kota, dan dengan total jumlah penerima manfaat 1.346 anak yang membutuhkan perlindungan khusus telah merasakan manfaat dari Program Kesejahteraan Sosial Anak. “Keberhasilan pelaksanaan PKS-AMPK tidak terlepas dari peran serta dan kerja keras para Sakti Peksos yang ditempatkan di RPSA dan LPA untuk mendampingi orang tua dan keluarga anak yang membutuhkan perlindungan khusus penerima PKSA,” ungkap Direktur Kesejahteraan Sosial Anak, Edi Suharto,Ph.D., Pada pembukaan acara bintap Sakti Peksos di Hotel Grand Pasundan  Bandung (6/9) yang dihadiri kurang lebih 500 peserta Sakti Peksos di seluruh Indonesia. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa Sakti Peksos bukan hanya seorang manajer di lapangan tapi juga harus menjadi pemimpin sehingga dapat membawa perubahan dalam melaksanakan tugas,untuk menjadi seorang manajer dan pemimpin dalam pelaksanaan tugasnya, Sakti Peksos harus mempunyai Visi, Disiplin, dan Gairah, demikian paparannya  tentang “ Peksos Yang Baik” kepada Sakti Peksos PKS-AMPK yang berjumlah 73 orang yang berasal dari Aceh, Jawa, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Sumatera dan Papua  di Hotel El Cavana Bandung (7/9). Disamping itu pula,Agus Hasyim Ibrahim ( Kasi Kelembagaan dan Perlindungan Anak) menjelaskan tentang Rencana Pengembangan Model Layanan dalam PKS-AMPK dan Tuntutan Pengembangan Peran Pekerja Sosial. Peserta juga mendapat pengetahuan tentang Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum yang berkaitan dengan pemahaman UU SSPA dan kerangka Peran Pekerja Sosial oleh Hadi Utomo. Diharapkan dengan adanya kegiatan bintap ini dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan Sakti Peksos PKS-AMPK dalam  melaksanakan intervensi krisis, penanganan kasus, pelaksanaan FDS , pengisian form validasi dan verifikasi.*** Sumber : www.kemsos.go.id

Read More

Aksi Damai: Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Jakarta (27/4)- Menteri PP dan PA, Linda Amalia Sari mengadakan kampanye Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui kegiatan aksi damai yang dilaksanakan di Jl. Sunda, Sarinah, Jakarta Pusat, bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Kegiatan ini bertujuan untuk menyikapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang akhir-akhir ini marak terjadi di masyarakat. Bekerja sama dengan organisasi perempuan, lembaga masyarakat dan komponen masyarakat lainnya yang peduli terhadap perempuan dan anak, bersama-sama memberikan penyadaran kepada masyarakat terhadap pentingnya komitmen semua pihak untuk melakukan berbagai upaya serius dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan yang terjadi, khususnya terhadap perempuan dan anak, sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat tempat pengaduan kekerasan yang dialami. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak  terus meningkat setiap tahunnya, dengan motif yang beragam.  Pelaku umumnya adalah orang terdekat korban, yaitu orang tua, suami, keluarga, guru atau orang lain yang seharusnya bertanggung jawab  untuk memberikan perlindungan. Berdasarkan data  dari bagian Pengaduan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah pengaduan masyarakat dilihat dari jenis kekerasan yang terjadi, sepanjang tahun 2013 terdapat 161 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terdiri dari 6 kasus kekerasan fisik, 3 kasus kekerasan psikis, 29 kasus kekerasan seksual, 10 kasus penelantaran, 49 kasus kekerasan lainnya, dan 64 kasus yang merupakan lebih dari satu bentuk kekerasan. Data ini diharapkan menjadi perhatian semua pihak, mengingat kasus kekerasan seperti fenomena gunung es yang bisa terjadi setiap saat. Dimasyarakat sendiri yang masih perlu untuk didorong adalah keberaniannya untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi.“Diperlukan keberanian dan kepedulian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepada pihak yang berwajib, sehingga korban mendapat jaminan dan perlindungan hukum", tutur Linda. Kegiatan yang diusung sebagai rangkaian Peringatan Hari Anak 2014 ini bertema “Ciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Meningkatkan Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak”. Menteri Linda, juga menegaskan pentingnya ketahanan keluarga sebagai pondasi untuk mencegah dan menghindari semakin banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan maupun anak. Ketahanan keluarga menjadi pilar utama dalam pembentukan karakter dan kualitas anggota keluarga yang ada di dalamnya. Di lain sisi, dalam penanganan kasus kekerasan, yang perlu dilakukan adalah penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Ini menjadi sangat penting untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan, karena yang telah mereka lakukan berdampak pada kehidupan korban selanjutnya, tidak hanya dampak secara sosial namun juga psikis bagi korban. “Pemberian sanksi hukuman maksimal 15 tahun sudah saatnya diberlakukan kepada para pelaku kekerasan”, pungkas Menteri PP dan PA. (ESN) Sumber : www.menegpp.go.id

Read More

Wujudkan Komunitas ASEAN 2015, RI Pimpin KTT BIMP EAGA

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengetuai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) ke-10 di Nay Pyi Taw, Myanmar (11/05).

KTT BIMP-EAGA ini juga dihadiri oleh Sultan Brunei Darussalam, Presiden Filipina dan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri selaku special envoy PM Malaysia.

Presiden RI membahas mengenai peran penting BIMP-EAGA dalam mendorong perwujudan Komunitas ASEAN tahun 2015.

“Integrasi kawasan hanya dapat diwujudkan dengan meningkatkan konektivitas, mendorong sektor pariwisata, dan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan,” tegas Presiden RI.

BIMP-EAGA juga berfungsi untuk meminimalkan development gap yang disesuaikan dengan empat pilar strategis dari Implementation Blueprint (IB) 2012-2016, yaitu konektivitas, lumbung pangan, pariwisata dan lingkungan hidup.

Para Kepala Negara BIMP-EAGA mendapatkan laporan mengenai beberapalangkah kongkrit yang sudah diambil, termasuk pembukaan jalur udara baru dan proyek pembangkit tenaga listrik Kalimantan Barat-Sarawak.

Kepala Negara yang hadir mengapresiasi progress yang sudah dilakukan dan menghargai dukungan dan kerja sama yang diberikan oleh Sekretariat ASEAN danbantuan capacity building yang diberikan Asian Development Bank (ADB) sebagaiRegional Development Advisor.

KTT BIMP-EAGA ditutup dengan pengesahan Joint Statement KTT BIMP-EAGA ke-10. (Sumber: Ditjen KSA/Ditjen Aspasaf/Dit. Infomed/VKH)

Sumber : www.kemlu.go.id

Read More