Menanti Izin, Pertamina: Solarlite Siap Diluncurkan

Dalam waktu dekat PT Pertamina (Persero) bakal meluncurkan produk Bahan Bakar Minyak (BBM) terbarunya untuk mesin diesel, yakni Solarlite. Apalagi, Pertamina sudah sukses dengan BBM jenis Pertalite yang sudah diluncurkan pada 2015.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang menjelaskan, peluncuran Solarlite ini dilakukan ketika semua tes dan perizinan dari Pemerintah sudah dikantongi. Tak jauh dengan Pertalite, Solarlite pun tentunya harus memasuki tahapan uji coba baik dengan Ditjen Migas maupun lembaga terkait lainnya.
"Ya secepatnya, ketika semua tes dan perizinannya siap," ucap Bambang kepada Okezone di Jakarta.

Namun, dirinya tidak dapat memastikan peluncuran Solarlite dapat dilakukan pada semester I-2016 atau II-2016. Bambang hanya menyebut, Pertamina akan mengikuti proses sebelum Solarlite diluncurkan.

"Insya Allah, proses tetap dijalankan," singkatnya
VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, solar tersebut tidak termasuk dalam kategori BBM bersubsidi, namun kualitasnya masih di bawah Pertamina Dex.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku belum mengetahui jika Pertamina berencana mengeluarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar jenis terbaru. Pasalnya, hingga saat ini belum ada keterangan tertulis dari Pertamina.

"Suratnya terus terang saya belum baca, belum lihat ada solar jenis baru yang diusulkan," kata Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja.

Lebih lanjut Wirat menyebut, jika Solar jenis baru tersebut jadi diluncurkan, Pertamina wajib menerapkan mandatori 20 persen CPO pada solar itu. Mandatori tersebut, sesuai dengan UU terkait penggunaan CPO.

sumber: www.bumn.go.id

Read More

Irak Pelajari Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Parlemen Republik Indonesia (DPR RI) menerima kunjungan Komite Intergritas Irak dan Kurdistan, bertujuan mengetahui pengalaman Indonesia dalam menangani masalah korupsi dan penyimpangan keuangan negara.

Hal ini karena ada hubungan yang baik sekali antara kedua negara, dan menganggap bahwa Indonesia adalah negara yang sangat penting dalam organisasi OKI  dan ASEAN. Indonesia juga memiliki pengalaman dalam hal memberantas korupsi, yang diketahui lebih baik dari Irak dan Kurdistan.

"Kunjungan ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang  penting diantara negara-negara Islam, dan Indonesia juga memiliki pengalaman yang lebih baik dalam pemberantasan korupsi,” kata Pimpinan Delegasi Ahemd Anwer Mohammed, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (24/2/2016), saat diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan anggota DPR Dave Laksono.

Mereka juga sudah bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi III DPR bidang hukum, berharap kunjungan ini dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Irak, khususnya dalam memerangi korupsi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjelaskan,  Indonesia setelah era reformasi terus memperbaiki diri, terutama menyangkut masalah pemberantasan korupsi. Indonesia mempunyai suatu Undang-Undang yang memberikan suatu kekuatan kepada lembaga yaitu KPK, untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap korupsi.“ KPK merupakan lembaga yang terkuat di dunia sekarang ini. Walaupun masih perlu ada beberapa sisi yang perlu diperbaiki,” katanya.

Menurut Fadli Zon penindakan saja tidak cukup, yang dibutuhkan juga pencegahan. Berarti perlu menciptakan suatu sistem yang menutup semua kesempatan korupsi tersebut.

"Ada pepatah mengatakan kesempatan itu membuat orang menjadi maling. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bagaimana membuat opportunity ini semakin sedikit untuk melakukan suatu kegiatan yang mengarah pada penyimpangan dan korupsi,” jelasnya.

Lebih lanjut, diterangkannya, Indonesia juga sedang mengarah melakukan suatu pemberantasan korupsi dengan cara-cara bukan hanya penindakan saja tetapi juga pada pencegahan, Ke depan dengan system yang semakin solid dan bagus, akan ada pemberantasan korupsi bisa lebih efektif. Pengalaman Indonesia di era reformasi memang bisa menjadi suatu referensi, karena transisi menuju demokrasi relatif berjalan dengan damai.

Hal senada disampaikan, politisi FPG Dave Laksono, pemberantasan korupsi bukan persoalan mudah, dan pembangunan ekonomi suatu bangsa akan selalu terhambat apabila korupsi masih terus berjalan. Dan Indonesia pun masih terus mencari suatu skema atau sistem untuk membasmi korupsi hingga ke tingkat bawah.

Menurutnya, hal pertama yang harus diselesaikan untuk menghabisi korupsi adalah dari diri kita sendiri. “Setiap kita melihat cermin, gambaran pertama yang lihat pada diri kita itulah yang harus menghentikan korupsi, jadi kita harus tanamkan sedini mungkin,” kata Dave.

Karena itulah, lanjut Dave, program-program yang sedang dibangun di Indonesia seperti  membuat di sekolah-sekolah dengan adanya kafe jujur atau program-program pengenalan tentang kejujuran diri sendiri.

“Itulah yang sewdang kita bangun sehingga sejak  usia dini tidak ada niatan untuk curang, atau merugikan pihak lain. Ini bukan persoalan gampang, rumit dan butuh waktu kesabaran serta intensitas dari semua pihak, dari tenaga pendidik, diri kita, seluruh elemen masyarakat, dan penegak hukum,” tegasnya.

“Indonesia dan Irak dapat terus menjadi barisan garda terdepan pembasmian korupsi dan pembangunan ekonomi dunia ke depan.

sumber: www.dpr.go.id

Read More

Pertamina Tambah Terminal BBM dan Elpiji di Indonesia Timur

PT Pertamina (Persero) akan menambah terminal penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Elpiji untuk mencegah kelangkaan di wilayah Indonesia Timur. Pembangunan terminal tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, ‎terminal penyimpanan BBM yang akan dibangun berjumlah 21 unit tangki pada 15 lokasi. Totalkapasitas tangki tersebut mencapai 69.500 kiloliter (KL).

Untuk membangun terminal tersebut, membutuhkan anggaran sebesar US$ 212 miliar. "Anggarannya berasal dari APBN tahun 2016," kataWianda di Kantor Pusat Pertamina,Jakarta, Kamis (25/2/2016).
Terminal penyimpanan BBM tersebut memang sengaja di dibangun di wilayah Timur. Alasannya, Pertamina ingin menjaga pasokan BBM di Indonesia Timur. Selama ini pasokan BBM sering terhambat karena adanya kendala cuaca. Dengan tambahan ini diharapkan kelanggaan BBM dan Elpiji di Indonesia bagian Timur bakal terhindar.

"Tujuannya meningkatkan stok BBM di area tersebut, karena sangat berbahaya sangat cuaca buruk kapal tidak bisa merapat, mengakibatkan stok BBM menipis," tutur Wianda.

Proses tender pembangunan 21 terminal BBM tersebut ditargetkan berlangsung tahun ini, namun target penyelesaiannya belum ada kepastian.

‎"Target 2016 ini start tender, target pembangunan belum ada data pasti, karena total ada 21 tangki yang kita tambah," ujarnya.

Lokasi pembangunan terminal BBM:

1. Badas kapasitas 2500 Kl
2. Waingapu berkapasitas 2500 Kl
3. Maumere berkapasitas 5 ribu Kl
4. Pare‎ - Pare berkapasitas 2500 Kl
5. Merauke berkapasitas 7500 Kl
6. Ternate berkapasitas 3 ribu kl
7. Wayame berkapasitas 30 ribu Kl
8. Masohi 1000 Kl
9.Bula 3 ribu Kl
10. Dobo 2 ribu Kl
11. Labuha 1500 Kl
12. Saumaki 1000 Kl
13. Nabire 5 ribu Kl
14. Namlea 3 ribu Kl
15. Bima 2500 Kl

Tambah Terminal Elpiji
Sela‎in membangun terminal BBM, Pertamina juga ditugasi membangun terminal Elpiji yang juga terdapat di wilayah Indonesia Timur menggunakan dana APBN sebesar US$ 870 miliar.

Saat ini Pertamina telah melakukan tender, ditargetkan pembangunan terminal elpiji dapat ‎rampung dalam tiga tahun. Pembangunan terminal elpiji tersebut sama tujuannya dengan pembangunan terminal BBM.

Terminal elpiji dibangun di Jayapura- Papua berkapasitas 2 ribu Metrik Ton (MT), Wayame - Maluku berkapasitas 2ribu MT, Tenau Kupang - NTT 1000 MT, dan Bima NTB 1000 MT.

sumber: www.bumn.go.id

Read More

Demi Hindari Korupsi dan Pungli, Staf Penerima Tamu di Kemendagri Tandatangani Pakta Integritas

Praktek korupsi yang sering terjadi selama ini adalah dalam pelayanan publik. Maka,  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Biro Biro Organisasi dan Tatalaksana (Biro Ortala) melangsungkan penandatanganan pakta integritas kepada para staf penerima tamu.

Kepala Biro Ortala, Sukoyo mengatakan, tujuan penandatanganan ini adalah untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menumbuhkan keterbukaan publik serta memperlancar pelaksanaan tugas agar berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel.

“Semua sangat tergantung pada baik buruknya daya dukung SDM-nya,” ujar Sukoyo, Kamis (25/2).
SDM atau staf penerima tamu ini merupakan pelaku yang paling disorot dalam pelayanan,  dan penyebab utama masih terdapatnya perilaku penyimpangan pelaksanaan tugas seperti adanya pungutan liar (pungli), korupsi, kolusi serta nepotisme (KKN).

Dia menambahkan, seluruh aparatur petugas pelayanan publik diharap mampu mempercepat upaya mewujudkan citra birokrasi yang bersih dan baik sehingga, mendapatkan kepercayaan publik. Penandatanganan ini bukan hanya janji di atas kertas, namun harus diikuti sungguh-sungguh.

“Mari semua pihak, baik para pejabat, staf, petugas layanan dan unit kerja pengolah di kantor pusat Kemendagri untuk sama-sama berkomitmen  menjunjung tinggi norma-norma serta etika dalam pelayanan sehingga tak terjadi pelayanan penyimpang,” ujar dia.

Senada dengan Karo Ortala, Ninuk Handoyo Kepala Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada tamu yang sebagian besar PNS Pemda sebaik-baiknya.
"Kami ingin selalu meningkatkan pelayanan agar para tamu dapat terfasilitasi keperluannya dengan para pejabat Kemendagri sesuai aturan yang berlaku". kata Ninuk.

Fakta menunjukkan  bahwa pelayanan publik belum bebas dari korupsi, pungutan liar, dan suap. Dalam penandatangan itu, perwakilan pihak pengelola pelayanan publik atau staf penerima tamu, Achmad Basri menyatakan janjinya dalam penandatangan tersebut.

“Akan berperan pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela,” seperti tercantum dalam poin pakta integritas yang ditandatangani Achamd Basari, kemarin.

Ia juga tak akan meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Poin lainnya dalam pakta integritas itu adalah berjanji menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Lalu, memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama pada sesama pegawai di lingkungan kerja.

Bertanggungjawab atas kelancaran proses pekerjaan pada Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi, serta menjaga kerahasiaan tugas yang diemban. Dan, bila melanggar hal-hal tersebut diatas, para staf pelayanan publik ini siap menghadapi konsekuensinya.

sumber: www.kemendagri.go.id

Read More

Komisi IV Akan Panggil Menteri Kelautan dan Perikanan

Komisi IV DPR akan segera panggil Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, beserta jajarannya, terkait fakta yang bertolak belakang, antara apa yang selama ini pemerintah sampaikan kepada dewan. Fakta itu adalah  tentang nasib para nelayan dan berbagai asosiasi terkait, yang menurut versi pemerintah telah banyak mengalami berbagai kemajuan, namun faktanya berbeda.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan, kenyataan berbeda justru terungkap ketika  Komisi IV menggelar rapat dengar pendapat umum dengan berbagai asosiasi dibidang perikanan, digedung Parlemen, Senayan, Jakarta (25/2).

“Apa yang diungkap oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan, tentang perubahan nasib nelayan dan para pelaku dibidang perikanan Indonesia telah lebih baik dari sebelumnya, ternyata terbantahkan saat ini”, ujar Herman Khaeron.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, segala keluhan dan keprihatinan yang disampaikan oleh berbagai asosiasi bidang perikanan ini, akan dipelajari oleh Komisi IV, untuk dijadikan bahan verifikasi pada saat pertemuan dengan pemerintah nanti.

Peranan Komisi IV DPR dalam membela kepentingan rakyat, khususnya masyarakat nelayan dan para pelaku bidang yang terkait, sangatlah diharapkan. “DPR adalah ujung tombak dan tumpuan terakhir, dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan perikanan yang dihadapi nelayan dan asosiasinya, dengan pemerintah,” jelas anggota Dewan dari Dapil Jawa Barat VIII tersebut.

sumber: www.dpr.go.id

Read More

Tahun Ini Kemenag Revitalisasi MAN PK

Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam akan merevitalisasi keberadaan Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus atau yang selama ini dikenal sebagai MAN PK. Kepastian revitaslisasi MAN PK ini diungkapkan oleh Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan di Jakarta, Rabu (24/02).

“MAN PK-MAN PK yang ada akan kita revitalisasi,” tegas M. Nur Kholis Setiawan.
Ditegaskan pria yang juga tercatat sebagai Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, Program revitalisasi ini merupakan implementasi dari kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 60 Tahun 2015 tentang perubahan atas PMA Nomor 90 Tahun 2013. Dalam perubahan tersebut, ditetapkan tentang penganekaragaman madrasah menjadi tiga tipologi, yaitu: akademik, keterampilan/kejuruan, dan keagamaan.

“Revitalisasi ini menjadi upaya dan kontribusi Kemenag dalam mengatasi langkanya kader ulama. Ditpenma mengambil peran aktif dalam menyiapkan kader ulama sejak jenjang pendidikan menengah,” tambahnya.
Pada akhir tahun 1987, Menteri Agama Munawir Sjadzali memprakarsai proyek penyelenggaraan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Madrasah Aliyah ini didesain dengan kurikulum keagamaan yang padat serta penekanan pada penguasaan Bahasa  Arab dan Inggris. Dibuka pertama kali pada lima daerah, yaitu: Ujung Pandang, Jember, Yogyakarta, Ciamis, dan Padang Panjang, MAPK dinilai berhasil menyiapkan lulusan yang berwawasan ke-Islaman, ke-Indonesiaan, dan kemodernan yang baik.

Kehadiran MAPK disambut masyarakat hingga keluar Keputusan Menteri Agama (KMA) No 371 tahun 1993 yang mengubah MAPK menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Dengan KMA ini, Kanwil Kementerian Agama (Depag waktu itu) diperbolehkan membuka MAK sesuai kebutuhan, tidak hanya negeri tetapi juga swasta.

Jumlah MAK pun semakin banyak. Sayang, peningkatan kuantitas ini tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sehingga minat masyarakat juga berkurang. Munculnya UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga tidak mengatur secara jelas tentang apa, bagaimana, dan di mana status hukum dan legalitas MAK. Ditjen Pendidikan Islam mengeluarkan surat edaran yang mengatur bahwa mulai tahun 2007 MAK tidak lagi diizinkan menerima siswa baru.

Namun demikian, menurut M Nur Kholis mengatakan bahwa proses revitalisasinya bukan berarti mengembalikan MAN PK di era awal. Proses revitalisasi dilakukan menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada. Modelnya tidak akan sama persis dengan MAN PK di tahun 87-an atau 90-an.
“Bentuk revitalisasinya adalah melalui penguatan kurikulum asramanya. Aspek tafaqquh fiddinnya ada di asrama. Jadi hampir mirip dengan pesantren,” terang M. Nur Kholis Setiawan.

“Jadi misalnya di Madrasah Aliyah  peminatan keagamaan ada mapel Tafsir, maka pendalaman mapel Tafsir itu dilakukan di asrama dengan, misalnya tambahan kajian terhadap kitab-kitab Tafsir. Begitu juga dengan Fikih-Usul Fikih dan Hadis-Ilmu Hadis,” tambahnya.

Revitalisasi MAN PK tahun ini menurut M Nur Kholis akan dilaksanakan di 10 madrasah, antara lain  di Jember, Jombang, Surakarta, Jogjakarta, Ciamis, dan Padang Panjang.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Menag: Menghargai Kemajemukan adalah Sikap Keberagamaan Yang Tinggi

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa sikap menghargai dari adanya kemajemukan merupakan sikap keberagamaan yang tinggi. Sebab,  Tuhan yang maha berkehendak menciptakan manusia berbeda-beda, baik jenis kelamin, warna kulit, suku, bangsa, bahasa, maupun agamanya.

Hal ini disampaikan Menag saat memberikan sambutan pada acara penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Bidang Pendidikan Islam kepada Grand Syekh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmad Muhammad Ahmad Ath-Thayyib, di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Maliki), Malang, Rabu (24/02).

Menag menilai Grand Syekh sebagai sosok yang sangat menghargai kemajemukan. Hal ini, salah satunya ditunjukan pada penghargaan mantan Rektor Universitas Al-Azhar itu kepada kalangan Kristen Koptik Mesir. “Al-Azhar tidak pernah menganggap kemuliaan gereja-gereja kalian merupakan hal yang kecil. Pengrusakan yang dilakukan terhadap gereja-gereja tersebut bukanlah cerminan dari agama Islam dan Islam berlepas tangan dari hal tersebut,” kata Menag mengutip pernyataan Grand Syeikh terkait imbaunnya terhadap kalangan Kristen Koptik Mesir..

Dikatakan Menag, bahwa makna penting dari pernyataan Grand Syeikh ini adalah bahwa Islam tidak mentolerir cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan ‘Izzul Islam Wal-Muslimin. Menurutnya, bahwa Islam dibangun dengan fondasi rahmah, disebarkan dengan bil-hikmah, dihiasi dengan uswah hasanah adalah ajaran dasar Al-Qur’an dan prilaku yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW selama berdakwah di Mekkah dan membangun hadharah (peradaban) di Madinah.

Dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk, lanjut Menag, imbauan dan ajaran Grand Syekh sangat terasa relevansinya. Kemajemukan merupakan ciri bangsa Indonesia sejak dulu kala. Bukan saja karena berbagai agama hidup di nusantara ini, kemajemukan bangsa Indonesia juga tampak pada keragaman suku, ras, bahasa, warna kulit, dan corak budaya. Dengan kata lain, kemajemukan identik dengan keindonesiaan itu sendiri.

Menag memandang, perbedaan dan kemajemukan adalah suatu hal niscaya yang harus dipandang sebagai modal, bukan penghambat; sebagai kekuatan, bukan potensi yang merusak. “Maka sikap dan tindakan yang paling penting sebagai umat beragama adalah memelihara kemajemukan itu sehingga terjadi harmoni dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat,” katanya.

Menurutnya, pembangunan nasional hanya dapat berjalan lancar apabila bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, budaya, dan latar belakang yang berbeda-beda bisa hidup rukun dan toleran dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Momen ini, di samping penghargaan kepada seorang ulama berkaliber dunia yang menjadi juru bicara Islam moderat, juga sangat penting bagi Indonesia yang sedang mempromosikan Islam Indonesia sebagai tipikal Islam ramah, moderat, dan rahmatan lil-‘alamin,” tutup Menag.

sumber: www.kemenag.go.id

Read More

Sekjen Minta Protokol Bijak Sikapi Dinamika Lapangan

Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) Yuswandi A Temenggung membuka rapat kordinasi nasional protokoler di Hotel Aston Marina, Ancol, Jakarta, Rabu (24/2). Acara tersebut menghadirkan para staf protokol tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam sambutannya Yuswandi mengatakan, fungsi protokol sangat sensitif. Sebab, banyak hal yang harus diantisipasi. Dinamika dan situasi di lapangan perlu dicermati secara bijak. Menurut dia, para staf protokol harus  mampu menyusuaikan kondisi tersebut.

“Dalam protokoler itu ada yang namanya values (standar tempat) dan subtansi. Kalau ada yang tidak sesuai dengan SOP maka perlu segera dicari solusinya,” kata Yuswandi.
Hal tersebut umumnya terjadi saat ada kunjungan di suatu daerah. Menurut dia, terkadang banyak lokasi acara yang dinilai tak memenuhi standar. Namun, bukan berarti kegiatan tersebut batal berlangsung. Protokol harus bisa menyusun strategi agar values dan subtansi seusai.

Pesan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, kata dia, keberhasilan protokol dinilai dari hasil penyelenggaraan acara yang tertib. Makanya, ia mendorong agar para staf protokol ini bisa saling berkordinasi, khususnya antardaerah satu dengan yang lainnya.

“Sebab, akan ada banyak hal yang terjadi di satu daerah belum pernah dijumpai di daerah tertentu. Jadi jangan lupa menjalin komunikasi dan berkonsolidasi,” ujar dia.

Para protokol juga diminta untuk tidak terus menerus mematuhi buku pedomannya. Sebab, bila harus mengacu pada panduan tersebut, maka saat ada dinamika dan situasi yang tak terduga, akan menganggu acara itu sendiri. Sebab, hasil dilihat dari tertibnya acara, bukan berantakan.

sumber: www.kemendagri.go.id

Read More

Pembangunan Infrastruktur Indonesia Perlu Didukung Sektor Bisnis

Agar pembangunan infrastruktur Indonesia dapat berjalan dengan baik, pemerintah merasa perlu didukung oleh sektor bisnis. Karena ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, seperti dipacu untuk memiliki daya saing, mengurangi disparitas antara Indonesia  kawasan barat dan kawasan timur, serta tantangan lainnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah  (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak saat memaparkan rencana percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya terkait infrastruktur didepan para investor pasar modal dalam acara Market Outlook 2016, di Jakarta, Selasa (23/2).

Menurutnya saat ini kawasan Pasifik merupakan pusat perekonomian dengan prospek pertumbuhan tertinggi.  Hal tersebut merupakan peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan siklus global yang masuk ke Indonesia.  “Kita terus mengupayakan agar infrastruktur dipacu untuk bisa menarik investor,” katanya.

Terkait tantangan pembangunan infrastruktur Indonesia, Hermanto mengatakan bahwa saat ini Indonesia dihadapkan pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan disaat yang sama pula  infrastruktur dipacu untuk memiliki daya saing.  Tantangan lainnya menurut Dardak adalah terkait disparitas antar wilayah, terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
“Kita melihat Pulau Jawa dan Sumatera masih menjadi yang terdepan,” katanya.

Terdepan dalam arti hanya dengan luas lahan 30 persen dari luas nasional namun ekonominya mencapai lebih dari 80 persen. Kemudian infrastrukturnya juga relatif lebih baik dibanding kawasan di luar Jawa dan Sumatera, yang luasnya sekitar 70 persen dari lahan nasional Indonesia.

“Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan di KTI tersebut,” ujarnya.
Tantangan lainnya adalah di bidang pariwisata, solusi yang dikeluarkan pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut adalah dengan menetapkan 10 prioritas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang menjadi fokus pembangunan bidang pariwisata dalam lima tahun ke depan.

Dengan menetapkan 10 prioritas KSPN ini, akan dibangun infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di kawasan tersebut.  Pembangunan infrastruktur menurutnya dibangun terpadu untuk menghasilkan outcome dan impact, agar bisa memacu pertumbuhan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Ini menekankan kepada kita, bagaimana infrastruktur yang belum selesai, kita tuntaskan,” ucap Dardak.
Menurutnya, urbanisasi juga menjadi tantangan yang di hadapi saat ini. Dalam empat  dekade terakhir jumlah penduduk di perkotaan meningkat enam kali lipat. Jika pembangunan infrastruktur tidak bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan tingkat pertumbuhan maka kemacetan akan terjadi di wilayah tersebut.

Sehubungan dengan itu, tahun ini Kementerian PUPR akan meningkatkan kapasitas infrastruktur secara nasional baik jalan, waduk, pemukiman maupun perumahan. Hal ini difokuskan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan.

Market Outlook merupakan acara yang secara rutin di gelar oleh Panin Asset Management yang merupakan sebuah perusahaan pengelola reksa dana di Indonesia yang telah berdiri sejak 1997 dan saat ini mengelola 15 reksa dana aktif. Melihat program pemerintah beberapa tahun kedepan sangat fokus untuk pembangunan infrastruktur sehingga Panin Asset Management berencana untuk berinvestasi pada sektor infrastruktur melalui penerbitan danareksa.

sumber: www.pu.go.id

Read More

BPSDM Adakan Career Planning Development

Dalam rangka mempersiapkan karyasiswa untuk kembali memasuki dunia kerja, BPSDM menyelenggarakan Career Planning Development (CPD) yang diselenggarakan di Bandung, 24-26 Februari 2016. Acara ini selain bertujuan mempersiapkan karyasiswa untuk dapat  beradaptasi ketika kembali ke tempat kerja dengan potensi, motivasi dan semangat baru, juga agar karyasiswa mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh untuk diimplementasikan di tempat kerjanya, memahami pola karir yang ada dan dapat merencanakan karirnya sesuai dengan potensi dan kompetensi yang dimiliki, serta memupuk rasa kebersamaan, kerjasama sesama karyasiswa.

Dalam sambutan pembukaan acara CPD, Kepala BPSDM Anita Firmanti menyampaikan kondisi dan kebijakan pengembangan SDM Kementerian PUPR. Saat ini, Indonesia sudah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana kita harus siap menghadapi dan menerima persaingan SDM dengan negara ASEAN. Untuk menghadapi persaingan tersebut, salah satunya adalah dengan meningkatkan kompetensi SDM PUPR agar memiliki daya saing yang tinggi.

BPSDM sudah mempersiapkan instrument untuk mengembangkan dan meningkatkan SDM PUPR antara lain melalui Pusdiklat Sumber Daya Air dan Konstruksi, Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional, serta untuk menilai dan memantau SDM melalui Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja.

Terlebih lagi dengan adanya kebijakan dari Kementerian PAN untuk mengurangi jumlah PNS hingga satu juta orang karena beban negara sudah terlalu besar dan dirasa sudah tidak efektif lagi. BPSDM akan menilai kompetensi semua orang dan memantau kinerjanya. “Akan ada diagram yang menunjukkan kinerja dan kompetensi seseorang. Bagi orang yang memiliki kompetensi dan kinerja yang tinggi akan diutamakan untuk dipertahankan”, ungkap Anita. Sedangkan yang memiliki kompetensi dan kinerja kurang akan diberi kesempatan untuk memperbaiki, sebelum diambil tindakan bila tidak ada perubahan.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN harus dikelola secara lebih professional, karena itu akan ada penilaian kompetensi dan pemetaan karier sesuai amanat UU. Anita menegaskan bahwa semua yang akan menduduki jabatan harus melalui tes, tidak lagi sekedar ditunjuk berdasarkan kedekatan dengan pimpinan. “Pengembangan karier berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah”, tegasnya.

Selain itu, ASN minimal 1 tahun sekali harus diberikan kesempatan mengikuti diklat, karena merupakan hak masing-masing ASN. Terkait mengenai jabatan fungsional, Anita mengharapkan sepulang kembali ke tempat kerja, karyasiswa akan menjadi Pejabat Fungsional, karena sudah diwajibkan oleh UU. Jabatan fungsional sangat mendukung pengembangan karir karena memberi kesempatan ASN naik jabatan dua tahun sekali. Diakhir sambutannya, Anita mengharapkan agar dalam mengerjakan thesisnya, karyasiswa berdasarkan basic ilmu yang dimiliki, dan dari perspective kebijakan makro.  “Saya berharap thesis dari adik-adik lebih cenderung kepada ilmu dasar yang dimiliki masing-masing, jangan hanya mengambil hal-hal yang hanya gampangnya saja. Anda harus belajar  Apa yang kita hasilkan harus meaningful, jadi sekolah ada manfaatnya”, ujar Anita.

Acara pembukaan CPD selain dihadiri oleh Kepala BPSDM juga dihadiri oleh Kepala Program Studi Magister Studi Pembangunan ITB- Iwan Kustiwan, Kepala Bagian Program dan Evaluasi BPSDM- Zaenal Arifin, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen, Pusdiklat Menjafung- Canka Amprawati Suryadi, Kabag. Anggaran dan Umum, Pusdiklat SDA dan Konstruksi- Sri Martini Rahayoe, perwakilan dari Magister Akuntansi Unpad, dan 34 peserta karyasiswa.

Selain kebijakan pengembangan SDM, dalam acara yang berlangsung tiga hari ini juga diberikan materi mengenai Pola Pengembangan Karir oleh Biro Kepegawaian & Ortala Kementerian PUPR, Prinsip, Penyusunan Rencana, Potensi dan Peluang Karir, serta Motivasi Berprestasi dalam Pengembangan Karir oleh Tim Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, Etika, Spritual dan Integritas ASN oleh Prof. Haryono Umar, serta sesi psikologi oleh Sri Juni Kuntari.

sumber: www.pu.go.id

Read More