usaha berhasil

Senin, 22 Februari 2016

Komisi III Pertanyakan Minimnya Anggaran BNPT

Anggota komisi III DPR RI, Junimart Girsang mempertanyakan minimnya anggaran yang diberikan pemerintah kepada BNPT (badan nasional penanggulangan teroris). Hal tersebut diungkapkannya saat Rapat dengar pendapat Komisi III dengan BNPT, Senin (21\2) di ruang rapat Komisi III, Senayan Jakarta.
 
"Dengan realisasi anggaran yang sangat jauh dari anggaran yang dianggarkan sebelumnya, apa BNPT bisa bekerja dengan maksimal dan ekspektasi masyarakat terhadap BNPT dapat terwujud,"tanya Junimart.
 
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi III lainnya, salah satunya dari fraksi PPP, Asrul Sani. Asrul mengatakan dengan beban kerja dan tugas BNPT yang tidak ringan, sejatinya BNPT juga mendapat peningkatan anggaran. Termasuk juga penambahan jumlah personil.

Sebagaimana penjelasan dari Kepala BNPT, Saud Usman Nasution, Pagu anggaran BNNPT tahun 2015 sebesar 311.780 Miliar, namun realisasi anggaran tahun 2015 sebesar 293, 743 Miliar. Sementara alokasi anggaran BNPT tahun 2016 sebesar 531.914 Miliar. Begitupun dalam jumlah personil, berdasarkan analisa jabatan, analisa beban kerja dan peta jabatan, kebutuhan formasi jabatan fungsional BNPT selama 5 tahun (2012-2016) sejumlah 148 formasi, namun yang terisi baru 97 formasi.
Menanggapi hal tersebut sebagian besar anggota Komisi III DPR sepakat untuk meningkatkan anggaran kepada BNPT, begitupun halnya dengan penambahan personil yang idel. “Kami sejatinya setuju untuk meningkatkan anggaran BNPT mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang tidak ringan. Namun disini, saya berharap agar anggaran tersebut tidak overlapping dengan anggaran yang dimiliki Polri. Mengingat kepolisian pun memiliki Densus 88 yang notabene juga bertugas memberantas terorisme. 
 

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA