usaha berhasil

Sabtu, 28 Desember 2013

KPK : SKB Empat Menteri Bisa Ciptakan Tidak lagi Produksi Korupsi

Jakarta, Kominfo - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginginkan dengan SKB empat menteri tentang Kampanye anti Korupsi di seluruh Indonesia, dipastikan semua Kementerian/Lembaga bisa memperbaiki sistem, karena sistem birokrasi, manajemen yang berlangsung di Indonesia ini masih memproduksi kejahatan korupsi. "Karena kita paham betul, bahwa sistem birokrasi, manajemen yang sedang berlangsung di republik ini, itu terkadang memproduksi kejahatan korupsi," kata Ketua KPK Abraham Samad usai menyaksikan Penandatanganan SKB empat Menteri tentang Kampanye Anti Korupsi, di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Senin (23/12). Ke empat Menteri tersebut yaitu, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar, Menteri BUMN Dahlan Iskan yang diwakili oleh Deputinya. Abraham, berharap lewat penandatangan ini, kita ingin membuat suatu sistem yang bisa menciptakan dan menghasilkan sistem yang tidak lagi memproduksi korupsi. "Potensi-potensi memproduksi di Birokrasi, seperti yang disampaikan Menkominfo, ada beberapa item-item yang akan kita laksanakan sebagai tindak lanjut dari aksi implementasi anti korupsi kedepan," ungkapnya. Dia menambahkan efektifitas kampanye Anti Korupsi pada saat pemerintahan yang baru mendatang, Inpres No.1/2013 tentang tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tetap berjalan dan dilanjutkan kedepan. Abraham juga berharap kepada masyarakat menjelang pemilu itu agar memilih parpol yang bersih, caleg yang bisa diharapkan, kemudian memilih pemimpin mulai dari tingkat daerah sampai presiden adalah pemimpin-pemimpin yang bersih, sederhana, yang tidak mementingkan kepentingan pramaktis. "Saya pikir masyarakat indonesia sudah semakin cerdas, oleh karena itu sebagai masyarakat sipil termasuk media, untuk dapat melakukan pencerahan agar bisa memilih orang-orang kopenten." katanya. Menurutnya ada tiga syarat pemimpin yang benar dapat di lakukan di Indonesia, yaitu Pemimpin harus bersih, Pemimpin sederhana dan berani dan Pemimpin tidak perlu pinter.(Yura) sumber : kemenkominfo

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA