DITJEN HUBDAT SERAHKAN 3 KAPAL PENYEBERANGAN DAN 1 KAPAL TUNDA

(Jakarta, 20/12/2013) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyerahkan 3 unit kapal penyebrangan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan 1 unit kapal tunda kepada Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak. Penyerahan kapal penyeberangan dilakukan oleh Menteri Perhubungan EE Mangindaan yang di dampingi Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso kepada Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Danang Baskoro pada acara Penganugerahan pelayanan terbaik perusahaan angkutan umum dan lifetime achievement bidang angkutan jalan serta dan penyerahan bantuan bus dan kapal penyeberangam dari Kementerian Perhubungan Tahun 2013 di Jakarta, Jumat (20/12). Menhub menambahkan, menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkan layanan angkutan penyeberangan sesuai dengan standar pelayanan umum. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap operator angkutan penyeberangan. Direktur ASDP Ditjen Perhubungan Darat Sudirman Lambali kepada mengatakan, tiga kapal yang diserahkan kepada PT ASDP adalah KMP Gili Iyang, yang dibangun oleh galangan kapal PT Adiluhung Sarana Segara dengan dana Rp 35 miliar. Kapal ini akan melayani trayek perintis Paciran ke Bawean pada Februari 2014 mendatang KMP Gili Iyang berjenis Ferry Ro-Pax ini mempunyai panjang 56,02 meter, lebar 14 meter mampu menampung 196 penumpang dan 25 unit kendaraan campuran. Kapal ini memiliki 2 mesin induk dengan daya mesin masing-masing 1100 HP. Kapal perintis ini nantinya juga akan mendapat subsidi sekitar Rp 3 miliar termasuk untuk biaya docking. Ke dua adalah KMP Inerie II yang dibangun oleh PT Dumas Tanjung Perak Shipyard Surabaya nantinya akan melayani lintasan Waingapu - Aimere. KMP berjenis Ferry Ro-Pax ini mempunyai panjang 56,02 meter, lebar 14 meter mampu menampung 196 penumpang dan 25 unit kendaraan campuran. Kapal ini memiliki 2 mesin induk dengan daya mesin masing-masing 1100 HP dengan kecepatan sekitar 12 knot. Ke tiga adalah KMP Kalabia yang dibangun oleh PT DKB (Persero) Palembang. Sama dengan dua kapal lainnya, yang memiliki daya mesin induk 1100HP dengan kecepatan 12 knot, KMP Kalabia yang akan melayani Wahai - Fak Fak, berjenis Ferry Ro-Pax. Sementara itu satu unit kapal tunda yang diberi nama TB Jalak I dibangun oleh perusahaan galangan kapal PT Daya Radar Utama, Lampung, merupakan kapal jenis Tug Boat (kapal tunda) yang akan dioperasikan pada lintasan Merak-Bakauheni. Dengan adaya mesin 1.600HP ini memiliki kecepatan 12 knot. Dijelaskan oleh Sudirman, selama ini dilintasan perintis ini dilayani oleh kapal-kapal kayu atau kapal rakyat yang sangat riskan dari segi keselamatan dan keamanan. Kapal rakyat tidak mampu berlayar pada saat ombak mencapai ketinggian 3 meter. "Dengan kapal pemberian pemerintah,, ombak 3 meter bukan masalah, apalagi sarana dan prasarana keselamatan sangat lengkap," papar mantan Kadishub Propinsi Jawa Timur. Sementara itu Danang Baskoro menjelaskan, pihaknya sdh melakukan uji coba. Crew mulai dari kapten kapal dan pramugari sudah disiapkan dan tinggal menunggu seremonial operasional. "Semuanya sudah kami siapkan dengan matang, tinggal menunggu peresmian operasionalnya," ujar Danang. (JO) Sumber : kemenhub (puskom)

Read More

Mentan: Pejabat Baru Harus Memiliki Konsep Pertanian Nasional

JAKARTA. Menteri Pertanian RI, Suswono melantik 4 pejabat eselon I di Kementerian Pertanian (Kementan). Pejabat yang dilantik mengisi bangku kosong yang ditinggal 4 pejabat sebelumnya karena pensiun. pada Senin, 16 Desember 2013 di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Dalam arahannya, Mentan mengatakan bahwa "Untuk itu saya ingatkan pejabat baru agar menjalankan tugas secara good governance dan anti korupsi. Prinsip ini harus saudara jalankan. Serta segera menjalankan tugas untuk menyusun rencana kerja. Kalau ada tugas yang dikuasakan Menteri Pertanian jalankan dengan penuh tanggung jawab dan bangun tim kerja yang saling koordinasi," tegas Suswono. Selain itu, "Kepada pejabat yang baru dilantik, saya menunggu konsep pertanian nasional yang baru bukan hanya mengganti nama konsep pertanian yang lama saja. Tugas ini sangat mendesak dan harus koordinasi dengan unit kerja Kementerian Pertanian," katanya. Berikut para pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut : Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, MSc dilantik sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Ir. Yusni Emilia Harahap, MM sebagai Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Dr. Ir. Mat Syukur, MS sebagai Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi Kementerian Pertanian Ir. Mukti Sardjono, MSc Staf Ahli Bidang Lingkungan Kementerian Pertanian Sumber Berita : Sekretariat Jenderal kementan

Read More

KPK : SKB Empat Menteri Bisa Ciptakan Tidak lagi Produksi Korupsi

Jakarta, Kominfo - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginginkan dengan SKB empat menteri tentang Kampanye anti Korupsi di seluruh Indonesia, dipastikan semua Kementerian/Lembaga bisa memperbaiki sistem, karena sistem birokrasi, manajemen yang berlangsung di Indonesia ini masih memproduksi kejahatan korupsi. "Karena kita paham betul, bahwa sistem birokrasi, manajemen yang sedang berlangsung di republik ini, itu terkadang memproduksi kejahatan korupsi," kata Ketua KPK Abraham Samad usai menyaksikan Penandatanganan SKB empat Menteri tentang Kampanye Anti Korupsi, di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Senin (23/12). Ke empat Menteri tersebut yaitu, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar, Menteri BUMN Dahlan Iskan yang diwakili oleh Deputinya. Abraham, berharap lewat penandatangan ini, kita ingin membuat suatu sistem yang bisa menciptakan dan menghasilkan sistem yang tidak lagi memproduksi korupsi. "Potensi-potensi memproduksi di Birokrasi, seperti yang disampaikan Menkominfo, ada beberapa item-item yang akan kita laksanakan sebagai tindak lanjut dari aksi implementasi anti korupsi kedepan," ungkapnya. Dia menambahkan efektifitas kampanye Anti Korupsi pada saat pemerintahan yang baru mendatang, Inpres No.1/2013 tentang tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tetap berjalan dan dilanjutkan kedepan. Abraham juga berharap kepada masyarakat menjelang pemilu itu agar memilih parpol yang bersih, caleg yang bisa diharapkan, kemudian memilih pemimpin mulai dari tingkat daerah sampai presiden adalah pemimpin-pemimpin yang bersih, sederhana, yang tidak mementingkan kepentingan pramaktis. "Saya pikir masyarakat indonesia sudah semakin cerdas, oleh karena itu sebagai masyarakat sipil termasuk media, untuk dapat melakukan pencerahan agar bisa memilih orang-orang kopenten." katanya. Menurutnya ada tiga syarat pemimpin yang benar dapat di lakukan di Indonesia, yaitu Pemimpin harus bersih, Pemimpin sederhana dan berani dan Pemimpin tidak perlu pinter.(Yura) sumber : kemenkominfo

Read More

Universitas Pendidikan Indonesia Bantu Evaluasi Program Kerjasama Edukasi Sains Indonesia Australia

Bandung, Jawa Barat --- Tahun 2013 ini SEAMEO Qitep in Science melaksanakan program pengembangan guru sains melalui program PROGRESIA (Program Kerjasama Edukasi Sains Indonesia Australia). Program ini dievaluasi oleh peneliti independen dari UPI (Universitas Pendidikan Indonesia). Melalui PROGRESIA, staf Qitep in Science mengembangkan buku siswa dan guru untuk pelajaran sains yang berdasarkan proses. Dengan menggunakan buku tersebut, pembelajaran di kelas akan menyerupai proses yang dilakukan oleh para saintis menemukan pengetahuan. Dimulai dari proses mengajukan pertanyaan, mengajukan jawaban sementara, mengumpulkan data, menyimpulkan, dan melaporkan hasilnya. PROGRESIA dilaksanakan bekerjasama dengan Science by Doing, Australia, dengan bantuan dana AusAid. Pelaksanaan pilot ini melibatkan 10 SMP di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, 50 guru sains dan 3.000 siswa dari ke-10 sekolah tersebut. Pelaksanaan program ini juga dievaluasi oleh peneliti independen dari UPI (Universitas Pendidikan Indonesia). Pelaksanaan pilot PROGRESIA melibatkan proses penulisan buku siswa dan guru oleh tim penulis dari Qitep in Science, pelaksanaan workshop sebelum implementasi, pendampingan selama implementasi, dan workshop refleksi pasca implementasi. Dalam refleksi pasca implementasi yang baru-baru ini dilaksanakan, guru banyak memberikan kesan positif dan masukan-masukan. Kesan positif yang disampaikan antara lain dengan pendekatan ini guru memang lebih bekerja keras namun puas karena siswa nampak lebih antusias dalam pembelajaran. Masukan-masukan dan koreksi atas buku siswa dan buku guru yang telah disiapkan agar lebih sesuai dengan kondisi lapangan juga diberikan. Dalam diskusi refleksi terungkap juga bahwa selama implementasi perubahan yang sangat nyata terlihat pada siswa adalah peningkatan ketertarikan belajar sains, peningkatan keterampilan proses sains, dan peningkatan pemahaman tentang sifat dasar sains yang bukan hanya produk sains saja. Buku siswa dan buku guru yang telah dikembangkan dan hasil evaluasinya dapat diakses di www.qitepscience.org. (Ismunandar, Director SEAMEO QITEP in Science) Indeks Berita Sumber : Kemendikbud

Read More

Kesetiakawanan Sosial Untuk Indonesia Sejahtera

Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang selalu diperingati oleh Kementerian Sosial RI setiap tahunnya merupakan salah satu strategi pendekatan untuk mengembangkan nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial. Peringatan HKSN diharapkan dapat menjadi alat pengungkit untuk menggerakan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang ada dimasyarakat, yang dilaksanakan ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Adapun tujuan dari peringatan HKSN adalah momentum pelembagaan kesetiakawanan sosial untuk didayagunakan menjadi bagian dari sikap dan prilaku kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan berbangsa, mendayagunakan peran aktif masyarakat luas. Acara Puncak Peringatan HKSN 2013 dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2013 di Lapangan Karebosi Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan dibuka oleh Kemenkokesra Agung Laksono. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk upacara Peringatan diikuti kegiatan-kegiatan lainnya yang dihadiri oleh para pejabat pemerintah , TNI dan Polri, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Organisasi Sosial/Lembaga swadaya mayarakat, unsur generasi muda, lembaga pendidikan, dunia usaha, media massa, relawan sosial maupun warga masyarakat lainnya. Tarian daerah dan nusantara khas Prov. Sulawesi Selatan mengawali acara , dilanjutkan dengan penyerahan Pataka HKSN yang dibawa oleh Petugas Paskibraka yang diserahkan oleh Gubernur Sulawesi selatan kepada Menteri Sosial RI dan diserahkan kepada Gubernur Jambi selaku tuan rumah HKSN Tahun 2014. Selain itu dilakukan juga penyerahan Penyerahan-penyerahan penghargaan berprestasi diantaranya penghargaan kepada Gugus Tugas Sosial Berprestasi kepada 10 orang Karang Taruna, 10 orang Pekerja Sosial Masyarakat, 10 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan dan 10 orang Organisasi Sosial/LKS, Penghargaan Kesetiakawanan Sosial kepada : 2 orang Penyelenggaraan Kesos Pemberdayaan Nilai K2KS, 13 orang Penyelenggaraan Kesos Perumus Piagam Makassar untuk Kesetiakawanan Sosial, 12 orang Pemberdayaan KAT, 2 orang Pemberdayaan Orsos, 10 orang Sakti Peksos Terbaik, 5 orang Pandu Gempita, 2 orang penerima Sharing APBD PKH, 3 orang Keberpihakan dan Konsistensi dalam program penyelenggaraan Kesos yg berasal dari Boltim, Sumbar dan Sumut, 14 orang Dunia Usaha, 27 orang Lembaga Kesos Berprestasi dan 12 orang Media yang melakukan Publikasi Penyelenggaraan Kesos. Adapun Penyerahan Bantuan yang diberikan berupa : 4 unit Mobil Penanggulangan Bencana (Kab. Pinrang, kab. Tana Toraja, Kab. Pangkajene dan kab. Bone, Mobil Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga (LK3) Keliling kepada Provinsi Sulawesi Selatan (Kab. Enrekang, Kab. Takalar, Kab. Bantaeng dan Kab. Bulukumba dan kepada Prov. Sulawesi Tengah (Kota Palu dan Kab. Poso). Mensos menyadari bahwa bantuan yang diberikan tersebut tidak dapat begitu saja menyelesaikan masalah sosial secara keseluruhan, namun hal ini merupakan salah satu bagian dari komitmen dalam menyelesaikan permasalahan bangsa sejalan dengan tekad kita membangun kebersamaan, soliditas dan solidaritas sosial untuk saling bahu membahu serta berbagi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tema peringatan HKSN Tahun 2013 “Kesetiakawanan Sosial Untuk Indonesia Sejahtera”. Daftar Bantuan Sosial Pada Acara Puncak Peringatan HKSN Tahun 2013 Untuk Provinsi Sulawesi Selatan : 1. - Mobil Penanggulangan Bencana - Kabupaten Pinrang : 1 unit Dunlap dengan nilai bantuan Rp. 458.000.000,- - Kabupaten Tana Toraja : 1 unit RTU dengan nilai bantuan Rp. 372.500.000,- - Kabupaten Pangkajene : 1 unit Truck dengan nilai bantuan Rp. 295.000.000,- - Kabupaten Bone : 1 unit Mobil Tangki Air dengan nilai bantuan Rp. 315.000.000,- 2. Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada keluarga sangat miskin (KSM) di 15 kab/Kota di 129 Kecamatan dengan jumlah penerima 54.531 KSM dan total nilai bantuan sejumlah Rp. 30.122.600.000,- 3. - Mobil LK3 Keliling - Kabupaten Enrekang : 1 unit dengan nilai bantuan Rp. 330.000.000,- - Kabupaten Takalar : 1 unit dengan nilai bantuan Rp. 330.000.000,- - Kabupaten Bantaeng : 1 unit dengan nilai bantuan Rp. 330.000.000,- - Kabupaten Bulukumba : 1 unit dengan nilai bantuan Rp. 330.000.000,- 4. - Bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Prov. Sulawesi Selatan kepada 300 KK dengan nilai bantuan Rp. 300.000.000,- 5. - Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) - Kabupaten Enrekang sebanyak 100 unit/kk dengan nilai bantuan Rp. 1.000.000.000,- - Kabupaten Pinrang sebanyak 100 unit/kk dengan nilai bantuan Rp. 1.000.000.000,- - Kabupaten Luwu sebanyak 100 unit/kk dengan nilai bantuan Rp. 1.000.000.000,- - Kabupaten Wajo sebanyak 45 unit/kk Rp. 450.000.000,- - Kabupaten Gowa sebanyak 30 unit/kk Rp. 300.000.000,- 6. - Sarana Lingkungan (Sarling) - Kabupaten Pangkep sebanyak 2 unit dengan nilai bantuan Rp. 100.000.000,- - Kabupaten Wajo sebanyak 2 unit dengan nilai bantuan Rp. 100.000.000,- 7. - Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada 20 Kelompok KUBE Kota Makassar dengan nilai bantuan Rp. 400.000.000,- 8. - RSRTLH - Kota Makassar sebanyak 148 rumah dengan nilai bantuan Rp. 1.480.000.000,- - Kabupaten Takalar sebanyak 50 rumah dengan nilai bantuan Rp. 500.000.000,- - Kabupaten Sinjai sebanyak 50 rumah dengan nilai bantuan Rp. 500.000.000,- 9. - Sarana Lingkungan (Sarlinng) - Kota Makassar sebanyak 2 unit dengan nilai bantuan Rp. 100.000.000,- - Kabupaten Takalar sebanyak 1 unit dengan jumlah bantuan Rp. 50.000.000,- - Kabupaten Sinjai sebanyak 1 unit dengan jumlah bantuan Rp. 50.000.000,- 10. - Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) - Kabupaten Enrekang sebanyak 50 unit/kk dengan jumlah bantuan Rp. 1.225.000.000,- - Kabupaten Luwu Utara sebanyak 64 unit/kk dengan jumlah bantuan Rp. 1.651.840.000,- - Kabupaten Toraja Utara sebanyak 47 unit/kk dengan jumlah bantuan Rp. 63.108.720,- 11. Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Panaikang sebanyak 1 unit dengan jumlah bantuan Rp. 500.000.000,- 12. Pemberian kaki Palsu kepada Sdr. Aidil dan Sdr. M. Wahyudin Sumber : kemensos (roni)

Read More

Menteri PU Bahas Kerjasama Infrastruktur Dengan Jepang

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto hari ini (27/12) menerima kunjungan kerja Menteri Pertanahan Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (PITP) Jepang Akihiro OHTA untuk menindak lanjuti Memorandum of Cooperation (MoC) yang sebelumnya ditandatangani oleh Menteri PITP Jepang dan Menteri PU Indonesia, dengan melakukan pembahasan. “Intinya dalam MoC tersebut kita tindak lanjuti dengan diadakan pertemuan antara wakil menteri yang telah dilaksanakan di Indonesia, dan tahun depan akan dilaksanakan di Tokyo,”kata Menteri PU usai pertemuan tersebut. Ditemui sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU Danis H. Sumadilaga mengatakan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tingkat Wakil Menteri sebelumnya pada tanggal 9 September 2013, serta Nota Kerja Sama (yang ditandatangani oleh Pemerintah kedua negara) dengan tujuan menjadikan Nota tersebut menjadi alat untuk menghasilkan produk yang efektif dan bermanfaat. Dalam pertemuan tersebut, kata Djoko Kirmanto, dibahas diantaranya adalah masalah banjir di Jakarta yang salah satunya diakibatkan oleh penurunan air tanah, selain itu juga Pemerintah Jepang ingin mendukung sewerage di Jakarta. “Saat ini sedang dibicarakan loan untuk sistem limbah terpusat,kita sudah punya masterplan untuk DKI Jakarta yang dibagi 15 zona, dan salah satunya akan kita bahas untuk bisa dibiayai oleh pemerintah Jepang,” tambah Djoko. Selain itu, Djoko mengungkapkan permasalahan yang dibahas adalah mengenai abrasi air laut. Hal ini melihat pengalaman typhoon yang terjadi di Filipina, yang tidak mustahil dapat terjadi di Indonesia sehingga terjadi abrasi. “Kemudian semua yang didiskusikan di catat dalam Record of Discussion (ROD), dari situ para dirjen akan menindaklanjuti langkah konkrit dengan pihak Jepang. Bisa dengan tukar ilmu pengetahuan, teknologi, workshop, selain dengan PU juga dengan pihak Universitas atau para ahli lain untuk pengembangan masalah infrastruktur di Indonesia,”kata Djoko Kirmanto. Selain itu, menurut Djoko, pihak Jepang membicarakan mengenai jalan akses tol yang akan menghubungkan Pelabuhan Cilamaya dengan jalan tol yang ada saat ini. Diperkirakan panjangnya mencapai 30 km, namun kata Djoko, permasalahannya di Karawang pada tempat yang rencananya akan dilewati jalan akses tol terebut merupakan tempat bidang sawah irigasi teknis yang menjadi pusat sumber beras atau pangan. “Saat ini sedang dipelajari, dan itu akan kita tunjang, tapi menunjangnya tidak boleh sampai melanggar tata ruang, merusak lingkungan dan membahayakan swasembada beras kita,” tegas Djoko. Sementara itu Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto, mengungkapkan, dalam pelaksanaannya pun proses yang harus dilakukan harus melalui persetujuan dari Kementerian Pertanian, selain juga tidak boleh melanggar tata ruang. Selain itu, pembangunan akses jalan tol tersebut, berjalan ketika pelabuhan Cilamaya mendekati penyelesaian yang diketahui pembangunannya akan dimulai di tahun 2022. “Jadi kita kalau mau bangun jalan itu mendekati 2022 saja, karena kalau mau dibangun tidak ada apa-apanya, ya percuma, pembangunan fisik untuk jalan tersebut paling hanya memakan waktu 1,5 sampai 2 tahun saja,”tutur Djoko Murjanto. Dalam kunjungan kerja ke Jakarta pada 26-28 Desember 2013, Delegasi Pemerintah Jepang juga akan melakukan kunjungan lapangan pada tanggal 28 Desember 2013 ke 2 (dua) proyek PU yang merupakan bantuan dari Pemerintah Jepang yaitu ke Pembangunan jalan Akses Tanjung Priok dan Pembangunan Rumah Pompa Pluit. Kunjungan delegasi tersebut akan didampingi oleh Direktur Jenderal Bina Marga Djoko Murjanto dan Dirjen Sumber Daya Air Mohammad Hasan. Pertemuan ini dihadiri antara lain oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Hermanto Dardak, Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Jepang Ryuji Masuno, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Republik Indonesia Yoshinori Katori, Pejabat Eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian PU serta sejumlah Pejabat dari Kementerian Pertanahan Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang. (nrm/dnd) Pusat Komunikasi Publik 271213 Sumber : Kemen PU

Read More

Kemenpera Peringati Hari Ibu Tahun 2013

JAKARTA – Keluarga besar Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melaksanakan upacara Peringatan Hari Ibu ke – 85 Tahun 2013 yang bertemakan "Peran Perempuan dan Laki-Laki dalam mewujudkan Demokrasi yang Partisipatif dan Pembangunan yang Inklunsif" di halaman parkir Kantor Kemenpera, Jakarta, Senin (23/12). Pada kegiatan tersebut bertindak sebagai inspektur upacara Staf Ahli Menteri Bidang PSM dan Pemberdayaan Kemenpera, Mirna Amin. Upacara tersebut juga dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I, II, III, IV dan staf di lingkungan Kemenpera. “Hari Ibu yang selalu diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Desember, bertujuan untuk mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia di dalam maupun di luar negeri, untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan Indonesia dalam merebut kemerdekaan,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang PSM dan Pemberdayaan Kemenpera, Mirna Amin saat membacakan sambutan tertulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar. Menurutnya, perjuangan kaum perempuan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan merebut kemerdekaan bersama-sama laki-laki, sebagaimana diikrarkan dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Adanya Peringatan Hari Ibu juga dimaksudkan untuk mempertebal tekad dan keyakinan bangsa Indonesia, untuk mewujudkan perdamaian yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan. Dirinya juga mengajak semua pihak untuk meningkatkan kemitraan perempuan dan laki-laki dalam membangun ketahanan ekonomi rumah tangga menuju kesejahteraan bangsa, mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berkeluarga dan bermasyarakat kemudian meningkatkan peran serta lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan. “Kami berharap peringatan Hari Ibu diharapkan pula untuk mendorong dan meningkatkan peran dan kemitraan perempuan bersama laki-laki dalam mengisi kemerdekaan serta membangun bangsa untuk mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara,” imbuhnya. Sumber : Kemenpera

Read More

Menpora Buka Kejurnas Renang Antar Perkumpulan

Menpora Roy Suryo didampingi Ketua Umum PB PRSI Sandiaga Uno hari Kamis (26/12) sore membuka Kejuaraan Renang Nasional Antar Perkumpulan Seluruh Indonesia di Kolam Renang Gelora Bung Karno, Jakarta. (foto: egan/kemenpora.go.id) Menpora Roy Suryo didampingi Ketua Umum PB PRSI Sandiaga Uno hari Kamis (26/12) sore membuka Kejuaraan Renang Nasional Antar Perkumpulan Seluruh Indonesia di Kolam Renang Gelora Bung Karno, Jakarta. (foto: egan/kemenpora.go.id) Jakarta: Menpora Roy Suryo didampingi Ketua Umum PB Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Sandiaga Uno hari Kamis (26/12) sore membuka Kejuaraan Renang Nasional Antar Perkumpulan Seluruh Indonesia (KRAPSI) ke 35 2013 di Kolam Renang Gelora Bung Karno, Jakarta. Menpora mengapresiasi kejuaraan yang sudah diselenggarakan hingga ke 35 kalinya ini. Menurutnya KRAPSI merupakana salah satu ajang bagi pembibitan renang di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah sangat mendukung dan memberikan apresiasi terhadap kejuaraan ini. "Saya senang KRAPSI sudah berjalan hingga 35 tahun, ini merupakan ajang kejuaraan nasional yang bagus untuk melahirkan atlet-atlet renang baru untuk meneruskan jejak Richard Sambera, Siman Sudartawa, atau Triadz Fauzi. Kita tahu cabang renang di SEA Games lalu telah menyumbangkan 5 medali emas, dan saya kira itu sudah usaha yang maksimal diberikan para atlet meskipun target 6 emas. Saya harap kejuaraan ini terus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Menpora. Sementara Ketua Umum PRSI Sandiaga Uno menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menpora. "Bagi kami KRAPSI merupakan sarana mencari bibit unggul olahraga renang dan even ini sudah melahirkan atlet-atlet nasional. Saya bermimpi dari KRAPSI ini genarasi perenang Indonesia terus dilahirkan dan bisa lebih memasyarakat lagi," kata Sandiaga Uno. Ajang tahunan KRAPSI edisi kali ini akan diikuti sebayak 1.040 atlet yang berasal dari 142 perkumpulan renang seluruh Indonesia. Ajang ini mempertandingkan empat katagori kelompok umum (KU) dan senior. “Selain Triady, semua atlet SEA Games akan turun di ajang ini. KRAPSI menyelenggarakan ajang tahunan untuk memberikan kesempatan kepada semua perenang dari perkumpulan untuk berlaga. Namun, perenang yang tidak bisa menembus limit waktu, akan terkena denda Rp500 ribu,” jelas Ketua Panitia Pelaksana KRAPSI ke-35, Albert C Susanto. KRAPSI merupakan ajang renang bergengsi tingkat nasional disamping Kejuaraan Nasional (Kejurnas). Bedanya, jika Kejurnas hanya diikuti perenang terbaik perwakilan dari daerah, KRAPSI justru membuka kesempatan kepada semua perenang dari perkumpulan untuk menunjukkan penampilan terbaiknya. KRAPSI ke-35 ini akan mempertandingkan sekitar 95 nomor pertandingan. “Ajang ini menjadi salah satu tolak ukur bagi atlet Pelatnas, terutama bagi Pelatnas PRIMA Pratama,” tambah Albert (amr) Sumber : Kemenpora

Read More

Mulai 1 Januari 2014, Semua Kabupaten/Kota di Indonesia Wajib Kelola PBB Sendiri

Jakarta, 27/12/2013 MoF (Fiscal) News – Semua kabupaten dan kota di Indonesia terhitung tanggal 1 Januari 2014 diwajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2). Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Chandra Budi menyatakan, pengalihan ini merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). "Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh kabupaten atau kota," jelas Chandra Budi. Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak dan penetapan tarif pajak. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 80 UU PDRD, di mana masing-masing kabupaten/kota dapat menentukan tarif PBB-P2 sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3 persen. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 persen dari jumlah penerimaan PBB-P2 diwilayahnya. Sementara itu, dengan adanya pengalihan pengelolaan PBB-P2, maka penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota. Hal ini diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Tentu dengan dikelolanya PBB-P2 oleh Kabupaten/Kota dengan menjadi Pajak Daerah, maka penerimaan PBB-P2 akan 100% masuk ke Kas Kabupaten/Kota tersebut," paparnya. Sebelumnya, pada tahun 2011, hanya Kota Surabaya yang telah mengelola PBB-P2. Kemudian, untuk tahun 2012 ada 17 kabupaten dan kota yang telah mengelola PBB-P2 dan untuk Tahun 2013 ada 105 kabupaten dan kota yang menyatakan kesiapannya mengelola PBB-P2. Terakhir, kabupaten/kota yang belum menerima pengalihan PBB-P2 ini yaitu sebanyak 369 kabupaten/kota sudah mempersiapkan diri untuk mengelola PBB-P2 di wilayahnya masing-masing, sehingga diharapkan seluruh kabupaten/kota sudah sepenuhnya mengelola PBB-P2 per 1 Januari 2014. (nic) Sumber : kemenkeu

Read More

Inflasi Desember 0,5 Persen

Jakarta, 27/12/2013 MoF (Fiscal) News – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan laju inflasi sepanjang Bulan Desember 2013 maksimal mencapai 0,5 persen, sehingga membawa inflasi tahunan 2013 berada di bawah 8,5 persen. Demikian disampaikan Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat (27/12). Menurutnya, dari hasil survei bank sentral dalam tiga pekan terakhir, laju inflasi sudah mencapai 0,36 persen. “Prediksi kita akan di bawah 0,5 persen, sehingga secara keseluruhan tahun (YoY) akan di bawah 8,5 persen,” terangnya. Sementara itu, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, laju inflasi selama dua bulan terakhir telah kembali kepada pola normalnya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Pihaknya optimistis, inflasi keseluruhan tahun 2013 akan berada di bawah prediksi BI yang sebesar 9 persen hingga 9,8 persen. “Ini merupakan suatu kerja sama yang baik, kami di BI juga bersyukur kita bisa menjaga supaya inflasi itu betul-betul terkendali. Awalnya kan kita prediksi 9 sampai 9,8 persen, tetapi kita lihat sekarang bisa di bawah 8,5 persen untuk YoY,” ungkapnya. Pada tahun 2014 mendatang, pihaknya berharap laju inflasi cukup terkendali, sehingga dapat kembali ke level 4,5 persen plus minus 1 persen sesuai dengan ekspektasi bank sentral.(ans) Sumber : kemenkeu

Read More

Presiden Lantik 14 Dubes Baru, Termasuk Fauzi Bowo dan Yusrin Ihza

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati Boediono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/12) siang, melantik dan mengambil sumpah 14 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk negara sahabat. Di antara para Dubes yang dilantik itu, terdapat mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo dan mantan anggota DPR Yusrin Ihza Mahendra. Para dubes yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No. 141/ P/ 2013 itu adalah: 1. Nurul Komar (Dubes LBBP Kerajaan Brunai Darussalam); 2. Dian Nur Bintoro (Rumania merangkap Rep Moldova); 3. Rahmat Pramono (Wakil Tetap RI untuk ASEAN) berkedudukan di Jakarta; 4. Raudin Anwar (Libya); dan 5. Pitono Purnomo (Kamboja); Selain itu 6. Ir. Fauzi Bowo (Republik Federal Jerman); 7. Mulya Wirana (Rep. Portugal); 8. Jose Antonio Tavares (Selandia Baru merangkap Kerajaan Samoa); 9. Gerry Rahman (Rep Fiji); dan 10. Dra Yuli Mumpuni Widarso (Kerajaan Spanyol dan WTO berkedudukan di Madrid); 11. Sugeng Raharjo (RRT merangkap Mongolia); 12. Yusron Ihza (Jepang merangkap Federasi Mikronesia ); 13. Lili Hakim (Swiss); dan 14. Drs Yuwono Agus Putranto (Norwegia merangkap Islandia). Pelantikan pada Dubes Baru dan Perwakilan Tetap RI itu dihadiri antara lain oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Sumber : kemenlu

Read More

Media dan Kemlu RI Punya Sinergi yang Baik, Lanjutkan

​Media dan Kemlu RI mempunyai sinergi yang sangat bagus. Kemlu RI memerlukan Media untuk public accountability dan rekan media untuk menyebarluaskan informasi terkait kinerja Kemlu. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Dubes A.M. Fachir pada Media Gathering bersama wartawan yang diselenggarakan sore ini di Hotel Borobudur, Jakarta (23/12). Dubes Fachir berharap bahwa ke depan, dinamika kerjasama dalam melaksanakan tugas dapat terus dilanjutkan. Di tahun 2014, akan terdapat dua event besar bagi Kemlu. "Walaupun merupakan tahun politik, bukan berarti tugas diplomasi dan luar negeri berhenti", ujar Dubes Fachir tersenyum. Pertama pada awal bulan Maret 2014, akan ada konferensi negara Asia Timur untuk membantu Palestina, yaitu Conference of East Asia for Palestine Development. Acara kedua, pada bulan Agustus, tanggal 29 dan 30, yaitu Sixth Global Forum United Nations Alliance of Civilization. "Ini merupakana yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di Bali", jelas Dubes Fachir. Sebelumnya, kegiatan ini dilaksanakan di Turki, Spanyol, Brazil, Doha dan terakhir di Wina. "Dukungan, partisipasi dan kontribusi rekan media sangat penting untuk dapat membantu pelaksanaan berbagai kegiatan Kemlu RI di tahun depan". Ucapan terima kasih juga datang dari beberapa Satuan Kerja Kemlu yang hadir dalam gathering tersebut. "Apresiasi yang tinggi atas bantuan dan partisipasi rekan media untuk memperlihatkan upaya jelajah Afrika untuk kepentingan Indonesia dan cakupan berita dan informasi saat APEC sepanjang 2013dan FEALAC". Satuan Kerja Hukum dan Perjanjian Internasional, juga menyampaikan akan terselenggaranya sebuah launching untuk portal hukum dan perjanjian internasional di awal tahun 2014. Selain itu, Direktorat Jenderal Multilateral juga menyampaikan, bahwa pada tahun 2014, mayoritas kegiatan adalah sidang di luar negeri seperti, World Economic Forum 2014 di Davos, Nuclear Security Summit, dan Sidang PBB di New York. Untuk ASEAN sendiri, Perwakilan Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN yang hadir menyatakan bahwa guna meningkatkan people awareness, maka bantuan rekan media akan sangat signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Komunitas ASEAN 2015. "Kesan yang ada selama ini adalah Indonesia belum siap dengan Komunitas ASEAN 2015", Dubes Fachir menambahkan. Untuk itu, bantuan media sangat diperlukan untuk dapat menyiapkan masyarakat Indonesia, terutama persiapan aktor dan pelaku, dari UKM sampai sektor lain, untuk menghadapi ASEAN Community 2015. "Informasi mengenai Komunitas ASEAN 2015 adalah bagian dari CSR media, untuk mengedukasi publik agara publik dapat siap sedia", tutur Dubes Fachir. Acara Media Gathering ini diselenggarakan sebagai bentuk ekspresi syukur, dan harapan baik atas peran dan partisipasi rekan-rekan media terkait pelaksanaan kegiatan Kemlu secara keseluruhan pada tahun 2013. Acara ini mengundang berbagai media yang biasa meliput kegiatan Kemlu serta berbagai Satuan Kerja yang ada di belakang layar dalam pelaksanaan misi Kementerian Luar Negeri pada tahun 2013. (Sumber: Dit. Infomed)kemenlu

Read More

Pemerintah Canangkan 3 Januari Sebagai Hari Kerukunan Nasional

Jakarta (Pinmas) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mencanangkan 3 Januari 2014 sebagai Hari Kerukunan Nasional (HKN). Demikian disampaikan Menteri Agama Suryadharma Ali di Jakarta, Jumat (27/12). “Ini merupakan sumbangan para tokoh lintas agama kepada bangsa. Kita akan meminta Keppresnya untuk HKN ini kepada Presiden SBY. Kegiatan HKN pertama ini juga akan dilakukan gerak jalan dengan Presiden SBY bersama tokoh lintas agama,” kata Menag dalam sambutannya saat bertemu tokoh lintas agama. Pada acara tersebut hadir tokoh yang mewakili agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu dan Konghucu. Hadir pula Wamenag Nasaruddin Umar dan Sekjen Bahrul Hayat serta para pejabat Kemenag. Menag menjelaskan, mengapa peringatannya disebut Hari Kerukunan Nasional, tidak disebut Hari Kerukunan Lintas Agama. Sebab kerukunan nasional maknanya lebih luas dibandingkan kerukunan lintas agama. “Jadi bangsa ini bukan hanya menginginkan kerukunan agama, tapi juga menghendaki terjadi kerukunan suku, budaya, atau yang lainnya, termasuk kerukunan bidang politik. Jadi ada kerukunan antar partai politik,” papar Menag. Menag berharap HKN yang digelar pada tanggal 3 Januari 2014 ini akan diadakan setiap tahun. “Namun itu tergantung siapa yang menjadi presiden hasil Pemilu nanti,” ujar Menag. Dikatakan pula, di era Orde Baru ada yang disebut dengan istilah stabilitas politik, ekonomi dan keamanan syarat kondusif untuk bisa membangunan negeri, maka sekarang ini syarat untuk bisa membangun adanya kerukunan, baik kerukunan internal agama sendiri, dan antar agama, termasuk kerukunan suku, budaya, etnis dan lainnya. “Jadi begitu pentingnya arti dari kerukunan nasional sebagai syarat untuk bisa membangun bangsa dan negara,” kata Menag. Sementara para tokoh lintas agama mendukung gagasan yang disampaikan Menteri Agama seperti disampaikan Pimpinan Walubi (Perwalian Umat Buddha Indonesia) Suhadi Sendjaya. “Batik saja bisa jadi Hari Batik. Masa kerukunan kalah sama batik,” ujarnya. Ia mengibaratkan, Indonesia punya bibit yang baik, ladangnya juga bagus, subur makmur, yang perlu pemeliharaan. “Kami siap memelihara kerukunan,” tandas Suhadi. Hal senada dikemukakan perwakilan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Agustinus. “Hari Kerukunan Nasional, pasti kita dukung,” tandas pastur dari Ambon ini. Natsir Jubaidi yang mewakili MUI juga mengapresiasi usulan Menag yang mencanangkan HKN, Karena kalau sudah rukun pasti aman dan damai dan Indonesia menjadi contoh negara lain. (ks/dm) Sumber : kemenag

Read More

Simposium Nasional Menyongsong Penerapan COSO 2013 dan ERM di Lingkungan BUMN

Dalam rangka memberikan pemahaman yang memadai mengenai  Commite Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission 2013 dan Enterprise Risk Management (ERM), serta pengetahuan atas praktik-praktik terbaik (best practice) dari penerapan COSO dan ERM dilingkungan BUMN, Badan Pemeriksa Keuangan RI mengadakan simposium nasional dengan tema “Menyongsong Penerapan COSO 2013 dan ERM di Lingkungan BUMN” yang dilaksanakan pada Kamis 12 Desember 2013, di Auditorium Pusdiklat BPK RI, Jakarta.

Acara yang dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara VII, Abdul Latief, Inspektur Utama BPK RI, Mahendro Sumardjo, Direktur Kepatuhan/Direktur Keuangan BUMN, pejabat di lingkungan BPK RI, Forum Komunikasi Satuan Pengawas Internal (FKSPI) BUMN, Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Simposium ini menghadirkan nara sumber Sentot A. Sentausa, Managing Director PT Bank Mandiri (Persero), yang memberikan pemaparan mengenai COSO 2013: Menerjemahkan Prinsip-Prinsip Menjadi Tindakan, dan Hari Setianto, Direktur Akademis Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) yang memaparkan mengenai Enterprise Risk Management.

BUMN merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan mempunyai kewajiban untuk menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Disamping itu BUMN harus dapat mengelola risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, mengingat dalam era globalisasi ini terjadi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat.

Direksi BUMN wajib merancang dan menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif dalam mengelola risiko perusahaan secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program good corporate governance (GCG). Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dan pengelolaan risiko perusahaan secara terpadu menjadi sangat penting jumlah aset negara yang dikelola oleh BUMN sangat signifikan.

Pada Tahun 2013 COSO telah mengeluarkan kerangka pengendalian intern  baru yang disebut Integreted Framework Internal Control atau lebih dikenal dengan COSO 2013. Pengendalian Internal menurut COSO 2013 merupakan suatu proses yang dilakukan oleh direksi, managemen, dan personal lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang reasonable dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang berhubungan dengan operasional, pelaporan, dan ketaatan pada peraturan.

COSO 2013 merupakan pengembangan dari COSO 1992 dalam rangka untuk menghadapi perubahan dalam lingkungan operasional dan bisnis. Dalam COSO 2013 tetap mempertahankan definisi pengendalian intern ke dalam lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, risk assessment, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring.

Sedangkan ERM merupakan suatu proses yang dilakukan oleh board of directors, managemen, dan personel lainnya, diterapkan dalam penyusunan strategi perusahaan, dirancang untuk mengindentifikasi kejadian-kejadian yang dapat mempengaruhi perusahaan dan mengendalikan risiko dalam rangka memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan perusahaan.

Kerangka ERM yang diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan dikelompokan kedalam empat kategori, yaitu strategic (dalam rangka untuk mendukung misi perusahaan), operations (penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien), reporting (pelaporan yang dihandalkan), dan compliance (ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku).

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan dalam sistem pengendalian internal (COSO 2013) dan ERM, maka manajemen pada BUMN, internal auditor dan eksternal auditor termasuk para pemeriksa di BPK RI diharapkan dapat memiliki pemahaman yang memadai atas perkembangan tersebut sehingga dapat menerapkannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya.

sumber 

Read More

Menpera Ingin PNS Indonesia Punya Rumah Sendiri

BOGOR - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz berharap ke depan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia bisa memiliki rumah sendiri. Oleh karena itu, dirinya berharap kepada para pemimpin di kementerian/ lembaga pemerintah untuk membantu para PNS agar mereka bisa mempunyai rumah sehingga kesejahteraan para abdi negara bisa lebih meningkat. "Saya berharap setiap PNS minimal bisa miliki rumah sendiri. Kalau punya rumah berarti kan PNS sudah punya aset dan kebanggaan," ujar Menpera Djan Faridz di sela-sela acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Pegawai Kemenpera dan Kementerian PDT di Perumahan Griya Indah Serpong, Gunung Sindur, Bogor, Jum'at (20/12). Djan Faridz menjelaskan, program pembangunan rumah bagi pegawai khususnya Kemenpera merupakan impiannya sejak awal menjabat sebagai Menpera. Dirinya juga berharap program ini bisa diikuti dengan pembangunan rumah bagi para wartawan yang sempat tertunda. Berdasarkan informasi yang diterimanya selama ini ternyata masih banyak sekali PNS baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masih belum punya rumah. "Berdasarkan informasi banyak PNS yang masih mengontrak rumah ataupun tinggal bersama di rumah mertuanya. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kemenpera dan para pemimpin kementerian/ lembaga pemerintah," terangnya. Terkait dengan pembiayaan perumahan tersebut, nantinya akan dibantu dengan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Bank BTN.Dirinya juga mempertimbangkan untuk membebaskan uang muka atau nol persen uang muka untuk rumah PNS tersebut. "BTN sudah siap membantu para PNS yang ingin memiliki rumah dengan KPR FLPP. Kalau bisa nanti uang mukanya nol persen saja," katanya. Menpera berharap proses pembangunan rumah ini bisa cepat selesai. Dengan demikian para PNS bisa segera menempati rumah tersebut. "Lokasi perumahan Griya Indah Serpong mudah dijangkau dari Kantor Kemenpera dan Kantor KPDT melalui sarana transportasi Kereta Api Rel Listrik (KRL) dengan waktu tempuh yang relatif pendek. Jadi para pegawai bisa menghemat biaya transportasi ke kantor. Semoga proses pembangunan rumah PNS Kemenpera dan Kementerian PDT ini bisa berjalan lancar dan diberkahi Allah," harapnya. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Rumah Pegawai yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Agus Sumargiarto mengungkapkan, pembangunan perumahan untuk pegawai ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi pegawai PNS/Non PNS. Pegawai juga dapat menghemat biaya pengeluaran untuk transportasi sehingga kesejahteraan mereka bisa lebih meningkat. Pembangunan perumahan dilaksanakan oleh PT. Khatulistiwa Indah Jaya Permai selaku developer dari Perumahan Griya Indah Serpong sebagai penyedia rumah. Perumahan untuk para pegawai ini berlokasi di Jalan Raya Serpong – Parung, Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Proses pembangunan perumahan bagi pegawai di perumahan Griya Indah Serpong ini dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap pertama ini, PT. Khatulistiwa Indah Jaya Permai selaku developer dari perumahan Griya Indah Serpong menyediakan 50 unit rumah dengan tipe 36 luas tanah 60 m2. Untuk Kementerian Perumahan Rakyat disediakan 25 Unit dan untuk Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal disediakan 25 Unit. Selanjutnya akan dibuka tahap kedua yang disediakan 70 unit rumah dengan tipe 36 luas tanah 72 m2, sekarang ini masih dalam proses penyelesaian perijinan. "Harga rumah untuk PNS Kemenpera dan Kementerian PDT ini hanya Rp 95 juta," terangnya. Pada kegiatan ini juga dilakukan Penandatanganan MoU antara Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama Bank BTN dan Penandatanganan MoU antara Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Direktur Utama Bank BTN dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Direktur Utama Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama Bank BTN. sumber : humas kemenpera

Read More

SEA Games Myanmar Menpora: Timnas U-23 Tetap Membanggakan

Menpora Roy Suryo dan istrinya Ismarindayani menyalami pemain Indonesia usai pengalungan medali, sepakbola SEA Games XXVII, hari Sabtu (21/12) malam di Stadion Zayar Thiri, Naypyitaw, Myanmar. Indonesia dikalahkan Thailand 0-1, dan mendapat medali perunggu. (foto: muchlis/kemenpora.go.id) Menpora Roy Suryo dan istrinya Ismarindayani menyalami pemain Indonesia usai pengalungan medali, sepakbola SEA Games XXVII, hari Sabtu (21/12) malam di Stadion Zayar Thiri, Naypyitaw, Myanmar. Indonesia dikalahkan Thailand 0-1, dan mendapat medali perunggu. (foto: muchlis/kemenpora.go.id) Naypyitaw: Menpora Roy Suryo tetap bangga pada Timnas U-23 yang meskipun kalah dari Thailand 0-1 dan hanya mendapatkan perak, tetapi semua bisa melihat bahwa Timnas U-23 telah bermain sangat baik dan membanggakan. Menpora yang bersama istrinya Ismarindayani Priyanti dan Staf Khusus Heru Nugroho menyaksikan langsung jalannya pertandingan di Stadion Zayar Thiri di pinggiran kota Naypyitaw hari Sabtu (21/12) malam menambahkan, secara teknis Timnas U-21 bermain lebih bagus. "Anak-anak sebenarnya sudah bermain bagus, hanya faktor keberuntungan tidak bersama kita," katanya. "Kita tidak perlu saling menyalahkan. Bahkan secara teknis kita menang, dan ball position anak-anak juga lebih besar dibanding tim Thailand. Bahkan kita bisa melihat, permainan Thailand tidak berkembang," tambahnya. Menurut Menpora, permainan Timnas U-21 sudah bagus. "Mereka tidak lagi bermain individual, tetapi bermain secara tim dengan operan-operan pendek yang akurat. Saya mencatat mereka memiliki tiga peluang yang sayangnya tidak ada yang berakhir dengan gol. Dan saya juga mencatat tiga kali wasit melakukan kesalahan yang menguntungkan lawan. Hasil ini saya kira sudah bagus, dan masyarakat di tanah air juga melihat anak-anak sudah berjuang optimal, tetapi memang keberuntungan tidak berpihak pada kita. Kita tidak perlu sesali mendapat perak, karena ada negara lain yang bahkan tidak mendapat apa-apa," kata Menpora di luar stadion Zayar Thiri usai menyaksikan pertandingan Indonesia lawan Thailand. (nas/cah) sumber : kemenpora

Read More

RI Negara Besar, Universitas di Bulgaria Ingin Belajar Bahasa Indonesia

Sabtu, 21 Desember 2013 Dubes RI Sofia Bunyan Saptomo dengan Gubernur Veliko Tarnovo ​”Bahasa Indonesia perlu diajarkan di Universitas Veliko Tarnovo, sebagaimana bahasa Jepang, China, dan Korea yang telah menjadi kurikulum di universitas tersebut”, demikian kata Gubernur Veliko Tarnovo, Dipl.Eng. Georgi Rachev, pada saat melakukan pertemuan dengan Dubes RI untuk Bulgaria, Bunyan Saptomo (19/12). Pentingnya Bahasa Indonesia bagi pemuda Bulgaria karena Indonesia dipandang sebagai negara besar yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diharapkan masyarakat Bulgaria dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan masyarakat Indonesia. "Pemerintah kedua negara perlu mengupayakan terjalinnya hubungan yang lebih erat di bidang perdagangan dan investasi". Rachev menawarkan investasi di bidang industri gula dan tekstil dengan bahan baku impor benang dari Indonesia. Dubes Saptomo menyampaikan bahwa Universitas Sofia telah mempunyai Kelas Bahasa Indonesia dengan siswa yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. ”Pada saat ini KBRI Sofia sedang dalam proses mendirikan Indonesian Corner di universitas tersebut, yang akan dilengkapi dengan buku-buku mengenai Indonesia, guna dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa Universita Sofia”, kata Dubes Saptomo mengenai kerjasama yang telah dilakukan antara KBRI dengan Universitas Sofia. Perdagangan bilateral RI-Bulgaria yang di tahun 2012 mencapai USD.76,20 juta dipandang Dubes Saptomo belum mencapai potensi maksimal dan masih terdapat peluang yang besar untuk lebih ditingkatkan. Ekspor Indonesia ke negara ini berupa kopi, palm oil, lysine, minyak lemak nabati, tuna, ikan hias, ban kendaraan, kertas dan karton, sabun, benang serta furniture. Sedangkan impornya adalah ketumbar, makanan ternak, tembakau, kertas dan karton daur ulang, tembaga, rolls for metal-rolling mills, serta Electronic Integrated Circuits. Sementara itu, dalam pertemuan lainnya dengan Walikota Veliko Tarnovo, Daniel Panov, dibahas juga usul seorang pengusaha Veliko Tarnovo untuk mendirikan Pusat Informasi dan bisnis Indonesia/ASEAN. Di Pusat tersebut nantinya akan disediakan mengenai informasi kebudayaan, pariwisata, dan produk-produk Indonesia untuk keperluan masyarakat Veliko Tarnovo yang membutuhkannya. Panov menegaskan bahwa Pemkot siap menyediakan dua ruangan yang dapat dimanfaatkan sebagai Pusat Informasi Indonesia atau Pusat Informasi ASEAN. ”Setelah proyek Indonesian Corner di Universitas Sofia terselesaikan, maka KBRI akan memusatkan perhatian pada kerjasama pendirian Indonesian Corner atau Pusat Informasi dan Bisnis Indonesia/ASEAN di Veliko Turnovo”, demikian Dubes Saptomo meyakinkan Walikota Veliko Tarnovo. Pada tahap awal, KBRI akan mengupayakan penyediaan buku-buku dan katalog mengenai Indonesia dan meminta Pemerintah Indonesia untuk dapat memberi bantuan seorang pengajar Bahasa Indonesia di kota yang pernah menjadi ibukota Bulgaria pertama ini. Sebagai kota yang menjadi salah satu pusat kebudayaan Bulgaria, pada setiap tahunnya Veliko Tarnovo menyelenggarakan ”International Cultural Tourism Expo” di musim semi dan ”International Folklore Festival” di musim panas. Pada beberapa tahun terakhir, Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam kedua event ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila warga Veliko Tarnovo sangat antusias untuk mengenal lebih dalam lagi budaya Indonesia, khususnya Bahasa Indonesia. (Sumber: KBRI Sofia) Kemenlu

Read More

Utang Luar Negeri Indonesia Terus Melambat

Jakarta, 23/12/2013 MoF (Fiscal) News – Tren perlambatan pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia berlanjut pada Oktober 2013. Departemen Statistik Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia pada Oktober 2013 sebesar 262,4 miliar dolar AS, atau tumbuh melambat sebesar 5,8 persen (yoy) dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 6,7 persen (yoy). Perlambatan pertumbuhan ULN ini terjadi baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Posisi ULN sektor publik pada Oktober 2013 mencapai 125,8 miliar dolar AS atau tumbuh melambat menjadi 0,5 persen (yoy), dari bulan sebelumnya sebesar 2,1 persen (yoy). Sementara itu, posisi ULN sektor swasta tumbuh stabil dibanding bulan sebelumnya sebesar 11,1 persen (yoy) atau mencapai nilai 136,6 miliar dolar AS. Berdasarkan jangka waktu, komposisi ULN jangka panjang tetap mendominasi ULN Indonesia pada Oktober 2013. Posisi ULN Indonesia sebagian besar terdiri dari ULN berjangka panjang, yaitu sebesar 216,1 miliar dolar AS (82,4 persen dari total ULN), sementara sisanya sebesar 46,3 miliar dolar AS (17,6 persen dari total ULN) merupakan ULN jangka pendek. ULN berjangka panjang pada Oktober 2013 tumbuh 5,1 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan periode sebelumnya 4,2 persen (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh sebesar 8,8 persen (yoy) atau turun dari bulan September 2013 yang sebesar 9,2 persen (yoy). Dari sisi kepemilikan, peran dominan ULN jangka panjang terjadi baik pada ULN publik maupun ULN sektor swasta. ULN publik berjangka panjang mencapai 118,8 miliar dolar AS atau 94,4 persen dari total ULN sektor publik. Sementara itu, ULN sektor swasta berjangka panjang mencapai 97,4 miliar dolar atau 71,3 persen dari total ULN swasta. ULN sektor swasta sebagian besar merupakan ULN swasta non-bank yang mencapai 83,8 persen, sedangkan ULN bank hanya mencapai 16,2 persen. Tiga sektor ekonomi terbesar ULN swasta terarah kepada sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian. Dari sisi kreditur, sebagian ULN swasta merupakan utang kepada afiliasi yaitu mencapai 34,8 persen dari total ULN swasta. Baik ULN swasta kepada afiliasi maupun non-afiliasi pada Oktober 2013 tumbuh sekitar 11,0 persen (yoy). Sumber : kemenkeu

Read More

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2013-2018

Jumat, 20 Desember SAMARINDA – H Awang Faroek Ishak dan HM Mukmin Faisyal resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H Gamawan Fauzi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2013-2018. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Olahraga Serbaguna Stadion Palaran Samarinda, Selasa (17/12), yang dihadiri sekitar 5.000 orang undangan dari berbagai daerah dan masyarakat Kaltim. Mendagri Gamawan Fauzi menilai pelaksanaan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim berlangsung dengan baik, khidmat dan lancar. Selain itu, Gamawan mengungkapkan kegembiraan atas antusiasme masyarakat untuk menghadiri pelantikan tersebut. “Antusias masyarakat terlihat sangat jelas. Mungkin ini akibat dari keberhasilan pembangunan yang terjadi lima tahun terakhir. Suasananya sangat kondusif, karena Kaltim punya tradisi bagus. Kaltim ini aman, tenteram dan damai. Benua etam itu kan artinya bagaimana menata keragaman ini dengan harmonis,” ungkap Gamawan usai pelantikan. Gamawan mengatakan selama lima tahun terakhir di bawah kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak dan Wakil Gubernur Farid Wadjdy (2008-2013), Kaltim berhasil melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang. Dari beberapa indikator yang bisa dilihat, Kaltim mengalami kemajuan signifikan. Salah satunya, adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 2007-2012. Pada 2007 IPM Kaltim 73,30. Sedangkan pada 2012 meningkat signifikan menjadi 76,22 sehingga menempatkan Kaltim pada peringkat lima nasional. Capaian tersebut jauh berada diatas rata-rata nasional. Demikian halnya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas kinerja pemerintahan dan keterbukaan informasi publik (KIP). Keberhasilan sejumlah bidang tersebut, lanjut dia, merupakan hasil kerja keras pemimpin Kaltim bersama seluruh jajaran selama lima tahun terakhir. “Pekerjaan rumah lima tahun kedepan bagi Gubernur Awang Faroek Ishak dan Wagub Mukmin Faisyal adalah melakukan pemerataan pembangunan. Usaha-usaha kecil harus dikembangkan, sehingga kemajuan dapat tercapai bersama-sama. Pengurangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja dan yang terpenting Kaltim Green terus dilanjutkan,’ jelasnya. Ditambahkan, Kaltim kedepan sudah harus tidak bergantung pada sumber daya alam tak terbarukan. Karena bahan tambang (minyak bumi, gas, batu bara dan lainnya) semakin lama semakin berkurang, bahkan pada suatu saat akan habis. Untuk itu mulai dari sekarang sudah harus dirintis. Salah satunya adalah kelapa sawit. Saat ini luas penanaman sawit di Kaltim sudah mencapai 1,3 juta hektare dan targetnya bisa mencapai 2,4 juta hektare. Karena itu, pengembangan klaster industri oleochemical sangat penting. Kemudian downstreamnya juga akan terus dilanjutkan, jika bisa tidak hanya dalam bentuk CPO (crude palm oil) tetapi juga minyak makan dan kebutuhan lainnya yang memiliki nilai manfaat besar bagi masyarakat. Gamawan mengimbau baik kepada Gubernur dan Wagub beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kaltim, Bupati/Walikota se Kaltim agar terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik dan bersih. “Terus manfaatkan keberadaan BPKP. Silahkan bertanya jika masih ada hal yang meragukan. Ini penting untuk memastikan agar pengambilan kebijakan tidak berbenturan dengan hukum dan tidak merugikan masyarakat. Tingkatkan koordinasi dengan seluruh unsur pimpinan daerah. Bagi bupati/walikota, harus ikut memberikan partisipasi aktif dan dukungan terhadap program maupun kebijakan Gubernur,” imbaunya. Sementara itu, Gubernur Kaltim terpilih periode 2013-2018 Dr H Awang Faroek Ishak mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan pelaksanaan pesta demokrasi Pemilukada Gubernur dan Wagub Kaltim periode 2013-2018. Selain itu, tidak lupa Awang Faroek menyampaikan rasa terima kasih kepada rakyat Kaltim yang telah memberikan amanah kepada dirinya untuk melanjutkan kepemimpinan lima tahun kedepan. “Kita bertekad Kaltim kedepan harus lebih baik. Persoalan mendasar seperti masalah kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan daerah tertinggal, perbatasan dan pedalaman serta hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat akan terus ditingkatkan,” ungkapnya. Selain itu, lanjut dia Kaltim juga akan melaksanakan berbagai program dalam rangka ikut berkontribusi dalam program kemandirian pangan nasional. Saat ini Kaltim sudah memiliki lahan yang cukup luas (lebih dari 470 ribu hektare), untuk program rice estate, jagung, kedelai dan singkong serta peternakan sapi. Prioritas pembangunan ke depan, Awang Faroek mengatakan infrastruktur akan menjadi prioritas utama. Diantaranya, pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Jembatan Pulau Balang, Jalan Trans Kalimantan, Bandara dan pelabuhan, telekomunikasi, listrik serta air bersih. “Infrastruktur akan kita selesaikan. Semua proyek tersebut akan kita tuntaskan selama satu, dua hingga lima tahun ke depan,” tegasnya. Sejumlah tokoh nasional turut hadir pada pelantikan Gubernur dan Wagub Kaltim (2013-2018), diantaranya Abu Rizal Bakrie, Akbar Tanjung, Tanri Abeng serta sejumlah Menteri dan Wamen dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Sumber :www.kaltimprov.go.id

Read More

Presiden: Daripada Hanya Terus Menyalahkan, Ikutlah Berbuat

Kamis, 19 Desember 2013 Image Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didamping Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati Boediono, serta para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II menghadiri puncak peringatan Hari Ibu di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (18/12). Dalam sambutannya, Presiden SBY mengatakan, kehadirannya pada Hari Ibu kali ini adalah yang kesepuluh kalinya sebagai Presiden dan Ibu Ani sebagai Ibu Negara. Ia berdoa, semoga pada tahun depan, presiden baru Indonesia akan menghadiri acara peringatan Hari Ibu. “Saya yakini beliau juga akan terus memajukan kehidupan kaum perempuan Indonesia,” ujar SBY. Kepala Negara menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kaum perempuan, utamanya semua organisasi perempuan, atas semua jerih payah dan upayanya untuk memajukan martabat, harkat dan kemuliaan kaum perempuan, seperti dorongan kepada Koperasi & UMKM perempuan dan kepedulian kepada para tenaga kerja perempuan di luar negeri. “Jasa, karya dan pengabdian Ibu-Ibu tidak selalu diketahui oleh masyarakat, tetapi percayalah, Tuhan, Allah, mencatatnya secara abadi,” tutur Presiden SBY. Tidak Instan Pada kesempatan itu, Presiden SBY mengatakan, membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, Indonesia yang lebih aman dan damai, yang lebih adil dan demokratis, dan yang lebih sejahtera, bukanlah kegiatan sekali jadi. Melainkan proses berkelanjutan dan upaya berjangka panjang. Pengalaman bangsa dan negara lain, lanjut Presiden, tidak ada yang bersifat instan untuk memajukan kehidupan sebuah bangsa. “Diperlukan ratusan tahun untuk mewujudkan cita-citanya,” kata SBY. Ia juga menyebutkan, banyak contoh bangsa yang mengalami masa jatuh bangun, serta pasang surut, termasuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Presiden menyerukan kepada segenap komponen bangsa untuk arif dan cerdas menyikapi pembangunan yang sedang dilaksanakan. “Daripada hanya terus menyalahkan, apalagi mengganggu apa yang dilaksanakan oleh pemerintah dan negara, ikutlah berbuat,” ajak Presiden SBY sembari menegaskan, sekecil apapun karya dan sumbangan yang dilakukan pasti ada gunanya bagi bangsa Indonesia. Usai menyampaikan sambutannya, Presiden SBY menandatangani sampul Perangko Prisma peringatan ke-85 Hari Ibu. Presiden SBY didampingi Menteri PP dan Perlindungan Anak Linda Amalia Gumelar, Menkominfo Tifatul Sembiring, dan Direktur Utama PT. Pos Indonesia Budi Setiawan. Tampak hadir dalam acara peringatan Hari Ibu itu antara lain, Menkeu Chatib Basri, Mendikbud Muhammad Nuh, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menkes Nafsiah Mboi, Menlu Marty Natalegawa, Kapolri Jenderal Sutarman, dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. (Oct/ES) Sumber

Read More

Warga Kristiani Kementerian PU Adakan Perayaan Natal

Rabu , 18 Des 2013

Warga Kristiani Unit Korpri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengadakan Perayaan Natal yang diselenggarakan pada Selasa (17/12) di Jakarta. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak yang mewakili Menteri PU serta para eselon I Kementerian PU. Perayaan Natal tahun ini mengangkat tema, Melalui Kedatangan Sang Raja Damai, Warga Kristiani Kementerian PU Meningkatkan Etos Kerja Dalam Membangun Infrastruktur PU. Dalam sambutan Menteri PU yang dibacakan Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak menyambut baik tema perayaan natal tersebut. “Hal ini menunjukkan kepedulian dan kesadaran Kementerian PU khususnya umat Kristiani dalam menghadapi tantangan infrastruktur PU di masa depan yang membutuhkan tidak saja kuantitas dan kualitas SDM tetapi juga etos kerja,”ungkapnya. Menteri PU mengutarakan, aspek SDM dan etos kerja penting dalam upaya bangsa Indonesia mengejar ketertinggalan dalam bidang PU dan penataan ruang dari negara-negara tetangga terutama dalam hal pelayanan infrastruktur dasar. “Pelayanan infrastruktur ke-PU-an yang berkualitas dan bermanfaat sangat diperlukan Indonesia dalam membangun negara untuk mendukung tujuan bersama menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat,”ungkapnya. Dalam suasana gembira Natal yang diwarnai oleh keluhuran budaya Nusantara, Menteri PU juga mendorong semangat kedatangan Kristus sekali lagi mendorong seluruh umat Kristiani di Kementerian PU sebagai agen pembawa damai dalam melaksanakan tugasnya. Kebaktian dan Perayaan Natal Unit Korpri Kementerian PU juga diisi hiburan dari penyanyi Mike Mohede, Tetty Manurung serta lagu-lagu yang dinyanyikan para eselon I Kementerian PU. (rnd) Sumber

Read More

Kementerian PU Raih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya

Rabu , 18 Des 2013

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meraih Peringkat Utama Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang didampingi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar kepada Menteri PU Djoko Kirmanto (18/12). Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-85, kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah yang telah berkomitmen dan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan. Presiden SBY dalam sambutannya menjelaskan, pergerakan kaum perempuan dalam kehidupan bangsa sangat relevan dan perlu dipertahankan. Presiden menggunakan kesempatan ini untuk mengapresiasi jerih payah dan upaya kaum perempuan dalam memajukan harkat, martabat,kemuliaan kaum perempuan, dan bersama pemerintah melakukan pembangunan berkelanjutan. "Hal ini membuktikan bahwa perempuan apabila diberi peluang dan kesempatan mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara juga mampu menjadi motor penggerak dan perubahan," terang SBY. Penghargaan ini adalah yang ke enam kalinya diterima oleh Kementerian PU, sebelumnya di tahun 2008 mendapatkan Peringkat Pratama Nomor 3, 2009 dan 2010 mendapatkan Peringkat Madya Nomor 2, dari 2011 sampai dengan 2013 mendapatkan Peringkat Utama selama tiga kali berturut-turut. (nrm) sumber

Read More

Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama atas penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M yang telah berjalan aman dan baik

Jakarta (Pinmas)

Hal ini disampaikan oleh Sayyed Fuad Zakaria selaku pimpinan Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan, dalam pembahasan kesimpulan hasil rapat kerja, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).

Hadir dalam kesempatan raker ini Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah, Menteri Agama Suryadharma Ali, Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bekti, Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimnyu, para pejabat eselon II  Ditjen PHU, Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Zubaidi, serta para pejabat di lingkungan Kemenkes dan Kemenhub.

Rapat Kerja kali ini mengagendakan pembahasan mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1434H/2013M. Mengawali paparannya, Menag menyampaikan bahwa akibat pemotongan 20%, kuota haji Indonesia menjadi 168.800 dengan capaian keterserapan mencapai 99,59% (168.110 jamaah).

“Sisa kuota sebanyak 690 orang  merupakan jamaah batal berangkat pada masa pemberangkatan yang disebabkan antara lain:  meninggal dunia, menunda keberangkatan karena suami/istri wafat, sakit, dinas, dan alasan lainnya,” terang Menag.

Terkait transportasi penerbangan,  Menag menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M terjadi kenaikan On Time Performance (OTP), baik maskapai Garuda Indonesia (94,1%) maupaun Saudi Airlines (91.2%). Sebelumnya,  OTP Garuda Indonesia adalah 93,6%, sedang Saudi Airlines 91,0%.

Meski terjadi kenaikan, Menag menegaskan bahwa untuk kebijakan penyelenggaraan haji tahun 2014 adalah meningkatkan pengawasan OTP, pelayanan di embarkasi/ debarkasi,  efisiensi biaya penerbangan dan regulasi untuk pesawat berbadan lebar untuk mengurangi KLOTER dan Jumlah Hari di Arab Saudi.

Hal lain yang dibahas dalam kesempatan raker ini adalah menyangkut perbaikan  substansi  pembinaan jamaah dan penyuluhan petugas haji, pelayanan pemondokan di Makkah, katering, upgrade transportasi di Arab Saudi, pelayanan kesehatan, serta pelayanan di Armina. Menurut  Menag, secara umum semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan.

Menag juga mengakui bahwa pada penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M, masih terjadi  kasus kriminalitas berupa pencurian di Makkah yang berkedok petugas haji, dilakukan dengan pendekatan kedaerahan, bahkan pemerasan yang dilakukan oleh joki dan kasus pembiusan. “Kejadian kehilangan, pencurian, kriminalitas,  dan kejahatan tersebut dapat diatasi sehingga menurun dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Menag.

Beberapa upaya, lanjut Menag, yang telah dilakukan untuk meningkatkan keamanan jamaah antara lain: meminta penggantian kehilangan uang/barang  di hotel/pemondokan; membentuk Sektor Khusus pada Daker Makkah di lokasi Masjidil Haram; menambah jumlah petugas haji di sektor khusus yang awalnya 21 personil menjadi  41 personil, serta ditambah lagi dengan petugas dari Daker Madinah; membentuk sistem informasi pengendalian petugas dan jamaah haji melalui  SMS–BLAST dan BRAVO, serta membentuk pelayanan perbankan dengan penyimpanan uang melalui kartu debit.

Komisi VIII DPR RI pun memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M ini. Bahkan, tidak sedikit dari anggota Komisi VIII yang menyampaikan apresiasinya secara langsung dalam kesempatan rapat kerja ini.

Berikut ini beberapa kutipan apresiasi yang disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI atas suksesnya penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M:

“Saya sangat menghargai dan memberikan apresaisi yang sungguh-sungguh bahwa Menag dan Dirjen PHU telah sungguh-sungguh menerima saran-saran kami dalam rapat bersama, baik sebelum maupun selama pelaksanaan haji di Arab Saudi.” (Busyro)

“Saya mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M karena progresifitasnya cukup positif.” (Inggrid Kansil)

“Secara garis besar, terus terang pelaksanaan ibadah haji ini saya secara pribadi menilai sudah cukup bagus.” (Abdul Aziz Suseno)

“Kita salut bahwa apa yang sudah dikerjakan Kementerian Agama sudah menghasilkan WTP. Bahkan kalau bisa, WTP nya itu Wajar Tanpa Pemeriksaan.” (Adang)

“Saya mengapreisasi atas apa yang sudah dilakukan oleh Kemenag, Kemenkes dan Kemenhub atas kinerja yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya kira ini adalah upaya yang sangat serius dan patut diapresiasi oleh masyarakat atas kinerja yang dilakukan oleh Menag dan seluruh jajarannya.” (Ace Hasan)

“Saya sampaikan apresiasi yang sebaik-baiknya. Penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mungkin pendorongnya karena pengurangan jamaah 20% sehingga semua jamaah hampir puas. Sehingga terpikir untuk tidak ditambah lagi. Tapi antrian menjadi bertambah panjang.” (Asep Mausul)

“Dari tahun ke tahun selalu ada perbaikan, meski masih ada hal yang perlu disempurnakan.” (Gondo)

“Saya memberikan apresiasi atas segala kerja keras yang sudah dilakukan sehingga penyelenggaraan haji tahun ini jauh lebih baik dari sebelumnya.” (Lidya)

“Peningkatan pelayanan sebagaimana dijanjikan oleh Pak Dirjen alhamdulillah sudah terlaksana. Hanya, masalah keamanan perlu ditingkatkan lagi sehingga masalah kriminalitas bisa diminimalisir.” (Khumaidi)

“Secara objektif pelaksanaan ibadah haji tahun ini cukup baik dibandingkan tahun lalu. Tidak hanya komisi VIII sebagai tim pengawas, hasil dari dialog saya dengan beberapa jamaah dan KBIH, umumnya mereka  mengatakan pelaksanan ibadah haji tahun ini sukses, aman, tertib, sejuk dan damai. Jadi jujur saja, bahwa sukses ibadah haji ini juga sukses kita bersama, sukses Kemenag, Kemenkes, Kemenhub, semua stakeholder, dan sukses Komisi VIII.” (Azrul Azwar)

Meski memberikan apresiasi atas sukses penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M, komisi VIII DPR RI tetap mengharapkan Pemerintah RI terus berupaya meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada masa yang akan datang sehingga terwujud penyelenggaraan ibadah haji yang berkeadilan, professional, akuntable, bermartabat, serta mengedepankan kepentingan jamaah. (mkd/mkd)

Sumber : Kemenag

Read More

Cegah Penyalahgunaan Narkoba dan Korupsi

 18 Desember 2013 Dilihat: 2

JAKARTA – Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)meriah. Menteri PANRB Azwar Abubakar tak beranjak dari tempat duduknya, menyaksikan sosialisasi yang dilakukan oleh Brigjen Pol. Victor Pudjiadi yang sangat atraktif.

Cara itu rupanya dipilih untuk menghindari kejenuhan peserta, mulai dari jajaran Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), DWP Kementerian PANRB, DWP  ANRI, DWP BKN, DWP LAN, serta DWP BPKP. Gaya pesulap kadang ditampilkan Viktor, yang juga membawa ‘Michael Jackson’ Indonesia dan Putri Indonesia 2013 perwakilan DKI Jakarta Kartika Berliana Tjakradidjaja.

Pemaparan yang mirip dengan gaya ‘tukang obat’ yang keliling kampung-kampung dengan menghadirkan atraksi-atraksi menarik untuk mengundang massa, baru kemudian menawarkan dagangannya menjadi daya tarik tersendiri. Bedanya, yang dilakukan Victor adalah kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tak terbayang kalau dia menyampaikannya dengan cara konvensional, melalui pidato, atau pemaparan seperti seminar-seminar. Rasanya peserta yang kebanyakan kaum hawa ini tak akan betah.

Namun tidak demikian halnya sosialisais yang berlangsung di Kementerian PANRB, Selasa (17/12). Menteri Azwar Abubakar pun tetap duduk di bangkunya, meski semalaman kurang tidur, sehabis mengikuti rapat panitia kerja RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Komisi II DPR. “Rasa capek saya hilang dengan mengikuti sosialisasi ini,” ucapnya ketika didaulat untuk memberikan sambutan usai Victor menyampaikan paparan.

Bahkan, Azwar mengapresiasi cara-cara yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melaksanakan sosialisasi ini. Sebab, pencegahan lebih baik dan harus dilakukan ketimbang sepuluh tahun mendatang menjadi korban penyalahgunaan  narkoba. Kepada para peserta sosialisasi, Menteri berpesan agar para ibu memebrikan makanan dari rejeki yang halal  kepada anak-anaknya dan kepada anak yatim. “Ini merupakan cara untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus memberantas korupsi,” ujarnya.

Sebelumnya, Penasehat I DWP Kementerian PANRB Meutia Azwar Abubakar menyatakan, DWP harus siap dan mampu berperan aktif menuju pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, ibu-ibu harus mempunyai wawasan luas untuk membina anak-anak untuk menjadi generasi yang berkualitas. “Sebagai pendamping suami yang baik, sesibuk apapun seorang ibu harus punya waktu berkomunikasi dengan anak-anak. Kalau punya masalah agar dipecahkan bersama-sama,” ujarnya.

Salah satu Ketua SIKIB, Ratna Joko Suyanto yang juga menghadiri acara sosialisasi tersebut menambahkan, sosialisasi kali ini merupakan rangkaian kegiatan SIKIB dan DWP yang telah melakukan hal serupa, bersama dengan BNN.

BNN pun tidak sendiri, tetapi juga menggandeng Putri Indonesia tahun 2013 perwakilan DKI Jakarta Kartika Berliana Tjakradidjaja sebagai duta anti narkoba. “Sosialisasi ini tepat sasaran, karena bagaimanapun letak permasalahan dimulai dari keluarga,” ujar gadis yang aktif mulai bulan Februari 2013. Dia mengaku telah berkeliling ke 33 provinsi untuk menjadi agent of change. (bby/HUMAS MENPANRB)

sumber 

Read More

KPK Sita Dokumen PT Pantai Aan dari Geledah di Rumah Bambang Soeharto

 

 ilustrasi: penggeledahan KPK

Jakarta - KPK melakukan penggeledahan di rumah politisi Hanura, Bambang W Soeharto terkait penyidikan kasus suap terhadap Kajari Praya nonaktif, Subri. Dalam penggeledahan itu, tim KPK mengamankan sejumlah dokumen yang sebagian adalah dokumen terkait PT Pantai Aan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rabu (18/12/2013), penggeledahan dilakukan di rumah Bambang di Jl Intan 8, Cilandak, Jakarta Selatan semalam. Penggeledahan berlangsung hingga pukul 23.00 WIB.

Dalam penggeledahan itu penyidik KPK mengamankan satu koper dokumen. Sebagian merupakan dokumen terkait PT Pantai Aan.

PT Pantai Aan sendiri disebut-sebut merupakan perusahan milik Bambang yang berada di Lombok Barat yang bergerak di bidang wisata pantai. Lusita Ani Razak, tersangka dalam kasus suap ini diduga adalah petinggi di perusahaan itu.

Namun, saat dikonfirmasi soal penggeledahan ini, pihak KPK belum bisa memberikan keterangan. Jubir KPK Johan Budi juga belum bisa dikonfirmasi.


sumber

Read More

Menteri PU Resmikan Pembangunan Tiga Waduk di Jatim

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto melakukan ground breaking pembangunan Waduk Bendo, Waduk Tukul dan Waduk Srengseng, Selasa (17/12) di Ponorogo, Jawa Timur. Pelaksanaan ground breaking didampingi oleh Dirjen Sumber Daya Air Moch. Hasan dan Bupati Ponorogo Amin. Turut hadir Bupati Bojonegoro, Kepala BBWS Bengawan Solo dan Kepala Pusat Komunikasi Publik Danis H Sumadilaga.

Kedatangan Menteri PU beserta rombongan disambut meriah oleh pemerintah daerah dan warga Ponorogo. Dalam sambutannya, Menteri PU menghimbau bahwa pembangunan waduk harus efisien, memperhatikan revitalisasi jaringan dan pengendalian terhadap banjir.

"Pembangunan waduk merupakan upaya untuk turut mendukung keberlanjutan agar anak cucu bisa hidup. Sebetulnya ada tiga masalah air berlebih saat musim hujan sehingga menimbulkan banjir, kekurangan saat musim kemarau dan kualitas air yang kotor. Sehingga perlu diterapkan Water Management untuk memperbaiki siklus hidrologi," ujar Djoko Kirmanto.

Siklus ekologi diperlukan agar air tertahan lebih lama di bumi. Dalam arti, air hujan yang turun dapat tertahan dan meresap ke tanah, tidak langsung mengalir ke laut. Sehingga air dapat dimanfaatkan lebih lama.

Lebih lanjut dikatakannya, pembangunan waduk merupakan upaya struktural dalam penangaanan banjir. Sedangkan upaya non struktural yakni penanaman pohon. "Jaga siklus hidrologi. Mari menanam pohon. Jangan menebang pohon dan jaga kebersihan sungai," ajak Menteri PU.

Menteri PU menambahkan, dalam pembangunan ketiga waduk tersebut terlaksana atas kerjasama tiga pemerintah daerah. Yakni Pemkab Ponorogo, Pemkab Pacitan dan Pemkab Bojonegoro. Kerjasama tersebut perlu dijadikan contoh suatu kerjasama dalam pembangunan infrastruktur agar pembangunan dapat terlaksanan sesuai dengan rencana.

Dari rencana program pembangunan tujuh waduk, lima waduk sudah terlaksana dan dua waduk akan dilaksanakan awal tahun 2014. (Ind)

sumber

Read More

Sejumlah RUU Prioritas tahun 2014 Diminta Dikaji Ulang

Anggota Komisi III DPR Nurdiman Munir meminta RUU Tentang Perubahan atas UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara RI ditunda untuk Masa yang akan datang. Pasalnya, beban kerja Komisi III DPR terlalu berat untuk menuntaskan RUU tersebut pada tahun 2014 mendatang. 

 

"Sekarang kita juga sedang membahas RUU KUHAP kalau membahas RUU tambahan lagi maka beban kerja akan terlalu berat," ujarnya saat Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa, (17/12).

 

Menurutnya, RUU KUHAP itu membicarakan tugas dan kewenangan penegak hukum. karena itu kita meminta RUU Kepolisian negara didrop dari Prolegnas 2014 mendatang. 

 

Sementara Anggota DPR dari Partai Golkar Kamaruddin Sjam meminta Pimpinan DPR untuk mengembalikan draft Rancangan UU jaring pengaman sistem keuangan kepada pemerintah. "Kami menolak untuk membahas draft ini sebelum dicabutnya UU lama," ujarnya. 

 

Hal senada disampaikan oleh Anggota DPR dari Partai Reni Marlinawati dari Fraksi PPP, Dia menolak RUU Kawasan Pariwisata Khusus menjadi Prolegnas 2014. "Kawasan Pariwisata khusus tidak pernah dibahas secara utuh di Komisi dan banyak teman-teman yang keberatan serta tidak merasa adanya pengambilan keputusan terkait RUU itu," terangnya. (si)/foto:odjie/parle/iw.

Read More