usaha berhasil

Rabu, 24 Februari 2016

Pembangunan Infrastruktur Indonesia Perlu Didukung Sektor Bisnis

Agar pembangunan infrastruktur Indonesia dapat berjalan dengan baik, pemerintah merasa perlu didukung oleh sektor bisnis. Karena ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, seperti dipacu untuk memiliki daya saing, mengurangi disparitas antara Indonesia  kawasan barat dan kawasan timur, serta tantangan lainnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah  (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak saat memaparkan rencana percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya terkait infrastruktur didepan para investor pasar modal dalam acara Market Outlook 2016, di Jakarta, Selasa (23/2).

Menurutnya saat ini kawasan Pasifik merupakan pusat perekonomian dengan prospek pertumbuhan tertinggi.  Hal tersebut merupakan peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan siklus global yang masuk ke Indonesia.  “Kita terus mengupayakan agar infrastruktur dipacu untuk bisa menarik investor,” katanya.

Terkait tantangan pembangunan infrastruktur Indonesia, Hermanto mengatakan bahwa saat ini Indonesia dihadapkan pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan disaat yang sama pula  infrastruktur dipacu untuk memiliki daya saing.  Tantangan lainnya menurut Dardak adalah terkait disparitas antar wilayah, terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
“Kita melihat Pulau Jawa dan Sumatera masih menjadi yang terdepan,” katanya.

Terdepan dalam arti hanya dengan luas lahan 30 persen dari luas nasional namun ekonominya mencapai lebih dari 80 persen. Kemudian infrastrukturnya juga relatif lebih baik dibanding kawasan di luar Jawa dan Sumatera, yang luasnya sekitar 70 persen dari lahan nasional Indonesia.

“Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan di KTI tersebut,” ujarnya.
Tantangan lainnya adalah di bidang pariwisata, solusi yang dikeluarkan pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut adalah dengan menetapkan 10 prioritas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang menjadi fokus pembangunan bidang pariwisata dalam lima tahun ke depan.

Dengan menetapkan 10 prioritas KSPN ini, akan dibangun infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di kawasan tersebut.  Pembangunan infrastruktur menurutnya dibangun terpadu untuk menghasilkan outcome dan impact, agar bisa memacu pertumbuhan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Ini menekankan kepada kita, bagaimana infrastruktur yang belum selesai, kita tuntaskan,” ucap Dardak.
Menurutnya, urbanisasi juga menjadi tantangan yang di hadapi saat ini. Dalam empat  dekade terakhir jumlah penduduk di perkotaan meningkat enam kali lipat. Jika pembangunan infrastruktur tidak bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan tingkat pertumbuhan maka kemacetan akan terjadi di wilayah tersebut.

Sehubungan dengan itu, tahun ini Kementerian PUPR akan meningkatkan kapasitas infrastruktur secara nasional baik jalan, waduk, pemukiman maupun perumahan. Hal ini difokuskan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan.

Market Outlook merupakan acara yang secara rutin di gelar oleh Panin Asset Management yang merupakan sebuah perusahaan pengelola reksa dana di Indonesia yang telah berdiri sejak 1997 dan saat ini mengelola 15 reksa dana aktif. Melihat program pemerintah beberapa tahun kedepan sangat fokus untuk pembangunan infrastruktur sehingga Panin Asset Management berencana untuk berinvestasi pada sektor infrastruktur melalui penerbitan danareksa.

sumber: www.pu.go.id

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA