Menteri PU Bahas Kerjasama Infrastruktur Dengan Jepang

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto hari ini (27/12) menerima kunjungan kerja Menteri Pertanahan Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (PITP) Jepang Akihiro OHTA untuk menindak lanjuti Memorandum of Cooperation (MoC) yang sebelumnya ditandatangani oleh Menteri PITP Jepang dan Menteri PU Indonesia, dengan melakukan pembahasan. “Intinya dalam MoC tersebut kita tindak lanjuti dengan diadakan pertemuan antara wakil menteri yang telah dilaksanakan di Indonesia, dan tahun depan akan dilaksanakan di Tokyo,”kata Menteri PU usai pertemuan tersebut. Ditemui sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU Danis H. Sumadilaga mengatakan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tingkat Wakil Menteri sebelumnya pada tanggal 9 September 2013, serta Nota Kerja Sama (yang ditandatangani oleh Pemerintah kedua negara) dengan tujuan menjadikan Nota tersebut menjadi alat untuk menghasilkan produk yang efektif dan bermanfaat. Dalam pertemuan tersebut, kata Djoko Kirmanto, dibahas diantaranya adalah masalah banjir di Jakarta yang salah satunya diakibatkan oleh penurunan air tanah, selain itu juga Pemerintah Jepang ingin mendukung sewerage di Jakarta. “Saat ini sedang dibicarakan loan untuk sistem limbah terpusat,kita sudah punya masterplan untuk DKI Jakarta yang dibagi 15 zona, dan salah satunya akan kita bahas untuk bisa dibiayai oleh pemerintah Jepang,” tambah Djoko. Selain itu, Djoko mengungkapkan permasalahan yang dibahas adalah mengenai abrasi air laut. Hal ini melihat pengalaman typhoon yang terjadi di Filipina, yang tidak mustahil dapat terjadi di Indonesia sehingga terjadi abrasi. “Kemudian semua yang didiskusikan di catat dalam Record of Discussion (ROD), dari situ para dirjen akan menindaklanjuti langkah konkrit dengan pihak Jepang. Bisa dengan tukar ilmu pengetahuan, teknologi, workshop, selain dengan PU juga dengan pihak Universitas atau para ahli lain untuk pengembangan masalah infrastruktur di Indonesia,”kata Djoko Kirmanto. Selain itu, menurut Djoko, pihak Jepang membicarakan mengenai jalan akses tol yang akan menghubungkan Pelabuhan Cilamaya dengan jalan tol yang ada saat ini. Diperkirakan panjangnya mencapai 30 km, namun kata Djoko, permasalahannya di Karawang pada tempat yang rencananya akan dilewati jalan akses tol terebut merupakan tempat bidang sawah irigasi teknis yang menjadi pusat sumber beras atau pangan. “Saat ini sedang dipelajari, dan itu akan kita tunjang, tapi menunjangnya tidak boleh sampai melanggar tata ruang, merusak lingkungan dan membahayakan swasembada beras kita,” tegas Djoko. Sementara itu Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto, mengungkapkan, dalam pelaksanaannya pun proses yang harus dilakukan harus melalui persetujuan dari Kementerian Pertanian, selain juga tidak boleh melanggar tata ruang. Selain itu, pembangunan akses jalan tol tersebut, berjalan ketika pelabuhan Cilamaya mendekati penyelesaian yang diketahui pembangunannya akan dimulai di tahun 2022. “Jadi kita kalau mau bangun jalan itu mendekati 2022 saja, karena kalau mau dibangun tidak ada apa-apanya, ya percuma, pembangunan fisik untuk jalan tersebut paling hanya memakan waktu 1,5 sampai 2 tahun saja,”tutur Djoko Murjanto. Dalam kunjungan kerja ke Jakarta pada 26-28 Desember 2013, Delegasi Pemerintah Jepang juga akan melakukan kunjungan lapangan pada tanggal 28 Desember 2013 ke 2 (dua) proyek PU yang merupakan bantuan dari Pemerintah Jepang yaitu ke Pembangunan jalan Akses Tanjung Priok dan Pembangunan Rumah Pompa Pluit. Kunjungan delegasi tersebut akan didampingi oleh Direktur Jenderal Bina Marga Djoko Murjanto dan Dirjen Sumber Daya Air Mohammad Hasan. Pertemuan ini dihadiri antara lain oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Hermanto Dardak, Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Jepang Ryuji Masuno, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Republik Indonesia Yoshinori Katori, Pejabat Eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian PU serta sejumlah Pejabat dari Kementerian Pertanahan Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang. (nrm/dnd) Pusat Komunikasi Publik 271213 Sumber : Kemen PU