Penguatan Neraca Berjalan, Kunci Untuk Mendorong Penguatan Rupiah

Penguatan Neraca Berjalan, Kunci Untuk Mendorong Penguatan Rupiah

Jakarta, 29/11/2013 MoF (Fiscal) News -  Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga mendekati Rp12 ribu per dolar diyakini  disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Menurut Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, penyebab melemahnya nilai tukar rupiah disebabkan pengaruh eksternal terkait langkah tapering off yang dilakukan oleh The Fed dan pengaruh internal yang berkaitan dengan Defisit Neraca Berjalan (Current Account Deficit).

“Rupiah itu mencerminkan fundamental dipengaruhi faktor eksternal itu tapering off di Amerika, di sisi lain tambah current account deficit,” ujar Menko Perekonomian, Jumat (29/11).
Untuk mendorong penguatan rupiah, menurutnya, harus ada penguatan neraca berjalan. Ia menyebutkan bahwa cara yang dapat ditempuh antara lain dengan mengurangi importasi dan menambah ekspor. Strategi berikutnya adalah memperkuat rupiah lewat pelaksanaan empat paket kebijakan fiskal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Sambil mendorong paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan, biodiesel dan sebagainya. Kemudian mengurangi pajak yang terkait dengan ekspor dan meningkatkan pajak barang mewah. Hal tersebut harus berjalan," ungkap Hatta.
Namun demikian, ketika ditanya dengan importasi Bahan Bakar Minyak, ia belum bisa memperkirakan pengaruh pelemahan rupiah terhadap harga BBM. “Nanti kita lihat dulu berapa konsumsi BBM, sebenarnya kuota tidak tercapai juga, kita lihat secara keseluruhan,” jelasnya.

Read More

Kontrak Chevron Diputus, Kini Pertamina Kuasai Blok Siak

29 November 2013 Liputan6.com, Jakarta : Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik telah memutuskan tidak memperpanjang kontrak PT Chevron Pacific Indonesia di Blok Siak, Riau, yang telah habis pada 27 November lalu. Kini kontrak pengelolaan Blok Siak diteruskan oleh PT Pertamina (Persero). Berdasarkan Surat Menteri ESDM Jero Wacik, pada Rabu, 27 November 2013, menyebutkan kontrak kerja sama Wilayah Kerja (WK) Siak dengan kontraktor Chevron Siak Inc yang habis pada 27 November 2013 diputuskan tidak diperpanjang. Selanjutnya, Pertamina ditunjuk sebagai pengelola WK Siak usai berakhirnya kontrak tersebut. Namun meski sudah tidak diperpanjang, dalam rangka menjaga kesinambungan operasi, kelangsungan produksi dan mempersiapkan kontrak Kerja sama antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas bumi (SKK Migas) dan Pertamina, Chevron ditugaskan untuk mengelola WK Siak selama enam bulan atau sampai dengan kontrak ditandatangani. “Dengan ini, hak dan kewajiban Chevron mengacu pada kontrak sebelumnya. Selama jangka waktu pengelolaan sementara, Pertamina dan Chevron wajib menyelesaikan hal-hal terkait dengan peralihan data, aset, sumber daya manusia, dan sebagainya,” seperti yang dikutip dalam laporan tertulis yang diterbitkan SKK Migas, Kamis (28/11/2013). Selain Blok Siak, pemerintah juga telah menyetujui pengembalian Blok Kampar yang diajukan oleh PT Medco E&P Indonesia. Dengan demikian, Wilayah Kerja tersebut menjadi wilayah terbuka terhitung sejak 28 November 2013. “Medco ditunjuk sebagai operator sementara Blok Kampar, selama enam bulan, sampai ditetapkan pengelola definitif di blok tersebut,” ungkapnya. Hal ini dilakukan agar produksi di area kerja ini tidak terhenti karena dapat mengganggu pendapatan begara. Sambil menunggu operator baru, Medco tetap menangani aktivitas operasional di area kerja ini, berkoordinasi dan bertanggungjawab pada SKK Migas dan Kementerian ESDM. Kontrak area kerja ini ditandatangani pada 5 Juli 1993 dan berlaku efektif pada 28 November 1993 untuk masa kontrak 20 tahun. Pada waktu itu, penandatanganan masih dilakukan oleh PT Stanvac Indonesia yang kemudian diambil alih pada 1995 oleh PT Expans Nusantara yang sekarang berubah nama menjadi PT Medco E&P Indonesia Terkait dengan kontrak tersebut, SKK Migas siap melaksanakan keputusan pemerintah terkait perpanjangan kontrak Blok Siak dan Kampar. “SKK Migas siap menjalankan kedua keputusan pemerintah tersebut, Koordinasi segera dilakukan dengan semua pihak terkait agar produksi tidak terganggu,” kata Kepala Bagian Humas, SKK Migas, Elan Biantoro. (Pew/Ndw) Sumber: liputan6.com

Read More

Tarif Baru Tol Dalam Kota Jakarta Berlaku 5 Desember

Jumat, 29 November 2013 Penyesuaian tarif tol ruas Dalam Kota (Cawang-Tomang-Grogol-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur- Jembatan Tiga/Pluit) Jakarta berlaku pada 5 Desember 2013 pukul 00.00. Penyesuaian tersebut berlaku setelah Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) selaku regulator pengelolaan jalan tol di Indonesia menilai pihak operator jalan tol Dalam Kota telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Danis H. Sumadilaga mengatakan, pemenuhan SPM menjadi aspek penting dalam menetapkan penyesuaian tarif tol. Dengan alasan tersebut, maka tol Dalam Kota dengan panjang 50,6 Km tersebut yang seharusnya mengalami penyesuaian tarif bersama 13 ruas tol lainnya pada 11 Oktober mengalami penundaan. “Tol

Dalam Kota ini seharusnya sudah berlaku tarif tolnya pada 11 Oktober lalu berbarengan dengan 13 ruas tol lainnya, namun karena pada saat itu SPM belum terpenuhi khususnya pada penerangan sebagian ruasnya, penyesuaian kita tunda sampai pihak operator melakukan perbaikan penerangan,”ungkap Danis H. Sumadilaga saat Jumpa Pers di Jakarta, Jumat (29/11). Turut hadir dalam Jumpa Pers tersebut, Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan BPJT, Abram Elsajaya Barus, Direktur Operasi PT Jasa Marga, Hasanuddin dan Direktur Keuangan, PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), Indrawan Sumantri. Menteri PU telah menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang Penyesuaian Tarif Tol Ruas Dalam Kota Jakarta pada 28 November 2013. Berdasarkan SK nomor 490/KPTS/M/2013 ditetapkan tarif baru golongan I ruas tersebut menjadi Rp8.000 yang sebelumnya adalah Rp7.000. Besaran Tarif Tol Pada Ruas Tol Dalam Kota Jakarta Besarnya Tarif Tol (Rp) Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Gol. V Tarif Baru 8.000 10.000 13.000 16.000 19.000 Tarif Lama 7.000 8.500 11.500 14.000 17.000 Menindaklanjuti keputusan tersebut, PT Jasa Marga dan PT CMNPselaku operator Tol Dalam Kota diwajibkan melakukan sosialisasi penyesuaian tarif tol dalam durasi tujuh hari setelah ditandatanganinya SK Menteri PU tersebut. Sosialisasi antara lain mencakup besarnya tarif tol dan jenis golongan kendaraan. Penyesuaian tarif tol yang berlaku setiap dua tahun sekali sudah diatur dalam UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang jalan tol yang kemudian diubah dengan PP No. 43 tahun 2013. Regulasi tersebut menyebutkan evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi. Pusat Komunikasi Publik 291113

Read More

Menhut Membuka Rakor Gubernur Se-Wilayah Sumatera

20/11/2013 Pushumas Kemenhut, Bangka Tengah : Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan selaku Ketua Tim Kerja MP3EI Koridor Sumatera membuka secara resmi Rapat Koordinasi Gubernur Se-Wilayah Sumatera, Rabu (20/11) di Bangka Tengah, Prov. Kep. Bangka Belitung. Tema Rakor kali ini adalah “Memantapkan Perekonomian Sumatera melalui Peningkatan Infrastruktur Wilayah, Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”. Rakor kali ini juga dihadiri oleh Gubernur Se-Wilayah Sumatera dan salah satu kegiatannya adalah penandatanganan kesepakatan Gubernur Se-Wilayah Sumatera tahun 2013 tentang Tindak Lanjut Percepatan Pembangunan Se-Wilayah Sumatera yang disaksikan oleh Menteri Kehutanan. Dalam sambutannya Zulkifli Hasan menyampaikan agar menjadikan Tema Rakor kali ini, sebagai inspirasi dalam menjadikan perhelatan ini sarana penyatuan langkah, penyamaan persepsi, serta pencetusan sinergi dan koordinasi yang bersifat terobosan, guna menyukseskan MP3EI, khususnya pembangunan Koridor Ekonomi Sumatera. Hal itu selaras dengan tema besar Pembangunan Koridor Ekonomi Sumatera yaitu “ Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”. Tema ini menurut Menhut ditujukan untuk membangun kutub-kutub pertumbuhan baru di Sumatera yang berbasiskan pada pengelolaan komoditas ekonomi unggulan Sumatera yaitu, kelapa sawit, karet, batubara, perkapalan dan besibaja. Di akhir sambutannya Menhut menyampaikan bahwa target kedepan nanti, kegiatan investasi dan pembangunan konektifitas di Sumatera dapat mendukung pengembangan science park, techno-park dan technology incubator di berbagai perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian, sekaligus mempercepat pencapaian taraf perguruan tinggi di provinsi ini, hingga dapat memasuki kelompok perguruan tinggi berkelas dunia (world class university). (FOTOPUSHUMAS/habibi/arset) sumber : kemenristek

Read More

Kemenristek Sosialisasi Kendaraan Berbasis Listrik

Penggunaan energi listrik dalam sistem transportasi sebagai energi listrik alternatif pengganti BBM cukup beralasan, oleh karena itu tuntutan pengguna mobil yang lebih ramah lingkungan di Indonesia juga semakin meningkat. Riset di berbagai lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi  telah menghasilkan beberapa prototipe  kendaraan berbasis listirik.  

Berkaitan dengan hal tersebut,  untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dikalangan internal Kementerian Riset dan Teknologi, terhadap pemanfaatan teknologi kendaraan massal berbasis listrik yang memenuhi aspek “safety” dan “security”, Kementerian Riset dan Teknologi menyelenggarakan Sosialisasi Publik “Iptek Kendaraan Massal Berbasis Listrik”. 

“Ini berawal dari arahan Bapak Presiden pada Hakteknas tahun lalu dan ini berlanjut kegiatan  yang dilakukan sampai tahun 2014,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Riset dan Teknologi, Dadit Herdikiagung. 

Dalam laporannya Dadit mengatakan dalam kegiatan sosialisasi ini akan berupa presentasi dari para narasumber. Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenristek  juga  meminta dukungan semua untuk kegiatan ini. Ini adalah suatu kegiatan yang singkat dan kita harus memulai pada tahun 2013 dengan sekaligus melakukan kegiatan rutin yang harus diselesaikan pada tahun ini juga. 

Dalam arahannya, Menteri Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta mengatakan bahwa Bapak Presiden ingin kita menghasilkan Kendaraan Massal Berbasis Listrik, harapannya adalah merupakan suatu upaya agar kita tidak tergantung pada BBM. 

“Disamping itu mobil listrik ini selain untuk mengurangi BBM juga untuk mengurangi pencemaran sebab tidak mengeluarkan asap. Kemudian biaya juga menjadi murah,” ujar Menristek  dalam sambutannya dalam Sosialiasi Publik Kendaraan Massal berbasis Listrik. 

Menristek mengharapkan mobil listrik harus buatan kita sendiri. Ada 5 tahapan kunci  dalam pembuatan mobil listrik, yang empat sudah kita kuasai semua tetapi satu yang belum kita kuasai adalah pembuatan baterainya.  Ini yang perlu kita kuasai.  “Sekarang ini kita berupaya mendorong untuk membuat baterai yang body-nya kecil dan densitinya besar, ini yang kita inginkan,” ungkapnya.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan dari Staf Ahli Menteri Transportasi dan TIK, I Wayan Budiastra tentang  Peran Kemenristek Untuk Pengembangan Mobil Listrik Nasional; Asisten Deputi Produktivitas Riset Iptek  Strategis, Agus Puji dengn Paparannya Pengembangan Infrastruktur Baterai Lithium; Asisten Deputi SDM Iptek, Andika Fajar tentang Kegiatan TOT Kendaraan Berbasis Listrik; Asisten Deputi Iptek Pemerintah, Pariatmono tentang Prototype dan Forum Kendaraan Listrik; Asisten Deputi Legislasi Iptek,  Kemal Prihatman; Kepala Biro Hukum dan Humas, Dadit Herdikiagung tentang Sosialisasi Iptek Kendaraan Massal Berbasis Listrik; Kepala Biro Perencanaan, Ery Ricardo yang dimoderatori oleh Zulkifli Halim, Staf Khusus Menteri Bidang Peningkatan Kinerja. (humasristek/humaspuspiptek)

Sumber :http://ristek.go.id/  tanggal 19/11/2013

Read More

Penghargaan PWI Pusat kepada Menpora

Hari Senin (16/9) siang, pada upacara pembukaan Porwanas ke XI di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kalimantan Selatan, Ketua Umum PWI Pusat Margiono menyerahkan piagam penghargaan kepada Menpora karena dianggap amat mendukung kegiatan olahraga yang diselenggarakan para wartawan. "Kami memberi penghargaan kepada Menpora yang selalu mendukung dan hadir setiap kali PWI menyelenggarakan acara olahraga," kata Margiono. Keterangan foto: Menpora Roy Suryo menerima piagam pengharaan dari Persatuan Wartawan Indonesia yang diserahkan ketua umumnya, Margiono, hari Senin (16/9) siang pada upacara pembukaan Porwanas (Pekan Olahraga Wartawan Nasional) ke XI, di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kalimantan Selatan. (foto: tyo/kemenpora.go.id) Sumber : kemenpora

Read More

PENINGKATAN KAPASITAS PEREMPUAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILU 2014 DI PROVINSI RIAU

Bertempat di Pekanbaru, Riau Jumat (18/10), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama dan sinergi untuk mewujudkan komitmennya dalam meningkatkan pendidikan politik dan keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu 2014. Sinergitas ini diwujudkan dalam bentuk pelatihan yang rencananya akan dilaksanakan sepuluh (10) angkatan yang terdiri dari empat angkatan untuk calon legislatif pusat dan enam angkatan untuk calon legislatif di daerah. Empat angkatan tingkat pusat telah dilaksanakan di Jakarta yang setiap angkatan diikuti 130 peserta. Di Provinsi Riau merupakan angkatan kedua setelah Sulawesi Selatan dari enam angkatan di daerah yang terpilih berdasarkan peta politik dan konstruksi sosial budaya masyarakat yang mempengaruhi fluktuasi keterpilihan perempuan dalam parlemen. Pelaksanaan pembekalan perempuan caleg di Pekanbaru memiliki arti penting karena daerah ini potensial dan masyarakatnya memiliki inspirasi kuat untuk mengejar kemajuan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Inspirasi tersebut mendorong etos kerja dan peningkatan produktivitas bagi masyarakat Riau untuk lebih maju. Hasil Pemilu 2009 menunjukkan di sepuluh provinsi kawasan barat di Sumatera memiliki keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi masuk dalam tiga kluster: pertama, yang perolehan mencapai 20% kursi DPRD provinsi hanya Sumatera Utara; kedua, yang perolehan 10% - 20% kursi DPRD terdapat di delapan provinsi yakni: Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Barat, dan Riau sendiri sekitar 13%. Ketiga, yang perolehan dibawah 10% kursi DPRD provinsi yakni Aceh (6%). Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/kota hasil Pemilu 2009, dari sepuluh provinsi kawasan Barat di Sumatera memiliki 151 kabupaten/kota dapat diidentifikasi dalam tiga kluster: pertama, 21 Kabupaten/Kota memiliki keterwakilan 6 - 10 kursi DPRD-nya; kedua, 63 kabupaten/kota memiliki keterwakilan perempuan 3-5 kursi DPRD; ketiga, 12 Kabupaten/kota tidak memiliki (0) nol keterwakilan di DPRD kabupaten/kota; 20 Kabupaten/Kota memiliki keterwakilan perempuan (1) satu kursi DPRD; dan 34 Kabupaten/kota memiliki keterwakilan perempuan 2 kursi DPRD. Secara garis besar sekitar 66 kabupaten/kota (44%) di kawasan barat rentan tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPRD-nya Untuk itu, peningkatan kapasitas perempuan calon legislatif pada Pemilu 2014 merupakan kebutuhan dan hak politik perempuan yang harus dipenuhi dan merupakan implementasi affirmative action, karena perempuan calon legislatif memiliki keterbatasan pengetahuan, sumberdaya politik dan pengalaman dalam persaingan di pasar politik. Hal ini sudah menjadi kewajiban Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Oleh sebab itu, perempuan caleg perlu diberikan berbagai informasi dan pengetahuan dari para nara sumber yang relevan dengan kebutuhan pembekalan calon legislatif di tingkat daerah. “Saya berharap para peserta dan pimpinan partai politik peserta Pemilu untuk memanfaatkan momentum yang baik ini, untuk mengirimkan peserta yang dapat mengikuti secara disiplin, berpartisipasi aktif dan menyumbangkan pemikiran secara konstruktif sebagai bekal memasuki era kampanye Pemilu 2014”, tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA). Pemilu 2014 menghadapi tantangan yang cukup berat di tengah krisis politik di Timur Tengah dan melemahnya nilai tukar rupiah yang akan berdampak luas pada krisis ekonomi global. Secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, para caleg perempuan harus memiliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi dengan cara membangun ketahanan ekonomi keluarga melalui penghematan sumberdaya yang dimiliki dan mencintai rupiah untuk semua transaksi. Melemahnya nilai rupiah atas nilai dollar mengakibatkan harga bahan kebutuhan pokok lebih tinggi yang memicu terjadinya inflasi, sehingga perempuan yang memegang kendali kebutuhan konsumsi rumah tangga mengalami kegundahan. Tentu saja, hal ini kurang menguntungkan perempuan di desa dan di kota yang berpendapatan rendah yang berakibat berkurangnya kualitas gizi yang dikonsumsi oleh keluarganya sehari-hari. Menteri PP&PA menambahkan, “Perempuan calon legislatif harus lebih peka atau sensitif terhadap denyut aspirasi rakyat yang paling dalam sebab aspirasi perempuan ada yang tersembunyi dan ada yang nyata. Bukti empirik menunjukkan, di satu pihak sebagian tokoh atau pemimpin masyarakat masih membatasi ekspresi perempuan, di lain pihak struktur kekuasaan formal cenderung mereproduksi kebijakan bias gender yang merugikan perempuan dan anak. Oleh sebab itu, perempnuan calon legislatif dalam melakukan kampanyenya lebih menekankan kepentingan, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan anak yang lebih berorientasi pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak yang bermuara pada kualitas hidup bangsa Indonesia.” Pada kesempatan ini pula, Menteri PP&PA mengungkapkan harapannya ke dalam 4 point penting yang harus diperhatikan oleh para perempuan calon legislatif, yakni: 1. Harus memposisikan dan memerankan sebagai kampiun demokrasi yang sejati, sehingga persaingan di pasar politik berjalan fairness. Hindarilah politik homo homini lupus atau manusia bagai serigala yang menerkam manusia yang lain demi meraih kemenangan suara. 2. Harus tampil sebagai manusia paripurna yang penampilan politiknya senantiasa mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab guna meraih kemenangan perolehan suara Pemilu secara terhormat. 3. Harus mampu menebar senyum dan keramahan politik untuk menyapa konstituen baik di perdesaan maupun di perkotaan, dengan menunjukkan sifat kesejukkan dan kedamaian dalam berpolitik praktis akan menjamin stabilitas politik dan keamanan. Tidak terjebak dengan kepentingan sesaat dan pragmatis melainkan harus melihat kepentingan yang jauh kedepan dan strategis dalam membangun bangsa dan negara. 4. Menjauhkan diri dari praktik-praktik demokrasi transaksional yang semakin memperparah degradasi moral politik yang tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi generasi mendatang. Perempuan calon legislatif harus menunjukkan keteladanan dan kejujuran serta moralitas yang tinggi agar dapat memperoleh kepercayaan publik yang luas (trust public) guna meraih perolehan suara Pemilu untuk mencapai 30% keterwakilan perempuan di legislatif. “Saya yakin terhadap pentingnya peningkatan jumlah 30% keterwakilan perempuan di parlemen pusat dan daerah hasil Pemilu 2014 yang akan menjadi penyangga utama dalam mengatasi berbagai permasalahan dan pengawal untuk mensukseskan agenda pembangunan berkelanjutan, yang pada intinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 – 2025)”, pungkas Menteri PP&PA. Sumber : HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Read More

Menag: Harus Ada Keterkaitan Antara Dana Yang Dikelola Dengan Kepentingan Umat

Jakarta (Pinmas) —- Kementerian Agama telah menetapkan tujuh belas bank sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH); enam bank merupakan Bank Umum Syariah, sebelas bank merupakan Bank Umum Nasional yang mempunyai layanan syariah. “Harus ada keterkaitan antara dana haji yang nantinya akan dikelola oleh bank syariah atau bank yang mempunyai layanan syariah dengan kepentingan umat,” pesan Menteri Agama kepada para direksi BPS-BPIH dalam kesempatan jumpa pers mengenai hasil seleksi, evaluasi, dan verifikasi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), Jakarta, Kamis (28/11). “Kalau bank syariah tidak mempunyai rasa keumatan, itu sama saja dengan 100% kapitalis. Jadi sistemnya saja yang diambil, tapi semangat dari itu ditinggalkan. Jadi apa bedanya syariah dengan konvensional?” tegas Menag. Menag menegaskan bahwa bank syariah atau bank yang mempunyai layanan syariah namun tidak mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah keumatan itu tidak ada bedanya dengan bank-bank kapitalis lainnya. Penegasan ini berulangkali disampaikan Menag mengingat mulai 1 Januari 2014, BPS-BPIH adalah 17 bank yang semuanya melakukan layanan syariah. Persolan Keumatan Lantas apa yang dimaksud dengan persoalan keumatan? Menag menjelaskan bahwa selain mengelola haji, Kementerian Agama juga mengelola pendidikan Islam. Menurutnya, lembaga pendidikan Islam itu bediri ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka dan tidak tergantung kepada pembiayaan keuangan Pemerintah. “Pendidikan Islam didirikan berdasarkan inisiatif para ulama, berdasarkan semangat keikhlasan yang sangat tinggi. Walaupun sang kyai tidak punya uang, santrinya tidak bayar. Ini realitas,” terang Menag. “Saya minta perhatian bank-bank syariah selaku penerima dana setoran haji dalam hal-hal yang seperti itu,” tambahnya. Selain itu, lanjut Menag, Kementerian Agama juga mengelola madrasah. “Madrasah kita ribuan dan 90% di antaranya adalah swasta sehingga kualitasnya juga sangat beragam,” ujar Menag. “Saya minta perhatian dari bank syariah penerima setoran dana haji untuk ikut membantu memajukan madrasah,” imbuhnya. Menag menambahkan bahwa Kementerian Agama juga mempunyai mahasiswa fakultas ekonomi syariah dan siswa Madrasah Aliyah yang memerlukan tempat-tempat untuk praktik kerja. Karenanya, Menag meminta agar BPS-BPIH juga memberikan perhatian dan kesempatan pada hal-hal yang seperti itu. “Hal ini sengaja saya sampaikan sekarang karena saya ingin membawa Bapak dan Ibu sekalian pada suasana seperti ini dalam rangka mengkaitkan kuangan haji dengan problematika keumatan,” tutur Menag disambut tepuk tangan para Direksi BPS-BPIH. Reformasi Pengelolaan Keuangan Haji Sebelumnya, dalam pengantar laporan, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu menyampaikan komitmennya untuk melakukan hijrah ke arah reformasi pengelolaan keuangan haji di Indonesia yang halalan tayiban. Sehubungan itu, Anggito meminta peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam merealisasikan tugas ini. “Kami ingin memperbaharui hubungan antara Kemenag dengan BPS-BPIH sebagai teman yang berjarak yang dilandasi spirit kerukunan, saling percaya, saling menghargai, amanah, dan professional,” kata Anggito. “Mari kita tata hubungan yang professional dan transparan, tidak ada hubungan tersembunyi, kolutif, dan koruptif yang menguntungkan pribadi tertentu,” tambahnya. Sementara itu, menggarisbawahi apa yang dikatakan Anggito, Menag menegaskan bahwa pertemuan ini dan selanjutnya adalah pertemuan yang tidak ada hubungannya dengan persoalan koruptif dan kolutif. “Itu tidak ada. Seandainya ada seseorang yang mengatasnamakan Menteri, Dirjen, atau siapapun dari Kementerian Agama, untuk hal-hal seperti minta uang dan lainnya, dipancing saja, kalau bisa ditangkap sekalian,” tegas Menag. (mkd/pinmas/mkd) Sumber : kemenag

Read More

Perahu Nelayan Konversi ke LPG, Hemat Anggaran Rp5 Triliun

Perahu Nelayan Konversi ke LPG, Hemat Anggaran Rp5 Triliun JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Minyak (ESDM) mengatakan terus meningkatkan percepatan Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) guna meningkatkan ketahanan energi nasional. Salah satu strateginya adalah menyasar nelayan yang selama ini menggunakan bahan bakar solar dan kemudian dikonversi ke LPG. Ketua Tim Percepatan Konversi BBG Kementerian ESDM Wiraadmaja mengatakan saat ini ada sekitar 534 ribu perahu kecil yang dimiliki para nelayan. Menurutnya, jika seluruh perahu tersebut dikonversi ke LPG maka akan menghasilkan penghematan bagi negara sebesar Rp5 triliun per tahun. "Jika itu semua bisa dikonversi ke LPG, negara akan irit Rp5 triliun per tahun dan nelayan akan menghemat Rp8 triliun per tahun," ungkap Wira dalam Forum Diskusi Percepatan Konversi BBG di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (28/11/2013). Wira mengatakan, hal tersebut dilakukan karena rata-rata konsumsi BBM setiap perahu mencapai 10 liter per hari. Sementara jika dikonversi ke LPG hanya akan membutuhkan 4 kg per hari. Wira menjelaskan selama ini kebanyakan para nelayan hidup di daerah terpencil dan jauh dari akses BBM subsidi sehingga mereka rata-rata membeli BBM Rp11 ribu -Rp12 ribu. Sementara jika berhasil dikonversi ke LPG, lanjut Wira, para nelayan akan mudah mendapatkan bahan bakar dengan harga yang murah karena LPG banyak dijual di warung-warung dan mudah di bawah. "Jika 534 ribu ini bisa dikonversi ke LPG maka akan mempermudah para nelayan," ujarnya. Wira mengatakan pihaknya telah mulai melakukan konversi BBM ke LPG pada nelayan di Tanjung Agung. Ke depan, pihaknya akan terus meningkatkan strategi percepatan konversi LPG pada nelayan-nelayan lain. "Roadmap untuk nelayan sudah ada namun memang belum berjalan optimal. Kalau ini sudah dimulai dari tahun 2013 maka pada tahun 2019 seluruh perahu nelayan tersebut akan dikonversi ke LPG," Tegas Wira. Selain pada nelayan, lanjut Wira, pihaknya juga akan menyasar sektor pertambangan dan perkebunan, pelayaran, Truk dan Kereta Api. "Ke depan konversi ini akan dilakukan pada Kereta Api karena ini merupakan pengguna solar terbesar. Namun, ini masih butuh kajian karena regulasinya belum ada," Tandasnya.(rez) (wdi) Sumber: OKE ZONE.COM Tanggal 28 November 2013 Hal.1

Read More

Inilah Aksi Solidaritas Tak Ganggu Pelayanan RS Cinere Yang Perlu Dicontoh

Jakarta, 28 Nopember - Aksi solidaritas sejumlah dokter, Rabu, tidak mengganggu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Puri Cinere, Jakarta Selatan. "Petugas medis kami hanya mengikuti solidaritas dengan menggunakan pita hitam di lengan kanan," kata Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RS Puri Cinere, Merryanawaty Vinaria melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (27/11/2013).. Dia menjelaskan, pihaknya turut mendukung aksi solidaritas tersebut, tetapi tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Pihak rumah sakit, tambah dia, tidak melarang dokter berunjuk rasa turun ke jalan. Merryanawaty Vinaria mengatakan, dokter yang ikut aksi solidaritas adalah mereka yang tidak ada jam praktiknya, sehingga pelayanan kesehatan tidak terganggu. Dia menambahkan bahwa dokter juga terikat dengan sumpahnya yang melayani masyarakat, sehingga ia berharap aksi yang dilakukan oleh dokter-dokter lain tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan. Sebagai buktinya, tambah dia, RS Puri Cinere tetap melakukan aksi sosial yakni memberikan layanan gratis operasi katarak bagi 53 pasien dengan 61 mata. "Aksi sosial ini bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-22 RS Puri Cinere," kata Merryanawaty Vinaria. Aksi tersebut, tambah dia, dilakukan dengan menggunakan teknik Fako Emulis yaitu suatu teknik operasi berteknologi tinggi yang mencakup dengan bius lokal saja dan luka minimal. Secara prosedur dapat dilakukan dalam waktu 15-20 menit di mana lensa keruh diangkat dan digantikan dengan lensa buata yang ditanam secara permanen dan teknik ini meminimalisir terjadinya komplikasi. "Kami memberikan garansi hingga satu minggu kedepan, karena setelah operasi akan dilakukan pemeriksaan, semua itu diberikan secara cuma-cuma" katanya. (Ant/Gs)

Read More

Kemenpera Bangun 100 Rumah Khusus Polres Raja Ampat

Diposting oleh Humas

RAJA AMPAT, PAPUA BARAT - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan membangun sebanyak 100 rumah khusus (Rusus) untuk anggota Polri yang bertugas di Polres Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Pembangunan Rumah Khusus tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah bagi anggota Polri yang bertugas di kabupaten tersebut. "Kemenpera setidaknya akan membangun rumah khusus sebanyak 100 unit rumah bagi anggota Polres Raja Ampat yang ada di Pulau Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat," ujar Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz kepada sejumlah wartawan pada Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Khusus Bagi Anggota Polres Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Selasa (26/11). Menurut Djan Faridz, pembangunan rumah khusus ini merupakan bentuk perhatian pemerintah melalui Kemenpera untuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal untuk para petugas kepolisian yang bertugas di pulau-pulau terpencil di seperti di Pulau Waisai. Sedangkan tipe rumah yang akan dibangun tersebut adalah tipe 36 meter persegi. Terdiri dari 70 unit rumah tunggal dan 15 unit rumah kopel. Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan per satu unit rumah tersebut sekitar Rp 100 juta lebih. "Rumah khusus ini juga akan di bangun untuk para petugas selain anggota Polri yang ada di perbatasan dan daerah terpencil di seluruh Indonesia. Jika mereka telah memiliki tempat tinggal yang layak huni tentunya mereka akan lebih bersemangat untuk bekerja," harapnya. Lebih lanjut, Menpera Djan Faridz menerangkan, selain pembangunan rumah khusus, Kemenpera juga memiliki program bedah rumah yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/ kota di Papua. Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk masyarakat di tanah Papua juga terus ditingkatkan sehingga mereka ke depan terbiasa tinggal di hunian vertikal tersebut. Kemenpera juga menggenjot embangunan MCK Komunal untuk masyarakat di daerah terpencil yang tersebar di beberapa kabupaten / kota di Papua dan Papua Barat. "Kami harap dukungan Pemda dan masyarakat agar program perumahan di wilayah ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat," terangnya. Dan untuk menyambut Sail Raja Ampat tahun depan, Kemenpera juga membangun rumah pintar untuk meningkatkan industri kreatif masyarakat daerah tersebut," terangnya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Sutarman mengungkapkan, Polri mengucapkan terimakasih atas bantuan perumahan bagi anggotanya yang bertugas di pulau-pulau dan daerah perbatasan. Bantuan perumahan di Polres Raja Ampat, imbuhnya, sangat bermanfaat bagi anggotanya. Sebab selama ini anggota yang bertugas di daerah tersebut kebanyakan tinggal di Kota Sorong dan harus bolak balik dari Sorong ke Raja Ampat untuk bertugas. Semakin dekatnya tempat tinggal anggota Polres Raja Ampat dengan tempat bekerja juga akan membantu mereka dekat dengan keluarga serta sigap untuk menyelesaikan masalah Kamtibmas yang mungkin terjadi. "Kemenpera selain membangun 100 rumah di Polres Raja Ampat juga akan memberikan bantuan Rumah Khusus untuk 25 unit di pegunungan Bintang dan anggota Brimob. Kami harap tahun 2014. mendatang Kemenpera bisa mengalokasikan lebih banyak bantuan perumahan untuk anggota Polri lainnnya yang tugasnya di daerah pelosok," harapnya. Sumber : Kemenpera

Read More

Menkeu Lantik Tujuh Pejabat Eselon I

Jakarta, 27/11/2013 MoF (Fiscal) News - Menteri Keuangan M. Chatib Basri melantik 7 orang pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (27/11). Tercatat ada 4 orang Direktur Jenderal dan 3 orang Staf Ahli yang dilantik, baik yang mengalami alih tugas maupun menggantikan pejabat lama yang telah memasuki masa pensiun.

Ketujuh jabatan eselon I beserta pejabat barunya yaitu Direktur Jenderal Anggaran yang dijabat oleh Askolani, dari sebelumnya Herry Purnomo, kemudian Direktur Jenderal Perbendaharaan yang dijabat oleh Marwanto Harjowiryono, dari sebelumnya Agus Suprijanto. Sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Menkeu menunjuk Boediarso Teguh Widodo, dan Robert Pakpahan ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

Sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan, Purwiyanto ditunjuk oleh Menkeu sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Isa Rachmatarwata ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, serta Andin Hadiyanto ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional. (fin) 

Sumber : Kemenkeu 

Read More

Menpora Akan Hadiri Munas Kwarnas Pramuka Jakarta

      Menpora Roy Suryo memastikan akan hadir pada acara Musyawarah Nasional (Munas) Pramuka di Nusa Tenggara Timur (NTT) 2 s/d 5 Desember mendatang. Kepastian tersebut disampaikan Menpora saat menerima Sekretaris Jendral Kwarnas Pramuka, Joedyaningsih, dan Wakil Bidang Humas dan Informatika Kwarnas, Kodrat Pramudho di ruangan kerjanya lantai 10, Kemenpora, Jakarta. 

Menpora yang didampingi Deputi II Bidang Pengembangan Pemuda Zubakhrum Tjenreng dan Staf Ahli Amran Razak mengatakan akan hadir pada Munas Pramuka di NTT nanti. "Saya pastikan akan hadir pada pembukaan Munas tersebut, saya harap semua persiapan Munas sudah terlaksana dengan baik dan nantinya akan muncul ketua baru Kwarnas yang bisa membawa pramuka Indonesia lebih berkembang lagi dengan baik," kata Menpora. 

Salah satu persiapan yang dilakukan adalah dengan merenovasi Sekretariat Kwarda NTT yang lama untuk dijadikan Gedung Pusdiklatda NTT dan membangun Gedung Kwarda NTT yang baru. Gedung baru berlantai dua ini rencananya akan diresmikan oleh Bapak Presiden RI setelah membuka acara Munas 2013 nanti. (amr)

sumber : kemenpora

Read More

Mendagri Pastikan Peningkatan Alokasi Dana Desa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memastikan alokasi dana desa (ADD) di dalam draft Rancangan Undang-undang (RUU) Desa yang akan disahkan Desember mendatang, akan lebih besar dibandingkan jumlah yang diterima desa saat ini. Hal ini disebabkan perhitungan ADD dari dana perimbangan minimal 10 persen, hanya dikurangi dana alokasi khusus (DAK).  

"Sedangkan ADD saat ini (Sesuai PP 72/2005), adalah bagian dana perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai dan DAK," ujar Gamawan kepada ROL, Rabu (27/11).  

Meskipun begitu, Gamawan tidak mengetahui secara detil penambahan ADD tersebut. "Silakan tanya ke Chatib Basri (menteri keuangan)," kata Gamawan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Bab VII tentang Keuangan Desa Pasal 67 ayat (2) disebutkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

Sedangkan Pasal 68 ayat (1) disebutkan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.  

Dalam ayat (2) disebutkan bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.  

Secara keseluruhan, ke depannya Gamawan memastikan pembiayaan desa akan sangat memadai karena berasal dari berbagai sumber.  Sumber-sumber itu meliputi pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah paling sedikit 10 persen, ADD bagian dari dana perimbangan minimal 10 persen, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain.

Sebelumnya, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPDSI) meminta agar alokasi dana desa (ADD) yang besarannya 10 persen dari dana alokasi umum (DAU) ditingkatkan presentasenya.  Demikian disampaikan Sekretaris ABPDSI Ali Sodikin, Selasa (26/11). "Kalau 10 persen menurut kami masih jauh dari cukup," ujar Ali.

Read More

TERSAMBAR PETIR, BANDARA SANGIA NIBANDERA KOLAKA TERBAKAR

(Jakarta, 26/11/2013) Akibat tersambar petir Bandara Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara terbakar pada Selasa (26/11) pukul 00.30 WITA. “Terjadi kebakaran Terminal Bandara  Sangia Kolaka Nibandera sekitar jam 12 tengah malam. Terminal bandara habis terbakar, penyebab kebakaran tersambar petir dari kabel listrik yang menimbulkan percikan api,” ujar Kepala Humas Ditjen Perhubungan Udara Yennesi Rosita di Jakarta, selasa (26/11).

 

Ditambahkannya selama pasca tragedi kebakaran ini, Bandara Sangia Nibandera Kolaka akan di tutup sementara sampai waktu yang blm ditentukan.

 

Bandara Sangia Nibandera Kolaka selama ini melayani penerbangan reguler perintis oleh maskapai Wings Air rute Kolaka - Makasar PP 3 kali sehari dengan ATR 72 dan Susi Air Kolaka - Bone 2 kali seminggu. Jarak Bandara Sangia Nibandera yang berada di Kecamatan Tanggetada itu berkisar 70 kilometer dari Kota Kolaka. 

(sumber kementrian perhubungan)

Read More

Mentan: KRPL Penting Bagi Pemenuhan Gizi dan Tambahan Pendapatan Keluarga

Pekalongan – Menteri Pertanian, Dr. Ir. Suswono MMA menekankan pentingya program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) bagi ketersediaan pangan Indonesia terutama bagi pemenuhan gizi, pengurangan biaya belanja harian serta sumber pendapatan keluarga. Demikian dikatakan Mentan saat menjadi pembicara pada Seminar "Strategi Pembangunan Ketahanan Pangan Keluarga Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)" di Pekalongan (23/11/2013).    Mentan mengatakan, hingga tahun 2013 telah lebih dari 11 000 desa dari seluruh kabupaten/ kota di 33 provinsi di Indonesia yang mendapatkan bantuan untuk pemanfaatan pekarangan melalui program KRPL. Mengingat pentingnya program ini, Mentan secara khusus meminta agar bantuan yang telah diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya untuk mengembangkan usaha pekarangan, yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan gizi keluarga. "Pengalaman di beberapa daerah apabila KRPL ini dikelola dengan baik, tidak hanya mampu mengurangi belanja dan menambah gizi keluarga saja tetapi juga dapat memberi tambahan sumber pendapatan keluarga yang menguntungkan," jelas Mentan   Lebih lanjut dijelaskan Mentan, program KRPL di beberapa daerah telah terbukti dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rumah tangga. Oleh karena itu, dengan pendanaan yang sangat terbatas di tingkat pusat, ia menghimbau kepada para Kepala Daerah untuk dapat mengalokasikan pendanaannya demi kesuksesan program KRPL ini. “Saya kira kita sangat sepakat bahwa kecukupan pangan dengan  mutu yang layak, aman dikonsumsi, mudah diperoleh dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat adalah suatu keharusan yang menjadi tanggung jawab kita bersama, karena kondisi tersebut sangat menentukan kualitas sumber daya manusia kita ke depan, yang merupakan pilar paling penting di dalam pembangunan bangsa," katanya.   Pada kesempatan tersebut, Mentan menggambarkan kondisi pertanian di beberapa negara maju dimana sekarang ini telah dikembangkan home/ roof gaden dengan menanam komoditas pangan. Hal ini disebabkan selain tingkat kesadaran yang tinggi mengenai pangan yang sehat, masyarakat di negara maju tersebut juga memiliki ketidakpercayaan terhadap keamanan pangan yang beredar di pasar dan juga sebagai antisipasi terjadinya krisis pangan ke depan.   “Kita yang dikaruniai iklim tropis dan bisa menanam sepanjang tahun wajib mensyukurinya yaitu dengan memanfaatkan setiap jengkal lahan secara berkelanjutan termasuk lahan tidur, galengan maupun tanah kosong yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, janganlah ragu untuk menanam tanaman pangan di pekarangan rumah walaupun sempit masih dapat disiasati dengan teknologi sederhana seperti vertikultur," tukas Mentan.       Meskipun pelaksanaan program KRPL sudah dilakukan seJak lama namun  Mentan mengakui bahwa masih ada beberapa hambatan dan tantangan yang dialami yaitu kurangnya kesadaran dan budaya masyarakat untuk mencintai tanaman, terbatasnya pengetahuan masyarakat awam tentang budidaya tanaman yang baik, masih terbatasnya ketersediaan bibit/ benih secara berkelanjutan serta perlunya pemberdayaan kelompok dalam mengelola KRPL.   Oleh karena itu Mentan menegaskan perlunya sosialisasi dan pendampingan yang terus menerus dari seluruh aparat yang terkait. Dalam hal ini perlu dibangun sistem penyediaan bibit/ benih sampai ke tingkat rumah tangga secara berkelanjutan. Oleh karena itu, saya minta BPTP yang memiliki tugas untuk membantu pembangunan pertanian di wilayahnya, untuk dapat mengawal program ini, terutama dari asepk teknologi dan perbenihannya.   "Mengingat jumlah penyuluh yang sangat terbatas saat ini, saya himbau kepada  masyarakat agar menjadi penyuluh swadaya untuk program KRPL ini," kata Mentan  (sumber kementrian pertanian)

Read More

Produk Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Dipamerkan dalam Inovasi Agroindustri Expo 2013

Jakarta --- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso, membuka Inovasi Agroindustri Expo 2013 di Auditorium Gedung D Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, (26/11). Pameran diikuti 38 produk penelitian unggulan perguruan tinggi yang berorientasi pada dunia industri, khususnya pada sektor agro industri.

Dalam sambutannya Djoko mengatakan, Inovasi Agroindustri Expo penting diselenggarakan karena ada tiga fokus dalam pendidikan tinggi yang didukung dengan penelitian dalam tiga bidang, yaitu sains, teknologi, dan pertanian. Tiga fokus tersebut adalah bagaimana memperluas akses ke perguruan tinggi, bagaimana kita secara berkelanjutan meningkatkan kualitas dari pendidikan tinggi, dan bagaimana akses yang sudah ada diperlebar, kemudian mutu yang sudah baik berguna untuk kesejahteraan masyarakat. "Usaha kita tentunya senantiasa selalu meningkatkan dana penelitian. Dan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2012, setiap biaya operasional perguruan tinggi naik, maka biaya penelitian untuk PTN pasti naik, karena harus 30% untuk penelitian, begitu juga PTS," jelas mantan Rektor ITB itu.

Pameran Inovasi Agroindustri Expo tahun 2013 merupakan bursa produk penelitian unggulan perguruan tinggi yang berorientasi pada dunia industri, khususnya pada sektor agro industri. Dalam pameran ini terpilih 38 penelitian unggulan dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Pameran juga memperkenalkan produk penelitian unggulan yang siap diimplementasikan di dunia industri. Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Agus Bekti mengatakan, produk unggulan yang dipamerkan telah melewati proses seleksi dan penjurian. "Ada 491 yang mengajukan keikutsertaan pada pameran ini, hanya 38 dipilih oleh dewan juri," ujarnya saat memberikan laporan dalam acara pembukaan.

Selanjutnya penjurian dilakukan oleh berbagai lembaga yang terkait dengan dunia inovasi dan industri yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan dari perguruan tinggi (IPB dan UI), serta Komite Inovasi Nasional. Penjurian juga melibatkan KADIN sebagai perwakilan dari dunia industri. Diharapkan pameran ini akan mendorong semakin banyak peneliti dari perguruan tinggi menghasilkan penelitian yang bermanfaat secara luas bagi masyarakat. (SH/DM)
(sumber kemdikbud.go.id)

Read More

Pemerintah Sempurnakan Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun

Jakarta, 25/11/2013 MoF (Fiscal) News - Pemerintah telah menyempurnakan ketentuan khusus mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.05/2013.

Penyempurnaan aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proses penerimaan dan pembayaran tagihan kepada negara pada akhir tahun anggaran. Peraturan ini mulai berlaku pada 18 November 2013, bersamaan dengan dicabutnya PMK Nomor 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran.

PMK Nomor 163/PMK.05/2013 antara lain mengatur bahwa untuk memenuhi target penerimaan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan intensifikasi kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan penerimaan negara oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing/Pos Persepsi.

Sementara itu, jika terdapat penerbitan dan/atau revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada akhir tahun anggaran, upload DIPA Petikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dilakukan paling lambat Pukul 10.00 WIB pada hari kerja terakhir. Ketentuan lebih lanjut mengenai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran setiap tahunnya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Selengkapnya: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013

Sumber : web.kemenkeu

Read More

Pemkot Bekasi Peringkat III Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik Se-Jawa Barat

Bandung - Pemerintah Kota Bekasi mendapatkan Peringkat III pada Penganugrahan Penghargaaan Terbaik pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dalam Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap terlaksanannya UU KIP Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Barat. 

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar kemudian secara langsung memberikan penghargaan kepada para 10 Badan publik terbaik termasuk Pemerintah Kota Bekasi yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Jumhana Luthfi di Hotel Topas Bandung, Senin, (25/11).

Adapun urutan sepuluh peringkat terbaik sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat adalah Badan Publik terbaik pertama diraih Pemerintah Kabupaten Bogor, kedua Kabupaten Bandung, ketiga Kota Bekasi, keempat Kota Depok, kelima Kabupaten Garut, keenam Kota Bogor, ketujuh Kabupaten Cianjur, kedelapan Kota Sukabumi, kesembilan Kota Cimahi, dan kesepuluh Kota Bandung.

Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Dan Satriana dalam sambutannya mengatakan penghargaan ini diberikan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas badan publik dan kualitas pemohon informasi.

"Selain itu penghargaan ini diberikan karena Komisi Informasi Jawa Barat menilai  Badan Publik se-Jawa Barat, telah berupaya dengan keras untuk mengimplementasikan UU KIP", ucap Ketua KI Jabar Dan Satriana.

Sebelum penetapan 10 Badan Publik terbaik, Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi, Komisioner Mahi M. Hikmat membacakan Keputusan Komisi Informasi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inplementasi UU KIP di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2013.

Dalam hasil penetapan tersebut Mahi memaparkan  penghargaan ini berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi KI Jawa Barat dengan indikator pemenuhan kewajiban sesuai peraturan perundangan KIP.

Dalam penilaian tersebut Mahi menyebutkan tiga indikator penilaian kepada Badan Publik yang telah mengimplementasikan UU KIP.

Sebagai Indikator pertama adalah pemenuhan terhadap Pasal 9 UU Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) jo Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Per-KI SLIP) tentang pemenuhan kewajiban mengumumkan dan menyediakan informasi berkala.

Indikator kedua, pemenuhan kewajiban menyediakan informasi setiap saat sebagaimana amanah Pasal 11 UU KIP dan Pasal 13 Per-KI SLIP. Indikator ketiga adalah pemenuhan kewajiban layanan informasi publik sebagaimana amanah Pasal 7 UU KIP dan Pasal 4 Per-KI SLIP.

Ketiga indikator tersebut, dijelaskan Mahi,  dilakukan dengan berbagai langkah. Pertama melakukan observasi terhadap website www.bekasikota.go.id  (sarana publikasi) dengan menggunakan panduan observasi pemenuhan jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Selanjutnya Tim Monitoring melakukan pengecekan langsung terhadap Badan Publik/PPID Pemerintah Kabupaten/Kota sekaligus menyebarkan angket pemenuhan atas kewajiban layanan informasi publik yang dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Badan Publik untuk memberikan sanggahan.

Kemudian Tim Monev memberikan penilaian dan pemeringkatan awal sebagai bahan Rapat Pleno KIP Jawa Barat dalam membahas sanggahan dan nominasi peringkat 10 terbaik, yang dilanjutkan dengan  melakukan pengecekan ke lapangan terhadap Badan Publik penyanggah yang substansial serta terhadap nominasi  10 terbaik.

Sehingga didapatlah skor akhir yang menunjukkan peringkat Badan Publik Kabupaten/Kota mulai peringkat 1 sampai 26 yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Komisi Informasi Jawa Barat dan diputuskan lewat Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat .

Selain acara penganugrahan ini dilaksanakan pula diskusi Panel yang diisi oleh berbagai kalangan akademisi di Lingkungan Provinsi jawa Barat.

 

(gie/goeng/foto : gie)

Read More

Bahasa Indonesia Masih Sangat Digemari di Pakistan

Selasa, 26 Nopember 2013 

   ​Melihat animo akan bahasa Indonesia semakin tinggi, KJRI Karachi kembali menyelenggarakan Kursus Bahasa Indonesia bagi warga Pakistan di Karachi yang kali ini dimulai pada tanggal 23 Nopember 2013 dan diikuti oleh 18 orang peserta dari berbagai kalangan, termasuk pegawai perusahaan swasta dan pengusaha yang mempunyai hubungan bisnis dengan Indonesia (25/11). Penyelenggaraan kursus Bahasa Indonesia di KJRI Karachi tersebut akan berlangsung selama dua bulan dan diselenggarakan setiap hari Sabtu dan Minggu di Kantor KJRI Karachi dengan tenaga pengajar dari WNI dan warga Pakistan yang pernah mengikuti Program Kursus Bahasa Indonesia di Indonesia dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Acara Pembukaan yang juga dihadiri oleh Sekretaris Pakistan-Indonesia Friendship Society/PIFS, Anwar Aziz Jakartawala, tersebut diselenggarakan di Kantor KJRI Karachi yang dimulai dengan laporan dari KJRI Karachi Sekretaris PIFS diikuti sambutan Konjen RI Karachi. Konjen RI Karachi, Rossalis R. Adenan dalam kesempatan tersebut antara lain menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah ikut membantu terselenggaranya kursus Bahasa Indonesia tersebut, termasuk kepada para peserta. "Kami berharap agar para peserta dapat menarik manfaat dari kursus tersebut dalam upaya memahami lebih jauh bahasa dan budaya Indonesia". Penyelenggaraan kursus tersebut, menurut Konjen RI, merupakan upaya KJRI Karachi untuk Iebih mendorong warga Pakistan, khususnya di Karachi, dalam memahami Iebih jauh tentang Indonesia, terutama dengan melalui penguasaan bahasa Indonesia. "Kursus ini akan memberikan kontribusi positif bagi upaya bersama dalam meningkatkan saling pengertian dan mendekatkan hubungan masyarakat kedua negara yang bersahabat", ujar Konjen Adenan. Sekretaris PIFS juga menyatakan penghargaan yang tinggi kepada Konjen RI Karachi yang telah menyelenggarakan kursus tersebut yang dinilainya sebagai langkah yang tepat untuk mempererat hubungan masyarakat kedua negara. "Kita bersaudara melalui penguasaan bahasa dan budaya", ujarnya. Selama lebih dari sepuluh tahun, saya bekerja sebagai pejabat Bank Dunia yang ditugaskan di Jakarta, jelas Anwar Aziz Jakartawala kepada para peserta. "Hal ini membuat saya faham tentang masyarakat Indonesia yang ramah dan negeri Indonesia yang indah". Oleh karena itu, ia percaya para peserta kursus akan mendapatkan manfaat yang besar dari kursus tersebut dalam memahami lebih jauh mengenai Indonesia. Penyelenggaraan kursus tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi konstruktif bagi upaya peningkatan hubungan persahabatan kedua negara, serta bagi upaya meningkatkan citra Indonesia di Provinsi Sindh khususnya dan Pakistan pada umumnya. (Sumber: KJRI Karachi/Ed.PY)

Read More

Penjabat Gubernur Riau Prof., Dr., Djohermansyah Djohan, MA Sempatkan Bersepeda dan Antar Cucu Sekolah Sebelum Dilantik

Suasana kampus Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IIPDN), jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, masih sepi. Jam baru menunjukan pukul 05.30 WIB. Tidak ada yang terlihat istimewa dari rumah nomor B/01 tersebut. Rumah dinas yang terletak di belakang Mesjid IIPDN itu hampir sama bentuknya dengan rumah dinas dosen lainnya di lingkungan yang sama. Di rumah dinas sederhana itulah selama hampir 24 tahun terakhir, Djohermansyah bersama keluarganya tinggal. Guru besar IIPDN itu memang lebih memilih tinggal di rumah dinas dosen, meski kini statusnya sebagai pejabat eselon I di Kemendagri. “Lebih nyaman di sini. Betah. Suasana asri dan tenang. Apalagi saya dulu juga alumni di sini dan masih mengajar juga,” kata Djohermansyah yang akrab disapa Pak Djo. JPNN memang diterima secara khusus Pak Djo untuk datang kerumahnya sejak pagi, jelang dilantik menjadi Pj Gubri. Saat diajak masuk ke lingkungan rumahnya, terlihat suasana yang benar-benar sederhana namun asri. Meski tidak terlalu luas, rumah dinasnya ini ditata sedemikian rupa sehingga terlihat nyaman. Di pojok halaman bagian depan, terlihat sebuah pendopo berdiri cantik di atas kolam ikan. “Hobi saya pagi-pagi ya memberi makan ikan. Dua cucu saya juga paling suka bermain di sini,” kata Pak Djo ditemani cucu pertamanya, Shaura Alindra Nurfazila (7). Pak Djo pun lantas memulai olahraga pagi di atas pendopo. Sekitar jam 06.00 Wib, ia mengantar keberangkatan sang cucu yang dijemput mobil sekolah. Tak lama kemudian, alumni University of Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat ini mengambil sepeda kesayangannya. “Saya ini paling suka traveling dan bersepeda. Enaknya lagi tinggal di kampus, karena saya bisa bersepeda dan bebas macet ala Jakarta,” kata Pak Djo seraya tertawa lepas. Pak Djo pun mengayuh sepedanya penuh semangat mengelilingi kampus. Sesekali ia menyapa ramah tetangga yang dijumpainya. Pria asli Padang, Sumatera Barat ini menjelaskan bahwa kampus IIPDN yang terletak di kawasan Kemang, Jakarta, memiliki luas areal hampir 11 hektar. Dengan luas tersebut, ia bisa bebas bersepeda setiap pagi. Setelah puas bersepeda sekitar 30 menit, Pak Djo pun melanjutkan aktifitasnya dengan membaca koran. Katanya, tiada pagi dilaluinya tanpa membaca berita. Hobi membaca lulusan terbaik IIPDN angkatan X ini juga terlihat dari ratusan buku yang tersusun bak pustaka dan memenuhi ruang tamu rumahnya. Sekitar jam 07.00 Wib, masih dengan berpakaian olahraga, seorang staf dari Kemendagri datang. Ia membawa setumpuk berkas yang harus ditandatangani.“Saya sempatkan kerja dulu ya. Soalnya nanti setelah pelantikan harus langsung ke Riau,” katanya. Sementara Pak Djo asyik menandatangani berkas, istrinya Yannidiarti terlihat sibuk menyiapkan baju dinas Gubernur yang akan digunakan Pak Djo saat pelantikan. Ibu dua anak ini mengaku siap menemani sang suami bertugas ke Riau. “Sama dengan Bapak, bagi saya Riau bukan daerah yang asing. Saya sudah berkali-kali ke sana. Kali ini saya akan datang kesana mendampingi Bapak bertugas,” kata Yannidiarti ramah. Untuk tugas kerja kali ini, Yannidiarti mengaku sudah menyiapkan sekitar tiga koper pakaian.”Tidak banyak yang dibawa, seperlunya saja,” katanya sambil menunjukan tumpukan koper ukuran besar dan sedang yang sudah siap dibawa. Jam menunjukan pukul 08.15 WIB saat Pak Djo akhirnya siap berkemas. Anak dan menantunya, Shalia Allamah Jaya ditemani suaminya Tataq Indra Wicaksono dan Joy Hidaya Jaya ditemani sang istri, Devoika Mebia Arraya, terlihat sudah hadir bersama. Suasana terkesan santai dan penuh keakraban. “Sudah gagah dan tinggal menunggu dipasangi jengkol (tanda jabatan Gubernur) saja nih,” goda ajudan Pak Djo yang lantas disambut tawa semuanya. Tidak ada seremonial khusus jelang keberangkatan menuju tempat pelantikan. Keluarga sederhana ini hanya berfoto bersama di depan kolam ikan kebanggaan Pak Djo. Sesaat sebelum berangkat ke Kemendagri, Pak Djo menyempatkan bercengkrama dengan cucu bungsunya, Shafiya Alindra Nurathaillah (3). Tak lama kemudian, masih dengan mengenakan pakaian pelantikan, Pak Djo mengantar Shafiya ke sepeda motor yang akan membawanya ke sekolah. “Jadi ya tiap pagi kegiatan saya sebelum kerja begini. Memberi makan ikan, olahraga, sepedaan, baca koran dan mengantar cucu sekolah,” kata Pak Djo menyimpulkan kegiatannya sehari-hari. Tepat pukul 08.35 Wib, Pak Djo ditemani sang istri meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil dinas B 1549 RFS. Diikuti satu mobil lain yang membawa putra putrinya. Tidak ada pengawalan layaknya seorang pejabat negara lewat. Mobil Pak Djo yang tidak dikawal foreider terpaksa ikut terjebak kemacetan khas Jakarta dan baru tiba sekitar 35 menit kemudian di kantor Kemendagri. Ia pun langsung menemui Mendagri Gamawan Fauzi. Sekitar pukul 09.40 Wib, Mendagri Gamawan Fauzi akhirnya resmi melantik Djohermansyah Djohan sebagai Pj Gubri. Suasana pelantikan di lantai III gedung C Kemendagri itu berlangsung khidmat. Pada wawancara pertamanya sebagai Pj Gubri, Djohermansyah pun menunjukan pengetahuannya tentang Riau, dengan memuji keberhasilan pendahulunya, HM Rusli Zainal yang menjadi Gubernur Riau dua periode. “Riau dalam 10 tahun terakhir ini kemajuannya sangat pesat dan sangat cepat. Bahkan pertumbuhan ekonominya dalam 10 tahun terakhir, selalu di atas rata-rata nasional. Riau yang dulunya tidak diperhitungkan, sekarang bisa sangat maju bahkan jadi Provinsi unggulan. Bahkan keberhasilan pembangunannya bisa menjadi model bagi Provinsi lain di Indonesia,” katanya memberi pujian. Meski hanya sekitar dua bulan menjadi orang nomor satu di Provinsi Riau, peraih penghargaan Sarjana Adhi Praja itu mengaku akan langsung bekerja. Selain mengawal proses Pilkada Riau putaran kedua, Djohermansyah akan langsung ke Indragiri Hilir untuk melakukan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Selanjutnya berbagai agenda padat siap menanti. “Mohon doanya saja. I Do My Best. Saya akan lakukan yang terbaik untuk Riau. Semua akan kita rangkul, karena saya ini Dirjen Otda. Harus bisa memberi pengayoman pada seluruh daerah,” kata Djohermansyah yang lantas bergegas meninggalkan Kemendagri, karena harus segera terbang ke Riau. Selamat bertugas Pak Djo! (***) (sumber kementrian dalam negeri)

Read More