usaha berhasil

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas Jl. Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

www.seputarkabinet.com

Tabloid "Seputar Kabinet", Media Informatif dan Edukatif - Alamat Redaksi : Perkantoran Notredome Blok F2 Kota Deltamas, Jl Boulevard Raya Bekasi - Email : redaksi@seputarkabinet.com ; seputarkabinet@gmail.com

Senin, 14 Juli 2014

Ruas Pantura Tetap Diminati Pemudik


Sampai saat ini animo mudik masyarakat melalui ruas Pantura tetap tinggi. Meski setiap musim mudik ruas ini sarat dengan kemacetan namun tidaklah membuat masyarakat menjadi jera. Sebaliknya disela-sela macet,  oleh sebagian masyarakat dimanfaatkan  untuk  menjalin silaturahmi dan bahan cerita setiba  mereka dikampung halaman.
Kemacetan di ruas Pantura dimulai dari keluar tol Cikampek di Cikopo hingga Simpang Jomin yan, selama ini menjadi sumber kemacetan yang cukup rumit untuk ditangani. Guna menghindari penumpukan kendaraan di Simpang Jomin, Kementerian Pekerjaan Umum dan pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan, kepolisian dan penyelenggara tol Jakarta-Cikampek sejak awal puasa sudah melakukan koordinasi. 
Menurut Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak kondisi ruas Pantura  saat ini meliputi sedang, rata  dan baik. Dalam artian cukup fungsional dan nyaman untuk dilalui pemudik. Simpang Jomin dan Cikopo sekitarnya masih menjadi titik kemacetan paling parah hingga kini. "Meski telah dilebarkan 2,5 meter sepanjang 2, 8 km di Simpang Jomin/Mutiara kemacetan tetap akan terjadi,8 " tutur Wamen PU saat meninjau ruas Pantura kemarin (14/7).
Hermanto Dardak menjelaskan,  perbaikan jalan di ruas Pantura disebabkan umur jalan yang telah mencapai 5 tahunan. "Dari panjang 1 km 4 meter diantaranya mengalami kerusakan. Kondis seperti ini kita anggap masih cukup baik. Tapi jika kerusakannya di atas 12 km, maka perlu ditingkatkan konstruksinya,"  tambahnya.
Untuk di ruas jalur Selatan, ruas tanjakan Nagreg sudah diatasi tahun lalu. Begitu pula di ruas Gentong telah dibuatkan jalan baru (by pass) yang telah menjadi 4 lajur. Sehingga tahun depan diharapkan masalah kemacetan di ruas Pantura, tengah dan selatan dimungkinkan akan berkurang cukup signifikan. "Inilah yang kita sebut bagian dari modernisasi pada ruas-ruas kepadatatan tinggi dengan standar ekspres." Ucap Wamen PU.
Ditegaskan,  ruas tol cikampek - Palimanan (Palikanci) untuk mudik lebaran tahun ini belum dapat dibuka atau digunakan, meskipun untuk sementara waktu. Hal ini ditegaskan terkait adanya permintaan dari masyarakat yang menginginkan ruas tol yang tengah dikerjakan itu dibuka sementara bagi jalur mudik tahun ini.
Selain belum layak, tutur Wamen PU konstruksi jalan masih terputus-putus dan sebagian besar masih berupa jalan tanah.
Lebih jauh Hermanto menegaskan masalah pekerjaan di kanan/kiri  ruas jalan menjelang pintu masuk tol Palimanan (Indramayu) yang kini masih berjalan, bukanlah paket pekerjaan dari jalan nasional seperti yang diberitakan salah satu media cetak. Pekerjaan itu adalah jalan akses tol yang ditangani oleh  konsorsium PT. KG-NRC. Dia menghimbau pada  H-10 pekerjannya agar dihentikan untuk sementara. 
Wakil Dirut PT. Lintas Marga Sedaya, Hudaya Ariyanto (pemegang konsesi jalan tol Cikampali) mengaku bahwa pekerjaan akses tol itu dikerjakan pihaknya. Dijadwalkan menjelang minggu ini akses tol itu akan dirampungkan. Dijelaskan ruas tol Cikampali (116 km) akan selesai Juni 2015. Konstruksinya ditaksir bakal menelan dana sekitat Rp 12,5 T. Progres fisik saat ini mencapai 42 persen.
Konstruksi tol Palikanci dikerjakan oleh konsorsium Nusa Raya Cipta dan Karaba Griya Mandiri (KG-NRC) dengan sharing 55:45 persen. Menurut Hudaya untuk tahap awal pihaknya akan membangun 2×2 untuk masing-masing jalur. Baru setelah trafic kendaraan bertambah pihaknya akan menambah satu lajur lagi, ungkapnya.
Turut mendampingi Wamen PU dalam inspeksi ruas Pantura dan jalur Tengah-Selatan Kepala BPJN IV, Bambang Hartadi,  Direktur Bina Program Ditjen Bina Marga Haris Batubara, dan Kabid Wilayah II BPJN IV, Yongky serta Kasubdit Wilayah II B Singgih Karyawan (Sony)

Indonesia Co-Lead 10 YFP Consumer Information Programme




High Level Political Forum for Sustainable Development – New York

New York, 2 Juli 2014. Lembaga lingkungan PBB atau United Nation on Environmental Program (UNEP) meluncurkan sebuah program global baru yang membangun kekuatan konsumen dalam membeli produk ramah lingkungan, sehingga dapat beralih ke pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien dan berkelanjutan. Program ini adalah “The 10 YFP Consumer Information Programme” di bawah “The 10 Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production”(10YFP SCP) yang diadopsi dalam Konferensi Rio+20 Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2012.
Program ini diluncurkan oleh UNEP bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan, Konservasi Alam, Bangunan dan Keselamatan Nuklir, Jerman serta Consumers International (Asosiasi Lembaga Konsumen se-dunia) dalam Sidang High Level Political Forum for Sustainable Development – New York tanggal 1 Juli 2014. Indonesia, Jerman dan Consumers International telah resmi berkomitmen untuk bersama-sama memimpin dalam Program Informasi Konsumen dari 10YFP SCP ini. Ke tiga lembaga ini akan bekerja sama dengan Komite multi-stakeholder yang saat ini terdiri dari 18 anggota dari berbagai pemerintah, organisasi internasional, LSM dan sektor swasta.
Dr. Henry Bastaman, MES, Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas KLH, yang hadir menyampaikan Opening Remarks Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA menyatakan “Informasi kepada konsumen mengenai produk ramah lingkungan  merupakan simpul antara penerapan komitmen Rio+20: Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (SCP) dan penerapan prinsip “Good Governance” oleh pihak pemerintah dan bisnis/industri, dengan berdasarkan transparansi, akses informasi dan partisipasi.  Indonesia mengundang para pemangku kepentingan untuk bergabung dan/atau mendukung program 10YFP Consumer Information, di tingkat nasional, regional dan internasional.”
The 10YFP Consumer Information Programme (CIP) atau Program Informasi Konsumen – merupakan program global kedua dari 10YFPSCP yang diluncurkan, setelah Program 10YFP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ramah lingkungan. Program CIP akan memberikan informasi yang akurat kepada konsumen mengenai dampak lingkungan dan sosial dari produk yang mereka konsumsi,berdasarkan siklus daur hidup produk.
Informasi tersebut harus berbasis ilmiah, mudah diakses, dapat diandalkan dan dapat diverifikasi.  Informasi kepada konsumen merupakan elemen penting dalam membuat pergeseran pola konsumsi dan produksi ramah lingkungan yang menjadi kuncipewujudan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, CIP akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk asosiasi konsumen, bisnis, pengecer dan pemerintah dalam proses konsultasi untuk perencanaan dan aksi bersama.
Pada kesempatan ini pula, Noer Adi Wardojo, Asisten Deputi Standarisasi dan Teknologi Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan presentasinya “The Consumer Information and the need for emerging economies: Indonesia perspectives” menegaskan “Pengembangan informasi konsumen perlu memahami dan menyesuaikan dengan demografi, profil dan aspirasi konsumen.  Jumlah konsumen kelas menengah Indonesia akan tumbuh menjadi sekitar 135 juta orang pada tahun 2030, dengan produksi dan konsumsi yang harus berkualitas, sehat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.  Informasi kepada konsumen merupakan instrumen kunci untuk mencapai tujuan itu.”

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA