Bahas Pembangunan Berkelanjutan, Panja SDGs Minta Masukan SBY

Panitia Kerja ( Panja) SDGs BKSAP minta masukan dari Susilo Bambang Yudhoyono khususnya terkait pembahasan dan penerimaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Dulu, ini, kan pak SBY yang ikut mengawali Millenium Development Goals (MDGs), tentu kita tanya seperti apa dan masukannya bagaimana,” ujar Ketua Panja SDGs Nurhayati Ali Assegaf di sela-sela kunjungan ke kediaman SBY di Cikeas, Senin (22/02/2016).

Menurut Nurhayati, saat menjadi Presiden, SBY pernah memimpin Ketua Bersama Panel Tingkat Tinggi Pasca 2015 di Nusa Bali, untuk merumuskan Agenda Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) pasca 2015. Kerangka kerja Agenda Pembangunan Pasca 2015 pernah dibahas di London pada 2012, Monrovia dan Liberia, yang diikuti juga oleh SBY. Dari serangkaian pertemuan itulah, akhirnya setelah MDGs berakhir pada akhir Desember 2015, akan digantikan oleh SDGs.

MDGs sejauh ini merupakan komitmen 192 negara pada tahun 2000 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada 8 target MDGs yang harus dicapai sebelum 2015, selain menghapus kemiskinan yang ektrem dan kelaparan, memenuhi pendidikan dasar, mempromosikan kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi angka kematian anak, dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu.

Sebagai kelanjutan dari MDGs, SDGs kini menjadi model pembangunan global yang tak hanya mencakup kesejahteraan rakyat di negara-negara berkembang, tetapi juga di seluruh negara yang anggota PBB penerima SDGs. Jika MDGs hanya ada 8 langkah mencapai target kesejahteraan, maka SDGs memiliki 17 langkah pada 15 tahun ke depan.

Pada kesempatan yang sama Anggota Fraksi Gerindra Heri Gunawan mengatakan “di satu sisi ini ranahnya Pemerintah tetapi kan, secara Internasional ada beberapa yang menjadi kesepakatan bersama. Contoh, masalah pertumbuhan, lapangan pekerjaan, kemiskinan, ini kan menjadi perhatian secara Internasional. Dan itu kita sudah menyepakati karena kita masuk ke dalam organisasi Internasional. Seperti, United Nations ataupun PBB. Kan kita anggota di sana, sementara ada kebijakan dari PBB ini harus begini, kita harus seperti ini, untuk setiap negara.”

Lebih lanjut Heri menegaskan, posisi DPR ingin memperkuat Panja ini untuk disampaikan kepada Pemerintah. “ Kita ingin memberi dukungan kepada Pemerintah, duduk bersama dengan  Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah. Kita harus mengetahui duduk permasalahan pembanguan berkelanujutan agar saling sinerji satu sama lain. Intinya Panja ini bisa memberikan masukan kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, supaya kita bisa bersinergi bersama.” tegasnya.

Tim Panja SDGs Nurhayati didampingi Anggota FGerindra Heri Gunawan, Anggota dari FPKB Siti Masrifah, Anggota dari FNasdem Amelia Anggraini, Anggota dari FPPP Kartika Yudhisti, dan anggota dari FDemokrat Syofwatillah Mohzaib.

sumber: www.dpr.go.id

Read More

DPR Dorong Penyelesian Masalah Tenaga Honorer

Persoalan pengangkatan Tenaga Honorer K2 yang belum pasti menyita perhatian banyak kalangan. Bahkan beberapa waktu lalu ribuan Tenaga Honorer melakukan aksi demonstrasi di Jakarta. Persoalan utama dari pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS adalah tidak adanya payung hukum dan anggaran APBN. Hal tersebut diungkapkan Hetifah, Anggota Komisi II dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II dengan Dirjen Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Senin (22/2).

“Problem utama pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS seperti disinggung pada rapat ini adalah belum payung hukum dan ketersediaan anggaran” ujarnya di Senayan.

Namun demikian, rapat Komisi II dengan mitra tersebut membawa kabar baik bagi para Tenaga Honorer. Pasalnya, Kementerian Keuangan melalui Dirjen Anggaran menjamin adanya dana untuk rekruitmen. Demikian pula dengan Dirjen Perundang-undangan Kemenkum HAM, juga menyatakan akan siap membantu menyelesaikan persoalan payung hukum untuk pengangkatan Tenaga Honorer tersebut.

Pernyataan dari kedua Dirjen tersebut disambut baik oleh Hetifah. Anggota Komisi II yang juga Anggota Banggar DPR tersebut menyatakan dukungannya atas apa yang menjadi rencana Pemerintah (pengangkatan Tenaga Honorer). “Kita (DPR) akan selalu mendorong dan mendukung pemerintah untuk menyelesaikan masalah pengangkatan Tenaga Honorer ini” sambungnya.

sumber: www.dpr.go.id

Read More

Komisi III Pertanyakan Minimnya Anggaran BNPT

Anggota komisi III DPR RI, Junimart Girsang mempertanyakan minimnya anggaran yang diberikan pemerintah kepada BNPT (badan nasional penanggulangan teroris). Hal tersebut diungkapkannya saat Rapat dengar pendapat Komisi III dengan BNPT, Senin (21\2) di ruang rapat Komisi III, Senayan Jakarta.
 

"Dengan realisasi anggaran yang sangat jauh dari anggaran yang dianggarkan sebelumnya, apa BNPT bisa bekerja dengan maksimal dan ekspektasi masyarakat terhadap BNPT dapat terwujud,"tanya Junimart.

 

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi III lainnya, salah satunya dari fraksi PPP, Asrul Sani. Asrul mengatakan dengan beban kerja dan tugas BNPT yang tidak ringan, sejatinya BNPT juga mendapat peningkatan anggaran. Termasuk juga penambahan jumlah personil.

Sebagaimana penjelasan dari Kepala BNPT, Saud Usman Nasution, Pagu anggaran BNNPT tahun 2015 sebesar 311.780 Miliar, namun realisasi anggaran tahun 2015 sebesar 293, 743 Miliar. Sementara alokasi anggaran BNPT tahun 2016 sebesar 531.914 Miliar. Begitupun dalam jumlah personil, berdasarkan analisa jabatan, analisa beban kerja dan peta jabatan, kebutuhan formasi jabatan fungsional BNPT selama 5 tahun (2012-2016) sejumlah 148 formasi, namun yang terisi baru 97 formasi.

Menanggapi hal tersebut sebagian besar anggota Komisi III DPR sepakat untuk meningkatkan anggaran kepada BNPT, begitupun halnya dengan penambahan personil yang idel. “Kami sejatinya setuju untuk meningkatkan anggaran BNPT mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang tidak ringan. Namun disini, saya berharap agar anggaran tersebut tidak overlapping dengan anggaran yang dimiliki Polri. Mengingat kepolisian pun memiliki Densus 88 yang notabene juga bertugas memberantas terorisme. 

 

sumber: www.dpr.go.id 

Read More

Indonesia-Belanda Bahas Bersama Solusi Permasalahan Terkait Air di Indonesia

Pemerintah Indonesia – Belanda menyelenggarakan Joint Steering Committee yang membahas permasalahan air di Indonesia, Senin (22/2). Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Rido Matari Ichwan membuka acara tersebut bersama dengan Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Agus Sustianto, Perwakilan dari Water Indonesia and The Netherlands Simon Warmendam dan turut hadir Secretary General of The Ministry of Infrastructure and The Environment of The Kingdom of The Netherlands Lidewijde Ongering.

Ridho mengatakan, joint steering committee kerjasama Indonesia - Belanda dalam bidang air, sudah dimulai sejak 2001. Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut, pada hari pertama diisi dengan diskusi panel yang dibagi menjadi tiga kelompok dengan tema yang berbeda yaitu Water Management, Water For Food and Ecosystem, Water Supply and Sanitation. Selanjutnya dari diskusi hari ini akan dilaporkan besok yang akan dipimpin oleh Sekjen.

Kerjasama komite Indonesia - Belanda terdiri dari Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kemendagri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan The Ministry of Infrastructure and the Environment The Netherlands. Salah satu tujuan acara ini adalah adalah menemukan solusi permasalahan air, kemudian disusun sebagai masukan penyusunan RPJMN dan Rencana Strategis (Renstra).

Ridho menjelaskan, pada diskusi panel kelompok I membahas Water Management, antara lain National Capital Integrated Coastal Development atau yang dikenal dengan Giant Seawall, Developing Young Water Professional in Indonesia dan Indonesia – Netherlands Water Challenge.

Diskusi kelompok II membahas Water for Food and Ecosystems, contoh yang diambil adalah pencemaran air di Sungai Citarum akibat aktivitas sehari-hari, Sungai Moyo di NTB akibat vegetasi dan Sungai Limboto di Gorontalo karena eceng gondok. Lalu diskusi kelompok III membahas Water Supply and Sanitation, soal membersihkan teluk di Jakarta akibat pencemaran. Nanti akan dibahas mengenai teknologi sebagai upaya yang akan dipakai Ditjen Cipta Karya, dan program lain seperti program Water Professional dan Water Challenge, Water Challenge nantinya akan dikelola oleh BPSDM.

sumber: www.pu.go.id

Read More

Mendagri Kirim Surat Ke Presiden terkait Pelantikan Konawe Selatan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo telah mengirimkan surat permohonan izin melantik Bupati dan wakil Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga – Arsalim ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dengan begitu pengangkatannya tersebut tak harus lewat gubernur.

Dia mengatakan, pihaknya Senin (22/2) telah mengirimkan surat untuk Presiden. Ia juga kerap berkomunikasi secara lisan ke kepala negara terkait masalah di Konawe Selatan. Berdasarkan Pasal 160 Ayat 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, pelantikan bisa diwakilkan Mendagri.

“Dalam pasal tersebut menyatakan, bila gubernur dan wakilnya berhalangan dan tidak bisa melantik, maka kewenangan itu bisa lewat Mendagri,” kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Senin (22/2).

Dalam surat tersebut, ia juga menjelaskan kepada Presiden kalau semua persoalan administrasi terkait pelantikan Bupati dan wakil Bupati sudah memenuhi syarat. Hanya gubernurnya enggan melantik karena alasan status pegawai negeri sipil (PNS) yang masih melekat.

Tjahjo sendiri berencana melantik pasangan Bupat-wakil Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga – Arsalim. Jadwal pengangkatan kepala daerah definitif itu akan berlangsung pada Selasa (23/2) di Kantor Kemendagri sekitar pukul 17.00 WIB, usai rapat terbatas di Istana Negara.

sumber: www.kemendagri.go.id

Read More

Mahasiswa Kalah Militan dengan Buruh

Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon mengharapkan mahasiswa tidak kalah militan dalam gerakan kritis terhadap jalannya pemerintahan dengan elemen gerakan buruh. Bahkan dia juga menyindir, mahasiswa tidak lebih baik terorganisir dibandingkan buruh.

"Kalau saya lihat di kalangan buruh itu lumayan, buruh itu terorganisir dengan rapi, tuntutan-tuntutan mereka juga fokus, dan bahkan militan, kali ini saya melihat mahasiswa jauh kalah militan dari buruh. Benar, kalau ini saya bukan profokasi tapi memang benar," ujar Fadli saat Mukernas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) 2016, di Gedung Asrama Haji Bekasi, Jumat, (19/2).

Meskipun begitu Fadli yang pernah menjadi Senat Mahasiswa UI, sebagai koordinator advokasi dan demonstrasi mahasiswa UI tentang masalah internasional dan domestik (1992 - 1994) mengakui pentingnya peran mahasiswa sebagai gerakan ekstra parlementer. Di samping itu organisasi mahasiswa dinilainya mampu mencetak mental kepemimpinan.

"Kalau saya melihat gerakan mahasiswa, organisasi mahasiswa seperti KAMMI, HMI, PMII, PMKRI dan sebagainya sangat diperlukan, sebagai bagian dari pilar-pilar pemuda mahasiswa, yang menggodok  kepemimpinan, kemampuan berorganisasi," ungkap Fadli.

Mantan aktivis zaman pergerakan 98 ini mengatakan mahasiswa kalah terorganisir dan kalah militan dari buruh karena, menurut Fadli tuntutan buruh lebih spesifik, lebih menyangkut pada hajat hidup kelompoknya. Permintaan pada upah layak, hal ini yang membuat gerakan buruh lebih militan dan terorganisir, dan usia status buruh juga lebih panjang.

"Kalau mahasiswa kan usianya hanya empat sampai lima tahun, itu juga salah satu kendala," tutur Fadli memberi alasan.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini juga mengungkapkan,  masyarakat banyak berharap kepada mahasiswa agar lebih terdengar lagi suaranya, jangan diam apa lagi terkooptasi. "Amat disayangkan kalau ini menjadi legacy (warisan) yang tidak bagus pada generasi yang sekarang, harus terpelihara daya kritisnya," harap Fadli.

Anggota Dewan dari Dapil Jawa Barat V ini juga menandaskan kepada mahasiswa agar melatih kemampuan dan daya kritis terhadap pemerintah dan DPR. Karena menurut Fadli yang menjadi mahasiswa saat ini, di masa yang akan datang tentu melanjutkan sistem kenegaraan.

"Hampir semua tokoh mengalami masa-masa itu, para pendiri bangsa juga gitu. Kami berharap pada organisasi-organisasi mahasiswa tetap menjadi elemen yang mencerahkan, mencerdaskan  dan juga mempunyai kemampuan dalam mengkritik sebagai bagian yang penting untuk menyehatkan kehidupan bangsa," tandasnya.

sumber: www.dpr.go.id

Read More

Fadli Zon Ajak Mahasiswa Teladani Pemikiran Bung Hatta

Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon menjadi pembicara utama dalam Mukernas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) 2016, di Gedung Asrama Haji Bekasi Jumat, (19/2). Dalam kesempatan itu, dia mengajurkan kepada para peserta mukernas dari berbagai perwakilan kepengurusan daerah mulai dari Aceh sampai Papua untuk kembali meneladani ideologi demokrasi yang diajarkan oleh Bapak Pendiri Bangsa Mohammad Hatta.  

 

 

Anggota Dewan dari Dapil Jawa Barat V ini mengungkapkan, bahwa demokrasi yang diajarkan oleh Bung Hatta merupakan basis ideologi politik yang brilian. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi sosial, yakni himpunan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

 

 

"Demokrasi kita bukan demokrasi an sich demokrasi politik, yang hanya mengutamakan kebebasan, tapi juga bukan hanya sekedar demokrasi ekonomi yang mengedepankan persamaan. Demokrasi kita kata Bung Hatta adalah gabungan dari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, yaitu menjadi demokrasi sosial," tegas Fadli disambut tepuk tangan riuh dari peserta mukernas. 

 

 

Politisi dari Farksi Partai Gerindra ini menjelaskan, demokrasi sosial berbasis pada tradisi dan budaya gotong royong dan musyawarah mufakat yang telah ada pada kearifan nusantara. Dia juga mengatakan, Negara Indonesia memilih demokrasi menjadi pilihan dalam sistem politik nasional telah melewati proses perdebatan panjang. 

 

 

Fadli yang semasa kuliah pernah menjadi Sekretaris Umum di Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini, mengutip pemikiran Bung Hatta, karena dia mengakui bahwa pemikirannya cukup tajam dan konseptual dalam persoalan kenegaraan. Dia menyimpulkan pemikiran Bung Hatta ada empat poin yang inti dari semua itu adalah kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia. 

 

 

Empat poin tersebut adalah, kecukupan pangan, kecukupan sandang, hunian yang layak untuk segenap rakyat, dan kesehatan serta jaminan hari tua. "Itu kata Bung Hatta tentang kebahagiaan," ujar Fadli. 

 

 

Fadli yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pada tahun 2010 - 2015 ini mengatakan, sebenarnya tujuan bangsa ini bernegara, bukan hanya untuk kesejahteraan saja, tapi lebih dari itu adalah kebahagiaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Meskipun dia mengakui yang dimaksud kesejahteraan itu relatif menurut penilaian seluruh orang. 

 

 

"Kesejahteraan itu memang relatif antara satu orang dengan orang lain, tapi intinya hidup kita di Indonesia tidak tersia-sia dan ada jaminan terhadap hidup kita," jelas Fadli. 

 

 

Masih mengutip pemikiran Bung Hatta, Fadli yang pernah menjadi Dewan Redaksi, Majalah Sastra Horison ini, mengatakan para bapak pendiri Bangsa Indonesia tidak tekstual mengadopsi kapitalisme, liberalisme, dan komunisme. Tapi para pendiri bangsa melakukan asimilasi terhadap nilai-nilai positif yang terkandung dari banyak ideologi, dengan mempertimbangkan budaya lokal nusantara. 

 

 

Dalam ceramahnya Fadli juga mengajak mahasiswa untuk memiliki nalar kritis menghadapi globalisasi. "Kita menghadapi globalisasi dan demokratisasi. Kita menganggap bahwa demokrasi adalah jalan yang benar, tetapi kita juga harus kritis, demokrasi macam apa yang cocok untuk indonesia?" tanya Fadli kepada para kader KAMMI.

 

sumber: www.dpr.go.id 

Read More

Tahun Ini Siskohat Terapkan Sistem Deteksi Pernah Haji

Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat) terus disempurnakan. Merespon diberlakukannya Peraturan Menteri Agamam (PMA) Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Siskohat mulai tahun ini menerapkan sistem deteksi pernah berhaji.

“Deteksi jemaah haji yang sudah pernah menunaikan ibadah haji akan diterapkan mulai tahun 2016 ini. Siskohat sudah dirancang dan mampu melakukan pendeteksian  jemaah haji  secara sistem dengan menggunakan algoritma similaritas,” kata Kepala Bagian Siskohat Hasan Afandi melalui rilis yang diterima Pinmas Jumat (19/02) lalu.

Menurutnya,  saat mendaftar, setiap calon jamaah haji akan diambil data-data sidik jari dan foto yang akan disimpan dalam database Siskohat. Dengan diterapkannya sistem pendeteksian ini, maka bagi calon jamaah haji yang sudah menunaikan ibadah haji kurang dari 10 (sepuluh)  tahun tidak dapat melakukan pendafaran haji lagi. “Bagi calon jemaah haji yang coba-coba mendaftar pasti akan tertolak secara sistem,” tegasnya.

Minat masyarakat untuk beribadah haji terus meningkat. Sementara itu, sehubungan renovasi Masjidil Haram sejak 2013 lalu, kuota jamaah haji seluruh negara mengalami pemotongan sebesar 20%. Akibatnya, antrian jamaah haji terus memanjang, rata-rata sampai dengan saat ini daftar tunggunya mencapai 19 tahun.

Untuk  mengendalikan pertumbuhan daftar tunggu ini, Kementerian Agama menerbitkan PMA Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Menurut Hasan Afandi, poin penting dari perubahan PMA tersebut adalah warga negara Indonesia yang akan mendaftar haji berusia minimal 12 tahun. Selain itu,   jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir, kecuali bagi pembimbing.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Menag Sambut Kedatangan Grand Syaikh Al-Azhar Di Jakarta

Grand Syekh Al-Azhar Prof. Dr. Syaikh Ahmad Muhammad Ahmad Ath-Thayyeb tiba  di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (21/02) malam. Kedatangan Syekh Ath-Thayyeb disambut langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Ikut menyambut kedatangan Syekh Ath-Thayyeb beserta Majelis Hukama dan beberapa wartawan asing, Duta Besar Mesir untuk Indonesia Bahaa Dessouki, Duta Besar Palestina Fariz Mehdawi, dan tokoh ulama Quraish Shihab.

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin berharap Grand Syekh Al-Azhar  dapat menyaksikan langsung kehidupan beragama masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, dan nantinya bisa menyampaikan model Islam di Indonesia kepada dunia internasional.

“Mudah-mudahan beliau bisa berbicara di dunia internasional bahwa Islam yang berkembang di Indonesia bisa jadi model bagi umat Islam di dunia dalam ikut membangun peradaban di dunia ini,” kata Menag Lukman.

Menag mengaku,  umat Islam  Indonesia berkepentingan dengan kedatangan Syaikh Ath-Thayyeb. Sebab, Grand Syekh adalah salah satu tokoh  umat Islam dunia yang dikenal senantiasa menyuarakan faham Islam moderat, Islam rahmatan lil alamin, sehingga diharapkan  dapat meredam faham-faham radikal yang mengatasnamakan agama.

“Beliau akan berbicara di berbagai forum perguruan tinggi, pondok pesantren, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan akan ada pertemuan khusus dengan Majelis Hukama yang juga terdiri dari tokoh-tokoh Islam dunia,” kata Menag.

Bersama Majelis Hukama Al Muslimin yang dipimpinnya, Syekh Ath-Thayyeb dijadwalkan akan berada di Indonesia selama 6 hari guna menghadiri serangkaian acara, termasuk melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan Majelis Ulama Indonesia.

Grand Syekh juga akan akan memberikan kuliah umum dan pertemuan dengan para alumni Al Azhar di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Grand Syekh Al Azhar akan menyampaikan pidato perdamaian dan kemanusiaan untuk dunia,” terang Pelaksana Tugas Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran (LPMA) yang juga Sekjen Ikatan Alumni Al Azhar Indonesia (IAAI), Muchlis M Hanafi, Minggu (21/02).

Sebelumnya, Sekjen Ikatan Alumni Al Azhar Indonesia (IAAI) Muchlis M Hanafi mengatakan, Syekh ath-Thayyeb dikenal sebagai ulama moderat dan selalu menyerukan ukhuwah (persatuan), dan tegas mengkritik Zionis. Di antara sikap dan pandangan keagamaannya adalah membela Khazanah Pemikiran Turats (Kitab Kuning). Syekh Ath-Thayyeb selalu menekankan misinya untuk melestarikan dan menyebarkan buku-buku turats (klasik).  “Dalam banyak kesempatan, beliau sering mengungkapkan keprihatinannya atas apa yang terjadi di al-Azhar dan universitas-universitas Islam lain, yaitu: digantikannya buku-buku turats dengan buku diktat dari dosen,” kata Muchlis.

Selain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Grand Syekh Al Azhar juga dijadwalkan akan meninjau Pusat Studi Al-Quran (PSQ) pimpinan Prof. Dr. Quraish Shihab yang juga menjadi perwakilan Indonesia di Majelis Hukama Al-Muslimin dan meninjau Masjid Al Azhar. Selain itu, beliau juga akan menerima penganugerahan gelar doktor kehormatan dari UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang. “Penganugerahan ini akan diberikan dalam sidang senat terbuka pada Rabu (24/02) yang dijadwalkan akan dihadiri juga oleh Menag Lukman di Aula UIN Malang,” jelas Muchlis.

Mengakhiri kunjungannya di Indonesia,  Grand Syekh dijadwalkan berkunjung ke Ponorogo untuk mengadakan pertemuan dengan keluarga besar pondok modern Darussalam Gontor, sekaligus pembukaan perayaan 90 tahun pondok tersebut. Selain memberikan sambutan, Syekh Ahmad Ath-Thayeb juga akan meresmikan gedung Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor. “Grand Syekh beserta rombongan dijadwalkan akan kembali ke Mesir pada Jumat pagi,” tutur Muchlis.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Kenapa Indonesia Perlu Dukung Industri Sawit? Ini Kata Gapki

Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (Gapki) meyakini ekspor minyak sawit mentah (CPO) akan melampaui migas dalam beberapa tahun ke depan.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono membeberkan tahun lalu produksi CPO Indonesia mencapai 32,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 26 juta ton CPO diekspor dengan nilai yang ditaksir mencapai US$18,5 miliar.

“Nilai ekspor untuk tahun lalu sudah menyamai migas, yang selama bertahun-tahun menjadi komoditas andalan kita. Beberapa tahun lagi saya yakin bisa melampaui,” katanya dalam acara diskusi Festival Iklim 2016 di Jakarta, Rabu (3 Februari 2016).

Joko mengatakan capaian tersebut dia sampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (2 Februari 2016). Kemarin, Jokowi juga menerima pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI).

Menurunnya kontribusi ekspor migas tidak terlepas dari anjloknya harga emas hitam sepanjang 2015. Pada saat yang sama, harga CPO juga drop sehingga ekspor yang biasanya US$21 miliar merosot ke angka US$18,5 miliar.

Joko mengklaim ekspor CPO turut menyelamatkan neraca perdagangan Indonesia yang mengalami defisit. Namun, kata dia lagi, industri tersebut masih menghadapi sejumlah kendala seperti fluktuasi harga hingga kampanye negatif di pasar negara-negara maju. “Padahal pohon kelapa sawit itu juga menjadi penyerap emisi karbon,” ujarnya.

Selain penyerap karbon, Joko mengatakan industri sawit juga dapat berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim dengan implementasi biodiesel. Berdasarkan riset, satu liter biodiesel mengemisi karbon ekuivalen sebanyak 1,54 kilogram (kg), sedangkan solar 2,6 kg. “Bisa dihitung sendiri kalau tahun lalu biodiesel itu ada 1 juta ton berapa sumbangannya untuk mengurangi emisi,” tuturnya.

Pernyataan Joko Supriyono dibantah Direktur Eksekutif WALHI Abednego Tarigan. Dia menilai Indonesia perlu mengurangi ketergantungan dari kelapa sawit bila berimplikasi pada ekspansi hutan secara besar-besaran. Apalagi, dia mengungkapkan, berkah kelapa sawit justru tidak dinikmati sepenuhnya oleh orang Indonesia.

sumber: www.bumn.go.id

Read More