usaha berhasil

Rabu, 27 November 2013

Menkeu Lantik Tujuh Pejabat Eselon I



Jakarta, 27/11/2013 MoF (Fiscal) News - Menteri Keuangan M. Chatib Basri melantik 7 orang pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (27/11). Tercatat ada 4 orang Direktur Jenderal dan 3 orang Staf Ahli yang dilantik, baik yang mengalami alih tugas maupun menggantikan pejabat lama yang telah memasuki masa pensiun.
Ketujuh jabatan eselon I beserta pejabat barunya yaitu Direktur Jenderal Anggaran yang dijabat oleh Askolani, dari sebelumnya Herry Purnomo, kemudian Direktur Jenderal Perbendaharaan yang dijabat oleh Marwanto Harjowiryono, dari sebelumnya Agus Suprijanto. Sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Menkeu menunjuk Boediarso Teguh Widodo, dan Robert Pakpahan ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
Sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan, Purwiyanto ditunjuk oleh Menkeu sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Isa Rachmatarwata ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, serta Andin Hadiyanto ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional. (fin) 
Sumber : Kemenkeu 

0 komentar:

Posting Komentar

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI - KEMENTERIAN LUAR NEGERI - KEMENTERIAN PERTAHANAN - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - KEMENTERIAN KEUANGAN - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - KEMENTERIAN PERDAGANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN - KEMENTERIAN KEHUTANAN - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - KEMENTERIAN KESEHATAN - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI - KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA