Irak Pelajari Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Parlemen Republik Indonesia (DPR RI) menerima kunjungan Komite Intergritas Irak dan Kurdistan, bertujuan mengetahui pengalaman Indonesia dalam menangani masalah korupsi dan penyimpangan keuangan negara.

Hal ini karena ada hubungan yang baik sekali antara kedua negara, dan menganggap bahwa Indonesia adalah negara yang sangat penting dalam organisasi OKI  dan ASEAN. Indonesia juga memiliki pengalaman dalam hal memberantas korupsi, yang diketahui lebih baik dari Irak dan Kurdistan.

"Kunjungan ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang  penting diantara negara-negara Islam, dan Indonesia juga memiliki pengalaman yang lebih baik dalam pemberantasan korupsi,” kata Pimpinan Delegasi Ahemd Anwer Mohammed, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (24/2/2016), saat diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan anggota DPR Dave Laksono.

Mereka juga sudah bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi III DPR bidang hukum, berharap kunjungan ini dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Irak, khususnya dalam memerangi korupsi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjelaskan,  Indonesia setelah era reformasi terus memperbaiki diri, terutama menyangkut masalah pemberantasan korupsi. Indonesia mempunyai suatu Undang-Undang yang memberikan suatu kekuatan kepada lembaga yaitu KPK, untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap korupsi.“ KPK merupakan lembaga yang terkuat di dunia sekarang ini. Walaupun masih perlu ada beberapa sisi yang perlu diperbaiki,” katanya.

Menurut Fadli Zon penindakan saja tidak cukup, yang dibutuhkan juga pencegahan. Berarti perlu menciptakan suatu sistem yang menutup semua kesempatan korupsi tersebut.

"Ada pepatah mengatakan kesempatan itu membuat orang menjadi maling. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bagaimana membuat opportunity ini semakin sedikit untuk melakukan suatu kegiatan yang mengarah pada penyimpangan dan korupsi,” jelasnya.

Lebih lanjut, diterangkannya, Indonesia juga sedang mengarah melakukan suatu pemberantasan korupsi dengan cara-cara bukan hanya penindakan saja tetapi juga pada pencegahan, Ke depan dengan system yang semakin solid dan bagus, akan ada pemberantasan korupsi bisa lebih efektif. Pengalaman Indonesia di era reformasi memang bisa menjadi suatu referensi, karena transisi menuju demokrasi relatif berjalan dengan damai.

Hal senada disampaikan, politisi FPG Dave Laksono, pemberantasan korupsi bukan persoalan mudah, dan pembangunan ekonomi suatu bangsa akan selalu terhambat apabila korupsi masih terus berjalan. Dan Indonesia pun masih terus mencari suatu skema atau sistem untuk membasmi korupsi hingga ke tingkat bawah.

Menurutnya, hal pertama yang harus diselesaikan untuk menghabisi korupsi adalah dari diri kita sendiri. “Setiap kita melihat cermin, gambaran pertama yang lihat pada diri kita itulah yang harus menghentikan korupsi, jadi kita harus tanamkan sedini mungkin,” kata Dave.

Karena itulah, lanjut Dave, program-program yang sedang dibangun di Indonesia seperti  membuat di sekolah-sekolah dengan adanya kafe jujur atau program-program pengenalan tentang kejujuran diri sendiri.

“Itulah yang sewdang kita bangun sehingga sejak  usia dini tidak ada niatan untuk curang, atau merugikan pihak lain. Ini bukan persoalan gampang, rumit dan butuh waktu kesabaran serta intensitas dari semua pihak, dari tenaga pendidik, diri kita, seluruh elemen masyarakat, dan penegak hukum,” tegasnya.

“Indonesia dan Irak dapat terus menjadi barisan garda terdepan pembasmian korupsi dan pembangunan ekonomi dunia ke depan.

sumber: www.dpr.go.id